Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Menggenjot Program Vokasi, Menekan Laju Penganggur

Lulusan sekolah menengah kejuruan mendominasi 7 juta pengangguran terbuka. Perlu kolaborasi masif dengan pelaku usaha dan industri untuk melakukan link and match, menggalakkan program vokasi, serta menekan laju penganggur.

Tak ada kata menyerah pada diri Wahyu Sawiji. Pemuda asal Boyolali, Jawa Tengah, itu terus menunjukkan kegigihannya memburu pekerjaan. Sudah banyak tes pekerjaan yang ia hadapi, namun apa daya belum satupun yang berjodoh dengannya. Sejak tamat sekolah pada 2014 silam, Wahyu melakoni hari-harinya dengan melongok papan pengumuman yang ditempeli info pekerjaan. Tak jarang juga ia melihat loker (lowongan pekerjaan) yang tercantum di halaman koran. Bagi Wahyu, yang lulusan teknik komputer jaringan di SMK Negeri 1 Banyudono, menjadi seorang pekerja adalah kebanggaan.

Namun, perkara mencari kerja susah-susah gampang. Selain catatan rapor, kemujuran nasib juga punya peran. Pemuda 22 tahun itu menceritakan pengalamannya ditolak perusahaan “bidikan” lantaran standarnya dianggap kurang pas dengan kebutuhan user. Keahlian komputer yang ditekuni Wahyu dalam mata pelajaran praktik di sekolah ternyata belum cukup meyakinkan pihak perusahaan. Itu bikin ia keki. “Iya saya merasa sangat sulit. Sampai sekarang masih berjuang mencari pekerjaan,” keluhnya kepada GATRA.

Daripada menganggur, Wahyu lantas mencoba peruntungan membuka usaha kecil-kecilan yang pernah dijalaninya semasa sekolah. “Saya pernah buka usaha sebelum lulus. Ya, walaupun untungnya belum banyak. Tapi alhamdulilah bisa membiayai sekolah tanpa minta kepada orangtua,” katanya lagi. Sekarang Wahyu menyulam asa melanjutkan usahanya itu. Ia bahkan punya target melanjutkan sekolah ke jenjang universitas agar kelak peluangnya bekerja lebih besar.

Wahyu tak sendiri. Setidaknya ada 7 juta orang Indonesia yang bertarung sama dengannya. Itu besaran angka yang digambarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dihimpun Agustus lalu. Dari survei tersebut, BPS mencatat angka pengangguran nasional sebesar 5,34% atau 7 juta orang dari jumlah 131 juta orang angkatan kerja. Artinya, mereka yang bekerja sebanyak 124 juta orang.

Kepala Badan Pusat Statistik Kecuk Suhariyanto menerangkan, dari angka tersebut, pengangguran yang paling banyak merupakan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan persentase 11,24%. Diikuti lulusan SMA (7,95%), lulusan diploma I/II/III (6,02%), lulusan universitas (5,89%), lulusan SMP (4,80%), dan sekolah dasar (2,43%). “SMK masih mendominasi TPT di antara tingkat pendidikan lain,” kata Suhariyanto dalam penjelasannya di Kantor Pusat BPS, Jakarta, awal November lalu.

Ia menyebutkan, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 194,78 juta orang. Angka tersebut dipilah menjadi 131 juta masuk angkatan kerja dan 63,77 juta bukan angkatan kerja. Definisi angkatan kerja diberikan UU Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, sebagai mereka yang termasuk penduduk usia produktif 15–64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sementara itu, kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya.

Untuk diketahui, TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT dihitung melalui riset Sakernas dan Sensus Penduduk. TPT yang tinggi menunjukkan banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Begitu pula sebaliknya. “Tingkat pengangguran terbuka ini adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja,” Suhariyanto menerangkan.

Ia membeberkan, beberapa tahun terakhir sumbangsih persentase penganggur terbanyak diberikan oleh lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA). Dalam survei year on year (YoY), Agustus 2017, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK tercatat sebesar 16,80%. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMA sebesar 10,03%. Bila merujuk pada hasil Sakernas 2018, angka tersebut bergerak konsisten, menunjukkan jebolan SMK dan SMA mendominasi tingkat pengangguran terbuka. Sementara itu, mereka yang berada dalam jenjang pendidikan lebih rendah, menurut catatan BPS, lebih mudah terserap.

“Menurut analisis kami (BPS), mereka yang berpendidikan di bawah SMK dan SMA lebih mau menerima pekerjaan apa saja,” ia menerangkan. Analisis tersebut terangnya terlihat dari jumlah pengangguran lulusan SD yang hanya 2,43%, dan pengangguran lulusan SMP sebesar 4,8%. Tingginya angka pengangguran jebolan sekolah menengah kejuruan menimbulkan pertanyaan banyak kalangan: kenapa mereka yang dikonsep dengan kurikulum vokasi dengan modal praktek mumpuni kesulitan memperoleh pekerjaan?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, angkat bicara terkait hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dikeluarkan BPS tersebut. Menurut Muhadjir, data yang diunggah BPS pada Agustus 2018 menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia yang mengalami tren penurunan. Jumlah lulusan SMK yang menganggur secara persentase juga berkurang dari tahun sebelumnya. “Jadi sebenarnya trennya [pengangguran SMK] menurun walaupun masih tertinggi. Namun data ini tidak bisa dimaknai sederhana,” ungkap Muhadjir ketika menjadi pembicara diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB-9) di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Ia menerangkan, jenjang pendidikan SD memang memiliki daya serap tinggi dengan angka pengangguran terbuka yang hanya 2%-an. Menurut Muhadjir, yang seharusnya menjadi acuan adalah mereka yang bekerja di sektor produktif, bukan asal kerja, karena produktivitas adalah kunci mencapai masa bonus demografi yang puncaknya pada 2030 mendatang. “Jadi sekarang tugas Kemendikbud adalah memperkecil tenaga kerja lulusan SD dan SMP itu. Bila seperti ini, maka dalam rangka menyongsong era bonus demografi, kita akan melahirkan tenaga kerja murah yang tidak produktif,” ucap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Muhadjir menambahkan, kelak mereka yang lulus SMK atau jenjang pendidikan lainnya tak boleh “terjebak” dalam paradigma asal bekerja. Para siswa, terutama yang berasal dari program kejuruan atau vokasi, seharusnya diterima bekerja sesuai skill nya. “Agar tidak terjebak dalam middle income track, maka tenaga kerja yang tersedia bukan hanya mereka mendapatkan pekerjaan tapi juga betul-betul cocok dengan pekerjaannya itu dan punya nilai tambah pendapatan yang cukup bagus,” Mendikbud menambahkan.

Bicara soal pendapatan, Muhadjir menerangkan pihaknya sudah mendorong siswa SMK tidak sekadar mengantongi ijazah melainkan juga sertifikat keahlian. Menurutnya sekarang sudah terdapat 142 jenis keahlian yang sudah tersertifikasi. Ia mencontohkan bagaimana siswa SMK jurusan bangunan memiliki keahlian membuat pintu. Keahlian itu akan berguna ketika ia bekerja di perusahaan pengembang atau industri furniture. Kemendikbud, Muhadjir menerangkan, akan terus mendorong munculnya jurusan baru di SMK, misalnya karawitan.

“Ini [karawitan] belum ada sertifikatnya, karena belum ada standarnya. Saya bilang kita bikin sendiri standarnya karena hanya kita yang ada SMK Karawitan. Di YouTube ada [siswa] jurusan karawitan yang gaji per bulannya Rp40 juta, dan itu ngantri yang minta karena sekarang hotel-hotel juga butuh,” kata Muhadjir. Untuk itu, ia mengungkapkan strategi yang akan dilakukan ke depan bagaimana SMK diubah dari supply-based menjadi demand-based. Muhadjir menuturkan untuk mencapai itu SMK harus bergerak seiring dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). “Karena itu, kurikulum 60% ditentukan DUDI. Kemudian proses belajar-mengajar juga lebih banyak pada praktik di dunia usaha dan dunia industri,” ia mengungkapkan.

Mendikbud menjelaskan, masih butuh waktu untuk menjadikan SMK tampil prima sesuai dengan tuntutan banyak pihak. Ia menyebut sejak ditekennya Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kemendikbud harus berpacu dengan segala pembenahan dan “sentuhan”. “Program revitalisasi SMK diatur dengan Inpres itu pun akhir tahun. Jadi baru di awal 2017 revitalisasi SMK terjadi. Jadi sebetulnya lulusan SMK yang baru saja lulus adalah lulusan yang belum mendapatkan sentuhan revitalisasi. Saya yakin untuk tiga atau empat tahun ke depan, lulusan SMK akan berada di posisi yang tepat dan terus siap,” ujarnya lagi.

Senada dengan itu, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemendikbud, M. Bakrun Dahlan, mengatakan bahwa pihaknya sudah menganalisis informasi data yang diterbitkan BPS. Menurut Bakrun, kurang tepat untuk menyimpulkan bahwa program vokasi yang digagas pemerintah “jalan di tempat”, mengingat tingginya angka pengangguran alumnus SMK. Menurutnya, ada metodologi yang perlu dilihat bahwa angka yang dikeluarkan BPS itu turut menghitung alumnus SMK keseluruhan mulai dari mereka yang fresh graduate hingga usia produktif maksimum. “Yang dihitung itu ternyata usia 15 tahun ke atas dan hingga usia 64 tahun. Jadi, meskipun lulusan 2018 atau 10 tahun yang akan datang, 100% kerja di industri, tetap saja angka penganggurannya tinggi,” Bakrun memaparkan kepada GATRA.

Bakrun menyebutkan, selama dua tahun terakhir lulusan SMK yang bekerja di sektor industri semakin banyak. Hal itu, menurutnya, terlihat dari angka partisipasi tenaga kerja SMK yang mengalami tren kenaikan dari 10.837.000 orang pada 2015 menjadi menjadi 13.682.000 orang pada 2018. Itu menurut Bakrun menandakan berjalannya program vokasi dengan konsep link and match dengan industri. Konsep tersebut dituangkan dalam kurikulum SMK yang melibatkan lima elemen kompetensi, yakni: kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia kerja, kebutuhan profesional, kebutuhan generasi masa depan, dan kebutuhan ilmu pengetahuan (knowledges).

Pendidikan vokasi, menurutnya, menjadi strategi yang pas mengingat profil angkatan kerja nasional saat ini masih didominasi lulusan SD dan SMP. Untuk itu, menurutnya, perlu digerakkan semua institusi yang menangani pendidikan vokasi mulai dari SMK, politeknik, akademisi komunitas, dan balai latihan kerja (BLK). Tak hanya itu untuk menjadikan program vokasi lebih “membumi”, Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud menggandeng industri dalam penyusunan kurikulum. “Kita berupaya menyinkronkan kurikulum dengan industri. Kerja sama diperluas dengan merekrut siswa SMK untuk kebutuhan magang industri serta mendidik mereka berwirausaha, dengan industri sebagai mitra,” kata Bakrun.

Memperluas daya jangkau ke industri, menurut Bakrun, akan membuka keran bagi siswa SMK memeroleh keterampilan dan pekerjaan. Beberapa siswa, ia menerangkan, sudah banyak yang bekerja di beberapa industri besar Indonesia seperti Honda, Astra, Daihatsu, dan Yamaha. “Bahkan ada yang ditempatkan di Transmart, Kementerian, LPJK,” ucapnya. Selain itu, untuk mengantisipasi sempitnya peluang pekerjaan, Kemendikbud akan menyiapkan program khusus kewirausahaan untuk siswa SMK yang akan dimulai pada 2019 mendatang. “Kita akan fokus mencetak 100.000 wirausaha muda untuk menyukseskan nanti program link and match ini,” ujar Bakrun, optimistis.

Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar, mengatakan permasalahan terbesar pada SMK saat ini yaitu fasilitas dan kurikulum yang masih mengimpementasikan model lama. Padahal, kata Haris, zaman sudah berubah dan industri membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengikuti perkembangan. “Selama ini kan alat-alatnya sudah banyak yang dari dua generasi sebelumnya. Karena itu, kita ada program, setiap SMK itu, nanti kita bisa bantu minimal peralatan infrastruktur. Ini juga kita dorong dengan skema perjanjian kerja sama (PKS) dengan industri,” ia menerangkan kepada GATRA.

Untuk mendukung program link and match dengan sektor industri, Kemenperin, menurutnya, pernah mengusulkan adanya Silver Expert. Yaitu program karya untuk pelaku industri yang sudah masuk usia tua atau pensiun namun kaya akan pengalaman. Mereka akan dikaryakan untuk menjadi tenaga pengajar vokasi. Namun, realisasi program tersebut, menurutnya, masih terkendala serta memerlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan. “Jadi program ini memakai tenaga pengajar yang memang ahli di bidangnya. Kenyataannya bahwa kalau kita rekrut orang yang mendekati pensiun lebih mudah daripada kita rekrut orang yang bukan dalam bidang keahliannya,” katanya.

Ia menambahkan, hingga saat ini terdapat sekitar 608 industri yang menjalin kerja sama link and match dengan 1.753 SMK. Haris menyebut sektor industri masih akan terus menyerap tenaga kerja hasil vokasi, yang kisaran kebutuhannya mencapai 600.000 tenaga kerja setiap tahun. “Setiap orang mendirikan pabrik, berarti ada investasi, itu membutuhkan orang kan. Nah, kita lihat data di BKPM. Ada tidak pertumbuhan investasi? Kalo ada, berarti ada kebutuhan tenaga kerja. Jadi, logikanya, kebutuhan tenaga kerja industri masih banyak. Cuma, demand yang ada tidak bisa di-supply oleh kondisi sekarang,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani, mengungkapkan data yang dirilis BPS tersebut seharusnya menjadi fokus bersama. Shinta menerangkan, salah satu tantangan yang kerap ditemui alumnus SMK saat ini yaitu masih rendahnya daya saing. Salah satu penyebabnya karena lulusan SMK tidak mendapat porsi praktek yang memadai di dunia kerja. “Industri merespons kemampuan dan kompetensi lulusan SMK ini yang dilihat dari technical skill. Saat ini belum banyak yang memenuhi persyaratan atau skill yang dibutuhkan di dunia usaha,” ucap Shinta kepada GATRA.

Shinta menyebutkan, link and match antara sekolah kejuruan dan industri sudah mulai berjalan, di antaranya melalui program pengembangan soft skill. Dalam dunia vokasi, Shinta menyambung, terdapat kombinasi yang ideal antara teori dan praktik. Teori dan praktik menjadi khas program vokasi. Ia setuju bila dalam mencapai sasaran itu industri dilibatkan dalam rancangan kurikulum vokasi di sekolah. “Untuk itu, dunia pendidikan harus melibatkan industri prioritas setempat dalam merancang program pendidikan. Dengan cara itu industri bisa berperan sebagai off-taker lulusan SMK,” katanya.

Secara umum, menurutnya, lulusan SMK ada yang bekerja sesuai bidangnya ada pula yang tidak. Beberapa lulusan SMK yang bekerja sesuai dengan bidangnya di antaranya menempati posisi sebagai operator produksi, mekanik, dan helper. Sementara itu, yang lain bekerja di sektor yang lebih variatif sebagai operator telepon, resepsionis, office boy, sopir, dan pengantar surat. Bahkan ada yang memilih “banting setir” bekerja di sektor informal sebagai ojek, pedagang kaki lima, loper koran, dan lainnya.

Andhika Dinata, Riana Astuti, dan Annisa Setya Hutami

++++

Payung hukum program vokasi didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Presiden Jokowi memberikan enam titik tekan dalam pengembangan program vokasi di antaranya:

1. Membuat peta jalan SMK
2. Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match)
3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK
4. Meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan dunia usaha/industri dan meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK
5. Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK

Jumlah SMK di Indonesia

SMK Negeri : 3.586
SMK Swasta : 10.632
Total : 14.218

Jumlah SMK Per Provinsi

DKI Jakarta : 579
Jawa Barat : 2.937
Jawa Tengah : 1.591
DI Yogyakarta : 218
Jawa Timur : 2.098
Aceh : 215
Sumatera Utara : 1.003
Sumatera Barat : 214
Riau : 298
Jambi : 177
Sumatera Selatan : 304
Lampung : 490
Kalimantan Barat : 220
Lainnya

Jumlah Siswa SMK di Indonesia

Siswa SMK Negeri : 2.197.130
Siswa SMK Swasta : 2.823.717
Total : 5.020.847

Jumlah Siswa SMK Per Provinsi

DKI Jakarta : 223.621
Jawa Barat : 1.074.561
Jawa Tengah : 781.567
DI Yogyakarta : 89.639
Jawa Timur : 753.352
Aceh : 55.877
Sumatera Utara : 305.650
Sumatera Barat : 88.458
Riau : 97.766
Jambi : 51.168
Sumatera Selatan : 116.274
Lampung : 143.057
Kalimantan Barat : 70.005
Lainnya

*Survey BPS terkait Tingkat Pengangguran Terbuka per Agustus 2018

Jumlah Penduduk Usia Kerja : 194,78 juta orang
Jumlah Angkatan Kerja : 131,01 juta orang
a. Yang Bekerja : 124,01 juta orang
b. Pengangguran : 7,001 juta orang
Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,34 %

Rincian :

Lulusan SMK : 11,24 %
Lulusan SMA : 7,95 %
Lulusan SMP : 4,80 %
Lulusan SD : 2,43%
Lulusan Diploma I/II/III : 6,02 %
Lulusan Universitas : 5,89 %

*Survey BPS terkait Tingkat Pengangguran Terbuka Per Agustus 2017

Jumlah Penduduk Usia Kerja : 192,08 juta orang
Jumlah Angkatan Kerja : 128,06 juta orang
a. Yang Bekerja : 121.02 juta orang
b. Pengangguran : 7,04 juta orang
Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,33 %

Rincian :

Lulusan SMK : 16,80 %
Lulusan SMA : 10,03 %
Lulusan SMP : 9,68 %
Lulusan SD : 4,30%
Lulusan Diploma I/II/III : 9,51%
Lulusan Universitas : 5,50%

*Dari data survei BPS tentang tingkat pengangguran terbuka (TPP) terdapat penambahan jumlah angkatan kerja dari 128,06 juta orang (Agustus 2017) menjadi 131,01 juta orang (Agustus 2018). Sementara persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) konstan di 5,33% atau 7,04 juta orang (Agustus 2017) dan 5,34% atau 7,001 juta orang (Agustus 2018). Dari angka tersebut lulusan SMK mendominasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 16,80% (Agustus 2017) dan 11,24% (Agustus 2018).

Sumber: Riset GATRA, diolah
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.3 / Tahun XXV / 15 - 21 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com