Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

WAWANCARA

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur, Emma Sri Martini: Dana Filantropi Besar, Tapi Mereka Tak Tahu How to Chann

Pemerintah terus mencari alternatif dalam mendanai proyek infrastruktur Tanah Air di tengah ketidakpastian. Salah satu skema yang dikembangkan yakni blended finance, yang berdampak terwujudnya sustainble development goals (SDGs). Blended finance merupakan pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi yang dihimpun masyarakat untuk memobilisasi modal swasta bagi investasi jangka panjang.

Kepedulian terhadap aspak lingkungan dan sosial menjadi bagian pentung bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam menjaga pertumbuhan pembangunan dengan nilai keberlanjutan. Untuk itu, SMI harus berpartisipasi aktif mendukung pembanhunan berkelanjutan melalui pembiayaan infrastruktur sektor energi, air, sanitasi, energi baru dan terbarukan, serta sektor lainnya, dan fokus pada aspek pemberdayaan lingkungan dan sosial.

“SDG itu, bicara sustainability dari lima faktor, yakni people, planet, profit, prosperity, dan peace. Ujungnya meng-address climate change,” kata Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini, kepada GATRA.

Sejak 2017, SMI membentuk Divisi Pembiayaan Berkelanjutan yang khusus untuk menyalurkan pembiayaan proyek pembangunan infrasturktur yang berkontribusi pada penanganan masalah lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan, mengurangi dampak pemanasan global, antisipasi perubahan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Untuk semakin serius menggarap hal ini, pada momen Annual Meeting IMF-World Bank di Bali, beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan meluncurkan sebuah platform SDGs Indonesia One yang akan dibentuk dan dikelola SMI selaku BUMN. Untuk mengetahui seperti apa platform ini dan visi pembangunan berkelanjutan ke depan, wartawan GATRA Carry Nadeak, G.A. Guritno, Basfin Siregar, Sandika Prihatnala, dan pewarta foto Agriana Ali berkesempatan mewawancarai Emma Sri Martini pada pertengahan Oktober lalu. Berikut petikannya:

Apa yang menjadi filosofi kebijakaan pembiayaan SDG Indonesia One?
Sebetulnya itu mengerucutkan apa yang sudah dilakukan selama ini dengan tiga bisnis pilar yang kita miliki. Portofolio infrastruktur mau tidak mau akan masuk ke subsektor dari SDG yang 17 pembangunan berkelanjutan itu. Kita baru meng-address 15, karena forestry dan live below water kita belum bisa –karena bukan bagian dari mandat yang diberikan kepada SMI sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur. Kita masih banyak di subsektor yang sifatnya infrastruktur sosial dan basic economy infrastruktur. SDG itu bicara sustainability dari lima faktor, yakni people. planet, profit, prosperity, dan peace. Ujungnya, meng-address climate change.

Sebagai lembaga pembiayaan, awareness ini belum menjadi hal yang inherit bagi semua stakeholder. Secara aturan, kita sudah lengkap. Tapi belum ada yang mengeksekusi ini secara konsisten. Mengingat ini urgensinya di depan mata, kita berinisiatif kenapa enggak kita promosikan SDG ini kaitannya dengan environment dan social governance.

Apa target yang dikejar dari pembangunan berkelanjutan?
Kita melihat, climate change ini ke depan isunya semakin menjadi trending topic. SMI punya tiga bisnis pilar untuk mengawal project end to end, dari identifikasi, project preparation, monitoring, dan measurement untuk mengukur impact dari pembangunan infrastruktur. Tools ini sudah kita punya, kenapa tak jadi champion mempromosikan ini agar jadi awareness di semua stakeholder. Maka, kita kompilasi dan perlu dibuat platform. Jadilah integrated multiplatform dalam bentuk SDG Indonesia One. Hal baru yang belum pernah kita lakukan, tapping dana filantropis. Sebelumnya, dealing multilateral dan bilateral sudah rutin.

Terlebih lagi, blended finance menjadi perhatian. Di mana salah satu unsurnya dana filantropis. Dana ini besar, tapi mereka tak tahu how to channel it. Karena biasanya mereka menginginkan leveraging dari dana yang didonasikan. Harus ada counter party. Kedua, biasanya ingin counter party dengan institusi yang credential dan punya track record, serta mengawal dana agar punya nilai kebermanfaatan yang tinggi. Rasanya SMI memiliki itu. Ketiga, dia ngin dana donasinya itu sustain, measurable, dan itu tugas kita sehari-hari sebagai lembaga finansial di infrastruktur. Lengkap sudah, kita punya semua muscle itu. Kita juga sudah akreditasi dengan berbagai macam yang meng-address isu itu. Contohnya akreditasi green climate fund, Kita lembaga private pertama yang terakreditasi di Asia-Pasifik. Kita sudah leading-lah.

SDG Indonesia One menjadi perbincangan di Annual Meeting IMF-World Bank. Kenapa memilih launch di even itu?
Kita sama sakali enggak menyangka bakal jadi salah satu trending issue di IMF dan Worldbank di Bali. Maka saya usul ke Bu Menteri, lebih baik launch prior the annual meeting, dan during annual meeting kita tinggal promosi. Kebetulan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) juga mengeluarkan report itu (terkait dengan cimate change).

Konsep SDG ini juga Anda tawarkan ketika bertemu dengan filantropis?
Biasanya filantropis itu ada ketertarikan pada sektor tertentu. Misalnya ada yang ingin heatlh sector, atau water saja. Masing-masing punya preference. Karena kita lembaga pembiayaan, bukan project developers, tugas kita bisa carikan underlying project yang tepat. Jadi, kita menjadi pull dari semua support. Kita punya satu lagi unique features, yakni pembiayaan yang mengakses ke seluruh pemda. Biasanya dari donor juga sangat suka dengan tematik seperti poverty, equality, untuk disalurkan ke daerah-daerah.

Ada contoh filantropis seperti apa yang bisa masuk?
Bill Gates, misalnya. Biasanya mereka tertarik ke health sector, pendidikan, dan infrastruktur yang terkait dengan dua itu. Kemudian prioritasnya ada di vaksin dan stunting, tergantung daerahnya. Misalnya mereka donor US$1 juta. Bagaimana SMI kita leverage? Kita bisa leverage ke aset. Misalkan jadi klinik, ada sarana dan prasarananya, kan akan sustain. Vaksin kan consumable goods. Tapi bukan tidak mungkin akan tetap perlu donasi. Kalau ke aset kan sustainable tingkat kesehatannya. Misalnya butuh dana rehabilitasi US$50 milyar untuk rehabilitasi rumah sakit. Sebanyak US$40 milyar-nya kita kasih dari pemda. Pemda nanti mencicil ke SMI dengan bunga non-komersial. Yang US$10 milyar dari donor.

Diperluas lagi konteks blend-nya bisa juga begini. Ternyata butuh dananya US$100 milyar. Tapi kapasitas fiskal pemda tidak cukup untuk berutang US$90 milyar, cukupnya US$40 milyar. Ya sudah, US$50 milyar-nya di top up dari Kementerian Keuangan/pusat, ditransfer dalam bentuk block grant/dana alokasi khusus. Jadi seluruh instrumen fiskal itu bergerak. It’s the beauty of blended finance put in a place. Dioptimalkan pada porsinya masing-masing. Donor masuk, kapasitas pemda di-leverage dan diotimalkan, sehingga pusat tidak terbebani.

Alokasi dana donor kok kecil ya?
Kalau pendonor biasaya minority portion. Tapi semaksimal mungkin impact-nya. In a way, sama seperti SMI yang enggak mau sebagai majority lender. Donor juga begitu, semua filantropis yang di dalam dan di luar negeri, tipenya begitu. Biasanya mereka kasih seed fund untuk pre-dev (prapembangunan), studi, project prep (persiapan proyek), akuisisi lahan, dan perizinan.

Apa respons para filantropis dan investor?
Mereka suka, karena it’s a new approach. Biasanya, mereka pendekatannya equity fund. Per produk dan tidak open end. Misalnya target mereka di US$400 juta. Kalau sudah tercapai, satu batch mereka tutup. Kalau kita ini open platform. Anybody can come and keep going. Penambahan komitmen memungkinkan terjadi. Tergantung sektor preference-nya.

Apa yang memungkinkan jumlah pendonor ini bertambah?
Ketika di annual meeting, ada komitmen dana hibah 11 juta euro dari KFW (bank milik Pemerintah Jerman). During the annual meeting, mereka ingin tambah 4 juta euro. Ternyata, setelah mereka berkonsultasi ke board-nya, dan melihat underlying project-nya, mereka makin tertarik. Mereka percaya, berpartner dengan financial institution yang government owned, ada credential track record, lebih optimal daripada per project. Mereka ingin suport di geotermal. Mereka terrtarik di proyek dark green karena memang tidak create emisi. Dan itu hanya bisa terpenuhi di geotermal. Ini butuh dana murah, karena teknologi mahal dan size kecil, yang biasanya ada di isolated area.

Seperti apa perpanjangan tangan SMI di daerah?
Kita enggak ada kantor cabang, biasanya masuk lewat Musrenbang dan asosiasi. Kita banyak sosialisasi ke situ. Itu rutin dilakukan, sekaligus memberikan info ke pemda agar mereka menelaah opsi-opsi pembiayaan. Tidak hanya mengandalkan APBD. Itu nanti kelihatan, mana pimpinan daerah yang visioner mana yang tidak.

Akankah perubahan kebijakan global membuat peluang dana masuk ke Indonesia berkurang?
Peluang di Indonesia itu banyak. Meskipun birokrasi berproses, ada perubahan. Yang menjadi kelemahan adalah speed dari creating deal flow. Saat kita cooking deal itu lama. Memasak project kan otoritasnya bukan di SMI. Ini yang rumit. Palapa Ring, misalnya, dalam waktu setahun bisa financial closing. Ini termasuk cepat. Di kasus lain, mengumpulkan stakeholder ini yang susah.

Bagaimana matching antara program pembiayaan sebelum dan sesudah SDGs One? Kalau ada yang dibatalkan, apakah dananya lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan proyek?
Pertanyaan yang sangat valid. Makanya saya bilang ini baru awal dari pekerjaan. Setelah itu PR kita adalah mencari underlying-nya, mencari komitmen-komitmen. Kedua juga keep booking dari international support itu yang banyak belum di-tap. Selain channelling ke project, kita juga taking Indonesia to the next level terkait climate change, global warming. Not only SMI ya, harusnya. Kan yang punya projek pemda. Makanya kita introduce mana projeknya kita bantu baby site untuk project pep segala macam untuk bisa di channel-kan dari dana dana ini.

Bukankah itu hal mudah, diselaraskan dengan Bappenas, misalnya?
Kalau secara matching gitu saja sih gampang. Tapi pada saat mau financial closing kan musti pas hitungannya, feasibility study nya, angkanya, perizinan Amdal. Tetap aja harus final closing, meskipun blended financing. Karena ada donor yang risking consessional, ada yang commercial. Yang komersial tetap respek ada return kan, return-nya dari mana? Ngitung-nya dari financial model, yang harus correct. Nah, itu big gap-nya, ada missing link antara wishlist project identification-nya. Ada 100-200 project, tapi siapa yang cooking, siapa yang membuat itu menjadi suatu barang yang matang siap ditawarkan kepada investor dan lander untuk bisa closing. Makanya, kenapa kita sering misalkan pemda sudah MoU dengan investor mana. MoU doang sebetulnya tapi enggak kunjung closing karena hitungannya risikonya tidak proper.

Perlukah otoritas SMI ditingkatkan? Sejauh apa?
Sebetulnya dalam konteks sekarang, SMI itu sudah beyond proaktif dibandingkan dengan mandat utamanya. Artinya, kalau kita referring kepada mandat utama kita PP Nomor 75 kita di 2009 itu kan sebagai lembaga pembiaya infrastruktur. Kalau kita simpel ngelihat itu, ya kita nangkring saja di ujung. Tapi kita merasa ini enggak akan jalan. Kalau stick hanya kepada mandat kita hanya untuk pembiayaan, enggak akan selesai. Jadi kita create untuk untuk aktif jemput bola. Ada percepatan creating deal flow bantuin si project developer structuring the project bikin RFS segala macam. Pilar ketiga ini yang pemerintah gunakan untuk membantu sisi publik menyiapkan proyek proyek.
Jadi seperti proyeknya Pak Rudiantara (Palapa Ring) itu seharusnya Kominfo sendiri yang menyiapkan proyek. Tapi Kominfo call of friend minta tolong ke Kementerian Keuangan untuk membantu project development facility untuk structuring project-nya untuk di KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) kan dan siap tawar ke investor.

Bagaimana dengan kejadian bencana seperti di Palu? Apakah bisa ada pembiayaan juga?
Sangat bisa. Itu yang kita sampaikan juga ke Bu Menteri dan ada salah satu filantropis yang sudah mau committed. Untuk bantu Palu dan disalurkan melalui SMI karena dia juga pengin leverage. Blended-nya gini, misalkan di sana ada rumah sakit yang dulu kita bangun kena juga, Rumah Sakit Anuta Pura. Teman-teman sudah survei ke sana, dan kayaknya kita ingin rekonstruksi dengan berbagai blended finance.
Nah, kita tahu dari Kemenkes katanya rumah sakit itu perlunya hampir Rp300 milyar, donor enggak akan cukup. Makanya kita blended dengan separuh dari fasilitas pinjaman pemda ke Kota Palu dari SMI dengan bunga nanti afirmatif bukan bunga komersial. Nanti top up separuh dari block grant-nya pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, ke pemda melalui dana alokasi khusus. Di situ kan jadi blending. Artinya, pemerintah juga enggak gede-gede bangat nanggung-nya, si pemda juga berpartisipasi dalam melakukan rehab rekon daerahnya, enggak hanya mengandalkan pusat gitu. Jadi semua orang bekerja.

Cover Majalah GATRA edisi No.2 / Tahun XXV / 8 - 14 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com