Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KESEHATAN

Ramai-ramai Mengadili Sang Ahli ''Cuci Otak''

PB IDI memutuskan menunda keputusan MKEK IDI mengenai pemberhentian sementara Terawan. Menunggu hasil telaahan dari tim HTA Kemenkes. DPR akan mengundang IDI, MKEK, dan Terawan.

Di akhir pekan biasanya para dokter tak buka praktek. Tapi Profesor Ilham Oetama Marsis tetap harus bekerja, malam hari pula. Ia bersama enam rekan sejawatnya berkumpul di kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dipimpinnya, di Jalan Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad pekan lalu.

Mereka merupakan adalah para ketua organisasi di bawah naungan IDI. Hadir antara lain Dokter Prijo Sidipratomo (Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI), Profesor Errol Hutagalung (Ketua Dewan Pembina), Profesor Razak Thaha (Ketua Dewan Pakar), Profesor David Perdana (Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia), dan Pujo Hartono (Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran). Mereka berembuk dalam Majelis Permusyawaratan Pimpinan (MPP).

Agenda yang dibahas cukup penting: nasib Dokter Terawan Agus Putranto, radiolog yang lebih dikenal dengan ahli ''cuci otak''. Mereka menindaklanjuti rekomendasi final dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK) mengenai sanksi pemberhentian sementara kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto tersebut, Senin lalu.

Setelah berunding alot selama lima jam -dari pukul 20.00 hingga 01.00 dini hari- keenam petinggi IDI ini pun siap mengumumkan hasil pertemuannya kepada sejumlah wartawan. Ilham mengumumkan hasil pertemuan didampingi Errol dan Razak. Jumpa pers digelar pada pukul 10.00 di kantor pusat PB IDI, Senin lampau. Dalam jumpa pers tersebut, juga terlihat beberapa personel berpakaian dinas militer yang hadir.

''PB IDI memutuskan untuk menunda pelaksanaan rekomendasi final yang disampaikan MKEK IDI,'' kata Ilham. Rekomendasi tersebut isinya antara lain MKEK menilai Terawan telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 Anggaran Dasar IDI.

Pasal 4 menyebutkan bahwa ''seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri'' sedangkan Pasal 6 berbunyi ''setiap dokter senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat''.

Akibat dua pelanggaran berat itu, MKEK merekomendasikan penghentian sementara keanggotaan IDI Terawan mulai 26 Februari 2018 sampai 25 Februari 2019. Ini artinya, Terawan tidak boleh berpraktik melayani pasien selama rentang waktu tersebut. Kartu keanggotaannya pun dicabut.

Selain itu, ada konduite yang membuat anggota MKEK gusar: Terawan, yang juga anggota tim dokter kepresidenan, tidak pernah hadir memenuhi enam kali panggilan MKEK. "Mungkin ketidakhadirannya karena berkaitan dengan kesibukannya sebagai pimpinan di RSPAD,'' ujar Errol Hutagalung.

Sangkaan tersebut masih harus diuji kebenarannya. Itu didasarkan setelah pihak IDI melakukan forum pembelaan kepada Terawan sebagai ''tertuduh''. Pertemuan yang digelar Jumat malam pekan lalu itu, Terawan membantah semua pasal sangkaan MKEK. Semua praktik yang ia lakukan itu, kata Errol, masih terkait dengan kepentingan pasien dan rumah sakit.

Untuk memastikannya, IDI pun meminta tim high technology assessment (HTA) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menindaklanjuti riset Terawan yang kontroversial, yakni ''cuci otak'' alias digital substraction angiography (DSA) tadi. Tim tersebut akan meninjau apakah riset yang digarap oleh Terawan sudah memenuhi kaidah ilmiah. ''Hasil kajian HTA tadi akan menjadi pertimbangan IDI dalam memutuskan kasus Terawan,'' ujar Ilham.

Selama itu pula, kartu keanggotaan IDI milik Terawan masih aktif. Namun, sampai menunggu hasil HTA, Terawan diminta untuk sementara tidak menerapkan terapi DSA kepada pasien-pasiennya. ''Kalau praktik lain, misalnya memeriksa hasil radiologi, masih diperbolehkan,'' kata Errol lagi.

Menurut Ilham, dalam riset, suatu produk ilmiah baru bisa diterapkan kepada masyarakat bila melalui beberapa tahapan. Uji klinis tahap pertama, tahap kedua, dan hingga tahap ketiga. Tahap terakhir ini pun harus melewati proses uji klinis multicenter di berbagai negara, sedangkan tahap kedua minimal tiga multicenter di Indonesia, misalnya Jakarta, Medan, atau Makassar.

Ilham menyebut teknologi terapi itu sebenarnya sudah diterapkan pada sekitar 4.000 pasien. Pasiennya pun berasal dari berbagai daerah, bahkan dari negara lain. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua pasien merasakan manfaat dari terapi tersebut. ''Ada juga yang gagal diterapi tersebut,'' ujarnya. ''Untuk itulah perlu HTA.''

Keputusan MKEK juga masih dianggap lemah karena bertentangan dengan disertasi yang dipertahankan Terawan sewaktu promosi doktor pada 2016. Ketika itu, ia menggunakan disertasinya yang berjudul: ''Efek Intra Arterial Heparin Flushing terhadap Regional Cerebral Blood Flow, Motor Evoked Potential, dan Fungsi Motorik Pada Pasien Dengan Stroke Iskemik Kronis''. , Ilham melanjutkan, ini menunjukkan bahwa disertasi Terawan sudah melewati proses penelitian ilmiah.

Profesor Irawan Yusuf, sang promotor disertasi, meminta agar Terawan diberi kesempatan untuk membela diri. ''Perlu ada komunikasi yang baik,'' katanya. Sebagai pembimbingnya, Irawan juga meminta Terawan untuk menggunakan teknologi tersebut secara proporsional dan pada tempatnya.

Sebelum melakukan terapi DSA plus heparin, Terawan sudah melakukan berbagai tahapan yang sudah umum dilakukan para dokter umumnya. Misalnya meminta pasien menjalani pemeriksaan darah, jantung, dan pemindaian jaringan saraf dengan computerized tomography scanning, magnetic resonance imaging, atau magnetic resonance angiography.

Banyak juga yang menilai tuduhan pelanggaran Pasal 4 juga terkesan ambigu, karena sejumlah dokter juga rajin menunjukkan khasiat beberapa obat - meskipun diungkapkan dalam bentuk generik- dalam beberapa seminar awam. Posisi Terawan sebagai kepala rumah sakit juga menjadi dilematis. Beberapa rumah sakit diketahui mempromosikan peralatan-peralatan terbaru yang dimilikinya kepada sejumlah pasien atau masyarakat.

Nah, yang perlu dipertanyakan, apakah Terawan mempromosikan dirinya atau mempromosikan produk unggulan yang dimiliki rumah sakit? Sayang, Terawan memilih bungkam ketika dihubungi GATRA. Sehari setelah pertemuan dengan pengurus IDI, ia berangkat ke Jerman. Diperkirakan ia akan tiba pada pertengahan bulan ini.

Polemik yang menimpa Terawan tentu membuat anggota dewan juga ikut bicara. Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menyatakan, pihaknya akan mengundang Terawan untuk dimintai keterangannya. Ia mengatakan, kemungkinan besar Terawan akan hadir memenuhi undangan Komisi IX pada akhir bulan nanti.

Sebelum mengundang Terawan, Okky mengungkapkan, Komisi IX juga akan memanggil stakeholder, yang telah diagendakan pada Rabu ini. Yang diundang adalah IDI, MKEK IDI, dan Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia. ''Tujuannya, agar DPR mendapatkan masukan dan definisi yang jelas tentang metode pencucian otak yang selama ini telah dipraktikkan oleh Dokter Terawan,'' ujarnya kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA.

Okky meminta agar beberapa testimoni pasien yang telah merasakan manfaat metode pencucian otak Dokter Terawan dijadikan pertimbangan. ''Karena bagaimanapun juga, fakta itu ada di lapangan kan,'' ujarnya. Memang, beberapa tokoh yang menjalani terapi ala Terawan berhasil mengatasi penyakitnya, seperti Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat Agus Hermanto.

Meski begitu, politisi Partai Persatuan Pembangunan ini mengingatkan, tidak bisa begitu saja menolak rekomendasi dari MKEK. Terlebih, menurutnya, MKEK merupakan lembaga yudisial etik profesi. Sehingga, Okky pun menyayangkan, bila dalam beberapa kali kesempatan Terawan tidak menghadiri undangan MKEK. ''Menurut saya, seharusnya, di tengah kesibukan sebagai Kepala RSPAD, beliau menyempatkan datang,'' katanya.

Apabila Terawan datang memenuhi panggilan MKEK, ia bisa memperdebatkan metode yang selama ini dipraktikkannya di depan MKEK. Bagaimana pun, menurutnya, marwah MKEK harus tetap dijaga oleh para anggotanya. Hal tersebut, agar tidak menimbulkan preseden negatif di kemudian hari.

Supaya tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, Okky menyarankan agar IDI lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Ia turut mengapresiasi keputusan IDI pada Senin pagi kemarin, yang hendak menunda untuk menindaklanjuti rekomendasi MKEK. ''Menurut saya ini keputusan bijaksana, karena IDI juga memiliki kesempatan untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan, dan memperkuat argumennya,'' katanya.

Bila uji klinis telah dilakukan, dan menyatakan metode Terawan layak digunakan di dunia medis kedokteran, menurutnya, semua stakeholder harus mendukung dan tidak boleh menghalang-halangi inovasi pengobatan yang selama ini telah dipraktikkan Terawan. ''Kita patut bangga, anak bangsa telah menemukan metode terbaik dalam dunia kedokteran,'' tuturnya.
Kini bola panas polemik sang dokter cuci otak pun bergulir kepada Kemenkes. Wartawan GATRA Annisa Setya Hutami mengorek kesiapan Kemenkes mengerjakan HTA atas permintaan IDI. Namun hingga kini belum ada jawaban terang. Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo juga sampai saat ini belum memberikan respons.
Namun, pada Kamis pekan lalu, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan siap memediasi IDI dan Terawan, tapi ia tidak mau terlalu banyak ikut campur. ''Hal ini merupakan urusan internal profesi dokter atau tindakan keorganisasian dari IDI,'' katanya.

Ia menyarankan agar IDI melakukan komunikasi antar-organisasi dengan MKEK, Persatuan Dokter Spesialis Radiologi (PDSRI) dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) untuk mengonfirmasi dan menyamakan pandangan dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. ''Termasuk langkah-langkah tindak lanjut yang tepat sesuai dengan ketentuan dan standar kedokteran, namun juga dapat diterima publik," katanya dalam siaran persnya.

Bila melihat sekilas tentang Penilaian Komite Kesehatan yang berada di website-nya, Kemenkes memang memiliki komite Penilaian Teknologi Kesehatan (PTK) atau HTA, yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 171/Menkes/SK/IV/2014. Kemudian diperbaharui menjadi Kepmenkes Nomor HK.02.02/MENKES/422/2016 tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan. Tugasnya, mempersiapkan dan mengembangkan kelembagaan Komite PTK.

Sedangkan Prijo, yang ikut hadir dalam pertemuan MPP, mengakui sudah menyerahkannya pada PB IDI. Meski demikian, ia menegaskan bahwa MKEK sudah membuat keputusan yang final dan mengikat. ''Jadi tidak kehilangan wibawa,'' katanya kepada GATRA, Selasa siang. Ia pun menyangkal kalau pertemuan MPP yang berlangsung selama enam jam ini cukup alot. ''Biasa-biasa saja,'' tuturnya.

Aries Kelana

***

Yang Berhasil dan Yang Gagal
Banyak yang mendapat manfaat dari terapi digital substraction angiography (DSA) plus heparin dari Dokter Terawan Agus Putranto. Selain para pejabat yang disebutkan di atas, mendiang Jusbeiny Moran juga pernah merasakannya pada 2010. Ruzzy, anaknya, mengisahkan upaya ibundanya menjalani terapi tersebut.

Ketika pertama kali datang berobat ke dokter, Jusbeiny, yang kala itu berumur 64 tahun, diminta langsung menjalani pemeriksaan magnetic resonance angiography (MRA). Hasilnya, terdapat pembuluh darah dekat dengan batang otak yang sudah hampir pecah. ''Pembuluh darah yang mau pecah itulah yang kerap menyebabkan sakit kepala,'' kata Ruzzy kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Walhasil, Jusbeiny disodori pilihan sulit. Dokter dapat membedah kepala supaya pembuluh darah yang mau pecah tersebut bisa dijepit kemudian dimatikan. ''Tapi risikonya besar sekali. Kalaupun selamat, ibu saya bisa cacat,'' ujarnya. Tetapi jika tidak dioperasi, pembuluh darahnya akan pecah dan nyawa akan terancam.

Namun seorang kerabat menyarankan Ruzzy membawa Ibunya ke Dokter Terawan di RSPAD Gatot Soebroto. ''Saya dapat saran kalau Dokter Terawan melalukan sistem bedah tapi di dalam pembuluh darah,'' ujarnya. Tanpa pikir panjang, ia mendatangi tempat praktiknya.

Setelah ia menyerahkan hasil MRA, Terawan langsung mengajurkan agar ibunya diterapi DSA di hari yang sama. Operasi berlangsung hingga lima jam.Ini mengejutkan Ruzzy, karena biasanya pasien harus menunggu sepekan untuk menjalani operasi.

Sepengetahuan Ruzzy, yang dilakukan Terawan adalah membendung pembuluh darah yang hampir pecah tersebut dengan gulungan semacam timah atau besi (coil). Gulungan tersebut diharapkan dapat mengumpulkan darah yang membeku menjadi sel baru. Sehingga pecahnya pembuluh darah yang hampir terjadi bisa dicegah. Gulungan tersebut justru dianggap membantu mencegah pembekuan darah sekaligus membentuk jaringan yang baru.

''Dokter Terawan bilang, diharapkan dengan operasi tersebut bisa menahan supaya fungsi saraf dapat berjalan seperti semestinya. Sebab kalau tidak bisa stroke, kemudian lumpuh dan meninggal,'' katanya.

Usai operasi, Jusbeiny cuma dirawat sepekan di RSPAD. Ia juga meminta Jusbeiny untuk rutin memeriksa tekanan darahnya dan berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Ia hanya merasakan pusing pasca-operasi, tapi tak berlangsung lama. Ruzzy pun mengaku sudah mengeluarkan uang Rp 140 juta, tanpa bantuan asuransi.

Walau begitu, tak selama terapi DSA sukses, ada pula yang gagal. Salah satunya adalah Gerald Liew. Warga Singapura rela datang ke Jakarta untuk berobat ke Terawan, lantaran ia menderita aneurisma, sejenis penyakit pembengkakan pembuluh darah di otak. Dalam operasi yang berlangsung tujuh jam itu, sebuah coil ditanamkan untuk mencegahkan pembengkakan pembuluh darah. Namun, setelah operasi, ia tak kunjung sadar.

Menurut John Liew, seperti dikutip situs kumparan.com, ternyata terjadi kesalahan soal penempatan coil. Posisi sang gulungan, kata Terawan, sudah benar, namun ternyata meleset sehingga melukai otak dan area sekitarnya. Ia disarankan menjalani fisioterapi, tapi ditolaknya. Liew mengaku sudah mengeluarkan biaya Rp 122 juta, setelah didiskon oleh adanya kecelakaan sebesar 30%.

***

Ilham Oetama Marsis, Ketua IDI: Pelanggaran Berat Terawan Perlu Diuji
Sehari penuh Ilham Oetama Marsis terlihat sibuk. Setelah melakukan jumpa pers, satu per satu ia harus menerima permintaan wawancara khusus dari sejumlah awak media elektronik, cetak, dan online. Wartawan Gatara Aries Kelana dan pewarta foto Rivki Maulana diterima untuk wawancara di kantornya, Senin siang lampau. Petikannya:

Apa yang dimaksud dengan high technology assesment (HTA) yang diminta IDI?
Yang saya tahu, HTA di bawah Ditjen Pelayanan Medis. Dalam pembahasan di Dewan Pertimbangan Presiden diungkapkan bahwa ASEAN Assessment on Services dibuat perencanaan 2006-2025. Di situ dibahas bagaimana kita dapat menyelesaikan gap teknologi, terutama antara Indonesia dan Singapura. Untuk itu kita sudah melakukan memorandum of understanding dengan Jepang, Korea Selatan, dan Jepang. Di situ diperlukan HTA.

Siapa saja yang menjadi anggota HTA?
Setahu saya itu kumpulan orang-orang pintar, seperti Dewan Riset Nasional. Kami dari IDI juga menempati orang dari Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Dari sini diharapkan agar mutu pendidikan kedokteran di Indonesia bisa ditingkatkan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan lokal dan global.

Dalam kasus apa HTA diperlukan?
Misalnya dalam kasus Dokter Terawan. Ia membuktikan, melalui riset, mampu membuat sumbatan tergerus, bisa mencairkan sumbatan. Kemudian diikuti dengan peneliti lain. Tapi ia lupa bahwa penelitian baru harus lolos uji klinis tahap kedua.

Apa saja uji klinis tahap kedua itu?
Uji klinisnya harus randomized dan multicenter, misalnya empat-lima multicenter. Itulah yang akan dirumuskan dalam HTA. Nantinya, akan digunakan dalam standar pelayanan kesehatan.

Kapan HTA Terawan akan selesai sehingga menjadi rekomendasi IDI mengeluarkan keputusan?
Soal waktu tidak tahu persis. Kalau ini, menurut saya pribadi sih mudah. Dibuat saja satu center. Di RSPAD yang datang kan dari berbagai daerah. Sebelum dioperasi, pasien diperiksa dengan CT-scan, misalnya, ada black area di otaknya. Lalu diobati bagus dan difoto dan terbukti black area hilang. Yang dipersoalkan apakah apakah heparin saja yang digunakan atau ada obat tambahan yang mempercepat penyembuhan.

Apakah keputusan MKEK belum cukup?
Kalau seandainya Terawan betul melakukan pelanggaran berat, kan harus diuji.

Dengan menunggu hasil HTA, berarti jangka waktu pemberhentiannya menjadi tidak pasti?
Bayangkan saja, jika Anda mengambil keputusan tanpa data-data yang jelas. Kita kan pegang asas hukum juga. Keputusan MKEK itu final untuk MKEK. Tapi ada satu peraturan di atasnya yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IDI. Di situ disebutkan, bilamana alasan penghentian tetap dan sementara, seharusnya diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. Dalam pembelaan bila disertai alat bukti, itu bukan pelanggaran berat. Dalam masalah hukum dan keadilan, tidak boleh sewenang-wenang.

Anda tadi bilang persoalan ini ditengarai ada yang membenturkan IDI dan Angkatan Darat?
Kita tak ingin begitu. Kita sudah melakukan memorandum of understanding dengan Angkatan Darat untuk melakukan pendidikan bagi dokter-dokter militer. Kita bersedia menjadi agent of defence dalam menghadapi teknologi biologi.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.32 / Tahun XXIV / 7 - 12 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com