Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Perang Atribut Personal Minim Program

Meme dan video pendek jadi senjata paling banyak digunakan dalam perang medsos menjelang pilpres 2019. #IndonesiaMaju unggul di Instagram, #AdilMakmur unggul di Twitter. Konten peperangan belum menyentuh isu strategis dalam visi-misi paslon?

Memasuki tahun politik, banyak hal yang terjadi di dunia nyata diamplifikasi oleh dunia maya secara diametral: pro-01 (nomor urut pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin) atau pro-02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Uno). Tidak terkecuali urusan film. Di media sosial, jadwal rilis film A Man Called Ahok (AMCA) dan Hanum & Rangga (H&R) yang berbarengan dan kiprah masing-masing produser film untuk menggaet penonton diperbincangkan sebagai urusan politik.

AMCA adalah sebuah film biopik yang menceritakan kehidupan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI, Ahok adalah wakilnya. Ketika Jokowi mentas ke kursi RI-1, Ahok menggantikannya sebagai gubernur. Dalam banyak hal, Jokowi dan Ahok ditempatkan pada “kubu” politik yang sama sehingga memiliki –sebagian besar—irisan pendukung yang sama.

Sementara itu, H&R adalah cerita tentang cuplikan hidup Hanum Rais dan suaminya, Rangga. Hanum adalah putri politisi senior Amien Rais. Referensi politik Hanum adalah preferensi politik Amien Rais yang mendukung Prabowo-Sandiaga.

Meski tidak mengedepankan tema politik, unsur trivia dari kedua film itu lekas digoreng dan menjadi santapan pendukung dua paslon yang akan bertarung di Pilpres 2019. Peneliti pada fasilitas monitoring dan analisis media sosial dan media online Drone Emprit, Ayu Puspita Sari, menyebut sosial media memperlakukan dua film tersebut sebagai representasi dari dua kubu politik yang ada sekarang.

Dengan “jail”, Ayu menganalisis eksposur atas kedua film itu di medsos (Facebook, Twitter, dan Instagram) dengan semacam pendekatan “menang-kalah” layaknya kontestasi pemilu. Berdasarkan hasil penelusurannya, pada periode 3-11 November 2018, AMCA diperbincangkan lewat 30.000 mentions dan terdistribusi lewat lebih dari 23.000 retweet. Jauh mengungguli H&R yang diperbincangkan dalam sekitar 8.000 mentions dan sekitar 5.300 retweet.

Bukan kebetulan jika hanya ada dua klaster dominan dalam perbincangan itu. Klaster AMCA bersifat lebih padat dengan banyak key opinion leader (seperti Addie M.S., Ananda Sukarlan, dan Guntur Romli). Sementara itu, klaster H&R memperlihatkan gabungan dari beberapa klaster kecil tanpa ada keterlibatan tokoh-tokoh sebagai influencer yang berarti.

Sekadar perbandingan, di tataran offline, dalam empat hari penayangan, pemerhati film nasional Yan Widjaya mencatat selama empat hari pertama pemutaran AMCA meraup sekitar 587.000 penonton, sedangkan penonton H&R sekitar 201.000 atau kurang dari separuh penonton AMCA.

“Keterlibatan Hanum Rais dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet tampaknya menjadi batu sandungan yang berat untuk kesuksesan filmnya,” Ayu memaparkan dalam analisisnya yang dipublikasikan di droneemprit.id.

Pertikaian sengit antara pendukung AMCA dan H&R di medsos kian memperpanjang daftar isu “peperangan” kubu pendukung Jokowi-Ma'ruf dengan pendukung Prabowo-Sandiaga yang tidak menyasar isu-isu strategis dalam kontestasi, seperti paparan soal visi dan misi masing-masing paslon.

Dalam penelusuran GATRA di Twitter, dari kurun Agustus 2018 (momen deklarasi masing-masing paslon) hingga pekan ini, isu kontestasi politik menjelang pilpres 2019 yang menjadi trending topic antara lain #JenderalKardus, #JenderalBaper, #WajahmuPlastik, #KoalisiPrabohong, #KoalisiPlastik, #PolitikSontoloyo, dan #PolitikGenderuwo.

***

Bagi para pendukung kontestan pilpres 2019, media sosial menjadi medan kampanye dan gelanggang pertempuran yang efisien dan ekonomis dibandingkan dengan model kampanye fisik.

Hasil penelitian Hootsuite dan “we are social” tentang Lanskap Digital Asia Tenggara 2018, dari 265,4 juta penduduk Indonesia, 132,7 juta adalah pengguna internet dan 130 juta di antaranya pengguna aktif sosial media. Pertembuhan pengguna aktif media sosial di Indonesia meningkat 24 juta (atau lebih dari 23%) sejak Januari 2017.

Sekurangnya ada tiga platform media sosial yang sering dijadikan sebagai objek analisis perusahaan atau konsultan monitoring media sosial di Indonesia. Dari ketiganya, orang Indonesia paling aktif di Facebook (41%) disusul oleh Instagram (38%) dan Twitter (27%).

Survei pertarungan pilpres 2019 yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) periode 12-19 Agustus 2018 memprediski, jumlah pemilih pengguna media sosial mencapai 28,5%. Pengguna media sosial ini setidaknya memiliki satu akun di satu platform (dari Facebook, Instagram, dan Twitter). Sementara itu, sebagian besar lainnya, 71,5%, adalah pemilih bukan pengguna medsos.

Dari 28,5% pengguna medsos, Jokowi-Ma'ruf memperoleh dukungan 48,3%. Sementara itu, pasangan Prabowo-Sandi mendapat 39,5% dukungan.

Dalam sejumlah kesempatan, pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut ada dua pola dalam perang di media sosial, khususnya platform Twitter. Yaitu pola mention dan retweet. Mention digunakan sebagai pola serangan terhadap kubu lawan, sementara retweet dipergunakan untuk menguatkan pengubuan atau keberpihakan.

Pada pilpres 2014, senjata yang sering digunakan para pendukung paslon masih didominasi teks, namun menjelang pilpres 2019 kian marak penggunaan meme dan video pendek. Panji-panji peperangan masing-masing kubu biasanya ditandai dengan tanda pagar (tagar) atau hashtag. Drone Emprit juga mendapati keberadaan akun robot pada kluster masing-masing pendukung paslon.

Ismail mengindentifikasi perang siber antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, pada periode 20 September (hari penetapan nomor urut paslon) hingga 20 Oktober 2018, melalui pertempuran #IndonesiaMaju diusung oleh kubu pro-petahana dan #AdilMakmur oleh kubu pro-oposisi.

Dalam kurun 30 hari itu, total volume percakapan #IndonesiaMaju sebesar 184.000 mentions, sedangkan #AdilMakmur lebihi tinggi yaitu 223.000 mentions. #IndonesiaMaju berjaya di Instagram sebesar 33.000 mentions, sedangkan #AdilMakmur hanya 6.000 mentions. Namun di Twitter, tim #IndonesiaMaju kalah dengan 151.000 mentions, sedangkan tim #AdilMakmur berjaya dengan 217.000 mentions.

Analisis jejaring sosial memperlihatkan dengan jelas polarisasi kedua kubu berdasarkan tagar yang diangkat. Klaster #AdilMakmur mendapat 254.000 relasi retweet, sedangkan klaster #IndonesiaMaju “hanya” mendapat 122.000 relasi retweet. “Kedua klaster terpisah secara sempurna. Artinya, users yang mengusung masing-masing hashtag memang dari kubu masing-masing,” Ismail memaparkan.

***

Direktur Eksekutif PoliticaWave, Yose Rizal, mengelompokkan tiga jenis kampanye di medsos. Yakni kampanye positif untuk menguarkan keberhasilan dan track record positif masing-masing paslon. Ada juga kampanye negatif yang menuturkan kejelekan dari masing-masing calon, dan ketiga kampanye hitam. “Jenis kampanye hitam patut dihindari, karena memuat fitnah dan berita-berita bohong (hoaks),” kata Yoze kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Menurut Yose, sejauh ini isu-isu yang berseliweran di medsos masih lebih condong mengarah kepada kandidat petahana. Serangan kepada Jokowi, misalnya, berkutat pada isu-isu lama seperti status non-muslim, keturunan Tionghoa, hingga tuduhan sebagai anggota PKI. Hoaks, Yose melanjutkan, lebih banyak diproduksi dan ditujukan ke Jokowi ketimbang Prabowo.

Materi-materi kampanye hitam itu pada perkembangannya mengakibatkan proses kampanye di medsos banyak diwarnai unsur kontraproduktif dan kian membelah masyarakat ke dalam kelompok pendukung petahana dan pendukung oposisi. “Program-program strategis dari masing-masing paslon jadi tertutupi oleh perbincangan seputar atribut personal,” Yose menambahkan.

Direktur Informasi Publik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga, menyebut #PolitikSontoloyo dan #PolitikGenderuwo sengaja diamplifikasi di medsos untuk mengingatkan publik tentang kondisi yang berkembang dalam kontestasi politik belakangan ini.

“Politik sontoloyo”, kata Arya, adalah praktik politik memakai cara-cara seperti ujaran kebencian, SARA, adu domba, dan pecah belah. Sementara itu, “politik genderuwo” adalah praktik politik yang menebarkan ketakutan dan pesimisme tanpa data. “Ujungnya ketika terbukti tidak benar, tinggal minta maaf,” ujarnya, menyindir sejumlah isu yang diramaikan oleh kubu kompetitornya yang berujung permintaan maaf Prabowo seperti dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet dan penyataan yang dinilai diskriminatif soal “tampang Boyolali”.

Arya menolak pendapat yang menyebut materi kampanye medsos yang dilancarkan kubu belum menyentuh isu strategis sebagai elaborasi dari visi-misi Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, tim siber Jokowi-Ma'ruf juga memproduksi isu-isu produktif dan strategis di medsos, di antara aktivitasnya meng-counter serangan kubu Prabowo. “Kita sebarkan juga data dan fakta capaian keberhasilan Presiden Jokowi dan target-target lima tahun berikutnya dalam bentuk infografis dan lain-lain,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Prabowo-Sandi Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menyebut konten kampanye kubunya masih berada dalam koridor kampanye positif yang menjunjung tinggi festival ide dan gagasan, “Relawan PRIDE tidak melakukan black campaign ataupun hal-hal negatif yang bisa merusak demokrasi,” ujarnya kepada Riana Astuti dari GATRA.

Hingga saat ini, menurut Yose Rizal, Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilian Umum belum mengatur secata detail rambu-rambu untuk kampanye di medsos. Mengambil contoh kasus pilpres 2014 dan pilkada DKI 2017, Yose menyebut bahwa jika tidak diatur, kampanye hitam di medsos akan memecah belah masyarakat.

Bambang Sulistiyo

++++

Gempa Hoaks Ratna Untungkan Jokowi

Setelah beberapa hari gonjang-ganjing, Ratna Sarumpaet akhirnya membuat pengakuan pada Rabu, 3 Oktober silam. Perempuan usia 70 tahun yang saat itu masih berstatus juru kampanye pada tim pemenangan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengaku tidak mengalami penganiayaan, melainkan karena operasi plastik. Cerita tentang penganiayaannya adalah hoaks.

Pengakuan itu lantas memicu “gempa” di media sosial. Ismail Fahmi, pendiri fasilitas monitoring dan analisis media sosial dan media online Drone Emprit, memaparkan temuannya atas magnitude kasus hoaks Ratna itu.

Dalam kurun dua hari setelah pengakuan Ratna, isu hoaks itu menguasi volume percakapan di semua platform: media sosial maupun media online “konvensional” dengan 56%. Bandingkan dengan percakapan seputar isu penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar (5%) dan soal bencana Palu-Sigi-Donggala (39%). “Begitu gempa RS (Ratna Sarumpaet) terjadi, percakapan tentang gempa Palu turun secara signifikan,” Ismail memaparkan dalam analisanya.

Pada platform media sosial, gempa Ratna terlihat dominan di Facebook. Disusul kemudian di Twitter. Sementara itu, magnitude-nya di Instagram terhitung landai, bahkan tidak lebih tinggi dibandingkan dengan eksposur soal bencana Palu-Sigi-Donggala.

Mudah diduga, dominasi percakapan soal hoaks Ratna terlihat jelas di gugus netizen pro-Jokowi-Ma’ruf. Dan menurut temuan Drone Emprit, sebagian besar percakapan itu bersifat organik antar-netizen yang beneran, bukan akun-akun robot.

Pecakapan saling serang kubu pro-petahana dan pro-oposisi berlangsung lama. Khususnya di sosial media, isu itu tetap tangguh saat berhadapan dengan isu-isu yang muncul kemudian, seperti perhelatan Asian Para Games 2018, ekspos temuan Indonesia Leaks dan korupsi Meikarta. “Kasus hoaks Ratna Sarumpaet akan berdampak lama,” kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Ikrama Masloman, saat memaparkan hasil survei lembaganya soal hoaks Ratna di Kantor LSI, Ramawangun, Jakarta Timur, Selasa, 23 Oktobober lalu.

LSI, yang dipimpin Denny J.A., melakukan survei untuk mengukur dampak hoaks penganiayaan Ratna terhadap elektabilitas dua pasangan calon yang akan berlaga di pilpres 2019. Survei dilakukan pada 10–19 Oktober 2018 dengan menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Margin of error hasil survei ini kurang-lebih 2,8%.

Dari survei itu, LSI mendapati bahwa kasus hoaks Ratna tidak mengurangi elektabilitas pasangan Prabowo-Sandi, namun meningkatkan tren elektabilitas Jokowi-Maruf. Tren kenaikan itu didapat dari dukungan para pemilik suara yang sebelumnya berstatus belum memberikan putusan atau undecided voter.

Survei menemukan bahwa kasus hoaks Ratna menyebabkan adanya kenaikan sentimen positif terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga kena sentimen negatifnya. Karena kasus hoaks itu, 25% responden menyatakan mereka lebih mendukung paslon 01, dan 17,9% responden menyatakan mereka lebih tidak mendukung paslon 02.

Dukungan terhadap Jokowi juga meningkat dari kalangan terpelajar pasca-kasus hoaks Ratna. Pendukung dengan pendidikan perguruan tinggi meningkat dari 40,5% pada September, menjadi 44% pada Oktober. Sementara itu, Prabowo menurun dari 46,8% pada September menjadi 37,4% pada Oktober.

Demikian halnya di segmen pemilih berdasarkan pendapatan. Pendukung Jokowi dengan pendapatan di atas Rp3 juta meningkat dari 46,2% pada September menjadi 54,8% pada Oktober. Sementara itu, pendukung Prabowo menurun, dari 43,8% ke 34,5%. Menurut Ikrama, kalangan terpelajar dan segmen menengah ke atas kurang menyukai pemimpin yang mudah terkecoh dan reaksioner.

Bambang Sulistiyo

Cover Majalah GATRA edisi No.3 / Tahun XXV / 15 - 21 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com