Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Kandasnya Beleid Perlindungan Data

Isu tentang kebocoran data pribadi dan kependudukan mengemuka. Urgensi mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi di Prolegnas 2018 menjadi keharusan. Sayangnya, rencana ini kandas sebelum pengajuan ke Parlemen.

Rentang selisih 45,92 juta antara jumlah kartu selular terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Senin lalu.

Pihak Kominfo mengaku, hingga 13 Maret 2018 ini sudah ada 304.859.766 SIM card terdaftar di enam operator seluler. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan dengan angka dilansir Dukcapil, yakni 350.788.346. Validasi tersebut berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK). Hal ini kemudian menjadi pertanyaan anggota Komisi I, Roy Suryo. "Selisih terlalu besar ini karena sistem yang kurang rapi atau kurang cerdas?" ia bertanya.

Dalam pertemuan tentang evaluasi isu kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pemilik SIM card itu, politisi Partai Demokrat tersebut juga meminta Kominfo memperbaiki mekanisme registrasi data pribadi pelanggan kartu selular. Harus ada sistem aman yang bisa melindungi data pelanggan. Termasuk agar pemerintah segera mendorong diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi hal yang penting. Apalagi, sejak kewajiban registrasi kartu prabayar dengan NIK dan KK berlangsung dari 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Pendaftaran secara masif ini kemudian memunculkan isu data pribadi bocor.

Wakil Ketua Komisi I, Asril Hamzah Tanjung, menilai belum ada kejelasan tentang siapa pihak yang bertanggung jawab akan kebocoran tersebut. ''Pemerintah tidak tahu dari mana bocornya,'' ujar dia seperti dilaporkan Riana Astuti dari GATRA. Seharusnya Kominfo membentuk tim pengawas independen yang terdiri dari elemen masyarakat dan pemerintahan.
Namun, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menjamin bahwa data di Dukcapil aman dan tak ada kebocoran data. Pengamanannya sudah sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. ''Negara sudah berjanji kok, semua data penduduk dilindungi kerahasiaannya,'' katanya.

Data penduduk boleh dibuka lewat pemanfataan hak akses by system, yakni host to host melalui virtual private network (VPN). ''Misalnya, operator boleh membuka data kependudukan, tapi hanya dibatasi NIK dan nomor KK,'' ujarnya. Bukan berarti pihak Dukcapil membuka data, mencatat, dan menyerahkannya kepada operator.

Hal senada juga disampaikan Menkominfo Rudiantara bahwa hal itu bukan kebocoran data. Melainkan, penyalahgunaan data yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. ''Fotokopi atau scan KTP seseorang beredar di internet dan dipakai oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan registrasi,'' ungkap pria yang akrab disapa Chief itu.

Juga berkaitan dengan selisih angka antara Kominfo dan Dukcapil tersebut, menurut Rudi, ini bisa terjadi karena satu NIK digunakan registrasi lebih dari satu nomor SIM card. Atau bisa jadi, satu NIK dan satu nomor SIM card diregistrasi lebih dari satu kali. Kemungkinan lain, satu nomor diregistrasi lebih dari satu kali dengan NIK berbeda, di mana proses validasi berhasil tercatat di Dukcapil tetapi tak berhasil di operator seluler.

Pembahasan di parlemen pun sepakat membentuk panitia kerja (panja) khusus untuk mendalami perihal perlindungan data. Menurut Rudi, ini dilakukan karena belum ada UU Perlindungan Data Pribadi. "Sebab, kalau sudah ada undang-undang, enggak perlu ada panja," ungkapnya. Sedangkan beleid ini masih dalam proses antrean di prioritas Program Legislatif Nasional (Prolegnas) DPR 2018.

Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi di Kominfo sebenarnya sudah dilakukan sejak 2012 lalu, sebelum Rudi menjabat. Pada 2013 dilakukan diskusi publik termasuk mengumpulkan materi penyusunan awal naskah akademik (NA). Setelah menjabat sebagai Menteri Kominfo pada 2014 lalu, Rudi mendisposisi NA tersebut kepada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Serangkaian rapat koordinasi dan focus group discussion juga dilakukan untuk disiapkan sebagai usulan RUU Perlindungan Data Pribadi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Pada 2016 NA beleid itu masuk Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penyelerasan hingga konsultasi publik. Pada 2017 harmonisasi dilakukan Ditjen Peraturan Perundang-undangan, hingga kemudian pada 2018 ini dijadikan sebagai usulan Prolegnas 2018.

RUU Perlindungan Data Pribadi disusun dengan argumen tidak ada bentuk UU yang komprehensif sehingga kurang penegakan hukum. Lalu potensi penerapan pengumpulan atau penyimpanan data pribadi oleh pelaku bisnis. Hingga adanya fakta korban pencurian data, namun pemerintah dianggap tak hadir untuk melindungi.

Namun, tambalan kekosongan payung hukum Perlindungan Data Pribadi sudah diisi Rudi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Meski dianggap sebagai langkah "gila", prosedur ini ia lakukan sebagai opsi tanpa pilihan lain. ''Saya katakan, daripada tidak ada regulasinya sama sekali,'' ia menekankan.

Menurut Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Karjono, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi tergantung kesepakatan kedua belah pihak. ''Posisinya saat ini belum disampaikan ke DPR. Tapi kalau sudah masuk 2019, sudah sibuk masing-masing,'' katanya kepada Dara Purnama dari GATRA.

Jadi, opsi selanjutnya, beleid ini bisa diluncurkan pada 2020 mendatang. Sebab, untuk membahasnya butuh waktu panjang. Pertama RUU dan NA diajukan terlebih dahulu oleh pemerintah ke DPR. Nanti setelah DPR menerima, Presiden akan memberikan surat penugasan kepada menteri bersangkutan, dalam hal ini Menkominfo atau Menkumham dan pihak terkait, untuk membahas RUU bersama DPR.
Birny Birdieni dan Bernadetta Febriana
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com