Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Tautologi dan Roh publik

Politisi biasanya suka bertautologi. Berhadapan dengan wartawan yang kritis, kalau lagi kosong jawaban, mereka bermain dengan kata-kata. Berhadapan dengan pemilih yang kritis di panggung kampanye, mereka berkelit.

Boni Hargens
Analis politik dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia

Apa langkah konkret untuk mengatasi banjir yang makin ekstrem? ''Ya, banjir tahun ini memang ekstrem. Akan kita lihat secara saksama, pasti ada solusi. Tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Kita akan evaluasi semua perangkat yang ada, sambil memeriksa lokasi-lokasi yang berpotensi rawan banjir. Kita akan bawa ke rapat dan pastikan ada solusi yang disiapkan''. Ini namanya tautologi. Kalau Anda adalah gubernur di kota yang rawan banjir, lalu menjawab begitu, bisa dipastikan, sampai semua hanyut diseret banjir, Anda tak akan berbuat apapun, kecuali bersandiwara.

Tautologi itu pengulangan gagasan secara berlebihan yang sebetulnya tak perlu. Majas ini mirip pleonasme--pemakaian kata secara berlebihan namun nihil makna baru. Kalau kita perhatikan secara teliti, banyak omongan politisi atau pejabat publik yang termasuk kategori tautologi. Setiap hari, ruang politik dibanjiri tautologi. Tujuannya baik, supaya ada penekanan terhadap pesan. Tapi, fatalnya, pengulangan itu tak mengandung poin. Apalagi, banyak omongan yang memang tak bertujuan, kecuali untuk sekadar untuk tampil.

Politisi biasanya suka bertautologi. Berhadapan dengan wartawan yang kritis, kalau lagi kosong jawaban, mereka bermain dengan kata-kata. Berhadapan dengan pemilih yang kritis di panggung kampanye, mereka berkelit. Dengan diksi yang keren, mereka berputar, berkelok-kelok, di antara kata-kata, tetapi tetap tidak menyentuh substansi yang ditanyakan.
Tautologi adalah ekses pertama demokrasi langsung yang bertumpu pada citra visual. Ekses kedua adalah penjungkirbalikan logika lazim atau dalam kamus pergaulan politik masa kini disebut logika 'bumi datar'. Istilah ini mengacu pada pendukung flat earth dalam Teori Konspirasi yang meyakini bumi datar. Mereka menolak heliosentrisme dan meyakini bumi sebagai pusat tata surya--pandangan geosentristik yang dulu pernah diyakini Gereja sebelum Pencerahan di abad ke-18.

Logika 'bumi datar' menyangkal standar ilmu pengetahuan universal, cenderung resisten terhadap arus utama dan persisten dengan logika sepihak yang melawan common sense. Secara akal sehat, trotoar digunakan untuk pejalan kaki. Pedagang mesti diberi lapak dalam area pasar. Dalam nalar 'bumi datar', pedagang kaki lima berhak ada di trotoar. Kalau jalanan macet, itu salah pejalan kaki yang berbondong-bondong. Pedagang kaki lima jangan disalahkan karena mereka rakyat jelata.

Pada ranah yang bergengsi, logika jungkir-balik ini bisa muncul dari orang cerdas. Dari sekian artikelnya, yang cukup kontroversil ditulis John McBeth adalah "Widodo's smoke and mirror hide hard truths" (Asia Times, 23/1/2018). Ia menghakimi dengan idiom yang sarkastis, seolah Jokowi sejajar dengan pesulap yang bermain dengan asap dan cermin di panggung untuk mengelabui penonton dengan efek ilusi.

Tak ada kritik yang salah. McBeth pun tak salah. Yang salah adalah logika McBeth yang gigih dengan prasangka dan konsisten memakai data yang tidak akurat. Ia mengabaikan data keberhasilan Jokowi dan hanya menyoroti sejengkal kelemahan yang dibumbui dengan segudang pretensi buruk. Organisasi bahasanya cukup meyakinkan dan rada ilmiah. Orang bisa terseret untuk percaya. Persis seperti cara kaum 'bumi datar' meyakini publik tentang bongkahan es setebal 45 meter yang mengepung bumi sehingga meski bumi datar, kita tak akan jatuh di tebing langit.

Baik tautologi maupun logika 'bumi datar' sama-sama melelahkan. Jangan salahkah masyarakat kalau sinetron lebih ditonton daripada wawancara politisi. Masyarakat lelah dengan nalar politisi yang berputar-putar dan semua kebohongan yang dibalut dengan diksi keren namun nihil makna.

Padahal, demokrasi jelas melampaui retorika. Menjabat bukan urusan menyenangkan kelompok, melainkan melayani segenap bangsa dan negara. Maka, jabatan adalah momentum mewujudkan kemaslahatan ummah, istilah yang biasa digunakan Ali Syari'ati (1933-1977), bukan menebar pesona sambil berharap menjadi the rising star dalam pemilu berikutnya.
Maka, mengutamakan moral dalam berdemokrasi adalah pilihan untuk perubahan. Pelaku politik, pejabat, dan tokoh masyarakat mesti berjibaku membudayakan kembali kejujuran dan fairness di ruang publik. Politik yang terlalu mengutamakan citra akan mendatangkan malapetaka.

Pertama, dalam jangka panjang, demokrasi akan kehilangan partisipasi rakyat. Ketika politik memuakkan, pada titik ekstrem orang akan berlari meningalkan demokrasi formal dan membangun demokrasi virtual mereka sendiri. Negara akan kehilangan wibawa dan respek terhadap simbol politik yang akan merosot tajam. Akan sangat terbatas jumlah orang yang datang ke bilik suara dalam setiap pemilu.

Kedua, gejala deformalisasi politik akan menguat. Karena kepercayaan terhadap institusi formal merosot, orang akan berusaha membangun demokrasi dalam pandangan mereka sendiri. Institusi formal akan ditinggal. Demokrasi akan tetap hidup, tetapi bukan sebagai sistem formal melainkan sebagai nilai yang mewarnai kehidupan mereka yang disebut post-institutional society, masyarakat pasca-institusi. Apalagi, masyarakat bukan organisme sederhana seperti nalar struktural-fungsional, melainkan sistem kompleks yang dinamis (Luhmann, 1990).

Ketiga, kematian roh publik, yakni semangat dan keyakinan tentang nilai-nilai bersama yang mengikat seluruh masyarakat dalam satu perjuangan dan tujuan. Demokrasi, agama, adat-istiadat, tradisi, dan budaya adalah contoh sumber-sumber roh publik.

Dalam demokrasi palsu, teleologi kebaikan umum adalah kedok untuk meraup keuntungan diri. Agama pun bisa dipolitisasi untuk kemenangan dalam pemilu. Adat, tradisi, dan budaya bisa diperalat sebagai komoditas politik. Pada titik akhir, ketika seluruh sumber roh publik ini ternoda, orang kehilangan iman akan roh publik. Itulah pratanda kematian roh publik.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.36 / Tahun XXIV / 5 - 11 Juli  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Seni
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com