Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

TEROPONG

Merpati Siap Terbang Lagi

Sejak berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014 lalu, maskapai penerbangan Merpati kini menanti suntikan modal agar bisa terbang lagi. Presiden Direktur PT Merpati Nusantara Airlines, Capt. Asep Ekanugraha, mengungkapkan keinginan manajemen agar maskapai BUMN tersebut mengudara lagi tahun depan. Manajemen sudah mendapatkan investor yang siap menyuntik modal. “Komitmen suntikan dana dari mitra yang menjadi investor sudah ada, sebesar Rp6,4 trilyun,” katanya kepada GATRA di Hotel Grand Melia, Jakarta, pada Minggu, 11 November lalu.

Sumber pendanaan tersebut nantinya untuk melanjutkan restrukturisasi dan revitalisasi Merpati yang sudah dijalankan sejak Februari 2014. Modal dikucurkan bertahap selama dua tahun, sesuai dengan rencana dan model bisnis yang telah dirancang.

Investornya adalah PT Intra Asia Corpora. Perusahaan ini berafiliasi dengan PT Asuransi Intra Asia dan PT Cipendawa, yang pernah terdaftar di bursa dengan kode emiten CPDX. Intra Asia Corpora juga pernah satu grup perusahaan dengan Kartika Airlines.

Kerja sama ini baru terealisasi setelah keluar putusan hukum dari hakim di PN Surabaya terkait dengan PKPU, yang diajukan para kreditur. Jika kesepakatan yang dibangun selama PKPU diputuskan tidak atau ditolak oleh hakim berarti Merpati pailit. Jika dikabulkan, Merpati siap terbang tahun depan.

“Kini kami fokus menunggu putusan pengadilan terkait kesepakatan dalam PKPU yang pada Rabu, 14 November nanti. Jika putusannya adalah homologasi (persetujuan hakim atas kesepakatan damai antara kreditur dan debitur) maka kami akan melangkah pada strategi operasional,” katanya.

Putri Kartika Utami

++++

PTUN Jakarta Luncurkan E-Court

Praktik digital merambah dunia peradilan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meluncurkan e-court yang ada di situs ptun-jakarta.go.id, Senin lalu. Melalui aplikasi ini para pencari keadilan bisa mengajukan permohonan gugatan, tanpa perlu datang ke kantor PTUN.

Menurut Ketua PTUN Jakarta, Ujang Abdullah, aplikasi ini menawarkan dua kemudahan. Selain mempermudah pemohon dalam soal transportasi, e-court juga mempelancar dan meringankan biaya para pihak yang ingin mengajukan gugatan. "Sistemnya online. Jadi, laporan bisa langsung diproses," katanya.

Kelebihan yang lain, penggugat cukup mengirimkan surat elektronik (e-mail), baik dalam pembacaan gugatan, jawaban, replik, maupun duplik. Para pihak yang beperkara, terutama yang terpisah jauh dan berada di pulau yang berbeda, cukup mengikuti sidang lewat dunia maya.

Tentu saja, kata Ujang, sebelum dapat diproses, si pemohon harus melakoni 10 tahapan, seperti prosedur pengajuan gugatan dan biaya perkara. Kasus-kasus yang bisa ditangani antara lain surat keputusan pemberhentian seorang pegawai oleh presiden, menteri, gubernur, bupati, dan pejabat lain di instansi pemerintah. Selain itu juga soal gugatan terhadap sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.

Aries Kelana

++++

Semen Indonesia Akuisisi 80% Saham Holcim

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi 80,6% saham PT Holcim Indonesia Tbk senilai US$ 917 juta. Pembelian tersebut tertuang dalam perjanjian pengikatan jual-beli bersyarat (conditional sales & purchase agreement) yang dilakukan pada Senin, 12 November lalu. Transaksi akuisisi dilakukan melalui anak perusahaan Semen Indonesia, PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB).

Pengambilalihan saham Holcim Indonesia ini akan semakin memperkuat posisi Semen Indonesia di pasar domestik. Direktur Utama Semen Indonesia, Hendi Prio Santoso, memaparkan bahwa akuisisi ini menjadikan Semen Indonesia Group sebagai perusahaan semen terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas 53 juta ton semen per tahun. “Dalam situasi industri semen nasional yang semakin kompetitif, kombinasi antara Semen Indonesia dan Holcim Indonesia akan membuat footprint kami semakin besar dan kuat,” katanya.

Ia menambahkan, akuisisi ini akan memperkuat jaringan penjualan dan produksi yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan penawaran produk yang semakin beragam bagi para pelanggan. Holcim Indonesia merupakan perusahaan semen terbesar ketiga di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada 1971 itu memiliki empat pabrik semen dengan kapasitas 14,8 juta ton per tahun dan 30 fasilitas ready-mix.

Saat ini, ada 15 perusahaan semen yang beroperasi di Indonesia, dengan kapasitas terpasang sekitar 107 juta ton per tahun. Sebanyak 63% dari kapasitas (capacity share) tersebut dikuasai oleh pihak swasta dan investor asing.

Putri Kartika Utami

++++

Izin Frekuensi Internux dan First Media Terancam Dicabut

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, memberi tenggat waktu kepada PT Internux --pengelola jaringan internet Bolt-- dan PT First Media Tbk untuk membayar tunggakan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi hingga Sabtu, 17 November 2018. Jika tenggat tidak dipatuhi, izin frekuensi kedua perusahaan itu bakal dicabut.

Keputusan Rudiantara itu dipublikasikan pada Selasa lalu. Menurut Menteri, pihaknya sudah mengevaluasi kinerja dan kewajiban semua operator broadband. Walhasil, Internux menunggak Rp343,57 milyar dan First Media Rp364,84 milyar untuk periode penagihan 2016-2017.

"Yang dicabut adalah izin frekuensi, bukan izin operasional, yaitu penggunaan frekuensi 2,3 GHz," kata Rudiantara. Jika izin dicabut, pelanggan kedua layanan broadband wireless access di frekuensi tersebut tidak akan mendapatkan layanan lagi.

Internux-First Media mendapatkan izin frekuensi pada 2009 dan akan berakhir pada 18 November tahun ini. Mereka mendapat izin mengelola frekuensi untuk wilayah Sumatera Utara, Jabodetabek dan Banten. .

Tunggakan itu terjadi karena Internux terus merugi. Salah satu anak perusahaan kelompok Lippo tersebut mempunyai utang Rp5,65 trilyun. Kini, Internux sedang berurusan dengan para kreditur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Internux meminta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada beberapa kreditur, yakni: 3 kreditur dengan jaminan sebesar Rp274,55 milyar dan kreditur tanpa jaminan berjumlah Rp5,37 trilyun.

Atas ancaman Kemenkominfo, Internux dan First Media mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hingga Selasa lalu, PTUN masih memeriksa berkas gugatan tersebut.

Aries Kelana

Cover Majalah GATRA edisi No.3 / Tahun XXV / 15 - 21 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com