Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EDISI KHUSUS

Baru Terasa Di Jangka Panjang

Masifnya pembangunan infrastruktur belum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Efek infrastruktur baru terasa jangka panjang. Pemerintah perlu menyiapkan skenario lain.

Sulit dibantah bahwa alah satu alasan di balik cerita sukses Cina dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah karena pembangunan infrastruktur yang masif. Selama dua dekade terakhir, Pemerintah Cina intens berinvestasi di bidang infrastruktur dari segala aspek, utamanya transportasi.

Pembangunan jalan membuka akses yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Biaya produksi, distribusi, dan transportasi bisa ditekan, sehingga memungkinkan Cina bersaing secara global. Dan ini yang paling penting: efek ke penurunan tingkat kemiskinan, karena masyarakat makin terlayani secara ekonomi dan mendapat akses perbankan secara merata.

Dalam sebuah ringkasan studi kasus Bank Dunia bertajuk “China; Infrastructure, Growth, And Poverty Reduction” terungkap bahwa infrastruktur sudah menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan nasional di “Negeri Panda” itu.

Prinsip sederhananya, infrastruktur berpotensi mendorong indikator-indikator pendorong ekonomi berada di angka positif. Beberapa indikator bisa dijadikan sebagai alat ukur, seperti harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan.

***

Stabilitas harga komoditas diyakini mendongkrak investasi dan konsumsi rumah tangga. Dua faktor yang berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang membuat Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, fokus pada upaya menjaga inflasi guna menjaga daya beli. Salah satu instrumen yang menjadi andalannya adalah penerapan harga eceran tertinggi (HET), karena berhasil menjaga harga kebutuhan pokok dalam dua tahun terakhir. Utamanya, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Bisa berjalannya skema HET itu, Enggar mengungkapkan, tidak lepas dari distribusi pangan yang semakin mudah, akibat adanya infrastruktur transportasi yang lebih baik. “Setiap pembangunan infrastruktur berkontribusi pada pembangunan ekonomi di daerah yang dibangun dan lingkungannya,” ucapnya. Keberadaan tol laut, misalnya, berperan dalam mendistribusikan bahan pangan ke wilayah timur Indonesia yang selama ini punya perbedaan harga dengan wilayah Jawa.

Dengan begitu, Enggar melanjutkan, pembangunan infrastruktur memberikan kontribusi pada pemerataan. Misalnya, Pulau Jawa bagian utara lebih makmur daripada bagian selatan. Karena infrastruktur di Jawa selatan tidak pernah dibangun. Padahal, Jawa bagian selatan memiliki potensi alam yang bagus. Di era Presiden Jokowi, ujar Enggar, ada redistribusi pertumbuhan. Karena itu, sangat ada korelasinya dengan inflasi yang terjaga 3,5%. “Bahkan jika dilihat, kota yang inflasinya tertinggi yakni Tual, karena minim akses jalan,” katanya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp410,7 trilyun. Dana tersebut, antara lain, rencananya digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, jalan bebas hambatan, telekomunikasi, perumahan masyarakat, serta bandara udara.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, barharap ekonomi akan bergerak dari banyak wilayah, sehingga mampu menopang perekonomian nasional. Hal itu terjadi, misalnya, melalui peningkatan ekspor yang berasal dari komoditas andalan masing-masing wilayah. Potensi peningkatan ekspor tersebut akan sangat membantu pemerintah memperbaiki neraca perdagangan, yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap transaksi berjalan Indonesia.

“Jika semua ini dijalankan, maka kualitas pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih baik,” ia menerangkan.

Sementara itu, dari sisi pertumbuhan ekonomi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yakin betul bahwa pembangunan infrastruktur adalah solusi jangka menengah panjang yang efeknya terasa di masa akan datang. Dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat hingga di atas 6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Salah satu studi menunjukkan, infrastruktur bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 6,5%, tentunya dengan reform yang lain,” katanya ketika konferensi pers Indonesia Investment Forum 2018 di Tanjung Benoa, 9 September. Dari data itu, Indonesia bisa terus mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan skema pembiayaan yang melibatkan sektor swasta atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Meski begitu, optimisme itu masih mendapat tantangan. Utamanya, kontribusinya terhadap meminimalkan indeks ketimpangan. Selama tiga tahun implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mencatat persepsi warga terhadap ketimpangan masih tinggi.

Bagus Takwin, peneliti INFID, mengatakan bahwa survei INFID di 34 provinsi menyimpulkan bahwa indeks ketimpangan meningkat dari 5,6 pada 2017 menjadi 6 pada 2018. Ini berarti, warga menilai ada ketimpangan pada enam dari10 ranah ketimpangan.

Survei di tiga daerah tertinggal menunjukkan, persepsi warga terhadap ketimpangan di dua kabupaten tertinggal, yaitu di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, lebih tinggi dari angka di nasional. SDGs sendiri menargetkan penurunan ketimpangan melalui pertumbuhan pendapatan 40% penduduk termiskin lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

***

Analis Danareksa Sekuritas dan founder LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo, melihat performa infrastruktur jika dibandingkan dengan seluruh sektor di Indonesia masih berada di bawah indeks harga saham gabungan (IHSG). Rata-rata IHSG sebesar 37%. Sementara itu, sektor infrastruktur berada di angka 18,6%.

“Sebagai indikator untuk menentukan baik-tidaknya suatu sektor, kalau sektor itu berada di atas rata-rata IHSG maka baru bisa dikatakan baik. Tetapi kalau di bawah belum mendapat apreasiasi. Kalau dilihat di grafik, justru sektor pertambangan yang berada di atas IHSG,” katanya kepada GATRA di kantornya, Rabu, 3 Oktober lalu. Infrastruktur sebenarnya sempat berada di atas IHSG ketika pemerintah di masa awal mengumumkan akan menggenjot infrastrktur. Namun turun kembali, karena dampak dari infrastruktur yang belum terasa dan ada isu utang.

Pertanyaannya, apakah utang pemerintah sudah produktif? Berutang, menurutnya, masih wajar karena Indonesia masuk dalam sistem ekonomi pasar yang terbuka. Lucky menilai, utang pemerintah masih produktif karena untuk belanja infrastruktur. Hanya saja, belanja itu belum mempertemukan produsen dengan konsumen.

Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi regional di wilayah yang terdampak infrastruktur. Di Papua, misalnya, pertumbuhan ekonomi menurut wilayah periode 2015-2017 adalah 6,28%, 7,40%, 4,89%. Atau Sulawesi, pada periode 2015 sampai 2017, sebesar 8,19%, 7,43%, 6,99%.

“Utang yang produktif belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” Lucky menerangkan.

Lucky mengingatkan bahwa jangan terlalu berharap ada efek domino pembangunan infrastruktur dalam waktu dekat. Pasalnya, pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan tol baru akan dinikmati jangka panjang. Ia menilai, pemerintah bisa fokus ke sektor prioritas seperti manufaktur yang padat karya. Selain itu, bahan-bahan yang diperlukan industri juga harus dipastikan menyerap produk-produk lokal. “Sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada negara lain,” katanya.

Sandika Prihatnala, Aulia Putri Pandamsari, dan M. Egi Fadliansyah

****

Alokasi APBN 2018 untuk Proyek Infrastruktur

Rp410 trilyun. Naik 5,6% dibandingkan dengan APBN Perubahan (APBNP) 2017

- Targetnya konektivitas antarwilayah semakin membaik dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen tercapai.
- Sektor perhubungan membangun jalan raya baru 865 kilometer, enam bandar udara, 15 pelabuhan, dan jalur kereta api sepanjang 639 kilometer, melanjutkan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring di 57 kabupaten/kota, membangun jaringan irigasi dengan luas 54.000 hektare dan 47 unit bendungan.
- Sektor perumahan pemerintah menyediakan 6.238 unit rumah susun 180.000 unit rumah swadaya.
- Tahun depan menargetkan 95,12% penduduk Indonesia bisa menikmati listrik atau naik dari realisasi 2017 sebesar 92,8%.

Sumber: Kemenkominfo

****

Prospek Infrastruktur bagi Pertumbuhan Ekonomi

- Kajian IMF: satu porsi belanja investasi infrastrktur terhadap PDB di negara berkembang mendorong kenaikan output 0,25% dan 1% pada periode empat tahun setelahnya.
- Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI): Pembangunan Proyek Strategis Nasional diprediksi meningkatkan produk domestik bruto sebesar 1,7% hingga 2,5% pada 2019. Pada 2023, diprediksi bisa mencapai 7,2% dan mencapai 9,3%.
- Pembangunan infrastruktur strategis nasional akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,7% hingga 7,6% hingga 2019.
- Studi berjudul The Impact of Indonesia’s Infrastructure Delivery oleh Tusk Advisory pada 2018 menyebutkan akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan hingga sebesar 14,9% dan pemerataan ekonomi dengan turunnya koefisien gini hingga sebesar 3 poin ketika seluruh proyek infrastruktur telah selesai dibangun.

*Diolah dari berbagai sumber
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com