Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Merampingkan Obesitas Regulasi

Pemerintah mewacanakan pembentukan lembaga legislasi pemerintah untuk merampingkan regulasi. Menuai pro-kontra.

Riza Suarga mengurut dada. Direktur Wiratama Holding ini sudah hampir setengah tahun mengurus perizinan untuk bisnis barunya, yaitu usaha pemanfaatan hutan guna penyerapan karbon. Namun, hingga kini, izin yang diajukannua tak juga kunjung keluar. ''Ini gara-gara banyak regulasi yang tumpang-tindih,'' kata Riza kepada GATRA, di Jakarta, Senin pekan ini.

Keluhan Riza terhadap banyak regulasi yang tumpang-tindih merupakan masalah klasik. Persoalan yang tak kalah seriusnya adalah terlalu banyaknya regulasi di Indonesia, mencapai lebih 40.000 aturan. Regulasi itu mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), peraturan menteri (permen) hingga peraturan daerah (perda). Saking banyaknya regulasi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sampai menyebut Indonesia sedang mengalami obesitas regulasi. ''Ini menjadi problem sangat serius bagi bangsa," kata Pramono di Seminar Nasional Reformasi Hukum, di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Menurut Pramono, regulasi yang banyak, bukan berarti aturan hukum semakin baik. Hal itu juga tidak menjamin terciptanya keteraturan dan ketaatan hukum. Yang terjadi justru menimbulkan permasalahan. Sebab, regulasi yang berlebih berpotensi terjadi tumpang-tindih. Pemerintah juga dirugikan oleh obesitas regulasi. ''Banyaknya regulasi terkadang membatasi ruang gerak pemerintah dan mengakibatkan pembangunan nasional menjadi terhambat,'' ujarnya.

Merujuk data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), regulasi yang paling tinggi mengalami obesitas berupa perda. Jumlahnya lebih dari 15.000 peraturan. Di urutan kedua, permen yang mencapai 12.000.

Obesitas regulasi memicu persoalan-persoalan di berbagai sektor pembangunan, termasuk investasi. Berdasarkan, indeks kualitas peraturan (regulatory quality index) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada 2016, Indonesia menempati peringkat ke-93 dari 193 negara. Peringkat itu lebih rendah dari beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia.

Untuk merampingkan regulasi, kata Pramono, pemerintah menawarkan solusi, yakni pembentukan lembaga legislasi pemerintah. Nantinya, tugas lembaga baru ini adalah melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan aspek-aspek penyusunan regulasi, mulai dari perencanaan, perumusan, harmonisasi, hingga sosialisasi ke publik. Agar kewenangannya lebih kuat, lembaga ini dibuat setingkat dengan menteri, yang disupervisi langsung oleh presiden. ''Penguatan itu dilakukan dengan cara membentuk suatu organ atau institusi tunggal pembentuk peraturan perundang-undangan,'' ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Selama ini, urusan harmonisi regulasi ditangani Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PPU) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kedua lembaga ini berada di bawah Kemenkumham. Jika lembaga legislasi terbentuk, tentunya pemerintah akan membubarkan Ditjen PPU dan BPHN. ''Fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di kementerian atau lembaga akan dihapus,'' katanya. Rencananya lembaga legislasi dibentuk setelah pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Pembentukan lembaga tunggal yang mengurusi legislasi ini sudah diterapkan di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat dengan The Office Information and Regulatory Affairs (OIRA), Inggris (The Office of Best Practice Regulation-OBPR), Australia (The Office of Best Practice Regulation), Jepang (Cabinet Legislation Bureau-CLB), dan Korea Selatan (Ministry of Government Legislation-MoLeg).

Agaknya, pemerintah akan mengadopsi lembaga legislasi pemerintah ala Korea Selatan. Sebelumnya, pada medio September lalu, saat Jokowi mengunjungi Seoul, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan menandatangani perjanjian kerja sama mengenai penataan regulasi.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Widodo Eka Tjahjana, mengungkapkan bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ada tiga jenis rancangan peraturan perundang-undang yang harmonisasinya dikoordinasikan oleh Kemenkumham. Ketiga rancangan itu adalah rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan presiden. Adapun peroses harmonisasi regulasi lain seperti rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga, peraturan badan dan peraturan komisi, dilakukan oleh instansi pembentuknya.

Widodo mencontohkan, harmonisi raperda di tingkat daerah. Harmonisasi untuk raperda tingkat provinsi dilakukan biro hukum pemerintah provinsi. Harmonisasi raperda tinggkat kabupaten/kota dilakukan oleh biro hukum pemerintah kabupaten/kota. Itulah yang terjadi selama ini dalam praktek harmonisasi peraturan di level kementerian atau lembaga. ''Praktik ini tanpa disadari semakin menguatkan sikap ego-sektoral," katanya.

Menurut Widodo, idealnya, terhadap peraturan-peraturan yang telah diundangkan juga dapat dilakukan reharmonisasi. Tujuannya agar bisa diketahui ada atau tidaknya norma-norma hukum di dalam peraturan tersebut yang perlu diharmonisasi atau disinkronisasi dengan peraturan-peratuan yang lain, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Tapi, harmonisasi post promulgation (setelah disahkan sebagai peraturan perundang-undangan) ini tidak dianut dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan. ''Ke depan seharusnya harmonisasi seperti ini diterapkan," katanya.

Langkah pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla merampingkan regulasi sudah berlangsung sejak tahun kedua pemerintahan. Perampingan diterapkan dengan pembatalan perda-perda yang dianggap bermasalah. Total ada 3.143 perda yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dasan hukum pembatalan itu adalah Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah (Pemda). Namun, langkah pemerintah itu memicu pro-kontra. Bahkan pasal yang dijadikan senjata Kemendagri mencabut perda diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 2017, keluar putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi.

Terkait perda-perda bermasalah, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2017 lalu melakukan penelitian di sepuluh kota. Menurut peneliti KPPOD, Armand Suparman, ada sejumlah regulasi daerah yang menjadi penghambat investasi, misalnya regulasi tentang prosedur pengurusan surat keterangan domisili usaha (SKDU) di kelurahan/desa. SKDU tidak memiliki landasan hukum nasional tetapi lazim dipraktikkan di daerah dan menjadi persyaratan untuk mengurus NPWP badan usaha. ''Selain menambah prosedur, pengurusan SKDU membuka praktik pungutan liar di kelurahan dan desa,'' kata Armand.

KPPOD, kata Armand, juga telah mengkaji perda-perda di sektor perekonomian yang sebanyak 1.082 perda. Dari jumlah tersebut ada sekitar 900 perda yang terkait dengan pajak restribusi. Hasil temuan KPPOD, lebih dari setengahnya merupakan perda bermasalah, terutama di sisi pengenaan tarif pajak dan restribusi. Tiap-tiap daerah punya besaran tarifnya masing-masing. Padahal, dalam regulasi nasional sudah diatur ketentuan besaran tarif pajak dan restribusi.

Arsul Sani, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi usulan pembentukan lembaga legislasi pemerintah. Menurut politikus PPP itu, pembentukannya harus dengan konsep yang jelas dan matang. Jangan sampai lembaga itu dibentuk hanya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merekrut banyak pegawai. Pemerintah juga harus menjelaskan langkah pemerintah berkenaan dengan nasib Ditjen PP dan BPHN Kemenkuham, jika lembaga legislasi jadi dibentuk. ''Kalau ini mau diintroduksi sebagai lembaga baru, yang lama dan ada ini mau diapain? Harus dijelaskan dulu,'' ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti. Menurut Bivitri, sebelum membentuk lembaga legislasi, pemerintah perlu memerhatikan dua hal. Pertama, sejauh mana wewenang lembaga legislasi tersebut. Sebab selama ini, banyak lembaga yang juga berharap memiliki kewenangan pengaturan regulasi. ''Saya tahu persis dalam praktik penerapan regulasi, yang sekarang kan diserahkan di Kemenkumham tetapi ada instansi lain seperti Bappenas yang menginginkan peraturan regulasi itu diserahkan ke pihaknya. Jadi kompleks,'' ujarnya.

Kedua, pemerintah juga memerhatikan masa transisi dari kondisi sekarang menuju pembentukan lembaga legislasi itu. Saat ini yang aktif berperan Kemenkumham, tetapi yang terkait dengan persoalan undang-undang dan peraturan pemerintah terdapat peran Sekretariat Negara. Untuk perencanaan juga terkadang diserahkan ke Bappenas. Masa transisi harus memerhatikan implikasi dari pembentukan lembaga tersebut terhadap sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun keahlian yang dimiliki serta anggaran. ''Semuanya tidak sederhana,'' ujarnya.

Yang perlu ditegaskan adalah pembentukan lembaga legislasi bukan merupakan satu-satunya jalan keluar mengatasi obesitas regulasi. Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada 2017 lalu sudah diidentifikasikan berbagai macam persoalan. Faktor yang perlu diperhatikan adalah persoalan tata urutan perundang-undangan. Selain itu, penggunaan alat dalam penyesuaian suatu rumusan kebijakan. Sebab, sekarang ini sudah semakin banyak pisau analisis yang digunakan. Mulai dari impact assessment analysis sampai cost and benefit analysis.''Pisau analisis yang digunakan akan jadi faktor untuk menentukan kualitas legislasi,'' katanya.

Sementara itu, ahli hukum Laksanto Utomo mengkritisi wacana pembentukan lembaga legislasi pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru. Yang perlu diperbuat adalah penguatan lembaga yang sudah ada, yakni Ditjen PP dan BPHN. Juga pelibatan pihak akademisi dari perguruan tinggi. Tujuannya agar diperoleh produk regulasi yang berkualitas. Selama ini, banyak regulasi yang setelah disahkan, isinya jauh panggang dari api. Misalnya, ada penyusunan RUU-nya butuh waktu lama dan anggaran biaya yang besar. Tapi begitu disahkan sebagai UU, regulasi tersebut digugat ke MK. ''Yang memprihatinkan, MK mengabulkan uji materinya. Regulasi dinyatakan batal,'' kata Laksanto.

Penolakan juga dilontarkan praktisi hukum tata negara, Victor S. Tandiasa. Menurut Viktor, mengacu pada sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, proses harmonisasi sebuah RUU inisiatif pemerintah ataupun pembentukan regulasi di bawah UU merupakan kewenangan Ditjen PP. ''Salah satunya adalah agar terjadi harmonisasi antar-peraturan perundang-undangan,'' katanya.

Sujud Dwi Pratisto, Dara Purnama, Riana Astuti, dan Aulia Putri Pandamsari

****

Obesitas Regulasi

Produk Regulasi Terbanyak

Produk Regulasi Jumlah Regulasi Peraturan Daerah (Perda) 15.205
Peraturan Menteri (Permen) 12.829
Keputusan Presiden (Keppres) 5.228
Peraturan Pemerintah (PP) 4.837
Undang-Undang (UU) 1.902
Peraturan Presiden (Perpres) 1.887

- - -

Provinsi dengan Perda Terbanyak

Provinsi Jumlah Perda
Nanggroe Aceh Darussalam 265
Nusa Tenggara Timur 260
Yogyakarta 246
Jawa Barat 240
Papua 188
Bali 149
Jawa Timur 109
Jawa Tengah 108
DKI Jakarta 67

- - -

Kabupaten / Kota dengan Perda Terbanyak

Kabupaten/Kota Jumlah Perda
Kabupaten Bantul, Yogyakarta 268
Kota Bandung, Jawa Barat 266
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 197
Kabupaten Bangka, Bangka Belitung 185
Kabupaten Simeule, Nanggroe Aceh Darussalam 180
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 137
Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara 125
Kabupaten Sleman, Yogyakarta 119

Sumber : Kemenkumham

Cover Majalah GATRA edisi No.6 / Tahun XXV / 6 - 12 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com