Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Kerja Rock n’Roll Penuhi Target PSN

Ada 223 proyek strategis nasional dan tiga sektor program yang penyelesaiannya dikebut dalam sisa masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Proyek prioritas harus sesuai dengan target. Siapa pun presidennya PSN jalan terus.

Mengenakan helm proyek warna putih, Presiden Jokowi menaiki truk tronton tipe Hino FM 260 JD. Duduk di sebelah supir truk, Jokowi mengencangkan sabuk pengaman lalu melaju di atas dump truck bernomor pelat B 9692 TYZ. Ia berkeliling lepas menyisir ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Bakauheni-Terbanggi Besar yang terletak di segmen Pelabuhan Bakauheni-Simpang Susun Bakauheni. Kejadian itu menjadi momen abadi yang direkam seusai peresmian JTTS di Lampung pada 21 Januari silam.

Pembangunan JTTS sepanjang 140,9 kilometer itu menelan biaya investasi sekitar Rp16,8 trilyun. Proyek tersebut dikerjakan oleh lima BUMN. Yaitu, PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya, dan PT Adhi Karya Tbk.

Jalan tersebut menjadi tol pertama di Provinsi Lampung. Proyek itu, kata Presiden Jokowi, akan sangat membantu transportasi logistik dan transportasi umum masyarakat. “​​Manfaat jalan tol itu akan dirasakan masyarakat Sumatera, khususnya Lampung,” Presiden Jokowi menerangkan.

Di hadapan masyarakat, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur lainnya. seperti pelabuhan, pembangkit listrik, bandar udara, dan prasarana jalan. ”Pembangunan infrastruktur itu akan mengurangi biaya logistik, sehingga barang akan menjadi murah,” ucap Jokowi.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, membangun infrastruktur membutuhkan ketegasan dan keberanian. “Bangun infrastruktur ini mesti rock n’roll, jadi enggak keroncong, apalagi pop,” Basuki berseloroh.

Basuki menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan karena hal itu sudah menjadi target pemerintah. Target itu dituangkan dengan ditekennya Perpres Nomor 56 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Jokowi pada 20 Juli 2018. Perpres tersebut sekaligus menggantikan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, yang selama ini dijadikan sebagai pijakan hukum bagi pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia.

Yang menjadi pembeda kedua perpres tersebut adalah jumlah PSN dan sektor program yang diusung. Dalam Perpres 58 ada 245 PSN dan dua sektor program. Sedangkan dalam Perpres 56, jumlah PSN tersebut direvisi menjadi 223 proyek dan tiga sektor program.

Dari 223 proyek itu dirinci menjadi 69 proyek jalan, 51 proyek bendungan, 29 proyek kawasan, 16 proyek kereta api, 11 proyek energi, 10 proyek pelabuhan, delapan proyek air dan sanitasi, tujuh proyek bandara, enam proyek irigasi, enam proyek smelter, empat proyek teknologi, tiga proyek perumahan, satu proyek pertanian/kelautan, satu proyek tanggul laut, serta satu proyek pendidikan. Sementar itu, tiga sektor program terdiri dari program ketenagalistrikan, program industri pesawat terbang, dan program pemerataan ekonomi.

Berdasarkan data terakhir yang dirilis Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) per Oktober 2018, estimasi nilai investasi untuk total PSN menelan anggaran sebesar Rp4.150 trilyun. Rincian pembiayaannya, Rp428 trilyun bersumber dari APBN/APBD, lalu sebesar Rp1.273 trilyun dari BUMN/BUMD. Sementara itu, kontribusi terbesar diberikan pihak swasta dengan estimasi pembiayaan sebesar Rp2.449 trilyun.

Menteri Basuki memyebut ada lima kategori infrastruktur. Yaitu, energi, transportasi, sumber daya air, komunikasi, dan permukiman. Dari lima kategori itu, tiga di antaranya –transportasi, sumber daya air, dan pemukiman—ada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian PUPR.

Berdasarkan data terakhir Kementerian PUPR per Oktober ini, pemerintah tercatat menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 568 kilometer hingga akhir 2017. Rinciannya, 132 kilometer pada 2015, 44 kilometer pada 2016, dan 392 kilometer pada 2017. Angka itu memang belum mencukupi, karena target pembangunan jalan tol selama lima tahun adalah sepanjang 1.000 kilometer. Kementerian PUPR, Basuki menerangkan, memasang ancang-ancang hingga akhir 2019 mendatang jalan tol di seluruh Indonesia sudah terbangun sepanjang 1.851 kilometer.

Selain jalan tol, pembangunan bendungan masuk dalam daftar PSN dengan jumlah proyek terbanyak. Menurut Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, sektor air adalah sektor vital untuk dikembangkan. Air mampu menghasilkan energi dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai sumber air minum. Juga digunakan untuk irigasi dan pertanian. “Kalau orang berbicara ketahanan pangan, kita ingin berswasembada, ya pasti sektor airnya dulu kita bangun,” tuturnya.

Syarif memperjelas, dalam rentang 2015 hingga 2019 pihaknya menargetkan pembangunan 65 bendungan. Hingga akhir 2017 lalu, Kementerian PUPR sudah membangun 39 bendungan. Bendungan yang dibangun ditakar mampu menambah luas layanan irigasi waduk masyarakat yang semula 761.542 hektare (11%) menjadi 859.626 hektare (12,9%) dengan kapasitas tampung sebesar 1.031 juta meter kubik, kapasitas air baku sebesar 5 meter kubik per detik, serta potensi energi sebesar 112 MW. “Bendungan yang dibangun itu jelas menambah luas layanan irigasi waduk kita,” ia menambahkan.

Di luar kisah sukses tersebut, pembangunan proyek strategis nasional berjalan bukan tanpa hambatan. Pada tahun lalu, pemerintah mencoret 15 proyek PSN, terdiri dari sektor jalan, pelabuhan, bandar udara, bendungan, energi, dan pertanian/kelautan. Penghapusan status proyek tersebut sebagai PSN didasarkan atas evaluasi kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional.

Ada beberapa alasan pemerintah menghapus proyek tersebut dari PSN. Pertama, karena tidak memiliki kesesuaian dengan RPJMN dan RPJMD (kriteria dasar). Kedua, tidak memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, dan pertahanan nasional (kriteria strategis). Lalu secara detail teknis tidak memenuhi kriteria kelayakan (prefeasibility study). Termasuk yang dicoret adalah PSN dengan nilai investasi di bawah Rp100 milyar serta dianggap tidak memiliki peran siginifikan dalam mendorong ekonomi daerah (kriteria operasional).

Senada dengan itu, Ketua KPPIP, Wahyu Utomo, mengemukakan sejumlah alasan pencoretan proyek dari status PSN. Alasannya bermacam-macam. “Misalnya, waktu kita ingin membuat [proyek] karantina, tetapi daerahnya belum siap. Dilihat lagi ternyata banyak buaya di kawasan tersebut sehingga kita batalkan,” ia menerangkan. Alasan lainnya terkat koordinasi dengan pemda. Wahyu mencontohkan pembangunan jalan tol Waru Wanokromo-Tanjung Perak dan sejumlah kasus lain, yang sudah masuk rencana tata ruang nasional dan provinsi tetapi pemda tingkat II-nya belum menerima.

Contoh lain adalah penghapusan proyek Bandara Sebatik di Kalimantan Utara. Pertimbangannya tak lain karena hitung-hitungan ekonomi. Selain itu, lapangan udara tersebut hanya berjarak 30 kilometer dari Bandara Nunukan, sehingga dianggap tak efisien. Bila pembangunan tersebut dipaksakan, Wahyu menerangkan, maka tidak akan mampu menutup biaya operasional (operating expenses). “Harus dipikirkan kalau tidak akan menjadi beban APBD untuk subsidi ke maskapai itu,” ia menerangkan.

Meski status sebuah PSN dicabut, bukan berarti proyek tersebut tidak bisa diteruskan. Kementerian terkait dapat terus mengerjakan proyeknya, hanya saja, menurutnya, tidak masuk dalam cap prioritas pemerintah.

Dari data terakhir yang dihimpun KPPIP terdapat 32 PSN yang sudah rampung hingga Oktober ini. Pada akhir tahun ini, pemerintah menargetkan 10 PSN selesai. Lebih jauh, pada kuartal ketiga tahun 2019, pemerintah mematok target perampungan 66 PSN. Serta penyelesaian 93 item proyek dan dua program pemerintah.

Beberapa proyek di antaranya telah mulai beroperasi dan dinikmati oleh masyarakat, meski belum mendapat status selesai. Misalnya, proyek Bandara Kertajati, Bendungan Tanju, jalan tol Gempol-Pasuruan, Palapa Ring Paket Barat, jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar, serta jalan tol Bogor Ring Road.

Namun banyak pula yang mengkhawatirkan keberlanjutan PSN karena seret anggaran. Wahyu menerangkan, pemerintah sudah menyiapkan skema pembiayaan kreatif agar Indonesia bisa mendanai PSN secara kredibel, tidak melulu bergantung pada APBN dan APBD. Caranya dengan memberikan peluang yang besar kepada swasta untuk menanamkan investasi infrastruktur di Indonesia. “Regulasinya sedang disiapkan. Misalnya, kita membangun bandara, dalam pengembangannya daripada kita memakai uang BUMN, kita kerja samakan [pembiayaan] dengan swasta dalam rangka pengelolaan aset,” ia menandaskan.

Senada dengan itu, pengamat infrastruktur sekaligus guru besar manajemen konstruksi Manlian Ronald A. Simanjuntak setuju bila swasta diberi peran dominan dalam pembangunan proyek strategis nasional. Dirinya menyebutkan, untuk mengongkosi PSN dengan nilai investasi sebesar Rp4.150 trilyun, pemerintah saat ini hanya punya postur fiskal APBN/APBD sebesar 10% saja. Lalu 31% berasal dari BUMN/BUMD, sisanya 59% berasal dari pihak swasta. “Berarti dalam hal ini, postur fiskal pemerintah enggak besar, harus ada sektor lain yang harus bergerak yaitu swasta,” ujarnya kepada GATRA.

Selain itu, menurutnya, pemerintah harus lebih terbuka dalam mengumumkan ke publik mana PSN yang sudah selesai, mana PSN yang sedang dalam pengerjaan. Menurut guru besar tetap di Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita Harapan itu, pemerintah tanpak seperti kehilangan gairah dalam mengebut PSN. Ia menyebutkan capaian 32 PSN yang selesai masih jauh dari target. Pemerintah, menurutnya, juga harus realistis mengingat sempitnya waktu untuk bisa mengebut semua PSN dengan batas akhir (due date) pada 2019.

Manlian menerangkan, idealnya PSN bisa dirampungkan sebelum masa Kabinet Kerja Jokowi-JK berakhir. Bila pekerjaan tersebut tak tuntas, maka harus ada komitmen bahwa PSN akan dilanjutkan pada masa pemerintahan berikutnya. Karena proyek infrastruktur, menurutnya, adalah pekerjaan yang berbasis pada perencanaan, terukur, dan terbatas waktu. Yang tak kalah penting adalah memberikan landasan kepada pemerintahan berikutnya untuk melanjutkan. “Iya dong, siapa pun presidennya PSN harus tetap lanjut,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam konsep infrastruktur tidak dikenal istilah moratorium. Yang ada, menurutnya, adalah improvement (perbaikan) dan sustainability (keberlanjutan). Dalam konstruksi tidak ada istilah moratorium. Karena proyek sudah jelas penjadwalannya. Sudah pesan alat dan bahan. Untuk itu, penundaan infrastruktur akan mengubah skema penyelesaian proyek yang semula proyek prioritas menjadi proyek biasa. Proyek prioritas seharusnya selesai sesuai dengan target.

Andhika Dinata, Aulia Putri Pandamsari, dan Dara Purnama

-------------Kutipan : --------------

“Pembangunan infrastruktur itu akan mengurangi biaya logistik, sehingga barang akan menjadi murah.” Presiden Jokowi

“Bangun infrastruktur ini mesti rock n’roll, jadi enggak keroncong apalagi pop.”
Basuki Hadimuljono

“Regulasinya sedang disiapkan. Misalnya kita membangun bandara, dalam pengembangannya daripada kita memakai uang BUMN, kita kerja samakan [pembiayaan] dengan swasta dalam rangka pengelolaan aset.”
Wahyu Utomo

----------Infografis : --------------

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek pembangunan prioritas yang berpijak pada Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah diundangkan pada 20 Juli 2018. Persebaran dan komposisi sekitar 223 proyek dan tiga program dalam PSN, dengan total nilai investasi mencapai Rp4.150 trilyun.

Rincian PSN berdasarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 :
Sektor proyek :
Jalan (69 proyek), Bendungan (51 proyek), Kawasan (29 proyek), Kereta Api (16 proyek), Energi (11 proyek), Pelabuhan (10 proyek), Air Bersih & Sanitasi (8 proyek), Bandar Udara (7 proyek), Irigasi (6 proyek), Smelter (6 proyek), Teknologi (4 proyek), Perumahan (3 proyek), Pertanian/Kelautan (1 proyek), Tanggul Laut (1 proyek), Pendidikan (1 proyek). Total: 223 sektor proyek

Sektor program :
Ketenagalistrikan (1 program), Industri Pesawat (1 program), dan Pemerataan Ekonomi (1 program). Total: 3 sektor program
*
Status PSN :
a. Proyek Selesai 2017 (10 proyek) sbb :
Jalan (3 proyek), Bandar Udara (1 proyek), Pos Lintas Batas Negara (3 proyek), Bendungan (1 proyek), Irigasi (1 proyek), Energi (1 proyek)

b. 14 Proyek Kehilangan Status PSN 2018
Jalan (2 proyek), Kereta Api (7 proyek), Bandar Udara (1 proyek), Perumahan (1 proyek), Air Bersih & Sanitasi (1 proyek), Bendungan (2 proyek)

c. Usulan PSN Baru di Tahun 2018
Bandar Udara (1 proyek), Pendidikan (1 proyek), Pemerataan Ekonomi (1 program)

d. Progress PSN Per Oktober 2018 dan estimasi proyek hingga 2019
- 2 PSN telah selesai (Kereta Api Prabumulih  Kertapati (bagian dari jaringan Kereta Api Trans Sumatera dan Bendungan Raknamo, NTT)
- 44 proyek dan 1 program ketenagalistrikan dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi;
- 28 proyek konstruksi dan akan mulai beroperasi pada 2018;
- 49 proyek konstruksi dan akan mulai beroperasi pada 2019;
- 41 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019;
- 6 proyek dalam tahap transaksi; dan
- 53 proyek dan 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan.

*
5 Sektor Dengan Total Nilai Investasi Tertinggi :
Energi (11 proyek), Rp1.212 trilyun
Ketenagalistrikan (1 program), Rp1.036 trilyun
Jalan (69 proyek), Rp670 trilyun
Kawasan (29 proyek), Rp418 trilyun
Kereta Api (16 proyek), Rp394 trilyun
**

Sumber:
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), 2018

--------------g -------------------
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com