Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Siasat PLN agar Tak Jalan di Tempat

PLN terus merugi akibat kurs dan harga bahan bakar, beban penugasan berongkos tinggi, tapi tidak boleh menaikkan tarif listrik. Perusahaan listrik ini berstrategi mencari sumber pendanaan asing. Penerapan DMO gas dinilai meringankan beban.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merilis laporan keuangan kuartal III 2018 akhir Oktober lalu. Dalam pembukuannya, PLN menderita rugi bersih Rp18,48 trilyun. Kerugian itu akibat utang valas yang harus ditukar ke rupiah dalam laporan keuangan, sehingga memunculkan adanya pembukuan rugi selisih kurs yang belum jatuh tempo (unrealized loss).

Meski begitu, perseroan menyatakan, secara operasional BUMN listrik itu masih untung dan punya likuiditas kuat. Kerugian dalam pembukuan itu tidak berdampak pada arus kas perusahaan. "Keadaan PLN jelas sehat secara cash flow. Yang terpenting itu adalah bagaimana menjaga kesehatan cash flow-nya," kata Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto.

Di tengah penguatan harga komoditas bahan bakar dunia dan pelemahan kurs rupiah yang menekan kinerja perseroan, pemerintah tidak akan menaikkan tarif dasar listrik hingga 2019. Karena itu, tak mengherankan bila PLN cukup aktif mencari sumber pendanaan lain.

Pada 16 Mei, perseroan menerbitkan global bond senilai US$ 2 milyar bertenor 10 tahun dan 30 tahun, dengan suku bunga 5,4%. Dananya untuk buy back atau melunasi dini beberapa obligasi global lama yang jatuh tempo pada Agustus 2019, Januari 2020, dan Juni 2037, dengan tingkat bunga 7-8% sehingga terjadi efisiensi bunga berjalan.

Oktober lalu, PLN kembali menerbitkan obligasi global senilai US$1,5 milyar berdenomisasi dolar dan euro. Duitnya untuk mengongkosi program 35.000 megawatt (MW). Perinciannya, US$500 juta bertenor 10 tahun dengan tingkat bunga 5,37%, US$500 juta bertenor 30 tahun dengan bunga 6,25%, dan 500 juta euro dengan tenor 7 tahun dan bunga 2,87%. Pada bulan yang sama, PLN mendapat fasilitas pinjaman dari 20 sindikasi perbankan internasional sebesar US$1,62 milyar dengan tenor 3 dan 5 tahun. Pinjaman dari sindikasi untuk mendanai investasi PLN dan menyukseskan proyek 35.000 MW.

Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan bahwa peningkatan harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah memengaruhi biaya pokok produksi PLN. Pemerintah juga memberikan berbagai penugasan seperti elektrifikasi seluruh Indonesia, yang pada 2018 ditarget 96,7%. Ada juga penugasan proyek 35.000 MW. Di sisi lain, pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik hingga 2019. Oleh karena itu, menerbitkan obligasi merupakan keniscayaan.

"Dengan kondisi saat ini, mau tidak mau, PLN sebagai PSO yang mengemban tugas elektrifikasi butuh biaya untuk modal kerja, sementara pemerintah menahan tarif dasar listrik tidak naik. Belum lagi proyek 35.000 MW, PLN jadi satu-satunya offtaker," katanya.

Opsi lain yang meringankan beban PLN adalah penerapan domestic market obligation (DMO) gas untuk pembangkit listrik. DMO merupakan kewajiban produsen domestik untuk memasok produksinya bagi kebutuhan PLN, dengan harga yang diatur. Wacana ini dibahas dalam rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM dan PLN.

Pemakaian gas untuk pembangkit listrik porsinya memang belum besar, sekitar 22%, sementara batu bara lebih dari 60%, sisanya sumber energi lain. Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik mengatur harga gas untuk pembangkit maksimal 14,5% dari harga minyak mentah Indonesia (ICP). Namun, ini masih dianggap tinggi dan fluktuatif mengikuti harga minyak.

Bagaimana progres pembahasannya? Kementerian ESDM dan PLN enggan menjelaskan. "Nanti saja ya. Karena pemerintah belum ada keputusan," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy Noorsaman Sommeng, kepada M. Egi Fadliansyah, Selasa pekan lalu.

Pihak PLN pun enggan berbicara karena belum ada pernyataan resmi baik dari perseroan maupun pemerintah. "Karena melibatkan sesama BUMN jadi takut menimbulkan persepsi lain. Tunggulah sampai ada pemberitahuan dari Kementerian ESDM," kata Kepala Satuan Komunikasi PLN, I Made Suprateka, Selasa pekan lalu.

Namun, PLN menilai penerapan DMO gas mendesak dilakukan. Jika pasokan dan harga diatur maka bagus dampaknya terhadap jaminan pasokan gas untuk pembangkit. Keuntungan lain adalah jaminan harga tidak fluktuatif mengikuti harga internasional. Made optimis penerapan DMO gas akan berpengaruh positif pada kinerja keuangan PLN. "Kalau keuntungannya berapa belum dihitung. Tetapi kita beli gas kan dasarnya sudah kontrak nah kalau kontrak sudah jadi lebih teratur pelaksanannya," kata Made.

Anggota DPR Komisi VII, Kardaya Warnika mengatakan dalam rapat kerja bersama PLN dan pemerintah, terungkap adanya berbagai ketentuan dalam penerapan DMO gas. Hambatan realisasi penerapan DMO gas ini terletak pada karakteristik gas yang kontraknya jangka panjang. "Bicara gas kan tidak sesaat tetapi melihatnya secara jangka panjang bagaimana. Tidak bisa nanti PLN bilang hari ini akan pasok gas sekitar segini, besoknya enggak ada. Harus dipikirkan matang-matang," katanya.

Menurutnya, penerapan DMO gas akan berdampak positif pada kinerja keuangan PLN. Tarif dasar listrik bisa lebih murah. Selain itu, gas lebih ramah lingkungan. Soal formulasi hitungan harga, Kardaya mengatakan, DPR tidak terlibat. "Kalau soal harga, tanyakan ke eksekutif, ke Menteri ESDM," kata Kardaya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan bahwa penerapan DMO gas harus mempertimbangkan kepentingan kontraktor kontrak kerjasama (K3S) atau produsen gas. Apakah mereka bersedia mengalokasikan gas untuk PLN dengan harga khusus yang diatur. Kalau tidak, pertanyaan selanjutnya untuk pemerintah, bersediakah menutup selisih antara harga pasar dan harga yang diinginkan. "Pemerintah mau tidak menutup selisihnya?" katanya. Saat ini, tanpa DMO saja, industri hulu gas relatif tidak berkembang karena harga domestik tidak kompetitif dengan harga internasional.

"Masih ada problem di hulu, apalagi kalau PLN meminta harga khusus makin menjadi disinsentif untuk pengembangan industri hulu gas. Kalau tidak berkembang kerugiannya juga panjang karena bisa memengaruhi industri pupuk, petrokimia dan sektor lain yang pakai gas. Perlu hati-hati," ujarnya.

Putri Kartika Utami, Aulia Putri Pandamsari
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.3 / Tahun XXV / 15 - 21 Nov 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com