Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

SURAT & KOMENTAR

Hentikan Kegiatan Bersama Tersangka Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Pemprov Jambi pada 19 Maret 2018 memulai kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung 19 Maret hingga 23 Maret 2018 .

Hal yang paling memalukan dan sangat ironis adalah kegiatan KPK ini dibuka dan dihadiri oleh Zumi Zola, Gubernur Jambi yang berstatus sebagai tersangka. Zumi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2 Februari 2018 lalu karena diduga menerima suap yang terkait dengan sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Meski tidak dilakukan penahanan, proses hukum terhadap Zumi Zola masih berlangsung hingga saat ini.

Sulit dipahami secara akal sehat bagaimana mungkin KPK melibatkan tersangka korupsi untuk kegiatan pemberantasan korupsi? Bukannya mendapatkan apresiasi justru kegiatan ini justru akan merusak citra KPK di mata publik karena telah berkolaborasi dengan tersangka korupsi. Mengundang apalagi meminta tersangka korupsi membuka acara dan melibatkannya dalam satu forum antikorupsi merupakan sebuah keteledoran dan tidak berjalannya fungsi pengawasan di internal KPK. Sangatlah tidak mungkin tersangka atau pelaku korupsi akan sungguh-sungguh membantu KPK ataupun berperang melawan korupsi.

Atas kejadian tersebut Indonesia Corruption Watch meminta KPK untuk menghentikan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan Provinsi Jambi tersebut. KPK juga sebaiknya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan manajerial di internal KPK agar tidak terjadi hal serupa pada masa mendatang.

KPK juga sebaiknya memeriksa pegawai atau pejabat KPK yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut atas dugaan melanggar undang-undang dan kode etik di KPK. Dalam Pasal 37 UU KPK pada intinya antara lain menyebutkan bahwa pegawai yang bertugas pada KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun. Pasal 66 UU KPK bahkan menyebutkan adanya ancaman pidana hingga 5 tahun penjara terhadap pelanggaran Pasal 37 tersebut.

EMERSON YUNTHO
Indonesia Corruption Watch
Kalibata Timur, Jakarta Selatan

* * *

Ralat
Terdapat kesalahan penulisan pada Info Damandiri di GATRA edisi 19/XXIV, 8 Maret 2018, hal 66-67
- Di kolom keempat paragraf kelima tertulis: “Mewakili generasi muda, pengurus Yayasan Dharmais Retnosari Widowati...” seharusnya: “Mewakili generasi muda, pengurus Yayasan Damandiri Retnosari Widowati Harjojudanto...” .
- Kolom kelima paragraf kedua, tertulis: ‘’Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Dharmais Subiakto Tjakrawerdaya mengatakan...’’ seharusnya: ‘’Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Damandiri Subiakto Tjakrawerdaya....’’

Demikian koreksi atas kesalahan ini.

Redaksi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.36 / Tahun XXIV / 5 - 11 Juli  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Seni
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com