Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Ancaman Penghapusan CPO Indonesia di Eropa

Uni Eropa sedang membahas skema ILUC pada komoditas CPO Indonesia. Dituding sebagai bentuk proteksionisme minyak nabati Eropa. Ekspor sawit Indonesia terancam tutup di pasar Eropa pada 2030.

Di tengah embusan angin liberalisasi ekonomi dunia, Uni Eropa (UE) malah gencar melakukan proteksionisme dagang. UE berkali-kali mendiskriminasi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) untuk melindungi produk minyak nabati lokal. Komoditas CPO acap mendapat kampanye hitam mengenai isu deforestasi dan kerusakan gambut.

Pertengahan tahun ini, UE telah menyepakati pelarangan penggunaan biofuel sawit di Eropa hingga 2030. Larangan tersebut merupakan hasil Renewable Energy Directive (RED) II. RED II diharapkan dapat meningkatkan penggunaan energi terbarukan di atas 32% pada 2030. Untuk mendukung mandat RED II itu, UE akan menerapkan program Indirect Land Use Change (ILUC).

Program ini semacam ketetapan skala risiko komoditas pertanian dan perkebunan yang menggunakan alih guna lahan. Jika sawit Indonesia ditetapkan sebagai produk berisiko tinggi, maka keberlanjutan ekspor CPO Indonesia dan produk turunannya seperti biofuel terancam berhenti di pasar Uni Eropa pada 2030. “Itu (ILUC) untuk mem-phase out sawit. Bagaimana caranya sawit enggak digunakan lagi,” kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, kepada GATRA, Selasa lalu.

Pernyataan Oke ada benarnya. Diskriminasi CPO secara masif di UE berdampak pada penurunan ekspor Indonesia di pasar “benua biru” itu. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia semester I 2018, ekspor CPO Indonesia turun 6% dibandingkan periode yang sama. Ekspor CPO ke UE sendiri turun 12% menjadi 2,39 juta ton dari 2,71 juta ton pada semester I 2017. Padahal, komoditas CPO menjadi sandaran pemerintah untuk meraup devisa.

Saat ini, Komisi Uni Eropa akan menetapkan kriteria tingkat risiko ILUC produk biofuel CPO pada Februari 2019. Opsi skema ILUC terhadap risiko biofuel sawit sedang dibahas dan melibatkan beberapa negara termasuk Indonesia. Hanya saja, Oke mengatakan, Indonesia memastikan tidak akan mengirimkan delegasi untuk pembahasan skema ILUC. “Kita enggak mau mengirimkan expert untuk membahas ILUC,” ujarnya.

Menurut Oke, jika ikut membahas skema ILUC, maka Indonesia akan dianggap menerima ketentuan RED II dan program ILUC. Padahal, Oke menegaskan, Indonesia tidak setuju adanya penerapan tingkat risiko ILUC pada produk CPO. “Bagi saya, ILUC itu cara mendiskreditkan sawit. Ngapain kita terlibat,” katanya.

Pemerintah telah mempersiapkan perlawanan andai ILUC diterapkan pada 2019 dan menetapkan sawit berisiko tinggi ILUC. Oke menerangkan, tiupan “perang dagang” Uni Eropa itu bisa dibalas dengan kebijakan yang sama untuk produk UE di Indonesia. “Atau menggugat ke WTO,” ujarnya.

Oke menjelaskan, sebenarnya pemerintah sudah berkali-kali berdiplomasi dengan pihak Uni Eropa tentang adanya diskriminiasi sawit Indonesia. Tetap saja UE bergeming. Kalaupun UE melunak, bentuknya hanya menunda penghapusan biofuel sawit dari tahun 2023 menjadi 2030. “Sudah berbagai diplomasi dilakukan,” katanya.

Menurut Oke, CPO telah berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals –SDGs) 2030. Indikatornya seperti penurunan kemiskinan, kenaikan pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, industrialisasi, serta pendidikan. “Kalau pendapat pribadi, justru kita sekarang harus membawa dengan konsep kita bahwa sawit itu sebagai pendukung SDG,” katanya.

Kepada GATRA, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guerend, menampik jika disebut bahwa RED II dan skema ILUC adalah bentuk proteksionisme UE terhadap produk minyak nabatinya. RED II adalah kesepakatan yang menyasar semua komoditas, termasuk kedelai, dan rapeseed, dan bunga mataharinya UE. Vincent juga menegaskan bahwa semua negara anggota Uni Eropa bebas mengimpor dan menggunakan biofuel sawit berdasarkan sistem yang berlaku saat ini. “Kami tidak melakukan proteksi terhadap tanaman yang dibudidayakan di Uni Eropa,” katanya.

Menurut Vincent, pelaksanaan ILUC mengacu pada konsep ilmu pengetahuan. Banyak produksi biofuel, katanya, berasal dari lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk tanaman pangan, serat, atau pakan. Karena produksi pertanian ini masih diperlukan, CPO diproduksi dari lahan non-pertanian seperti padang rumput, lahan gambut, dan hutan.

Vincent menilai, perpindahan lahan tersebut marak terjadi di dunia, termasuk di Uni Eropa ataupun Indonesia. Atas dasar itulah, Vincent menambahkan, biofuel dengan ILUC berisiko tinggi, yang dihasilkan dari ekspansi area produksi menjadi lahan dengan stok karbon tinggi, akan dibatasi dan dikurangi secara bertahap hingga tahun 2030. “Jadi, Uni Eropa tidak menerapkan kampanye hitam. Tidak ada legislasi Uni Eropa tentang pencantuman label minyak sawit,” katanya.

Menurut Vincent, RED II bertujuan untuk mengatur sejauh mana biofuel tertentu dapat dihitung untuk mencapai target energi yang berkelanjutan. Karena itu, Vincent menyarankan agar sawit Indonesia memliki standar jelas dengan memperhatikan masyarakat lokal, ekosistem, dan cadangan karbon yang mengacu pada perjanjian Paris dan SDGs 2030.

Toh, jika mengacu pada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), pemerintah sudah mendorong produksi minyak sawit berkelanjutan. RSPO merilis, sebanyak 7,46 juta ton atau sekitar 52%, dari produksi dunia sebesar 14,31 juta ton, berasal dari produksi Indonesia.

Itu artinya lebih besar daripada jumlah CPO Indonesia yang diekspor ke UE. Berdasarkan data ini, seharusnya CPO Indonesia bisa diterima UE. “Uni Eropa siap bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka lebih memperkuat dan mempromosikan skema-skema sertifikasi yang telah ada,” ujar Vincent, diplomatis.

Hendry Roris Sianturi dan Aulia Putri Pandamsari
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.3 / Tahun XXV / 15 - 21 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com