Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LINGKUNGAN

Kerusakan vs Pemulihan Lingkungan

Upaya konservasi lingkungan seringkali kalah cepat dibandingkan dengan aksi perusakan. Maraknya kebakaran hutan dan perburuan liar merupakan tanda konservasi tidak berjalan dengan baik. Revisi undang-undang yang diandalkan untuk menjadi solusi tak kunjung dibahas.

''Negara pembakar hutan.'' Demikian julukan yang kerap ditimpakan kepada Indonesia. Nota protes keras dari negara tetangga juga sering dilayangkan agar Indonesia serius mengatasi kerusakan dan kebakaran hutan.

Pada 2015 silam, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi sorotan dunia karena kerusakannya cukup parah. Nilai kerugiannya fantastis: Rp 221 trilyun. Kerusakan itu berdampak pada ekosistem hutan. Tak pelak, kerusakan hutan terjadi lebih cepat daripada upaya merestorasinya.

Coordinator Campaign WWF Indonesia, Sulistyowati Diah Hayuningrum mengungkapkan, amburadulnya upaya restorasi terjadi gara-gara pemerintah menindak pelaku perusakan. ''Jadi tidak seimbang,'' katanya kepada GATRA, awal Maret lalu.

Berdasar data WWF, hutan di Sumatra, misalnya, tersisa tinggal 24% dan Kalimantan 53,9%. Masifnya alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pengusahaan hutan menjadi penyebab utama.

Dampaknya, daya jelajah satwa liar seperti gajah Sumatera dan harimau Sumatera semakin sempit. Tak mengherankan, jika konflik dengan manusia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Spesies hewan yang dilindungi pun jumlahnya menurun. Kini, jumlah harimau Sumatera diprediksi tinggal 317 ekor dan gajah Sumatera kurang dari 1.000 ekor.

Kondisi tersebut menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) Hendry Subagiyo sudah pada titik darurat keanekaragaman hayati. Karena yang terancam di masa depan bukan hanya hewan yang dilindungi, melainkan juga keragaman hayati hutan.

Apalagi, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) belum menjadi proritas utama baik DPR maupun pemerintah.

Padahal, kasus-kasus yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, seperti kematian dan satwa yang dilindungi, pembangunan pabrik/usaha di lokasi yang kaya keanekaragaman hayati atau daerah resapan air, serta pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, semakin meningkat dan meresahkan. ''Jika masih mengggunakan UU Nomor 5 Tahun 1990, sulit untuk menanggulangi ataupun memberikan efek jera,'' katanya kepada M. Egi Fadliansyah dari GATRA, Kamis pekan lalu.

Hendry mendesak DPR dan pemerintah agar segera membahas revisi undang-undang terebut. Jika pembahasannya tuntas, RUU KSDAHE itu bisa menjawab permasalahan saat ini. Dengan begitu, Indonesia akan ikut mempercepat capaian target-target Convention on Biological Diversity yang tertuang dalam Aichi Target, serta capaian protokol Nagoya. ''Indonesia turut serta menyepakati dan berkomitmen untuk berkontribusi untuk pencapaiannya,'' ujarnya

Saat ini, menurut Hendry, RUU KSDAHE yang digunakan sebagai pembahasan adalah RUU yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 5 Desember 2017. "Namun ada beberapa kelemahan dari pasal yang dibuat oleh DPR," katanya.

Kelemahan itu, yang pertama, adanya pasal ketentuan perizinan eksploitatif yang berseberangan dengan semangat penguatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kedua, pengakuan semu hak dan peran masyarakat adat dan lokal. Ketiga, pengaturan sumber daya genetik yang masih menyisakan permasalahan.

Keempat, pengebirian ketentuan penegakan hukum, dan selanjutnya, tidak adanya penyelesaian solutif untuk mengakhiri konflik konservasi dan persoalan kelembagaan. ''Kelemahan-kelemahan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pembahasan karena situasi keanekaragaman hayati sudah genting,'' Hendry.

Para anggota Dewan punya alasan tersendiri mengenai hal itu. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa revisi Undang-undang 5 Tahun 1990 masih menunggu pemerintah. ''Sudah kami kirim ke pemerintah pada masa persidangan lalu, tanggal 6 Desember 2017. Sekarang DPR menunggu surat Presiden,'' katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA, Kamis pekan lalu.

Poin penting yang menjadi pertimbangan Komisi IV dalam perubahan RUU mengenai keanekaragaman hayati dan ekosistem, RUU ini akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan konservasi nasional, baik di wilayah daratan maupun perairan.

Mengenai aspek perlindungan, pelaksanaan konservasi untuk masing-masing sektor adalah protected area untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan serta sektor kelautan dan perikanan. Adapun protected system & area untuk sektor pertanian dalam RUU Sistem Budi Daya Tanaman diatur tentang pertanian konservasi.

Yang kedua mengenai perlindungan plasma nutfah dan spesies endemik menjadi prioritas dengan mengonservasi keterwakilan ekosistem secara proporsional di setiap wilayah. Setiap perusahaan pengguna dan pemanfaat kawasan laut dan perairan hutan akan dikenai dana konservasi untuk kepentingan kegiatan konservasi.

Secara nasional juga ditetapkan bahwa luas wilayah daratan/perairan untuk kawasan konservasi dan kawasan lindung minimal 30%, yang tersebar secara proposional dengan keterwakilan ekosistem di setiap wilayah.

Lalu, mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan konservasi, selain bersumber dari pembiayaan negara, juga dengan sistem pendanaaan funding mechanism. Dari sisi penegakan hukum, sanksi yang diatur dalam revisi UU 5/1990 ini akan diperberat. ''Karena sudah menyangkut kekayaan biodiversitas keanekaragaman hayati Indonesia tidak boleh longgar tetapi harus dilindungi dan diawasi secara maksimal,'' tuturnya.

Siapa pun yang melanggar, Viva memastikan, akan ditindak tegas. Hanya terkadang, dalam proses lingkungan seringkali pemerintah kalah di proses pengadilan. ''Banyak kalahnya sama perusahaan karena dari sisi substansi dan materi yang dibahas dari pengadilan tidak disiapkan dengan benar sehingga mudah dipatahkan di persidangan,'' kata Viva.

Maka dari itu, Viva mengatakan, pekerjaan atau proses pengadilan mengenai kerusakan lingkungan harus dilakukan secara komprehensif. Sebab, yang menentukan putusan hukum bukanlah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) melainkan lembaga hukum.

Direktur Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE KLHK Suyatno Sukandar mengatakan, poin-poin dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 secara aplikatif sebenarnya tidak banyak hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan. ''Artinya masih sama saja,'' katanya ketika ditemui di kantornya, Kamis pekan lalu.

Namun, sesuai dengan perkembangan, Suyatno mengakui, memang harus ada regulasi yang perlu di tambahkan. Contohnya, komitmen-komitmen Indonesia dengan masyarakat global, seperti Protocol Kyoto atau Nagoya.

Selanjutnya, dari segi penegakan hukum, UU Nomor 5 Tahun 1990 belum maksimal. Pemberian hukumannya tergolong masih ringan. Karena itu, pemerintah sedang menyempurnakannya. Lalu, ada juga hal-hal yang terkait dengan sumber daya genetik. ''Kita kan baru sampai ke spesies nih, sekarang kan orang canggih semua tuh, perdagangan segala macam. Itu juga akan dimasukkan,'' ujarnya.

Mengenai posisi pemerintah, menurut Suyatno, kini masih pada tahap mengindentifikasi hal-hal apa saja yang akan masuk. Lebih lanjut, dia mengungkapan, mestinya RUU ini dibahas pada 2017. Karena masalah kesibukan dan lainnya pembahasannya terus di undur. ''Mestinya tahun ini di bahas di DPR, tapi kayaknya sih tahun berikutnya,'' ujarnya.

Lamanya pembahasan di DPR, menurutnya, karena masih banyak poin yang harus dilengkapi dan disepurnakan. Apalagi, Suyatno bilang, RUU ini belumlah terlalu mendesak. Meskipun diakuinya pula RUU itu adalah inisiatif pemerintah. Jika UU ini diperbaiki akan lebih bagus.

''Dulu memang inisiatf DPR, tapi sekarang inisiatif pemerintah. DPR menyerahkan kepada pemerintah agar lebih membumi dan lebih komprehensif-lah,'' katanya.
Penanganan lingkungan, lagi-lagi, harus menunggu.

Sandika Prihatnala

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com