Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

TEROPONG

Wewenang Impor Garam Industri Kini di Tangan Kemenperin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyatakan peraturan pemerintah (PP) terbaru tentang mekanisme impor garam sudah diteken Presiden Joko Widodo. PP tersebut memastikan wewenang rekomendasi volume impor garam industri dialihkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Kementerian Perindustrian.

PP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri tersebut diteken pada 15 Maret 2018. Kini, PP ini dalam proses diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Putusan ini diharapkan bisa mengakhiri polemik soal pemenuhan kebutuhan, penetapan kuota, juga penerbitan izin impor garam industri. Selama ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian kerap berdebat soal hal-hal tadi.

Sebelumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengusulkan impor garam industri sebanyak 2,2 juta ton. Di sisi lain, Menperin Airlangga Hartarto mengatakan kebutuhannya mencapai 3,7 juta ton. Darmin mengatakan, dengan terbitnya PP terbaru, maka impor garam pada tahun ini yang disepakati 3,7 juta ton sesuai dengan rekomendasi Kemenperin. "Importasinya bertahap. Nanti yang mengimpor bukan pemerintah, tapi perusahaan-perusahaan," kata Darmin.

PP ini juga turut mengesahkan langkah Kementerian Perdagangan, yang telah melansir izin impor garam sebanyak 2,37 juta ton, yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Flora Libra Yanti

* * *

Mahyudin Menolak Lengser dari Wakil Ketua MPR
Mahyudin, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, meradang gara-gara jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR dicopot. Dewan Pimpinan Pusat Golkar memutuskan mengusulkan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikannya. "Saya akan membela diri dan hak saya. Partai Golkar bukan punya Pak Airlangga. Milik semua termasuk saya," kata Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin lalu.

Mahyudin menyitir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Undang-undang tersebut menyatakan, pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Pimpinan MPR diberhentikan apabila sebagai anggota DPR atau anggota DPD atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan MPR.

Mahyudin menafsir, meski partai menginginkan pergantian, hal itu tak bisa dilakukan jika tidak memenuhi syarat tersebut. Dia membantah pernyataan Airlangga Hartarto yang menyebut dirinya menyetujui rencana penggantian Wakil Ketua MPR. Dia juga menolak alasan penyegaran, rotasi biasa, untuk mempersiapkan jabatan lain seperti menteri. "Dia (Airlangga) bilang cuma rotasi, penyegaran, supaya Pak Mahyudin banyak jabatan. Jadi kalau nanti yang akan datang mau dipromosikan ke menteri gampang. Kan omong kosong aja yang begitu," kata Mahyudin.

Dia mengungkapkan adanya rumor bahwa penggantiannya sebagai bagian dari deal Airlangga dengan Titiek yang rela tak maju sebagai Ketua Umum Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). "Airlangga pinginnya aklamasi," katanya.

Namun, klaim Mahyudin itu dibantah Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Menurut Ace, pergantian tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah kader Partai Golkar yang menginginkan adanya keterwakilan perempuan di pimpinan MPR. Dia berharap rotasi itu tidak menimbulkan konflik di internal partai. Sebab Airlangga telah berbicara dengan Mahyudin.

Rohmat Haryadi

* * *

Hadapi Amazon, Alibaba Kucurkan US$ 2 Milyar ke Lazada
Alibaba Group Holding Ltd (BABA.N) menyatakan akan menanamkan investasi setidaknya US$ 2 milyar pada perusahaan e-commerce Asia Tenggara, Grup Lazada. Alibaba juga akan menempatkan salah satu eksekutif puncak mereka di jajaran direksi Lazada.

Keputusan ini dibuat demi menghadapi rival berat mereka semacam Amazon, yang juga tengah agresif melakukan ekspansi di regional ini. Seperti dilansir dari Reuters, satu dari 18 pendiri Alibaba, Lucy Peng, kini didapuk menjadi CEO Lazada. Ia menggantikan posisi Max Bittner, yang bergeser menjadi penasihat senior di Alibaba.

Suntikan dana ini sukses meningkatkan nilai saham perusahaan asal Cina tersebut. Sayangnya, juru bicara mereka menolak memaparkan detil jumlah kenaikannya. Per akhir tahun lalu, kepemilikan saham Alibaba di Lazada telah mencapai 83%. Kini, total investasi Alibaba di Lazada naik menjadi US$ 4 milyar. Selama dua tahun terakhir mereka telah kerap mengucurkan dana US$ 2 milyar ke Lazada.

"Investasi ini menunjukkan keyakinan Alibaba atas kesuksesan bisnis yang akan diraih Lazada di masa mendatang. Termasuk pula prospek pertumbuhan di pasar Asia Tenggara. Regional ini adalah bagian kunci dari strategi pertumbuhan global perusahaan kami," tulis Alibaba dalam pernyataan resmi mereka.

Seperti diketahui, pasar Asia Tenggara saat ini tengah menjadi area perang ekspansi bisnis sejumlah raksasa e-commerce. Dua kompetitor utama Alibaba di pasar Asia Tenggara yakni Amazon, yang baru saja diluncurkan di Singapura, dan Shopee, yang berada di bawah naungan Sea Ltd.

Flora Libra Yanti

* * *

Eksekusi Zaini Langgar Kesantunan Diplomatik
Eksekusi mati terhadap Muhammad Zaini Misrin Arsyad di Arab Saudi yang tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah RI menuai polemik. Presiden Jokowi mengecam hukuman mati itu. "Eksekusi ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, biasanya ada informasi yang mendahului bahwa ada eksekusi itu," kata juru bicara kepresidenan Johan Budi di Istana Negara, Selasa lalu.
Atas pelanggaran kesantunan diplomatik itu, Pemerintah Indonesia memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Muhammad Abdullah. Pemanggilan terhadap Osama dilakukan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya, pada Senin lalu. "Pemerintah RI meminta penjelasan, menyampaikan keprihatinan, dan protes resmi," kata Lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI.

Nota protes juga diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi lewat Duta Besar RI di Riyadh, Agus Maftuh Abegebriel. Pemerintah RI tidak memperoleh notifikasi resmi sebelum eksekusi. Padahal, proses peninjauan kembali (PK) kedua masih berlangsung. Pengacara Zaini Misrin bin Muhammad Arsyad mengajukan PK sejak Januari 2018 karena permohonan pertama pada awal 2017 ditolak. "Kami menyayangkan bahwa eksekusi itu dilakukan pada saat PK kedua baru dimulai," kata Lalu.

Berdasarkan data Migrant CARE, di Arab Saudi ada dua TKI yang mendapatkan vonis hukuman mati. Sedangkan 19 TKI lain tengah menjalani proses hukum yang mengarah pada vonis serupa jika tidak mendapatkan pendampingan secara baik. Migrant CARE mendesak pemerintah untuk melakukan pendampingan secara sungguh-sungguh kepada mereka. "Itu pasti sudah ditindaklanjuti Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan besar di Arab Saudi," kata Johan Budi.

Ketua Pusat Studi Imigrasi Anis Hidayah mengatakan bahwa eksekusi mati terhadap Zaini Misrin, melanggar hak asasi manusia karena dilakukan saat proses PK tengah berlangsung. Dalam proses hukum, salah satu penerjemah, Abdu Aziz, tidak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP). Sebab, kedua penerjemah lainnya tidak menerjemahkan sesuai yang disampaikan yang bersangkutan. Zaini dipaksa mengakui membunuh majikannya.

Rohmat Haryadi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.24 / Tahun XXIV / 12 - 18 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com