Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Darurat Kualitas Pembangunan Manusia

Peringkat Indeks Pembangunan Manusia yang dirilis Bank Dunia menjadi peringatan bagi sumber daya manusia Indonesia. Jika kemampuan tidak ditingkatkan, akan kesulitan menghadapi kemajuan teknologi di era industri 4.0.

Bank Dunia punya catatan krusial yang harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia jika ingin kualitas pembangunan sumber daya manusianya berada pada jalur yang tepat. Pada pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Oktober lalu, Bank Dunia mencantumkan Indonesia di peringkat ke-87 dari 157 negara dengan skor Indeks Modal Manusia/Human Capital Index (HCI) 0,53. HCI Indonesia berada di bawah Malaysia dengan nilai 0,62, Filipina 0,55, Thailand 0,60, dan Vietnam 0,67.

Dalam indeks ini, makin mendekati 1 berarti sumber daya makin baik dengan produktivitas penduduk yang tinggi didukung kesehatan, lingkungan yang baik dan pendidikan yang mumpuni. Tentu, jika ini berjalan baik maka menjadi positif bagi perekonomian.

“Berbagai riset menunjukkan, kualitas SDM menjadi kunci pendorong ekonomi dunia. Perkembangan jangka panjang Indonesia dan kualitas hidup sangat bergantung pada sumber daya manusianya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika memberikan kuliah umum di Australian National University (ANU), Canberra, Australia, Selasa lalu seperti dikutip dari Antara.

Tiga parameter: investasi kesehatan, pendidikan, dan skill atau keterampilan yang dipadukan dengan konsumsi gizi yang baik di usia emas (5–18 tahun) sehingga kemampuan kecerdasannya terbilang baik. Tapi, harus diimbangi dengan pendidikan dan keterampilan di usia produktif. Jika indeks pembangunan manusia Indonesia baik, maka akan terhindar dari perangkap masyarakat berpendapatan rendah (middle income trap –MIT). Sebuah situasi di mana negara tidak berhasil meningkatkan perekonomian untuk masuk kelompok high income. Dalam kondisi MIT, penghasilan warganya tidak lebih besar dari US$1.045 per tahun.

Masalah muncul ketika Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menyebut lulusan SMK mendominasi tingkat pengangguran terbuka dengan menyumbangkan 11,24%. Ada ketidaksesuaian antara pendidikan dan keahlian (human capital), di mana lingkungan kerja tidak mampu menyambut tenaga kerja terampil yang direpresentasikan dengan lulusan SMK. Ini tentu menjadi peringatan bahwa negara ini berpotensi masuk MIT, apalagi lulusan SMK didominasi kaum milenial yang jumlahnya menurut Bappenas mencapai 90 juta orang.

Merujuk data indeks pembangunan manusia Bank Dunia, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira sepakat bahwa kualitas pendidikan dan keterampilan kaum milenial mengalami stagnanasi. Baginya, kondisi ini cukup berbahaya dan bisa membuat Indonesia terperangkap pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. “Ada risiko pertumbuhan ekonomi stagnan di 5% dalam waktu yang cukup lama. Middle income trap jadi kenyataan. Bonus demografi akhirnya tidak bisa dimaksimalkan karena serapan tenaga kerjanya rendah,” kata Bhima kepada GATRA.

Sementara, Bhima melanjutkan, saat ini zaman sudah beralih ke ke revolusi industri 4.0, yang membutuhkan pekerja semi-terampil dan pekerja terampil. Jika tenaga kerja di Indonesia tidak didorong ke arah tenaga kerja terampil maka potensi bonus demografi yang ada akan hilang percuma.

“Bonus demografi hanya dirasakan sekali dalam sejarah Indonesia. Kita hanya punya waktu 12 tahun hingga 2030. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun hanya pada rata-rata 5%,” katanya kepada Dara Purnama dari GATRA.

Sementara itu, menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, Khairul Anwar, bonus demografi harus disiapkan. Utamanya, usia tenaga kerja baru agar lebih baik daripada sebelumnya. “Kalau tidak dibenahi, mungkin banyak masyarakat berpendidikan SMP ke bawah dan berdampak pada kesejahteraan,” katanya kepada Annisa Setya Hutami dari GATRA.

Ia melanjutkan, sistem di Balai Latihan Kerja (BLK) selalu dievaluasi dan membaik performanya. Kini, sedang dilakukan reorientasi program berdasarkan permintaan industri dan fokus pada pengembangan kejuruan unggulan. “Salah satunya, memilah spesifikasi program. Jangan membuat terlalu banyak program. Fokus untuk mengembangkan kejuruan unggulan, kualitas dan meningkatkan kuantitas,” ia menambahkan.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna, mengakui ada masalah yang terkait dengan serapan tenaga kerja lulusan SMK. Penyebabnya karena ada anggapan masuk SMK karena tidak diterima di SMA. Hal lainnya, proses belajar di SMK kemungkinan besar gagal mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Baik dari sisi kurikulum maupun metode pembelajarannya yang berbuntut pada distrust user terhadap lulusan SMK.

Meski begitu, ia tidak setuju jika stagnasi keterampilan yang tidak terserap pasar ini menjadi faktor penyumbang middle income trap. Baginya, masih banyak variabel lain yang menjadi penyumbang utama terjadinya middle income trap. “Saya percaya, kualitas SDM kita, khususnya generasi milenial, cukup responsif terhadap perubahan revolusi industry ke-4,” katanya Kepada Arif Koes Hernawan dari GATRA.

Sandika Prihatnala
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.3 / Tahun XXV / 15 - 21 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com