Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Siapa Pengganti Megawati

Pada April 2020 mendatang, hampir 27 tahun Megawati Soekarnoputri memimpin PDI Perjuangan. Usianya saat itu sudah lebih dari 72 tahun. Saatnya pensiun?

“Saya menjadi ketua umum partai yang sekarang paling senior. Sudah sekian lama belum diganti-ganti, padahal saya sudah berharap untuk diganti,” ucapan itu meluncur dari bibir Megawati Soekarnoputri ketika membuka sekolah calon anggota legislatif tingkat DPR RI di Kantor DPP PDI Perjuangan, pertengahan November lalu.

Itu bukan kali pertama Megawati bicara soal pensiun dan regenarasi di PDI Perjuangan. Maret 2017 silam, saat menghadiri HUT ke-17 Banteng Muda Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ia juga mengungkapkan kepenatannya bergelut di dunia politik, “Saya sebetulnya sudah dari tahun lalu mau pensiun. Karena tidak mudah apalagi seorang wanita menjadi ketua umum partai di republik ini,” ujar Megawati saat itu.

Diah Permata Megawati Soekarnoputri mulai memimpin PDI pada Kongres Desember 1993. Dalam kongres itu, ia mengalahkan petahana, Ketua Umum PDI Soerjadi, yang semakin kritis terhadap pemerintah, dan Budi Hardjono, tokoh PDI yang dipandang sangat bersahabat dengan penguasa Orde Baru.

Upaya penguasa Orde Baru untuk mengudeta Megawati dan meletakkan kembali tokoh yang awalnya tidak disukai penguasa, Soerjadi, melalui Kongres Luar Biasa PDI di Medan pada 1996, kandas. Dukungan aparat keamanan kepada Soerjadi untuk merebut kembali kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta –melalui peristiwa 27 Juli 1996—juga tidak membawa hasil. Karena ada dualisme kepemimpinan di PDI antara Soerjadi dan Megawati.

Faksi yang mendukung Megawati mengadakan kongres nasional pada Oktober 1998 dan mengganti nama PDI menjadi PDI Perjuangan, memilih Megawati sebagai ketua umum kembali, dan menominasikannya sebagai calon Presiden RI setelah jatuhnya Soeharto.

Dari perjalanan itu, hingga kelak menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015–2020, Megawati akan memimpin selama 26 tahun 4 bulan. Usianya pada saat itu akan lebih dari 72 tahun. Bukan usia yang muda lagi untuk memimpin sebuah partai politik ditengah dinamika yang kian rumit.

***

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto, mengatakan dirinya banyak menerima telepon dari kader daerah dan arus bawah yang mengonfirmasi soal pernyataan ketua umumnya itu. Para penelefon itu menyebut masih membutuhkan sosok pemimpin yang kuat dan konsisten. “Arus bawah memang mengharapkan Ibu Mega [memimpin PDI Perjuangan],” kata Hasto.

Solidnya dukungan internal terhadap kepemimpinan Megawati, berbanding terbalik dengan pendapat kalangan “eksternal” yang menghendaki regenerasi di tubuh partai sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah lembaga survei.

Menjelang Kongres PDI Perjuangan 2015 lalu, Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengeluarkan hasil sigi yang menyebut 51% dari 1220 responden di 33 provinsi menilai sebaiknya Megawati tidak lagi mencalonkan sebagai ketua umum partai. Selain itu, 36,8% responden menilai Jokowi lebih layak jadi Ketua Umum PDI Perjuangan ketimbang Megawati yang meraup dukungan 23,9%.

Sebelum LSI, pada pertengahan Desember tahun lalu, Cyrus Network memublikasikan hasil surveinya terhadap 1.200 responden. Hanya sekitar 40% publik yang menilai Mega masih layak menjadi ketua umum.

Terdapat beberapa nama tokoh muda dari PDI Perjuangan yang cukup dikenal publik, misalnya Jokowi, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung. Ketika “berhadapan” dengan nama-nama tersebut, Megawati hanya menduduki posisi ketiga berdasarkan pilihan publik, di bawah Jokowi dan Puan.

Sementara itu, di basis massa PDI Perjuangan, Megawati ada di urutan kedua setelah Jokowi dan di atas Puan yang nangkring di posisi ketiga. Hal itu menandakan bahwa basis massa PDI Perjuangan pun menginginkan regenerasi.

Lalu ada hasil survei PolTracking Institute terhadap 200 pakar selaku opinion leaders pada periode Desember 2014–Februari 2015. Hasil survei menempatkan Mega bersama dua anaknya –Puan dan Prananda Prabowo—berturut-turut dalam urutan yang kalah mentereng dibandingkan dengan kader-kader PDI Perjuangan non-trah Soekarno seperti Jokowi, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Maruarar Sirait, Hasto Kristiyanto, dan Tjahjo Kumolo.

***

Beberapa pengamat menyebut, sejumlah faksi dalam tubuh PDI Perjuangan yang memiliki kepentingan dengan suksesi. Pertama adalah faksi trah keluarga Soekarno sebagai ideolog partai. Sosok-sosok yang masuk dalam bursa dari faksi ini adalah Puan Maharani, Prananda Prabowo, dan Puti Guntur Soekarno.

Lalu ada faksi non-trah Soekarno yang diisi oleh kader-kader organik partai seperti Maruarar Sirait dan Hasto Kristyanto; para kader yang menonjol sebagai kepala daerah, seperti Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini; serta kader yang berada di lingkungan Istana, seperti Jokowi dan Pramono Anung.

Peneliti politik dari Center for Strategic dan International Studies(CSIS), Arya Fernandes, menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Megawati yang kuat, faksi-faksi yang berada di dalam PDI Perjuangan cenderung pasif dan tidak kompetitif. “Orang enggak mau secara terbuka menunjukkan perbedaan pendapatnya dengan Mega karena berisiko bagi karier politiknya,” ujarnya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Contohnya, pada 2000, menjelang Kongres I PDI Perjuangan di Semarang, Dimyati Hartono dan Eros Djarot berencana bersaing memperebutkan posisi sekjen, namun rencana tersebut justru menimbulkan wacana bahwa mereka berdua ingin menggeser Megawati dari posisi kursi Ketua Umum PDI Perjuangan.

Memasuki pelaksanaan Kongres I tersebut, Megawati diangkat kembali secara aklamasi sebagai ketua umum hingga 2005. Sebaliknya, keputusan tersebut juga menghasilkan keputusan buruk bagi Dimyati Hartono dan Eros Djarot. Mereka tersingkir dari kepengurusan bahkan dipinggirkan dari PDI Perjuangan. Dimyati lantas mendirikan Partai Indonesia Tanah Airku (PITA), sedangkan Eros mendirikan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK).

Pada 2004, setelah kekalahan pada pileg dan pilpres 2014, Kwik Kian Gie kemudian membentuk Gerakan Pemurnian. Namun meski mendapat dukungan dari kalangan elite internal partai, gerakan tersebut berhenti di tengah jalan.

Contoh lain lagi, menjelang pelaksanaan Kongres II di Bali pada 2005, Arifin Panigoro membentuk Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan yang bertujuan untuk memodernisasi partai. Gerakan Pembaharuan itu menampilkan banyak pilihan calon ketua umum, antara lain Arifin Panigoro, Roy B.B. Janis, Laksamana Sukardi, Sophan Sopiaan, dan Guruh Soekarnoputra.

Menjelang pelaksanaan Kongres II tersebut, empat tokoh yang akan maju bersaing secara mendadak mengundurkan diri, sehingga Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan hanya mengusung Guruh Soekarnoputra sebagai calon ketua umum. Ternyata, langkah tersebut sia-sia. Panitia kongres justru mengubah sistem pemilihan ketua umum menjadi sistem blok, yaitu satu DPC hanya memiliki satu suara. Sehingga secara matematis dukungan terhadap Guruh Soekarnoputra mengalami pengurangan suara secara signifikan.

Arya menuturkan, secara historis memang ada faksi-faksi yang berbeda di tubuh PDI Perjuangan. Karena sejak awal dibentuk, PDI Perjuangan dilahirkan dari penggabungan beberapa kelompok partai seperti partyai nasionalis, Partai Kristen dan lainnya. “Hanya saja, sekarang, faksi-faksi ini tidak mau menunjukkan sikap politik mereka. Mereka menunggu sampai kapan Mega akan menjadi ketua umum partai,” ujarnya.

***

Menurut Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirajuddin Abbas, pernyataan Megawati itu adalah petanda bahwa putri Bung Karno itu adalah pemimpin yang terbuka dan menyadari bahwa kepemimpinan di politik juga membutuhkan regenerasi. Apalagi Megawati, kata Sirajuddin, adalah salah satu pemimpin yang sudah mencatatkan sejarah dalam politik Indonesia. Dia merupakan tokoh politik yang turut mendorong lahirnya reformasi dan mendorong transisi dari Orde Baru ke reformasi.

“Bu Mega di PDI Perjuangan menjadi simbol kebangkitan politik kaum nasionalis. Jadi beliau sudah mencatatkan sejarah yang gemilang dalam politik Indonesia dalam 20 tahun terakhir,” kata Sirajuddin kepada wartawan GATRA Dara Purnama.

Meski demikian, kepemimpinan di partai politik tidak tergantung kehendak pribadi tokoh tersebut. Sehingga ketika Megawati menyatakan secara berulangkali ingin pensiun dan legowo mundur dari panggung politik, itu akan sangat bergantung kepada banyak faktor. “Bu Mega hanya salah satu faktor saja,” katanya.

Faktor lain agar keinginan Megawati terwujud adalah kesiapan elite partai di PDI Perjuangan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin baru yang bisa menggantikan Megawati. Elite partai ini bukan hanya menggantikan posisi sebagai ketua umum, melainkan juga harus punya kapasitas untuk menjaga persatuan, kekompakan, dan menjaga keberlanjutan ideologi perjuangan partai yang sudah digariskan. “Saya kira aspek itu yang paling penting dari kesiapan tokoh yang diharapkan bisa menggantikan ibu Mega,” katanya.

Faktor berikutnya adalah kesiapan para elite di PDI Perjuangan untuk mulai membangun tradisi politik yang tidak terlalu bergantung kepada figur sentral pemimpinnya. Saat ini, kata Sirajuddin, PDI Perjuangan punya tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap figur Megawati. Dalam praktik hierarki otoritas PDI Perjuangan memang tidak ada yang bisa mempersoalkan keputusan-keputusan Megawati, karena dialah pemegang kekuasaan tertinggi.

Faktor ketiga, juga sangat ditentukan oleh suara organisasi partai di daerah. Apakah para pemimpin partai di daerah sudah menginginkan adanya transisi atau belum. Sebab ketika dilaksanakan kongres dan pilihannya masih memberikan mandat ketua umum kepada Megawati, maka Megawati sebagai kader partai akan sangat susah untuk menolaknya.

Di sisi lain, kesiapan PDI Perjuangan dalam melakukan kaderisasi tidak ada masalah. Karena untuk urusan kader, kata Sirajuddin, PDI Perjuangan sudah cukup kuat. Bisa dibuktikan dengan tokoh-tokohnya yang bagus dari pusat hingga ke daerah. Contohnya Presiden Jokowi. Hanya saja, untuk proses suksesi pengganti Mega, sangat sulit melepaskan PDI Perjuangan dari identitas dan ide-ide Bung Karno.

“Kita harus melihat juga soal kesiapan kader-kader PDI Perjuangan ini untuk menerima, misalnya, seorang Soekarnois yang tidak lahir dari keluarga Bung Karno. Nah, apakah mereka siap?” ujar Sirajuddin.

Bambang Sulistiyo
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.6 / Tahun XXV / 6 - 12 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com