Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Literasi Politik ASN

Sebagai aparatur sipil negara, PNS memang harus netral, terlebih dalam arena pilkada dan pemilu serentak. Namun netralitas atas apa dan bagaimana yang seharusnya dipraktikkan? Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang politik, kenetralan ASN berpotensi menjadi slogan kosong dan bahkan merugikan posisi aparatur itu sendiri.

Rusman Nurjaman
Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan ASN sebagai profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugas, ASN berpedoman pada sejumlah nilai dasar, antara lain profesionalisme dan tidak memihak.

Prinsip netralitas sebagai salah satu nilai dasar ASN selalu digemakan setiap menjelang tahun politik. Sayangnya, hal itu ditindaklanjuti dengan peraturan teknis yang tidak hanya terkesan berlebihan dan cenderung mengekang, tetapi bahkan cenderung tidak relevan. Setiap pegawai negeri sipil (PNS) dilarang berfoto dengan kandidat, me-like dan mengomentari segala tingkah polah calon presiden/kepala daerah di medsos, atau bertanya soal visi-misi kandidat yang akan berkontestasi dalam pemilihan. Perlukah penerapan prinsip netralitas diatur sekaku itu?

Sebagai aparatur sipil negara, PNS memang harus netral, terlebih dalam arena pilkada dan pemilu serentak. Namun netralitas atas apa dan bagaimana yang seharusnya dipraktikkan? Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang politik, kenetralan ASN berpotensi menjadi slogan kosong dan bahkan merugikan posisi aparatur itu
sendiri. Oleh karena itu, alih-alih prinsip netralitas, sesungguhnya yang perlu disemai dan dikembangkan adalah literasi politik ASN itu sendiri. Apakah literasi politik itu?

Pada umumnya, literasi atau literacy dimengerti sebagai keberaksaraan atau kemampuan menulis dan membaca. Budaya literasi merupakan kebiasaan berpikir yang diikuti oleh proses membaca dan menulis dalam rangka penciptaan sebuah karya. Namun, dalam konteks tulisan ini, literasi politik yang dimaksud adalah seperangkat kemampuan yang dianggap perlu untuk melibatkan diri dalam suatu pergulatan politik. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pemerintah bekerja dan isu-isu penting yang dihadapi masyarakat, serta kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi sudut pandang yang berbeda.

Mesin Antipolitik?
Doktrin netralitas ASN tidak lepas dari masih kuatnya hegemoni pandangan klasik konsep birokrasi Weberian yang mengasumsikan birokrasi sebagai mesin antipolitik. Konsep ini menekankan bagaimana seharusnya birokrasi bekerja dan dijalankan secara rasional (bureaurationality). Pandangan kacamata kuda serupa ini abai terhadap kenyataan bahwa birokrasi dan politik saling memengaruhi. Singkatnya, pandangan yang melihat birokrasi sebagai mesin antipolitik kian lama relevansinya makin sumir.

Penerapan prinsip-prinsip netralitas dalam konteks menjunjung profesionalisme ASN memang merupakan isu mahapenting. Hanya saja, jangan sampai hal ini membuat mereka terjebak dalam pusaran birokrasi sebagai mesin antipolitik. Hal ini berkaca pada era Orde Baru. Atas nama netralitas, rezim memperketat pengawasan terhadap birokrasi melalui sejumlah instrumen kebijakan. Tujuannya, untuk mensterilkan birokrasi dari motif politik praktis.

Namun, sulit untuk tidak mengatakan bahwa hal ini juga dimaksudkan untuk menancapkan kontrol guna meredam daya kritis dan aspirasi politik di tubuh birokrasi yang dianggap membahayakan rezim di satu sisi; sementara di sisi lain, terjadi politisasi birokrasi karena birokrasi menjadi mesin politik Golkar. Meskipun banyak yang mengklaim Golkar bukan partai politik, karakteristik dan sepak terjangnya lebih politis ketimbang parpol itu sendiri. Tak ayal jika kemudian birokrasi menjadi instrumen untuk memobilisasi aspirasi politik aparatur negara dan pejabat publik untuk kepentingan Golkar sebagai mesin politik rezim pemerintah Orde Baru.

Almeida Fortis dalam Bringing Politics and Administration Together: For an Agonistic Policy Model (2014), memandang birokrasi sebagai mesin antipolitik, sesungguhnya merupakan pendapat usang dan banyak menuai kritik, baik secara empiris maupun teoretis. Secara empiris, pengamatan terhadap praktik pemerintahan saat ini memperlihatkan bahwa antara politik dan administrasi sangat sulit dipisahkan. Badan-badan pemerintah memiliki kewenangan cukup luas untuk berinisiatif membuat kebijakan tanpa persetujuan parlemen. Hal ini menjadi bukti bahwa institusi administratif memiliki fungsi politik.

Dengan kata lain, sebagai administrator publik, seorang ASN tidak hanya menjalankan kebijakan tetapi juga memutuskannya! Fungsi politik yang diberikan kepada instansi pemerintah menunjukkan bahwa bidang politik dan administrasi sama sekali tidak independen. Dalam praktiknya, banyak bukti menunjukkan bahwa administrasi publik menjalankan tugas administratif dan politik. Singkatnya, pelaku administrasi publik adalah aktor politik.

Secara teoretis, lanjut Fortis, pemisahan antara politik dan administrasi pun tidak dapat dipertahankan lagi. Berbagai literatur secara meyakinkan menunjukkan bahwa batas antara politik dan administrasi justru jauh lebih samar ketimbang batas antara administrasi publik ortodoks dan studi analisis kebijakan (konvensional). Pertanyaan administratif adalah pertanyaan politik sebagaimana pertanyaan politik adalah pertanyaan administratif. Hal ini menggambarkan ketidakkonsistenan pemikiran politik dan administrasi sebagai fenomena yang terpisah.

Netralitas sebagai imparsialitas
Jika kita menggali makna netralitas, setidaknya terdapat dua pengertian yang bisa jadi kontradiktif. Pertama, netralitas sebagai sikap apolitis, bahkan apatis. Pemaknaan ini cenderung berbahaya karena mengisolasi aparatur dari dinamika realitas politik. Padahal, politik merupakan dimensi yang juga berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan publik.

Selain itu, prinsip netralitas yang apolitis juga mengandaikan bahwa aparatur sebagai bagian dari mesin yang antipolitik alias pro-status quo, enggan keluar dari zona nyaman dan anti-perubahan.Studi klasik James Ferguson dalam The Anti-Politics Machine: ''Development'', Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho (1970) menunjukkan bahwa implementasi birokrasi sebagai mesin antipolitik justru berdampak pada terjadinya depolitisasi (kebijakan dan pembangunan) dan ekspansi kontrol birokrasi negara.

Kedua, netralitas sebagai imparsialitas atau "ketidakberpihakan". Dalam konteks ini, urgensi netralitas adalah untuk membendung sikap politik partisan dan menumpulkan daya kritis aparatur. Sikap politik yang tidak partisan dan kritis di kalangan aparatur sangat dibutuhkan, karena selain sebagai pelayan publik, merekalah pihak yang senyatanya banyak terlibat dalam proses-proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Konsekuensinya, alih-alih sikap apolitik yang perlu dikedepankan, aparatur justru dituntut memiliki pemahaman, wawasan dan kepekaan politik yang memadai. Dengan kata lain, lebih dari sekadar sikap netral, ke depan yang perlu didorong dan disemai adalah literasi politik aparatur sipil negara.

Urgensi Literasi Politik bagi ASN
Berbeda dari netralitas aparatur yang selalu digelorakan ketika tahun politik menjelang, literasi politik aparatur adalah proyek jangka panjang. Tujuannya antara lain untuk menanamkan wawasan dan kepekaan politik aparatur. Sudah saatnya, aparatur sipil negara memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai tentang politik. Dalam menghadapi momentum pilkada dan pemilu serentak, misalnya, sudah saatnya seorang ASN memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup tentang mana kandidat yang benar-benar memiliki komitmen antikorupsi dan perbaikan pelayanan publik yang akan berdampak pada nasib rakyat kecil.

Dengan tingkat literasi politik yang memadai, seorang aparatur juga dapat mengetahui agenda dan dimensi politis sebuah kebijakan. Dengan pemahaman politik yang baik, niscaya muncul pemahaman bahwa kebijakan yang berkualitas bukan hanya didasarkan atas nilai-nilai rasional, efisiensi, efektivitas, atau analisis biaya-manfaat saja, melainkan juga bertumpu pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (orang miskin, difabel, migran, dan lain-lain), .

Oleh karena itu, pendidikan politik bagi ASN menjadi agenda penting yang harus segera ditunaikan. Pendidikan politik dalam hal ini tidak terkait dengan kegiatan politik praktis yang berorientasi pada perebutan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi politik sebagai sebuah visi dan agenda perubahan yang harus dituntaskan. Dengan pendidikan politiklah, literasi politik di kalangan aparatur akan tersemai.

Agenda ini penting disadari dan ditindaklanjuti dengan langkah nyata, dengan tetap bertumpu pada prinsip atau nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur sipil sebagaimana diatur dalam UU ASN. Sebab, tanpa wawasan, pemahaman kritis, dan kepekaan politik yang memadai, ASN hanya akan menjadi ''alat'' yang mudah terombang-ambing permainan dan manuver para elite politik yang berada di pucuk pemerintahan.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.36 / Tahun XXIV / 5 - 11 Juli  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Lingkungan
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Seni
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com