Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Memburu Kue Uang Elektronik Cina

Aplikasi Alipay dan WeChat masuk ke Indonesia. Peluang untuk meraup arus modal asing berbasis uang elektronik dari Cina. Harus sesuai dengan aturan agar tetap GPN.

Ekonomi digital bergerak lebih cepat daripada regulasi. Begitulah yang kini terjadi di Indonesia, khususnya yang terkait dengan uang elektronik. Pekan ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) mengumumkan bahwa tidak lama lagi aplikasi uang elektronik WeChat dan Alipay akan bisa beroperasi di Indonesia.

Kabar itu disampaikan Wakil Direktur Utama BNI, Herry Sidharta. “WeChat sudah legal agreement, perjanjian kerja sama [akan diteken] pada 13 November 2018. Alipay menunggu legal agreement, tapi rencananya rampung 23 November,” katanya kepada GATRA di sela-sela kunjungan ke kantor cabang BNI di Tokyo, Jepang.

Penegasan ini bisa dibilang mengakhiri spekulasi terkait status WeChat dan Alipay di Indonesia. Sebab, selama ini dua aplikasi dompet elektronik itu –WeChat terutama—sebenarnya sudah beroperasi di Indonesia, meski aturan mainnya belum jelas. Dalam catatan GATRA, kontroversi keberadaan WeChat ini dimulai pada Agustus lalu. Ketika itu, kantor Bank Indonesia pewakilan Bali mengumumkan kepada sejumlah media bahwa banyak merchant di Bali sudah menggunakan WeChat untuk transaksi.

Menurut Causa Iman Kirana, Kepala Perwakilan BI Bali, pihaknya mendapati sedikitnya sampai 608 lokasi usaha di Bali sudah menggunakan WeChat, dari toko sepatu, spa, ritel, perjalanan wisata, hingga warung ayam bakar.

Modus pembayaran menggunakan WeChat memang mudah. Merchant tinggal memasang QR Code, lalu setelah membeli barang, turis tinggal membuka aplikasi WeChat di smartphone-nya, memindai, lalu terdengar bunyi “blip” dan pembayaran pun beres. Menurut Causa, modus ini juga disukai pedagang karena pembayarannya cepat. Biasanya dua hari setelah transaksi, pedagang akan mendapatkan pembayaran dari perusahaan settlement. Perusahaan settlement adalah semacam “perusahaan agen” di Indonesia yang memproses pembayaran dari WeChat ke pedagang.

Inilah yang kemudian jadi masalah. Pasalnya, transaksi uang elektronik diawasi ketat oleh BI. Ini karena uang elektronik bisa dibilang tulang punggung ekonomi digital. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), disebutkan bahwa tiap prinsipal asing yang hendak memproses pembayaran ritel harus bekerja sama dengan perusahaan settlement yang sudah disetujui Bank Sentral. WeChat tidak bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan settlement lokal seenaknya. Harus dengan perusahaan settlement yang sudah terdaftar dan disetujui BI.

Selain itu, PBI tadi juga mengatur bahwa perusahaan uang elektronik yang hendak membuka layanan di Indonesia wajib menggandeng bank BUKU IV. Saat ini, yang merupakan bank BUKU IV di Indonesia adalah Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA. Sekadar catatan, aturan Bank Indonesia tentang GPN ini memang untuk menjamin agar semua transaksi pembayaran uang elektronik di Indonesia terjadi di dalam wilayah Indonesia, hingga memberikan keuntunan ekonomi lebih besar kepada negara.

Tapi WeChat memang lebih cepat. Ekspansi mereka di Bali sudah lebih dulu dilakukan tanpa menggubris aturan PBI. Baru pada akhir Oktober lalu, Bank Indonesia menyatakan bahwa saat ini WeChat sudah menjalin pembicaraan kerja sama dengan BNI. Deputi Gubernur BI, Sugeng, ketika itu mengatakan bahwa BI tidak keberatan WeChat dan Alipay masuk Indonesia, asal mematuhi aturan GPN. “WeChat dan Alipay sangat penting dalam rangka mendorong [belanja] turis agar kita mendapat devisa,” katanya pada 23 Oktober lalu.

Bagi Indonesia, harus diakui bahwa kehadiran WeChat dan Alipay ini sebenarnya sangat menguntungkan perekonomian, terutama untuk menambah pemasukan dari sektor pariwisata. Saat ini, WeChat dan Alipay adalah dua perusahaan dompet elektronik di Cina yang menguasai sampai 80% pasar ritel uang elektronik. WeChat merupakan dompet digital milik Tencent Holdings, sedangkan Alipay milik Alibaba. Kedua perusahaan itu bisa dibilang terus bersaing untuk memperbesar kue uang elektronik mereka, baik di dalam maupun di luar negeri.

Turis Cina sendiri juga hampir selalu menggunakan WeChat atau Alipay ketika berwisata luar negeri. Ini karena membawa uang tunai dalam jumlah besar ke luar Cina tidak mudah. Bila menggunakan kartu kredit, biaya administrasinya juga besar. Karena itu, WeChat dan Alipay menjadi pilihan utama. BNI telah bertindak jitu dengan merangkul dua perusahaan dompet elektronik yang terus habis-habisan bersaing itu.

Menurut Herry Sidharta, nantinya baik WeChat maupun Alipay akan memakai platform digital BNI, yaitu Yap!, yang akan disebar ke berbagai merchant. “Jadi nanti settlement-nya lewat BNI, BNI dapat fee-based,” kata Herry. Herry juga menambahkan bahwa dengan jumlah turis Cina yang dipredikisi mencapai 1,5 juta orang per tahun, BNI mengharapkan kerja sama ini bisa memberikan pemasukan sebesar Rp2 trilyun per tahun.

Ini jelas kesempatan untuk meningkatkan industri uang elektronik di Indonesia, sekaligus sambil meningkatkan pemasukan dari sektor pariwisata. Keberadaan perusahaan dompet elektronik seperti WeChat dan Alipay memang harus disambut baik. Asal tidak melanggar GPN.

Basfin Siregar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.3 / Tahun XXV / 15 - 21 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com