Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

WAWANCARA

Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo: Desa-Desa Miskin Karena Enggak Fokus

Dalam sepekan ini jadwal Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, terlihat sangat sibuk. Setelah sebelumnya mengunjungi Kota Lampung pada Jumat, 23 November, pada Ahad ia bertolak ke Palembang guna mendampingi Presiden Joko Widodo dalam rangkaian acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Di tahun keempat program Dana Desa ini, sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa semakin digencarkan sebagai bagian akselerasi pemerintah mengejar ketertinggalan desa di berbagai sektor. Tercatat pemanfaatan dana desa dari 2015 hingga 2018 mencapai angka Rp187 trilyun, yang digelontorkan pada 74.000 desa di Indonesia. Dana tersebut antara lain digunakan untuk membangun infrastruktur jalan desa beserta fasilitas penunjang lain seperti irigasi, embung, hingga fasilitas kesehatan seperti Posyandu.

Mendes Eko Putro Sandjojo menyebutkan desa punya potensi besar dalam menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pemerintah telah meluncurkan beberapa program unggulan semisal Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan), Embung Desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan sarana olahraga desa.

Untuk mendalami lebih jauh potensi dana desa dan sekelumit persoalan yang ada di dalamnya, wartawan GATRA Andhika Dinata, Dara Purnama, dan pewarta foto Adi Wijaya mewawancarai Eko Putro Sandjojo di Kantor Kemendesa PDTT di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Berikut petikannya:

Bagaimana potensi desa menjadi roda penggerak ekonomi?
Negara kita itu kan negara besar. Sampai 2014, GDP Indonesia sudah US$800 milyar lebih. Itu sudah menjadi negara nomor 17 di dunia secara ekonomi saat ini. Nah, economic growth kita juga lumayan. Jadi diperkirakan kalau kita bisa pertahankan economict growth kita pada tahun 2050 nanti kita sudah menjadi negara dengan GDP US$7 trilyun. Itu kita akan menjadi negara nomor 4 di dunia setelah Cina, Amerika, India. Antara Amerika dan India ini kita enggak tahu nih, mungkin India bisa bersaing karena dia menang populasi kan. Nah, Indonesia bisa menjadi negara nomor 4.

Tapi sampai tahun 2014 itu hampir 30.000 desa kita kategorinya tertinggal. Masih ada 27 juta orang Indonesia miskin dan mayoritasnya ada di desa. Masih ada anak-anak kita berpotensi stunting 37% dan itu angka yang besar. Stunting karena kekurangan gizi, mereka tidak bisa sekolah lebih dari kelas VI SD karena jaringan otaknya enggak bisa maksimal. Bayangkan 15 tahun lagi mereka masuk usia kerja. Selama 30 tahun berarti 45 tahun lagi kalau kita enggak do something, 37% angkatan kerja kita tamatan SD. Padahal pada saat itu UMP sudah Rp40 juta. Jadi nanti enggak mungkin dong mereka bisa kerja dengan gaji Rp40 juta.

Seperti apa capaian dan serapan dana desa dalam tiga tahun terakhir?
Jadi mulai tahun 2015 dikucurkan dana desa Rp20,67 trilyun. Cuma itu bukan persoalan langsung selesai karena desa enggak pernah kelola keuangan dalam jumlah besar. Desa enggak punya perangkat seperti kabupaten dan provinsi, dan 60% kepala desa cuma tamatan SD dan SMP. Bayangkan mereka harus mengelola keuangan negara yang persyaratannya atau accounting-nya begitu ketat. Makanya tahun pertama penyerapannya cuma 82%.

Tapi Presiden komitmennya kuat. Beliau bilang, “Pak Menteri, ini program enggak boleh gagal.” Tahun pertama 82% sudah bagus jangan mundur, kalau mundur pengalaman ongkosnya hilang. Sama beliau malah dinaikkan dua kali lipat di tahun berikutnya menjadi Rp46,98 trilyun. Beliau minta pengawasan dan pendampingannya diperketat. Nah, makanya kita ngadain kerja sama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan kementerian terkait. Terutama dengan media supaya masyarakat aware dan mengawasi. Bayangkan, di dalam sistem keuangan negara, sebelum menggunakan anggaran kita kan harus bikin perencanaan. Desa enggak punya kemampuan bikin perencanaan.

Di tahun pertama banyak koreksi?
Jadi banyak terjadi kasus di tahun pertama. Misalnya masyarakat desa ingin membuat jalan 100 meter. Katakanlah biayanya Rp50 juta. Tapi karena dia enggak ada pengalaman, realisasinya membengkak jadi Rp100 juta. Padahal enggak ada korupsi. Cuma memang kemampuan mereka merencanakan yang kurang, dan itu jadi temuan karena realisasi dan perencanaan enggak sesuai dianggap merugikan negara, padahal enggak ada korupsinya. Dan itu puluhan ribu pendamping desa mengalami itu di tahun pertama.

Contoh lain berkenaan dengan desa wajib bayar pajak. Dia beli material di toko-toko bangunan di desanya, tapi enggak ada toko yang mengeluarkan faktur pajak. Katakanlah beli semen Rp50.000 dia harus bayar PPN Rp10.000. PPN-nya dibayarin bener, tapi notanya cuma Rp50.000. Nah, bagaimana dia membukukannya? Akhirnya di laporan ada masalah karena notanya Rp50.000 tapi keluarnya Rp60.000. Atau kepala desa dengan naifnya dia membuat nota baru jadi Rp60.000 dianggap penipuan.

Akhirnya kita bikin kerja sama dengan polisi dan kejaksaan. Kita ada kesepakatan, kepala desa kalau tidak melakukan korupsi dan kesalahannya administratif mereka tidak boleh dikriminalisasi. Kita semua harus bantu untuk itu. Karena udah ada itu, makanya penyerapannya jadi naik 97% pada tahun kedua; dan tahun berikutnya naik 98%, walaupun dananya dinaikkan.

Kenaikan penyerapan itu menunjukkan ada perbaikan di tata kelola?
Penyerapan naik ini menunjukkan bahwa tata kelolanya lebih baik. Karena dana desa itu kan dikucurkan tiga tahap. Pengucuran tahap berikutnya tidak bisa cair kalau laporan sama hasil audit pekerjaan tahap sebelumnya belum diterima. Bisa 98% cair itu berarti laporan dan hasil auditnya sudah diterima. Walaupun mereka pontang-panting ngeluh. Kita sudah bantu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa), tapi tetap saja laporannya tebal. Karena enggak bisa juga dan itu enggak bisa dihindari, karena di swasta juga begitu. Laporan kan harus dilampiri dengan bukti, makanya tebal. Nota-nota jadi ledger (buku besar). Bayangkan kepala desa tamatan SD disuruh belajar ledger. Tapi kita bantu dengan sistem, dibantu BPKP, Kemendagri, Siskeudes. Jadi mereka tinggal entry, laporan tinggal keluar sendiri. Jadi mereka bisa posting sendiri.

Tapi itu juga bukan persoalan gampang. Begitu udah bisa, jiki besok ada pemilihan kepala desa dan kepala desanya ganti, ya mulai dari nol lagi. Desa kita kan ada 74.957 desa. Tapi, alhamdulillah, dan saya yakin tahun ini bisa 99% (penyerapan). Jadi tata kelola selesailah. Apalagi sekarang saya perketat pengawasannya.

Apa faktor yang membuat desa di Indonesia miskin dan tertinggal ?
Desa-desa di Indonesia miskin karena enggak fokus. Satu desa kecil sedikit menanam cabe, sedikit tanam bawang, sedikit tanam jagung sehingga enggak ada skala ekonomi. Karena enggak ada skala ekonomi, cost-nya tinggi. Karena untuk mendapatkan sarana produksinya harus melalui jalur distribusi yang panjang. Karena enggak ada skala ekonominya, enggak mungkin dibangun sarana pasca-panen di desa tersebut. Enggak ekonomis. Karena enggak ada sarana pasca-panen. Untuk sampai ke sarana pasca-panen harus melalui mata rantai yang panjang. Sehingga harga jual rendah. Sampai lebaran kuda, ya miskin terus. Makanya kita minta bupatinya untuk beberapa desa digabung dan usulkan ke saya mau bikin produk unggulannya apa. Dari sana akan saya link-kan dengan beberapa kementerian terkait, dunia usaha dan perbankan.

Apa program Dana Desa turut andil menekan angka kemiskinan di pedesaan?
Selama empat tahun ini kita lihat terjadi penurunan kemiskinan yang cukup signifikan, dan kalau kita lihat dalam satu tahun terakhir lebih signifikan lagi. Indonesia ada penurunan kemiskinan, pokoknya untuk pertama kali Indonesia menjadi single digit angka kemiskinannya. Dalam satu tahun terakhir terjadi penurunan sebanyak 1,82 juta orang miskin.

Tapi yang membanggakan, pertama kali dalam sejarah Indonesia penurunan kemiskinan di desa lebih besar daripada penurunan kemiskinan di kota. Di kota dalam satu tahun terakhir hanya 580.000, sementara di desa 1,2 juta atau lebih dua kalipatnya. Walaupun jumlah orang miskin di desa masih lebih besar daripada jumlah orang miskin di kota. Tapi kalau ini bisa kita pertahankan, enam tahun lagi jumlah orang miskin di desa lebih kecil daripada jumlah orang miskin di kota.

Apa arahan dari Presiden Jokowi terhadap sasaran program pembangunan desa ini?
Presiden selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, karena itu akan menimbulkan masalah sosial. Masalah sosial itu yang akan menganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ada masalah sosial Indonesia tidak akan bisa seperti mathematically yang bisa kita capai. Makanya kenapa masih ada 30.000 desa tertinggal, karena bisnis modelnya salah. Waktu itu dana dari pusat diberikan ke provinsi dan kabupaten setop. Persoalannya, banyak dari dana kabupaten tidak mengucur rata ke desa-desa. Jadi masih banyak ribuan desa sejak Indonesia merdeka sampai 2014 belum pernah dapat dana pembangunan dari pusat. Bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalannya?

Bagaimana dengan kemajuan infrastruktur desa?
Yang membanggakan selama hampir empat tahun ini desa mampu membangun lebih dari 158.000 kilometer jalan desa. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Bikin 50.000 kilometer saja belum pernah. Dan ini yang bangun yang membanggakan bukan dari pusat, melainkan masyarakat desa sendiri. Sampai kita bisa mampu bikin jembatan 1000 kilometer lebih. Lalu kita ada pasar desa, bumdes, tambatan perahu, penahan tanah longsor ini saving thousand of life, drainase. Kita bikin sarana air bersih sampai 1 juta unit. Ini masif dan diakui di SDG (the sustainable development goal) juga Bank Dunia.

Apa saja program unggulan desa saat ini ?
Jadi kita punya empat program unggulan, yakni Prukades, Embung, Bumdes, dan sarana olahraga desa. Sebelum Prukades, saya bicara embung. Kenapa embung diperlukan, kan sekarang desa saya wajibkan untuk bikin embung karena Indonesia harusnya bisa menanam sepanjang tahun. Tapi kenyataannya sampai tahun 2014 hanya 45% desa-desa di Indonesia yang bisa menanam di musim kering. Sisanya enggak bisa karena enggak ada air. Jadi satu tahun yang harusnya bisa menanam tiga kali padi atau jagung, kenyataannya baru 1,45 kali. Nah, dengan terbangunnya embung dari dana desa ini diharapkan satu tahun bisa tiga kali panen. Berarti dengan lahan yang sama pendapatan desa naik dua kali lipat.

Bagaimana dengan program desa mandiri?
Kabinet ini ditargetkan menurut UU. Menurut RPJM sampai 2019 kita mesti bisa mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi mandiri. Hasil survei Universitas Gadjah Mada, kita sudah mencapai segitu. Data BPS sebentar lagi keluar. Saya dengar BPS kemungkinan kita sudah mencapai 7.000 desa lebih, tapi desa mandirinya sudah 3.000 lebih. Jadi target RPJM sampai 2019 sudah terlampaui.

Bagaimana pengembangan konsep desa wisata ?
Bisa kita ambil contoh Desa Kuto di Bali. Desanya miskin karena tanahnya banyak batu yang enggak bisa ditanami. Tadinya hidup dari sektor rumput laut. Tapi itu masalah karena kedalaman tebingnya 100 meter lebih. Jadi logistiknya susah. Akhirnya dengan inovasi desanya, masyarakat desa digerakkan untuk motong tebingnya dan dibuat jalan. Ternyata pantainya bagus. Akhirnya desanya buat ngembangin wisata, rumput lautnya malah ditinggal. Tahun lalu pantai pandawa ini berhasil mendatangkan wisatawan lebih dari 1 juta. Omzet bumdes-nya tahun lalu Rp34 milyar lebih, dengan net profit lebih dari Rp14 milyar. Dana desanya cuma Rp800 juta. Mereka bayar pajak lebih dari Rp4 milyar, dan mereka sudah sumbang negara sekarang.

Seperti apa model pengawasan terhadap dana desa ini?
Pengawasan seperti yang saya katakan, kita libatkan kepolisian jadi Babinkantibmas di seluruh desa. Semua terjun. Saya libatkan kejaksaan. Kita sudah ada MoUnya dengan mereka semua. Semua kejaksaan di setiap kabupaten turun. Tapi, yang paling penting adalah pengawasan masyarakat. Sekarang saya jamin, setiap ada kepala desa yang main-main pasti ketahuan. Tapi orang nekat ada aja. Ya enggak apa-apa, pokoknya saya sudah kasih tahu bulan madu sudah habis. Kalau nyolong pasti ketahuan. Baru-baru ini ada di Papua [korupsi] berjamaah ketahuan. Jadi silakan saja kalau mau coba-coba, pasti ketahuan.

Apa Satgas Dana Desa juga berperan dalam penindakan?
Dia hanya membantu memfasilitasi kalau ada indikasi penyelewenangan. Kita follow up dan kita serahkan kepada penegak hukum. Satgas Dana Desa enggak punya hak untuk menindak. Makanya di dalamnya kita masukkan unsur kepolisian. Nanti kepolisian yang menindak. Kan kita bukan penegak hukum. Tugas pengawasan itu sebetulnya ada di inspektorat kabupaten. Cuma karena banyak kabupaten yang belum efektif, kita bantu melalui kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan Kemendagri. Tapi kalau sudah jalan Satgas kita tarik semua.

ICW melansir temuan ada181 kasus korupsi Dana Desa yang diduga merugikan negara Rp40,6 milyar. Menurut Anda?
Pasti ketahuan. Saya juga minta kepada ICW laporin ke polisi kalau ada yang begitu. Jangan cuma dilaporin ke media. Kasih datanya, laporin ke polisi supaya ditindak. Kalau enggak ditindak, enggak ada efek jeranya. ICW juga paling dengar dari relawan kita pendamping-pendamping desa. Ketemu, tangkap, ketemu, tangkap, kan orang kapok jadinya.

Cover Majalah GATRA edisi No.5 / Tahun XXV / 29 Nov - 5 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Infoproduk
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com