Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Suap Utak-atik APBN untuk Dapil

Sejumlah anggota DPR diciduk KPK karena lakunya meloloskan sejumlah proyek di daerah melalui APBN. Itu terjadi karena aksi balas jasa oleh pejabat dan pengusaha daerah dalam bentuk suap.

Taufik Kurniawan telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal November lalu. Namun baru pada Jumat, 23 November, mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menjalani pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. “Baru sekali diperiksa sebagai tersangka,” kata Arifin Harahap, kuasa hukum dari politisi yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Amanat Nasional itu.

Taufik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengurusan anggaran dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan Tahun 2016.

Dalam kasus ini, Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. Setelah M. Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak, termasuk Taufik. Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp93,37 milyar. Taufik diduga menerima fee sekitar Rp3,65 milyar dari pengurusan DAK tersebut.

Dugaan keterlibatan anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Tengah –yang mencakup Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen—dalam kasus itu terkuak setelah Yahya Fuad buka suara usai dicokok KPK. Di situ bupati non-aktif Kebumen periode 2016-2021 itu mengatakan, proyek di wilayah yang dipimpinnya berasal dari DAK yang diusulkan Yahya kepada Taufik.

Arifin Harahap membantah keterlibatan kliennya. Pertemuan Yahya dengan Taufik di Senayan, menurutnya, disaksikan staf khusus Yahya. Dalam pertemuan itu, Taufik meminta bupati menemui anggota komisi terkait. Di situ tidak membicarakan DAK sama sekali. “Yang diajukan cuma proposal pengembangan Pantai Mengganti di Kebumen,” ia menjelaskan kepada Riana Astuti dari GATRA.

Taufik bukan satu-satunya anggota legislatif yang ketanggor praktik memainkan DAK untuk mengeruk keuntungan pribadi. Mei lalu, anggota DPR, Amin Santono, juga diciduk KPK dan dijadikan sebagai tersangka.

KPK menuding Amin menerima suap yang berkaitan dengan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN 2018. Anggota DPR dari Partai Demokrat itu ditengarai menerima suap Rp400 juta sebagai bagian dari commitment fee Rp1,7 milyar atau 7% dari nilai proyek di Sumedang. Amin dinilai membantu agar Kabupaten Sumedang mendapat penambahan anggaran dari APBN-P tahun 2018 sebesar Rp25,8 milyar.

Terdapat dua rencana proyek di Kabupaten Sumedang. Rencana proyek itu bersumber pada alokasi dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) APBN Perubahan 2018. Proyek pertama berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang, sebesar Rp4 miliar. Sementara itu, proyek kedua ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Sumedang, senilai Rp21,85 milyar.

Sementara Taufik diduga bermain di dapilnya, Amin dituding bermain di dapil lain meski berada dalam satu provinsi. Amin adalah anggota DPR dari Partai Demokrat yang pada pemilu 2014 bertarung di Dapil X Jawa Barat, yang mencakup wilayah Ciamis, Pengandaran, dan Kuningan; sedangkan Kabupaten Sumedang, Majalengka, dan Subang masuk ke Dapil IX Jawa Barat.

Selain Taufik dan Amin, ada beberapa anggota dewan yang tersangkut perkara dengan KPK melalui proses pembuatan APBN. Mereka

memasukkan program dari pemerintah daerah tertentu dalam perubahan APBN. Setelah dibahas bersama pemerintah, dan lantas disetujui sebagai program pemerintah pusat, anggota dewan mengklaim berjasa. Sehingga ada balas jasa dari pemerintah daerah dan pengusaha daerah untuk anggota DPR yang dimaksud.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, mengatakan bahwa anggota DPR yang menjalankan fungsi legislatif memang memiliki kewenangan lebih dalam pengalokasian anggaran. Khususnya pada pembahasan APBN. Tujuannya, untuk check and balance. “Selain itu, agar ada hubungan dengan dapilnya dan dengan konstituen,” ujarnya.

“Masalah yang disampaikan konstituen dapat diakomodasi dalam bentuk alokasi anggaran dan kebijakan. Meskipun distribusi tetap ada di eksekutif, anggota dewan juga memiliki kewenangan yang besar,” Sri menambahkan.

Dalam menjalankan fungsi itu, menurut Sri, anggota dewan berhadapan dengan berbagai kepentingan. Salah satunya berkaitan dengan kemajuan di dapilnya, seperti kepentingan dengan elite politik di tingkat lokal (kepala daerah dan para pengusaha di daerah). Sebab, kepala daerah dan pengusaha ikut berperan dalam merawat dukungan politik, terutama dalam pemilihan anggota dewan di periode berikutnya.

Maka, masuk akal, jika mereka melakukan lobi politik. Namun lobi tersebut, menurut Sri, bisa menjadi ”jebakan Batman” dan menyeret anggota DPR pada kasus suap dan gratifikasi.

Aries Kelana dan Annisa Setya Hutami

Cover Majalah GATRA edisi No.5 / Tahun XXV / 29 Nov - 5 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Infoproduk
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com