Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Menutup Celah Travel Nakal

Kasus penipuan travel umrah yang merugikan puluhan ribu jamaah kembali terjadi. Lantaran terbentur regulasi, Kemenag pun kecolongan menanganinya. Kemenag mengeluarkan peraturan guna menjegal travel nakal.

Mimpi Umarreng bersama keluarga menjalani ibadah umrah buyar. Biro jasa perjalanan ibadah haji dan umrah yang dipilih Umarreng, PT Amanah Bersama Umat atau kerap disebut Abu Tours, diduga telah menipunya. Umar tak juga berangkat umrah, walau jadwal yang dijanjikan sudah lewat. Penarik becak ini pun nelangsa. ''Kalau dibilang kepikiran, ya pasti sampai stres. Cuma balik lagi hanya Allah penolong kami. Hanya Allah yang kuatkan kami. Lagi pula bukan cuma kita yang alami kejadian ini,'' keluh Umar kepada GATRA.

Awalnya, pria 63 tahun ini sangat antusias bisa berangkat umrah lewat jasa Abu Tour. Sampai-sampai uang tabungan untuk ibadah haji yang sudah ia cicil selama delapan tahun--hasil jerih payah mengayuh becak setiap hari, ia tarik dan alihkan ke Abu Tours. Tepat pada Juli 2017 lalu, Umar beserta istri, mertua, dan besannya mendaftar promo umrah. Mereka membayar secara tunai sebesar Rp17,5 juta per orang melalui agen Abu Tours di Makassar, Sulawaesi Selatan.

Selepas membayar, Umar dijanjikan akan berangkat pada 14 Januari 2018. Sialnya, seminggu sebelum hari keberangkatan, ia tiba-tiba mendapat kabar tak sedap: keberangkatanya harus ditunda sampai 21 Januari. ''Ditunda-tunda terus. Saya juga disuruh nunggu sampai 10 Februari. Sampai sekarang tidak ada kejelasan,'' ucap Umar, lirih.

Kerap mendapat kabar penundaan, Umar bergerak mencari informasi kepastian keberangkatannya langsung melalui agen Abu Tours. Awalnya, ungkap Umar, ditundanya keberangkatan jamaah akibat adanya kebijakan pajak yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Tak hanya itu, pihak Abu Tours bahkan memberikan penawaran jadwal keberangkatan dengan syarat adanya penambahan biaya. ''Saya disuruh bayar Rp15 juta lagi kalau mau berangkat,'' katanya.

Sampai akhirnya, kepergian Umar dan keluarga pun harus gagal setelah dirinya tahu ternyata Abu Tours memang tidak niat untuk memberangkatkan para jamaah. Bahkan, pendiri sekaligus pemimpin eksekutif Abu Tours, Hamzah Mamba alias Abu Hamzah, 36 tahun, ditetapkan sebagai tersangka tindak penipuan oleh Polda Sulawesi Selatan. Hal ini berkaitan dengan dugaan kasus penipuan yang ia lakukan kepada sekitar 86.000 jamaah Abu Tours.

***

Penyidik Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan terus memburu aset bos Abu Tours, Hamzah Mamba. Polisi mendatangi Gedung AbuCorp, di Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu pekan lalu. Kehadiran penyidik pada pukul 09.00 pagi tersebut untuk menyita seluruh aset tersangka penipu jamaah umrah yang nilainya mencapai Rp1,8 trilyun.

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Dicky Sondany, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kementerian Agama (Kemenag) sudah melakukan investigasi. Ternyata, ia menambahkan, kasus Abu Tours mirip dengan First Travel (FT), biro pejalanan haji yang menelantarkan konsumennya. ''Banyak anggaran jamaah sudah dialihkan ketempat lain, untuk membeli barang mewah, bahkan ada mobil Lamborgini. Beberapa aset Abu Tous juga sudah diketahui keberadaannya, dan rekening Abu Tours sudah diblokir juga,'' ucap Dicky.

Kuasa hukum Hamzah Mamba, Hendro Saryanto, membantah bahwa jumlah dana jemaah umrah yang diduga digelapkan kliennya mencapai Rp1,8 trilyun. Dalam catatan Hendro, jamaah yang belum diberangkatkan berjumlah 96.504 orang dan dana yang terkumpul mencapai Rp1,4 trilyun. Bisa terjadinya penyelewengan karena Hamzah Mamba tidak memiliki latar belakang bisnis. ''Semua proses manajemen Abu Tours dikelolanya sendiri, dari sistem tata kelola keuangan, struktur organisasi perusahaan, bahkan proses reservasi fasilitas umrah di negara Arab dilakoninya,'' kata Hendro kepada Riana Astuti dari Garara di Gedung Wirausaha, Jakarta Selatan, Senin lalu.

Abu Tours mulai beroperasi pada 2012, dan semua database dan sistem dikerjakan sendiri oleh Hamzah Mamba. Hingga pada 2014, pesaing Abu Tours bermunculan, dan menawarkan harga miring. ''Karena itulah, Hamzah Mamba membuat program paket promo. Paket promo yang ditawarkan dibanderol dengan harga Rp13 juta- Rp17,5 juta. Paket murah itu bagai magnet. Sampai 2015, Abu Tours mendapat income dari penjualan promo itu,'' kata Hendro.

Karena kesuksesanya dengan promo murah, Abu Tours sampai melebarkan sayap usaha dengan membuka cabang-cabang di Indonesia. ''Biaya operasional mencapai milyaran rupiah. Namun, Hamzah Mamba tidak mengetahui sistem Ponzi. Namanya sistem Ponzi saja dia tidak tahu. Dia otodidak sekali memang,'' ucap Hendro.

Hendro mengakui, dari penghasilan ''jual rugi'' penjualan paket promo langsung diinvestasikan Hamzah. Bentuknya beragam, ada yang berupa pembelian restoran, pembelian percetakan, media, dan lainya. Sampai akhirnya, pada September 2017, Abu Tour mengalami kolaps. ''Setelah tim kuasa hukum mengaudit performa perusahaan, terdapat kejanggalan pada sistem tata kelola manajemen perusahaan yang tidak rapi,'' ucap Hendro.

Arus kas keuangan Abu Tours terganggu. Selain harus menomboki perjalanan harga paket promo, banyak calon jamaah yang menarik uang mereka akibat pengaruh kasus First Travel. Seluruh aset Abu Tour senilai Rp 150 milyar telah dijual untuk mengembalikan dan memberangkatkan sebagian jamaah umrah. Untuk pemberangkatan jamaah pada 2017 saja Hamzah habis-habisan, termasuk menjaminkan aser Abu Tour Rp 30 milyar ke perusahaan Ayuberga.
***
Kasus Abu Tours ini membuat Kementerian Agama langsung bertindak dengan mencabut izin operasional penyelengara perjalanan ibadah umrah (PPIU) Abu Tour beserta tiga biro perjalanan haji dan umrah lain yang bermasalah pada Selasa, 27 Maret silam. Selain Abu Tours, mereka adalah PT Solusi Balad Lumampah (Bandung), PT Mustaqbal Prima Wisata (Cirebon), dan PT Interculture Tourindo (Jakarta). ''SK pencabutan telah disampaikan kepada tiap-tiap pihak melalui Kanwil Kemenag setempat,'' kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali, di Jakarta.

Kabiro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Mastuki, menambahkan bahwa sejak dua bulan yang lalu pihaknya sudah melakukan mediasi sampai investigasi langsung ke keuangan Abu Tours. ''Ketika kami mengetahui ada masalah dan ada laporan dari masyarakat, kami turun langsung melalui Tim Satgas Investasi untuk melakukan audit keuangan, dan baru ketahuan bahwa dana yang tersedia hanya Rp2,5 milyar. Dananya sangat kecil untuk kebutuhan dana keberangkatan yang mencapai trilyunan,'' katanya kepada GATRA.

Kenapa bisa kecolongan lagi setelah First Travel? Menurut Mastuki, semua lantaran banyaknya jumlah PPIU, mencapai 916 perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. ''Kami tidak bisa cover seluruhnya. Apalagi ditambah dengan kewenangan kami menurut regulasi yang ada sebelummya itu terbatas pada pengawasan terhadap lembaga, kepada aspek pelayanan terhadap jamaah,'' ia mengungkapkan.

Apalagi, Kemenag baru bisa bergerak ketika ada jamaah yang tidak mendapatkan pelayanan. Dari situ, pihaknya bisa melakukan teguran, langsung memanggil, bahkan sampai ada indikasi pada pencabutan izin. ''Padahal tAbu Tours dalam pengawasan kami 2017 sudah ada itu. Kebetulan meledaknya First Travel dulu, Abu Tours ini kita lakukan pengawasan. Kemudian sampai pada teguran pertama baru meledaknya sekarang ini,'' Mastuki membeberkan.

Untuk menangkal terjadinya kasus serupa, Kemenag mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, menggantikan PMA Nomor 18 Tahun 2015. ''Oleh karena itu, kami tekankan dalam aturan yang baru ini itu harus berprinsip syariah yang melarang model-model pemasaran yang seperti MLM, Ponzi, dan seterusnya, karena ini dampaknya jelas,'' kata Mastuki.

Selain itu, di aturan baru juga ada istilah harga referensi. Penetapan harga referensi dilakukan secara berkala. ''Kenapa berkala karena harga itu bisa fluktuasi entah itu tahunan atau suatu waktu-waktu. Standarnya untuk layanan minimal ketemulah angka 20 juta,'' ucapnya.

Kemudian, di peraturan turunan tersebut juga diatur tata cara pendaftaran jamaah. Lalu, diatur hubungan PPIU dengan kementerian dan lembaga. ''Semua itu kita akan turunkan aturannya dan itu menjadi dasar bagi pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh),'' ucap Mastuki.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Baluki Ahmad, mengatakan sudah waktunya pemerintah membenahi biro perjalanan yang diduga memakai skema Ponzi. Jika tidak, maka ke depan akan terus bermunculan korban jemaah yang tidak bisa berangkat ke tanah suci. "Seharusnya ini sudah dicegah lama. Ketika kejadian First Travel kan kelihatan niatnya bukan mau memberangkatkan orang tapi mau mengelola uang. Jadi hulunya harus dicegah bukan ribut di hilir seperti ini," katanya kepada Dara Purnama dari GATRA, Senin lalu.

Baluki mengatakan, biro perjalanan umrah yang menerapkan skema Ponzi biasanya memberangkatkan jemaah dari dana jemaah yang mendaftar baru. Karena, mereka menawarkan harga murah kepada jemaaah. Seharusnya standar pelayanan minimal umrah itu menurut Baluki Rp20 juta. "Gali lubang tutup lubang. Jadi dia berangkat bukan karena kemampuan dana yang dimiliki. Kalau mau ibadah ke luar negeri jika gak mampu kenapa harus dipaksakan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Artha Hanif, mengatakan bahwa masih sangat banyak biro perjalanan umrah yang menggunakan skema MLM ataupun skema Ponzi. Bahkan menurutnya, First Travel bukanlah yang pertama yang menerapkan skema Ponzi, melainkan biro perjalanan lain yang sampai saat ini masih beroperasi.

Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 , Artha berharap, kasus serupa First Travel dan Abu Tours tidak terjadi lagi. Sebab dalam aturan itu, pemerintah telah menegaskan bahwa marketing paket umrah dengan cara MLM atau skema Ponzi tidak diperbolehkan. "Begitu juga [tidak boleh] menunda keberangkatan jemaah dalam rentang satu atau dua tahun ke depan, karena paling lama jemaah harus berangkat enam bulan setelah mendaftar," kata Hanif.

Gandhi Achmad dan Andhika Dinata

***

Daftar Sanksi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Tahun 2015-2018
Tahun Pencabutan Izin Tidak Dapat Diperpanjang Berdasarkan Akreditasi Tidak Dapat Diperpanjang Berdasarkan Hasil Pengawasan
2015 PT Mediterrania Travel PT Mustaqbal Lima PT Ronalditya PT Kopindo Wisata PT Catur Daya Utama PT Huli Saqdah PT Maccadina PT Gema Arofah
2016 PT Timur Sarana Tour & Travel PT Diva Sakinah PT Hikmah Sakti Perdana PT Wisata Pesona Nugraha PT Assuryaniyah Cipta Prima PT Maulana
2017 PT First Anugerah Karya wisata (First Travel) PT Biro Perjalanan Wisata Al-Utsmaniyah Tours (Hannien Tour) PT Hodhod Azza Amira Wisata PT Al-Maha Tour & Travel PT Assyifa Mandiri Wisata PT Raudah Kharisma Wisata PT Habab Al Hannaya Tour & Travel PT Erni Pancarajati
2018 PT Interculture Tourindo PT Amanah Bersama Umat (Abu Tours) PT Solusi Balad Lumampah (SBL) PT Mustaqbal Prima Wisata

Sumber: Kemenag
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com