Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Prabowo Siap Nyapres

DPP Gerindra mendeklarasikan penyerahan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pilpres 2019. Deklarasi oleh Prabowo, kira-kira pada Juli 2019.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra di restoran Jepang, Sumire, Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat pekan lalu. Dalam pertemuan siang hari selama sekitar satu setengah jam itu, Luhut membicarakan sejumlah hal dengan Prabowo, dari urusan yang ringan-ringan, isu nasional, hingga masalah pencapresan mantan Danjen Kopassus itu yang belum jelas benar.

Luhut mengaku sering bertemu empat mata dengan Prabowo. Presiden Joko Widodo sebagai atasan Luhut di Kabinet Kerja, mengonfirmasi hal tersebut. Dalam kunjungan kerja di Sukabumi pada Ahad lalu, kepada wartawan, Presiden menyebut Luhut rutin bertemu Prabowo setiap minggu, ''Pak Luhut dan Pak Prabowo itu kawan dekat,'' kata Jokowi.
Mereka sering bertemu, namun sebagian besar pertemuan itu steril dari publikasi. Karena itu, saat ada momen pertemuan yang dibiarkan terpantau media, sejumlah spekulasi pun bermunculan.

Merujuk peran Luhut dalam lobi politik sebelumnya, beberapa pengamat menganggap status Luhut saat bertemu Prabowo juga sebagai ''utusan'' Presiden. Ada sejumlah pesan politik yang diperkirakan disampaikan Luhut terkait dengan pilpres 2019. Antara lain menyangkut kritik keras Prabowo terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir, juga soal posisi politik Prabowo di pilpres mendatang.

Terkait dengan lobi politik, beberapa waktu lalu, sumber GATRA dari kalangan elite partai pendukung pemerintah mengemukakan, ada skenario untuk memasangkan Prabowo sebagai cawapres Jokowi di pilpres 2019. Menurutnya, Prabowo merespons hal tersebut. Namun, belakangan, terkendala oleh penolakan para ketua umum partai koalisi pendukung dan relawan Jokowi. ''Cuma 10 persen relawan yang setuju,'' ujarnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, membenarkan bahwa ada utusan pemerintah yang menawarkan posisi RI-2 kepada 08 (sebutan taktis untuk Prabowo merujuk pada sistem persandian saat ia menjabat sebagai Danjen Kopassus). Gerindra, kata Fadli, menolak tawaran itu, ''Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo bukan sebagai cawapres tapi sebagai capres,'' ujarnya.

Atas perkembangan itulah, lobi 09 (sandi untuk Luhut saat menjabat sebagai Danjen Kopassus) kepada 08 pada Jumat lalu dinilai lebih pada upaya memberi tawaran kepada Prabowo untuk bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi. Luhut membantah spekulasi itu dengan menyebutkan bahwa Prabowo sedang mempersiapkan diri untuk maju sebagai capres di pilpres 2019.

Menurut Luhut, Prabowo masih berhitung dengan cermat tentang waktu yang tepat untuk mendeklarasikan pencapresan. Perhitungan itu dipengaruhi oleh sejumlah persoalan internal. Namun, sebagai anggota militer yang sama-sama pernah berkarier di Kopassus, Luhut mendukung jika Prabowo mencalokan diri sebagai presiden.

''Saya bilang, 'Pak Prabowo maju saja','' ujarnya, seusai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) III Kemaritiman di kantor DPP PDI Perjuangan, di Lenteng Agung, Jakarta, dua hari setelah pertemuannya dengan Prabowo itu.

***

Kapan Prabowo mendeklarasikan pencapresannya? Elite Gerindra sudah memasang target pada awal April. Tepatnya pada ajang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra yang diselenggarakan pada 11 April lalu di Jakarta. Namun belakangan urusannya menjadi simpang siur, karena tidak mendapat konfirmasi dari Prabowo. "Tanggal 11 (April) belum deklarasi,'' kata Prabowo, selepas mengikuti Rakernas Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Gerindra di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Tidak kurang akal, pengurus Gerindra lantas menjadikan Rakornas--yang tertutup untuk media--itu sebagai ajang deklarasi oleh DPP Gerindra untuk memberi mandat kepada Prabowo sebagai capres di pilpres 2019. ''Nah, berdasarkan mandat itu nanti Pak Prabowo akan memutuskan apakah menerima atau menolak,'' kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade.

Kapan jawaban Prabowo akan diterima oleh DPP Gerindra? Atau lebih spesifik lagi, kapan Prabowo akan mendeklarasikan diri sebagai cawapres? Andre menyebut kira-kira pada Juli 2018, setelah ada kepastian tentang koalisi dan sosok cawapres pendampingnya.

Soal koalisi, menurut Fadli Zon, Gerindra sudah solid dengan PKS. Saat ini, bahkan Gerindra dan PKS tengah menjalin komunikasi intensif dengan partai lain untuk mematangkan koalisi di pilpres 2019. Dalam hal tidak ada partai lain yang kecantol, koalisi Gerindra dan PKS telah memenuhi syarat presidential threshold, ''Kita berdua sudah cukup,'' kata Fadli.

Sekjen PKS, Mardani Ali Sera, membenarkan soal kerja sama partainya dengan Gerindra. Sementara mengenai deklarasi dan nama capres yang akan diusung, PKS menyerahkannya kepada Prabowo untuk memutuskan momen yang tepat. PKS, kata Mardani, telah mengumumkan sembilan nama kadernya untuk posisi capres atau cawapres pada pertengahan Januari 2018, ''Sekarang posisi PKS menunggu Gerindra,'' ujarnya kepada Andhika Dinata dari GATRA.

Mardani tidak sepakat dengan pendapat yang menyebutkan bahwa Prabowo sedang galau sehingga menunda-nunda deklarasi pencapresan. Menurutnya, sikap hati-hati Prabowo merupakan cerminan kerendah-hatian dan perhitungan matang soal tiket pencapresannya yang belum digenggamnya. "Beliau ingin memastikan mendapat tiket terlebih dahulu, baru deklarasi,'' katanya.

***

Kritik keras Prabowo terhadap pemerintah beberapa pekan terakhir dan penunjukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno sebagai Koordinator Tim Pemenangan pilpres 2019 (yang juga bertugas menyeleksi cawapres pendamping Prabowo) ditempatkan sebagai bagian dari peta jalan Prabowo menuju pendeklarasianya sebagai capres.

Menurut Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan, untuk memastikan kecukupan dukungan, satu tahun sebelum pilpres para calon, perlu membagi tahapan kampanye mereka. Tahap awal ditandai dengan konsolidasi terhadap pendukung masing-masing. Rangkaian kritik Prabowo, menurut Djayadi, merupakan bagian dari upaya untuk mengonsolidasikan popularitas dan elektabilitas di hadapan pendukungnya. ''Pendukung Prabowo yang lebih banyak bersikap anti-Jokowi sangat cocok jika diberi pesan yang bersifat kritik itu,'' kata Djayadi.

Masalahnya, sejumlah survei melansir angka ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi di kisaran 30%. Jika populasi pendukung itu yang disasar, Prabowo hanya akan mengantungi 30% suara sebagai bekal nyapres. ''Belum cukup untuk memenangkan pertarungan,'' Djayadi menambahkan.

Tentang penunjukkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Koordinator Tim Pemenangan Pilpres 2019 yang juga bertugas menyeleksi cawapres, Djayadi belum melihatnya sebagai bagian kuat yang menjelaskan peta jalan pencapresan Prabowo. Selain karena jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga besar kemungkinan dipilih sebagai representasi kesuksesan Gerindra di pilkada DKI 2017 yang dinilai bergengsi.

Selain urusan popularitas dan elektabilitas, pertimbangan pencapresan Prabowo, lanjut Djayadi, mestinya melibatkan faktor cawapres yang tepat. Karena secara head to head, masih berada di bawah Jokowi, Prabowo perlu tambahan kekuatan elektoral. Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan bukan opsi yang tepat untuk tujuan elektoral itu. Keduanya memiliki pemilih dengan karakter yang sama dengan pemilih Prabowo.

Cawapres yang dibutuhkan Prabowo, kata Djayadi, bukan berasal dari nasionalis anti-Jokowi atau dari kalangan Islam modernis seperti Masyumi yang menganggap Jokowi bukan bagian umat Islam. Yang dapat disasar adalah santri NU yang selama ini banyak mendukung Jokowi. Misalnya, Muhaimin Iskandar. Meski kelak tidak signifikan mendongkrak elektabilitas Prabowo, hal itu berpeluang mengurangi kredensial umat Islam yang dimiliki Jokowi saat ini.

Pertimbangan yang lain adalah urusan logistik dan finansial. Menurut Djayadi, tidak mudah bagi kelompok oposisi untuk memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menopang kampanye presiden. ''Kampanye presiden itu mahal,'' ujarnya.

Pertimbangan-pertimbangan itu lantas berhadapan dengan situasi internal Gerindra yang belum bisa diselesaikan. Djayadi menyebutkan, di Gerindra ada faksi yang sangat keras menginginkan Prabowo sebagai capres. Faksi ini paham bahwa suara elektoral Gerindra dan calon-calon legislatornya di pileg 2019 sangat bergantung pada Prabowo sebagai ikon partai.

Jika Prabowo batal nyapres, Gerindra terancam akan seperti Demokrat di pileg 2014. Saat itu SBY tidak bisa lagi maju sebagai capres, lalu publik melihat alternatif capres lain untuk dipilih, dan itu menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan perolehan suara Demokrat anjlok hingga sekitar 50% dari pemilu 2009.

Faktor-faktor itulah, yang diagak-agak oleh Djayadi sebagai penyebab kegalauan Prabowo berhadapan dengan desakan Gerindra dalam urusan deklarasi pencapresan. Pertimbangan-pertimbangan itu membuat Prabowo tidak bisa memutuskan secepatnya dan pada saat yang sama, sepertinya sedang melakukan evaluasi untuk kemungkinan alternatif. ''Tantangan Prabowo untuk menang di 2019, jauh lebih berat dibandingkan pada 2014,'' kata Djayadi.

Bambang Sulistiyo, Aditya Kirana dan Hidayat Adhiningrat P.

***
Fadli Zon Wakil Ketua Umum Gerindra: Prabowo Siap Jadi Capres

Fadli Zon menyebut pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dengan Prabowo Subianto sebagai fenomena komunikasi biasa. Selain isu-isu kebangsaan dan Pilpres 2019, Fadli menyebut pertemuan itu juga membahas soal sikap diskriminatif Uni Eropa terhadap industri kelapa sawit Indonesia. Selain soal pertemuan itu, kepada sejumlah wartawan -- termasuk Hidayat Adhingrat P dari GATRA-- di Gedung DPR RI, Senin (9/4),, Fadli juga menjelaskan soal rangkaian kritik dan pencapresan Prabowo. Berikut petikannya:

Ada pembicaraan mengenai Pilpres 2019 dan ucapan 'Indonesia Bubar 2030' dalam pertemuan Luhut dengan Prabowo?
Enggak. Soal sawit itu yang saya dengar langsung dari Pak Prabowo. Kalau soal Pilpres memang beberapa waktu lalu kan juga Pak Luhut sempat menanyakan dan Pak Prabowo menjawab 'ya siap'. Saya kira Pak Luhut mendukung saja (pencapresan Prabowo) sebagai kolega. Lalu soal 'Indonesia Bubar 2030' , memang disampaikan. Mereka berdua sama-sama tentara tentu bisa mengerti yang namanya geopolitik, geostrategi kedepan. Jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meskipun mengambil dari fiksi 'Ghost Fleet', tapi rujukan non-fiksinya juga banyak. Cuma enggak kita sebutkan saja sumbernya.

Apakah dalam pertemuan itu Luhut mengajak Gerindra untuk koalisi?
Tidak ada. Saya kira Pak Luhut tahu kok posisi Gerindra seperti apa. Tidak mungkin kita dalam posisi berkoalisi. Mengapa tidak dari dulu berkoalisi? Karena kita kan mau mengusung platform politik yang berbeda; formula politik yang berbeda dengan yang dipraktekan pemerintah sekarang, yang membuat sulit masyarakat dari sisi ekonomi.

Gerindra memastikan Jokowi tidak akan melawan kotak kosong di Pilpres 2019? Iya lah, sudah pasti kalau itu. Politik itu salah satunya tujuannya merebut kekuasaan dengan cara damai dan konstitusional yaitu melalui pemilihan umum. Kita ingin menggunakan kekuasaan itu supaya bisa membuat kebijakan-kebijakan yan pro rakyat yang memajukan ekonomi kita, memajukan kesejahteraan rakyat.

Dalam pidatonya yang berapi-api, Jokowi juga menyinggung soal kampanye #2019gantipresiden, apa tanggapan Anda?
Saya kira itu kampanye yang bagus. Gerindra setuju 100 persen bahwa 2019 kita harus ganti presiden. Kalau tidak ya kacau ini Indonesia ke depan secara ekonomi. Ya karena kebijakan-kebijakan itu tidak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan. Lihat saja, misalnya, masa pada saat situasi masyarakat membutuhkan lapangan kerja, dibuat satu peraturan yang memberikan keleluasaan untuk tenaga kerja asing bebas masuk. Itu salah satu kebijakan yang sangat ironis. Ketika kita lemah, kita harusnya protektif. Jadi kalau misalnya dalam sebuah persaingan pangan itu kita ini lagi lemah ya kita harus protektif pada petani kita, tidak boleh impor.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.32 / Tahun XXIV / 7 - 12 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com