Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Terancam Rugi Karena Tidak Hati-hati

BPK mengendus potensi kredit macet bernilai trilyunan rupiah di bank-bank pelat merah. Kelesuan perekonomian dijadikan sebagai kambing hitam. Meski di belakangnya ada banyak niat tidak terpuji.

Ada banyak hal yang terungkap dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satunya, ada dalam laporan bertajuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2017 yang dilansir pekan lalu itu. Dalam audit itu, lembaga auditor negara tersebut menyoroti kinerja serta kepatuhan bank pelat merah baik itu badan usaha milik negara (BUMN) di tingkat pusat, maupun beberapa bank badan usaha milik daerah (BUMD).

Dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) BPK terhadap bank BUMN dan bank pembangunan daerah (BPD) ditemukan masalah yang hampir sama. Yaitu belum memadainya sistem pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan usaha yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sampel dari uji petik BPK menunjukkan adanya piutang yang berpotensi tidak tertagih senilai total Rp1,45 trilyun di beberapa bank BUMD.

Beberapa bank daerah yang mendapat sorotan adalah Bank DKI, BPD Papua, BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, serta Bank Sumut. Objek pemeriksaannya berasal dari laporan tahun anggaran 2015, 2016, dan semester I 2017.

Di Bank DKI, BPK menemukan bahwa penyedia jasa layanan keuangan milik Pemerintah Jakarta itu memberikan kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI), kredit multi-guna (KMG), kredit kepemilikan rumah (KPR), dan kredit karyawan tanpa memerhatikan prinsip kehati-hatian sehingga berpotensi macet sebesar Rp441,87 milyar.

Berikutnya, di BPD Papua, BPK menemukan fasilitas kredit modal kerja dan kredit investasi dengan jumlah baki debet dan tunggakan bunga seluruhnya sebesar Rp684,27 milyar yang berpotensi macet karena diberikan kepada debitur yang tidak layak dan tidak sesuai dengan ketentuan. Temuan lainnya, BPD Papua sebagai bank persepsi telah menerima setoran pajak PPN dan PPh tetapi belum melimpahkan ke kas negara. Jumlah pajak yang bleum disetorkan sebanyak Rp4,29 milyar.

Lalu, di BPD Sumsel dan Babel, pengelolaan kredit grup kurang menerapkan prinsip kehati-hatian yang berpotensi tidak tertagih pada lima perusahaan yang seluruhnya sebesar Rp310,76 milyar, dan penyaluran kredit griya sejahtera oleh 4 kantor cabang sebesar Rp10,39 milyar berpotensi tidak tertagih.

Terakhir, di Bank Sumut milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tidak terdapat jaminan utama pemberian KMK sehingga ada kredit macet yang tidak dapat terpulihkan sebesar Rp6,91 milyar. Selain itu, analisis pemberian kredit yang tidak memadai berpotensi merugikan bank sebesar Rp748,49 juta.

Berdasarkan temuan-temuan masalah tersebut, BPK menyimpulkan, ada beberapa dampak yang akan dirasakan oleh para BUMD tersebut. Misalnya, mereka akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dan pemborosan atas pengeluaran perusahaan yang melebihi kebutuhan. Mereka juga akan mengalami kekurangan penerimaan bahkan merugi. Berikutnya, piutang BUMD yang telah jatuh tempo berpotensi tidak tertagih dan menimbulkan potensi kerugian BUMD. Lalu, perjanjian kerja sama BUMD dengan mitra usaha berpotensi tidak menguntungkan mereka.

Masalah itu tidak cuma terjadi di daerah. Di tingkat pusat pun, BPK menemukan kondisi serupa. Dalam konteks ini, objek pemeriksaan mereka adalah Bank Mandiri selaku BUMN bidang keuangan. Khususnya laporan keuangan mereka hingga Juni 2017. Di situ, BPK juga menemukan adanya permasalahan yang hampir sama, yaitu piutang yang berpotensi tidak tertagih. Secara keseluruhan, ada 18 korporasi yang mendapat kucuran kredit dari Bank Mandiri dan kini bermasalah. Bila ditotal, kredit pada debitur bermasalah itu mencapai Rp7,69 trilyun. (Lihat Infografis - Daftar 18 Kredit Bermasalah).

Dalam pembelaannya, Direktur Utama Bank Mandiri, Kartiko Wirjoatmodjo sempat mengatakan kepada wartawan bahwa temuan BPK itu benar adanya. Piutang yang berpotensi tak tertagih tersebut adalah kredit untuk membiayai modal kerja korporasi. Dan dalam tiap penyaluran kredit itu ada risiko cukup besar, apalagi jika kondisi perekonomian tidak stabil. Kartiko mengatakan, tantangan membiayai modal kerja adalah susahnya penagihan ketika terjadi kemacetan.

Argumen kredit macet karena ekonomi yang tidak stabil mungkin berlaku untuk beberapa kasus saja. Contohnya pada temuan kredit sebesar Rp488 milyar kepada PT PAL. Dalam lampiran dokumen yang dilansir BPK, ada penjelasan bahwa kredit macet itu terjadi karena melonjaknya ongkos produksi dua kapal pesanan Jerman kepada PT PAL. Pembelian kedua kapal itu batal dan PT PAL kesulitan menjual proyek yang belum selesai itu.

Contoh berikutnya kredit macet yang timbul akibat volatilitas ekonomi adalah penyaluran modal kerja kepada PT HPMI dan PT AMBA. Dua perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan laut dan tongkang itu tersengal-sengal membayar pinjaman kepada Bank Mandiri akibat harga batu bara dunia yang anjlok. Ada juga kasus kredit sebesar Rp1,14 trilyun kepada NS Group yang berpotensi bermasalah. Kelompok usaha yang bergerak di bidang kemasan plastik itu kesulitan menjual produknya lantaran harga minyak dunia turun. Padahal stok resin plastik yang mereka miliki dibeli dengan harga ketika minyak dunia masih mahal.

Tapi, di luar faktor 'force major' itu, BPK menilai Bank Mandiri tidak menjalankan prinsip kehati-hatian sehingga beberapa kredit yang mereka kucurkan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi, bukan semata-mata karena kondisi perekonomian yang tidak stabil, seperti yang dikeluhkan Kartiko tadi.

Ketidakhati-hatian itu disimpulkan BPK dari beberapa hal. Misalnya adanya agunan debitur yang ternyata juga sudah diagunkan ke bank lain. Contohnya adalah kredit sebesar Rp426 milyar kepada PT Arena Maju Bersama (PT AMBE). Perusahaan yang bergerak di bidang rancang bangun pembangkit listrik itu mengagunkan aset yang sama ke bank Mandiri, BNI, dan Bank Syariah Mandiri.

Lalu, ada pula debitur yang mengajukan kredit dengan purchase order fiktif. Beberapa di antara temuan BPK di Bank Mandiri itu pun ada yang sudah menjadi kasus hukum. Sebagai contoh, kucuran kredit kepada Central Steel Indonesia (PT CSI) senilai Rp400 milyar yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Pada awal 2017 lalu, Direksi PT CSI dan beberapa staf Bank Mandiri dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung.

Ketidakhati-hatian dalam pemberian kredit yang bernuansa pidana juga terlihat dari pemberian kredit kepada PT Rockit Aldeway (PT RA) yang terungkap ke publik pada Maret 2017 lalu. Berdasarkan penelusuran GATRA, perusahaan yang bergerak di industri batu itu bisa dibilang punya iktikad tidak baik. Bermodalkan purchasing order fiktif, PT RA mengajukan kredit ke tujuh bank, termasuk Bank Mandiri. Kini, pengurus PT RA ditahan oleh Direktorat Tipideksus Bareskrim Mabes Polri.

Lebih lanjut, ada juga keterlibatan orang dalam Bank Mandiri dalam memberikan kredit yang berujung macet. Hal itu terlihat dari pemberian kredit kepada PT Tirta Amartha Bottling (TAB). BPK menilai, kredit kepada PT TAB sebesar Rp1,57 trilyun itu berisiko tinggi dan berpotensi merugikan bank. Tapi, dari pemberitaan, terlihat bahwa ancaman kerugian itu bukan lagi sekadar potensi. Kejaksaan Agung sudah turun tangan dalam kasus itu. Direksi TAB dan tiga pegawai Bank Mandiri dituduh membobol kredit bank dengan jumlah trilyunan rupiah. Mereka dituduh bersekongkol dengan cara memanipulasi nilai aset agar mendapatkan tambahan kredit. Dari 18 kredit bermasalah di Bank Mandiri yang diungkap BPK, kredit ke PT TAB ini merupakan yang paling terbesar.

Mengomentari audit BPK tersebut, Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, mendesak Menteri BUMN agar mengadakan rapat umum luar biasa untuk merombak direksi Bank Mandiri. ''Minta pertanggungjawaban direksi,'' kata Arief kepada GATRA.

Lebih lanjut, Arief juga meminta institusi penegak hukum untuk segera memeriksa direksi Bank Mandiri, baik yang saat ini menjabat atau yang sudah mantan. Sebab mereka dinilai bertanggung jawab atas pengucuran kredit-kredit bermasalah tersebut. ''Ini seharusnya bisa masuk pasal kejahatan perbankan atau mungkin tindak pidana korupsi,'' kata Arief.
Bila aparat hukum lambat bertindak, ia khawatir, para debitur atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab, keburu kabur.

Cavin R. Manuputty

****

18 Kredit Bermasalah (posisi 30 Juni 2017)
1. PT GTS, Rp495, 96 milyar - Berisiko Tinggi dan Berpotensi Menjadi Kredit Bermasalah
2. PT ZII, Rp666,26 milyar - Berisiko Tinggi
3. PT PAL, Rp488.77 milyar - Berpotensi Menjadi Kredit Bermasalah
4. PT TAB, Rp1,57 trilyun - Berisiko Tinggi dan Berpotensi Merugikan Bank Mandiri
5. PT AMBE, Rp426, 73 milyar- Macet dan Berindikasi Merugikan Bank Mandiri
6. PT AEE, Rp446,75 milyar - Berisiko Tinggi
7. PT HPMI, Rp165, 08 milyar - Berisiko Tinggi
8. PT MAI, Rp90,00 milyar - Berisiko Tinggi
9. CV MGM, Rp60,84 milyar - Berisiko Tinggi. Monitoring atas Persediaan Sebagai Second Way Out Kurang Optimal
10. PT AMBA, Rp160, 64 milyar - Berisiko Tinggi
11. PT PAA, Rp124,68 milyar - Berisiko Tinggi
12. PT RA, Rp198,93 milyar - Berisiko Tinggi dan Kurang Menerapkan Prinsip Kehati-hatian
13. PT DAJK, Rp414,18 milyar - Macet dan Monitoring Debitur setelah Hapus Buku Belum Optimal
14. CV PE dan PT PTE, Rp321,04 milyar - Berpotensi Menjadi Kredit Bermasalah
15. NS Group, Rp1,15 trilyun - Berpotensi Menjadi Kredit Bermasalah
16. PT CSI, Rp405,31 milyar - Berisiko Tinggi
17. PT PI, Rp347,79 milyar - Berisiko Tinggi dan Kurang Menerapkan Prinsip Kehati-hatian
18. PT PAP, Rp168,00 milyar - Berisiko Tinggi dan Berpotensi Merugikan Bank Mandiri

Sumber: Lampiran A3_34 PDTT Bank Mandiri, BPK
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com