Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Nasib Utang di Ujung Tanduk

Pemerintah diminta berhati-hati mengelola utang luar negeri yang sudah mencapai Rp 4.000 trilyun. Alat penilai keamanan berutang dianggap tidak tepat. Pemerintah masih sanggup membayar utang?

Sudah berulang kali Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, tingkat utang luar negeri (ULN) Pemerintah Indonesia dalam posisi yang biasa-biasa saja. Ketika utang mencapai Rp 3.866,45 trilyun pada September tahun lalu, misalnya, Sri menyatakan kenaikan jumlah utang pemerintah yang sebulan naik Rp 40,66 trilyun itu terjadi karena adanya defisit anggaran. "Kalau defisit ya memang harus ada kenaikan," katanya.

Lalu empat bulan kemudian, pada Januari lalu, ketika utang bertambah Rp 20 trilyun dan menembus angka Rp 3.958,7 trilyun, Sri meyakinkan, utang luar negeri berada di level yang terkendali. Hal ini karena pemerintah tetap menjaga risiko nilai tukar dan perubahan suku bunga, sehingga posisi utang sekitar 29% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Akhirnya, pada pertengahan Maret, Bank Indonesia mengumumkan bahwa ULN pemerintah hingga akhir Januari tembus Rp 4.034,8 trilyun. Menteri Sri Mulyani tetap menyatakan utang luar negeri masih di bawah batas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, di mana utang tidak boleh lebih dari 60% PDB negara.

Sri juga mengatakan, bila dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang, rasio utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah. "Kita juga melihat kesehatan keuangan negara seperti apa. Kita sangat transparan dalam hal anggaran," katanya.

Naiknya utang luar negeri Indonesia memang memicu silang pendapat. Ada yang khawatir, utang hanya akan menambah beban masyarakat semakin berat. Dalam catatan Bank Indonesia, perkembangan ULN pemerintah sudah sejalan dengan kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan produktif dan investasi.
Pada akhir Januari 2018, utang luar negeri pemerintah tercatat US$ 180,2 milyar atau sekitar Rp 2.468,7 trilyun, terdiri dari surat berharga negara atau SBN yang dimiliki oleh asing atau non-residen sebesar US$ 124,5 milyar atau Rp 1.705,6 trilyun dan pinjaman kreditur asing sebesar US$ 55,7 milyar atau Rp 763 trilyun.

Bank Sentral juga menyatakan, perkembangan ULN total pada Januari 2018 tetap terkendali, dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB pada akhir Januari 2018, yang tercatat stabil di kisaran 34%.

Tentang banyaknya kritik soal utang yang membengkak itu, Sri malah menyatakan ada pihak-pihak tertentu yang mengeruhkan suasana dengan menggunakan isu utang Indonesia. Pihak tersebut juga sangat paham dengan keuangan negara, tetapi tidak melihat secara menyeluruh. Tujuannya, supaya pemerintah dilihat jeleknya saja.

Selama ini, pemerintah memang tak mau dianggap kurang berhati-hati mengelola utang. Alasannya, duit pinjaman dari luar negeri oleh pemerintah itu selalu diprioritaskan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dan merupakan investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi.

Seperti belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta untuk menunjang kemampuan membayar ULN tersebut. Struktur ULN pemerintah juga tetap sehat, yang tercermin pada jangka waktu yang didominasi ULN jangka panjang dan biaya ULN yang lebih efisien.

Saat ini, ULN pemerintah jangka panjang mencapai 98% dari total ULN pemerintah. Sementara, biaya ULN Pemerintah saat ini sudah semakin rendah seiring dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia yang didukung oleh membaiknya fundamental perekonomian dan peringkat utang Indonesia.

Di sisi lain, utang luar negeri swasta pada akhir Januari 2018 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta sector pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,2%, relatif sama dengan pangsa pada periode sebelumnya.

Namun, alasan pemerintah bahwa posisi utang luar negeri tetap aman karena rasio utang luar negeri dengan PDB, yang berada jauh dari ambang batas yang direkomendasikan undang-undang, bagi beberapa pengamat dirasa kurang pas.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menerangkan bahwa rasio utang terhadap PDB Indonesia, jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang yang rasio utangnya terhadap PDB mencapai hampir 200%, memang akan terlihat jauh lebih baik.

Namun, jika dilihat dari kepemilikan surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah masing-masing, kepemilikan asing di Jepang hanya 11%. Sementara itu, di Indonesia, kepemilikan SBN oleh asing mencapai 40%. ULN Jepang juga hanya sebesar 5% dari total keseluruhan utang pemerintahnya, sedangkan di Indonesia mencapai 24%. Contoh lainnya adalah Thailand. "Negeri gajah putih" itu total utang luar negerinya hanya 2% dari keseluruhan utang, sedangkan kepemilikan SBN oleh asing hanya 16%.

Jadi, meskipun persentase utang terhadap PDB Indonesia masih di bawah beberapa negara, porsi kepemilikan asing itu lebih tinggi. ''Ini salah satu yang menyebabkan nilai rupiah lebih rentan,'' kata Faisal.

Faisal juga menyoroti pertumbuhan pendapatan pemerintah, khususnya pajak, yang masih lebih rendah daripada pertumbuhan utang. Pertumbuhan penerimaan pajak pada 2017 hanya 4,3%, sedangkan utang tumbuh sangat pesat, mencapai 13,7%.

Ini artinya, utang pemerintah tidak lagi berada di posisi aman, karena pertumbuhan penerimaan pajak, sebagai salah satu indikator untuk membayar utang, tidak tumbuh seiring dengan pemasukannya

Menurut peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Puspa Ghani Talattov, rasio beban utang dibagi jumlah penerimaan pajak ini menjadi indikator paling fundamental yang bisa menunjukkan bahwa suatu negara semakin kuat atau tidak, semakin mampu ataukah sebaliknya dalam berutang.

Penghitungan dengan metode inilah yang tidak pernah dibuka. Padahal, rasio utang pemerintah, plus bunga dengan penerimaan negara yang terdiri penerimaan pajak dan non-pajak, selalu meningkat setiap tahun. ''Tahun 2011 rasionya 19,03%, lalu tahun 2016 rasionya melesat menjadi 27,87%,'' kata Abra.

Adanya kenaikan rasio pembayaran cicilan utang terhadap penerimaan negara tersebut menguatkan sinyal bahwa beban pembayaran utang pemerintah semakin meningkat dan, sebaliknya, kemampuan pemerintah menghasilkan penerimaan negara --yaitu pajak dan non-pajak-- untuk membayar utang semakin melemah.

Pada kenyataannya, selama ini pemerintah menutup utang dengan pajak, sementara alokasi untuk biaya pembangunan semakin berkurang. Sehingga mau tidak mau ditutup dengan memakai utang lagi. "Itu terjadi sejak 2012. Keseimbangan primer kita sudah defisit,'' katanya.

Defisit keseimbangan primer ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin tidak berdaya mencicil utang, bahkan untuk bunganya juga tidak mampu. Ini juga menunjukkan utang tidak bisa optimal untuk meningkatkan pajak.

Sehingga, dari fakta ini ada dua hal yang bisa disimpulkan. ''Pertama, kita sudah tidak sanggup membayar utang. Kedua, utangnya tidak produktif, karena seharusnya utang bisa meningkatkan pajak. Tapi kenyataannya, APBN kita yang didanai utang masih belum bisa menciptakan sumber-sumber penerimaan yang lebih baik lagi," Abra menjelaskan.

Namun, kesimpulan bahwa pemerintah tidak sanggup mengembalikan utang ini dibantah Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir. Berbeda dengan hitungan para pengamat, menurutnya, kemampuan membayar utang Indonesia masih aman, karena debt to service ratio atau rasio utang terhadap penerimaan hanya 25,16% dari PDB.

Artinya, pembayaran pokok dan bunga masih bisa diimbangi dengan ekspor. Selain itu, ruang fiskal juga selama ini dibatasi oleh UU agar tidak melebihi defisit di atas 3%. "Menurut saya, kita ini konservatif terkait aturan-aturan pinjaman luar negeri,'' katanya kepada M. Egi Fadliyansah dari Gara.

Seperti Sri Mulyani, Iskandar menduga isu utang Indonesia merupakan kehebohan politik semata. Karena ia meyakini, utang merupakan suatu hal yang biasa dalam tata kelola keuangan negara. "Bagi seorang ekonom, kalau kita mau mengatasi pengangguran, atau melakukan percepatan ekonomi, kita juga harus berutang, enggak mungkin dengan kemampuan kita sendiri (APBN)," ujarnya.

Mukhlison S. Widodo dan Putri Kartika Utami
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.24 / Tahun XXIV / 12 - 18 April 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com