Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Counter Narative atas Perkawinan Anak

Perkawinan dapat mencapai ''samara'', manakala pasangan telah mencapai kedewasaan sempurna ditambah ketersediaan daya dukung sosial, ekonomi dan politik yang dapat ikut menyangga beban perempuan dalam menjalani rumah tangganya. Namun hasil penelitian sepanjang waktu menunjukkan bahwa perkawinan anak lebih banyak memunculkan mudarat daripada manfaat.

Oleh: -b-Lies Marcoes
Direktur Rumah Kita Bersama

Seorang ulama kondang dengan sukacita menyelenggarakan pesta pernikahan anak lelakinya yang baru berumur 17 tahun dan tamu undangan mengaminkan doa-doa yang mengharapkan pasangan pengantin bocah ini dapat mencapai ''samara'', sakinah-mawadah-warahmah. Doa bagi pengantin yang dipetik dari surat Ar-Room 21 ini menjelaskan inti tujuan berkeluarga dalam Islam yaitu mencapai ketentraman lahir batin, saling mencintai, dan menyayangi.

Setiap pengantin niscaya mencita-citakan untuk mencapai keluarga yang samara. Namun akal sehat mana yang dapat menjelaskan, bagaimana hal ini dapat dicapai dalam keluarga tanpa memenuhi syarat yang paling dasar dalam membangun keluarga, yakni kedewasaan, baik fisik maupun mental, atau dalam fikih digunakan istilah rusyd yang melampaui kedewasaan fisik (baligh) atau bahkan kedewasaan fisik dan pikiran (akil balig).

Perkawinan anak adalah peristiwa sosial keagamaan yang terjadi pada masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, kelas sosial, atau agama apa pun. Dalam masyarakat Islam, tak terkecuali di Indonesia, perkawinan adalah peristiwa keagamaan sekaligus peristiwa budaya. Demikian halnya jika terjadi perkawinan di usia anak-anak. Pandangan agama yang berkelindan dengan pandangan budaya dijadikan sandaran pembenaran, di samping alasan-alasan yang bersifat sosial ekonomi.

Empat Pembenaran
Setidaknya ada empat dalil agama yang kerap digunakan dalam pembenaran praktik perkawinan anak: hadis tetang usia Aisyah yang masih anak-anak ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW; konsep baligh/kedewasaan yang menggunakan standar biologis, dan bukan kedewasaan akal pikiran dan mental (rusyd); konsep tentang kewajiban orang tua untuk menyegerakan menikahkan anak perempuan; dan terakhir, konsep mengenai hak ayah sebagai wali mujbir yang dianggap memiliki hak penuh untuk mengawinkan anaknya tanpa harus menimbang usia anak perempuan atau kesediaannya.

Pertanyannya, bagaimanakah cara untuk melakukan counter terhadap narasi-narasi serupa itu yang pada dasarnya bersandar pada teks keagamaan, minimal hadis. Menghadirkan narasi alternatif penting karena argumen-argumen itu -bersama alasan sosial ekonomi lainnya telah melanggengkan praktik perkawinan anak. Padahal dari sisi apapun, perkawinan anak tak memberikan manfaat melainkan mudarat bagi anak perempuan bahkan keluarga dan komunitas.

Para pemikir Islam di berbagai belahan dunia telah lama mengembangkan beragam metodologi untuk melakukan pembacaan ulang atas teks, termasuk ulama di Nusantara. Misalnya, Abdus Shamad Al-Palimbani (ulama Nusantara asal Palembang yang lahir pada 1112), yang menggunakan pendekatan tasawuf dengan memadukan doktrin tasawuf Imam Al-Ghazali dan ajaran wahdatul wujud Ibnu Arabi.

Bagi Al-Palimbani, manusia sempurna (insan kamil) adalah manusia yang memandang hakikat Yang Maha Esa itu dalam fenomena alam yang serba aneka dengan tingkat makrifat tertinggi sehingga mampu "melihat" Allah SWT sebagai satu-satunya "penguasa" semesta yang mutlak. Dengan cara itu, segala kuasa lain, termasuk kuasa negara terhadap rakyatnya, orangtua kepada anak, atau suami kepada istrinya, merupakan pengingkaran kepada prinsip tauhid.

Sementara itu, ulama pembaharu dari Universitas Al-Azhar, Mesir, Muhammad Abduh, yang menggunakan tafsir rasional menganggap bahwa agama seharusnya tak memunculkan kezaliman, dan karena secara empiris perkawinan anak atau poligami melahirkan mudarat dan kezaliman daripada manfaat, maka praktik itu dilarang.

Pemaknaan Ulang
Para ahli lain melakukan pemaknaan ulang atas sebuah peristiwa sosial dengan metode kritik hadis. Misalnya, Ibnu Hazm (ulama Cordova abad ke-10 Masehi) berpendapat bahwa kawin anak tidak diperbolehkan bagi lelaki, sebab Nabi sendiri menikah pada usia 25 tahun sebagaimana diberitakan dalam hadis.

Sementara itu, Ibnu Sabramah (ulama Kufah abad ke-3 Hijriyah) menyatakan bahwa kawin anak tidak diperbolehkan secara mutlak bagi lelaki maupun perempuan dan hadis yang menjelaskan tentang perkawinan 'Aisyah adalah khushushiyah (hak perogratif Nabi) yang tidak berlaku umum bagi umatnya. Sedangkan mayoritas ulama Islam klasik dengan menggunakan argumen baik tafsir A-Quran, hadis, maupun teori ushul fiqh berpendapat bahwa hukum perkawinan tidak tunggal, tergantung kondisi dan dampak; jika perkawinan menimbulkan madarat maka hukumnya haram. Prinsip dasar dari pendekatan-pendekatan ini adalah mencari kejelasan maksud diterapkannya sebuah hukum atau maqashid syariah.

Namun, pendekatan apa pun yang digunakan, pada dasarnya hendak mencapat tujuan agar agama dapat tetap menjadi pegangan atau petunjuk (hudan) bagi kehidupan umat Islam. Prinsip yang paling umum adalah melakukan pemilihan mana ajaran-ajaran yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, dan mana yang bersifat partikular praksis yang dalam pelaksaannya bersifat partikular, terikat oleh ruang dan waktu.

Prinsip Samara
Dalam kaitan dengan perkawinan anak, maka prinsip universalnya adalah bahwa setiap perkawinan harus melahirkan kehidupan yang sakinah-mawadah-warahmah (samara). Samara merupakan prinsip yang langgeng yang harus dibawa oleh ajaran Islam di sepanjang waktu. Untuk menerjemahkan samara ini, manusia dibekali pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran dari masa lampau.

Perkawinan dapat mencapai ''samara'', manakala pasangan telah mencapai kedewasaan sempurna ditambah ketersediaan daya dukung sosial, ekonomi dan politik yang dapat ikut menyangga beban perempuan dalam menjalani rumah tangganya. Namun hasil penelitian sepanjang waktu menunjukkan bahwa perkawinan anak lebih banyak memunculkan mudarat daripada manfaat.

Karena itu, dibutuhkan cara pandang baru dalam memaknai ulang sumber-sumber hukum yang pada masa lampau digunakan untuk membenarkan praktik kawin anak. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan berbagai metode aqli (akal, ilmu pengetahuan) dan naqli (agama, keyakinan) agar prinsip universal perkawinan, yaitu membangun keluarga samara, bisa terus relevan di sepanjang waktu.

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com