Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Mendinginkan Suhu Politik

Bawaslu dan kepolisian memetakan potensi kerawanan pemilu 2019 mendatang. Isu keamanan masih menjadi faktor krusial. Indonesia bagian timur masih menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi.

Hajatan demokrasi pada 17 April 2019 mendatang akan menjadi sejarah dalam kontestasi politik Indonesia. Untuk pertama kali Indonesia bakal memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten, DPD, dan presiden secara bersamaan. Dengan jumlah pemilih 186 juta orang, pemilu serentak ini diprediksi bakal menaikkan suhu politik. Bila salah penanganan, panasnya politik bisa mengancam keriaan pesta demokrasi.

Berkaitan dengan antisipasi keamanan menjelang tahun pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 di penghujung September lalu. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, IKP menjadi instrumen yang digunakan Bawaslu saban tahun guna memetakan potensi pelanggaran pemilu di sejumlah wilayah di Indonesia. “Dengan IKP 2019, kita dapat memetakan mana wilayah yang dalam posisi sangat rawan dan mana yang rawan rendah,” Afifuddin mengungkapkan.

Kriteria kerawanan yang dirangkum dalam IKP dilihat dari berbagai sudut pandang, yakni keamanan, netralitas aparatur sipil negara (ASN), ujaran kebencian, dan politisasi SARA. Dari hasil kajian Bawaslu aspek keamanan masih menjadi faktor kerawanan yang dominan di 94 kabupaten/kota (18.3%), diikuti aparatur sipil negara atau ASN yang dianggap berpihak di 93 kabupaten/kota (18,1%), serta ujaran kebencian dan politisasi SARA di 90 kabupaten/kota (17,5%).

Faktor keamanan dalam riset tersebut mengambil relasi kondisi sosial, kuasa lokal, dan praktik kampanye kontestan politik. Netralitas ASN ditinjau dari relasi otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, kuasa lokal, dan pelibatan ASN saat berkampanye. Sementara itu, ujaran kebencian dan politisasi SARA dibidik dari relasi kuasa lokal, praktik kampanye, dan keterlibatan pemilih.

Afifuddin menerangkan, setiap aspek tersebut saling berhubungan. Ujaran kebencian dan politisasi SARA, menurutnya, menjadi variabel yang sangat berpengaruh di dalam kerawanan pemilu. “Belakangan ini media sosial begitu mempercepat penetrasi ujaran kebencian dan berita bohong. Kondisi saat ini berbeda dengan lima tahun lalu, di mana ini tak begitu berpengaruh,” ucapnya kepada Riana Astuti dari GATRA.

Ia mengatakan, IKP 2019 mengambil objek riset di 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Riset tersebut diukur berdasarkan empat dimensi, yakni konteks sosial-politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. “Keempat dimensi tersebut menjadi acuan terhadap turunan variabel dan indikator yang dikembangkan dari instruksi peneliti IKP,” ia menambahkan.

Untuk teknis perhitungannya, Bawaslu menyusun tiga ukuran scoring, yakni: 0–33 untuk kerawanan rendah, 33,01–66,00 untuk kerawanan sedang, dan 66,01–100 untuk kerawanan tinggi. Dari situ diperoleh skor rata-rata IKP nasional, yakni 49,00. Hasil riset menyimpulkan, terdapat 15 provinsi dengan kerawanan di atas rata-rata nasional, di antaranya Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Afifuddin mengatakan, penyusunan IKP ini bertujuan untuk menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis data kepemiluan. Dengan IKP, ia menerangkan, penyelenggara pemilu dapat menyusun rekomendasi serta langkah pencegahan terhadap timbulnya kerawanan pemilu. “Serta [menjadi] instrumen dini dan pencegahan dari potensi kerawanan pemilu,” ucapnya lagi.

Selain Bawaslu, Polri juga turut memetakan kerawanan pemilu 2019. Bahkan kepolisian telah membagi kerawanan tersebut ke dalam tujuh zona wilayah yang rawan. Tujuh zona tersebut terbagi menjadi zona satu yang merupakan wilayah Aceh, Medan, Riau, Kepri, dan Palembang. Zona dua yakni wilayah Sumatera Barat hingga Lampung. Zona tiga terdiri dari wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Zona empat melingkupi Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur. Zona lima wilayah Kalimantan. Sedangkan zona enam dan tujuh untuk Sulawesi dan Papua.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan dalam pemilu akan disiagakan sebanyak 41.000 personel Brimob. Kepolisian, Dedi menerangkan, turut mempersiapkan satuan tugas yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata, yang bertindak melakukan pengamanan preventif dan preemptif terhadap lapisan masyarakat. “Operasi ini melaksanakan tugas-tugas pengaturan penjagaan patroli pada daerah-daerah yang dianggap rawan dan memiliki keterkaitan dengan pemilu,” ia menambahkan.

Kepolisian juga memiliki Satgas Nusantara, yang bertugas melakukan patroli siber (cyber patrol) dan memantau seluruh dinamika yang terjadi di media sosial. Satgas Nusantara bertugas mengademkan suhu kompetisi pemilu yang panas di media sosial dengan memberikan pesan kesejukan. Satgas ini juga berperan menindak tegas pelaku kampanye hitam di media sosial, penebar berita fitnah dan hoaks baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

Markas Besar Polri, ia menerangkan, juga sudah meminta setiap kepolisian daerah memetakan setiap kerawanan di masing-masing wilayah. Sebab setiap wilayah memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda. “Jadi dari satuan wilayah betul-betul memetakan kerawanan yang telah dihitung dimensi dan indikatornya,” ungkapnya lagi.

Polri menyatakan telah melakukan pemetaan tahap awal terhadap daerah rawan pemilu yang dinamakan sebagai Indeks Potensi Kerawanan (IPK). Hasil pemetaan tersebut menurutnya akan disinergikan dengan IKP yang dikeluarkan Bawaslu. Selanjutnya, indeks final akan digunakan sebagai bahan analisis lanjut oleh Polri dan TNI.

Daerah Indonesia Timur, menurut Dedi, masih menjadi wilayah yang rawan. “Papua secara geografis sangat luas, kemudian di sana diketahui masih ada kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan gangguan-gangguan keamanan,” ujarnya. Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan ada daerah lain yang juga dianggap rawan. “Nanti akan kita publish setelah tim menganalisis secara komprehensif,” ia menambahkan.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, sependapat bahwa kawasan timur Indonesia masih menjadi wilayah dengan kategori rawan dalam pemetaan. Ia mencontohkan Papua dan Maluku, yang memiliki polarisasi dan kutub politik yang sangat kuat. Lalu Kalimantan Barat, yang belakangan ini rentan intensitasnya terhadap isu penyebaran hoaks dan isu primordial menjelang pemilu. Wilayah tapal batas seperti Kepri dan Batam juga turut jadi perhatian. “Faktor pemicu kerawanan itu adalah kompetisi [politik] yang sangat kuat,” Titi menerangkan.

Ia menyebutkan, pemetaan kerawanan yang berlangsung saat ini masih mengacu pada data historis dan peristiwa politik sebelumnya. Titi mencontohkan bagaimana pada IKP 2017 yang dirilis Bawaslu sebelumnya menempatkan DKI Jakarta dalam peringkat keempat wilayah dengan kerawanan tinggi setelah Papua Barat, Aceh, dan Banten. “Tetapi kenyataannya kan tidak demikian. Justru pilkada DKI yang menurunkan indeks demokrasi kita di kancah global,” katanya.

Andhika Dinata

Cover Majalah GATRA edisi No.52 / Tahun XXIV / 25 - 31 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Edisi Khusus
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kolom
Mukadimah
Nasional
Olahraga
Pariwara
Surat & Komentar
 
Created and maintained by Gatra.com