Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Adu Kuat Mesin Kampanye

Timses Jokowi tergolong ramping, mendaftarkan 185 orang ke KPU. Beda dengan Prabowo yang membawa 800 orang lebih. Soal ekonomi, pembangunan, harga bahan pokok, dan masalah anak muda jadi isu yang akan diadvokasi dalam kampanye.

Ada perbedaan mencolok dari dua bundel dokumen yang diserahkan ke KPU, Jumat pekan lalu. Secara kasat mata, dokumen Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih tipis. Hanya terdiri dari delapan lembar. Sedangkan dokumen Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jauh lebih tebal, yakni 48 lembar.

Salinan dokumen yang diperoleh GATRA menunjukkan bahwa BPN Prabowo-Sandi punya 15 direktorat dengan lebih dari 800 personel. Mulai dewan penasihat, pengarah, dan badan kerja. Sedangkan TKN Jokowi-Ma’ruf lebih ramping. Terdiri dari 11 direktorat dan melibatkan 185 orang, mulai dewan penasihat, badan pekerja, sampai juru kampanye.

Akan tetapi, jumlah personel di TKN itu rupanya belum final. Wakil Ketua Harian TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G. Plate, mengatakan tidak ada daftar final dalam TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Susunannya akan berkembang terus. “Yang paling penting menurutnya bukanlah jumlah orang yang terlibat melainkan efektivitas kerja tim dalam organisasi,” kata Johnny kepada Dara Purnama dari GATRA.

Sebagai bukti dinamisnya keanggotaan TKN, mereka baru saja memasukkan nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roslani dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia ke dalam tim.

Lebih lanjut, Johnny menjelaskan, TKN terdiri atas berbagai bagian. Dari dewan penasihat, dewan pengarah, hingga badan pekerja yang dibagi lagi menjadi 11 direktorat.

Adapun 11 diretorat tersebut adalah direktorat program dan kampanye, konten, komunikasi politik, komunikasi dan publikasi, penggalangan pemilih muda, penggalangan pemilih perempuan, penggalangan dan jaringan, logistik dan alat peraga kampanye, hukum dan advokasi, saksi, serta direktorat relawan.

Khusus untuk kepala daerah yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, kata Johnny, akan masuk dalam pengarah di tim kampanye daerah (TKD). Sedangkan bila si kepala daerah tersebut ingin menjadi juru kampanye, mereka harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya cuti selama berkampanye, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye, serta bisa menjamin netralitas TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya.

Dari segi pola kampanye, Johnny menjelaskan bahwa mereka akan melaksanakan sesuai dengan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Yaitu, mengunjungi langsung ke masyarakat (serangan darat) dan kampanye melalui media elektronik, sosial, dan lain sebagainya (serangan udara).

Secara lebih spesifik, Johnny mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi menekankan kampanye dalam bentuk micro campaign, micro targetting, dan micro canvassing. Itu berupa kampanye terarah yang secara khusus menyesuaikan diri dengan audiens target kampanye.

Kekuatan untuk kampanye micro campign ini ada pada dukungan sembilan partai politik yang mempunyai calon anggota legislatif DPR-RI dan DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Jumlahnya, kata Johnny, sangat besar hingga ke pelosok negeri. “Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf ini didukung oleh infrastruktur partai yang besar sekali sampai ke desa-desa,” katanya.

Para caleg inilah yang akan menjadi juru kampanye. Mereka akan dibekali dengan pemahaman visi, misi, dan program program Nawacita 2 yang lebih detail dibandingkan dengam yang didaftarkan di KPU. “Akan ada buku saku untuk caleg yang lebih spesifik terkait progran dan relevansinya dengan daerah masing-masing. Mereka juga dibekali dengam syarat-syarat yang tidak boleh dalam kampanye yakni hoaks, fitnah, dan politik uang,” katanya.

Adapun tema yang akan lebih ditekankan dalam kampanye adalah isu di bidang perekonomian dan kontinuitas program yang sudah dibangun oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Yakni, pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur sosial, dan perlindungan sosial bagi masyarakat.

Yang menjadi salah satu pembeda antara TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN Prabowo-Sandi adalah pembentukan direktorat khusus pemuda (milenial) dan perempuan. Karena menurut Johnny, isu milenial dan perempuan menjadi bagian yang penting.

“Untuk kaum milenial, kita memiliki banyak jubir dari PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) dan PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Sementara untuk perempuan ada relawan super (suara perempuan) Jokowi,” katanya.

Di luar tim kampanye yang didaftarkan secara resmi ke KPU, Johnny mengungkapkan bahwa mereka juga akan dibantu oleh ratusan kelompok relawan masyarakat. Menurut Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, hingga Senin lalu ada sebanyak 420 kelompok relawan yang sudah mereka verifikasi di rumah aspirasi. Jumlah kelompok relawan itu masih bisa bertambah lagi. Karena, menurut Arsul, masih ada yang mendaftarkan namun belum sempat diverifikasi.

Menurut politikus PPP ini, para kelompok relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang berdasarkan kesamaan kampung halaman, kesamaan usaha atau profesi, atau bahkan kesamaan hobi seperti komunitas Vespa. Para relawan yang terverifikasi ini, menurut Arsul, akan berada di bawah koordinasi Direktorat Relawan TKN yang memang khusus bertugas untuk itu.

Di sudut lain, yakni di BPN Prabowo-Sandi, dijelaskan bahwa nama-nama yang mereka setor ke KPU kemarin adalah tim untuk lingkup nasional. “Kalau di daerah, kami akan kolaborasi dengan para caleg,” kata Hanafi Rais, Sekretaris BPN Prabowo-Sandi, kepada GATRA.

Tidak seperti di TKN Jokowi-Ma’ruf, BPN Prabowo-Sandi mencantumkan lebih banyak nama demi mematuhi aturan KPU. Yakni tim sukses, termasuk juru kampanye (jurkam) dan juru bicara (jubir) juga ikut didaftarkan.

Lebih lanjut, Hanafi menjelaskan bahwa BPN tidak mencantumkan kepala daerah dalam jajaran timses maupun Jurkam. “Kalau mau bantu kampanye harus cuti,” kata Hanafi lagi.

Dalam kontes itu, Andre Rosiade selaku salah satu juru bicara BPN, menjelaskan bahwa memang tidak ada keterlibatan kepala daerah di tim mereka. “Kita ingin kepala daerah fokus memenuhi janji dan mengurus rakyat yang mereka pimpin,” ujar Andre kepada Riana Astuti dari GATRA. Penegasan ini sekaligus membantah spekulasi yang selama ini beredar mengenai masuknya jajaran kepala daerah seperti Khofifah Indar Parawansah dan Emil Elestianto Dardak sebagai juru kampanye di Jawa Timur.
Bagian paling mencolok dari dokumen BPN Prabowo-Sandi adalah daftar juru kampanye nasional yang jumlahnya hingga 344 orang. Pimpinan dari ratusan jurkamnas itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ratusan Jurkamnas itu berasal dari beragam latar belakang. Mulai pensiunan militer, politikus profesional, ekonom, aktivis, hingga selebritas. Komposisi demikian, menurut Hanafi Rais, memang disengaja. Supaya masing-masing jurkamnas menjadi ahli di bidang tempat mereka akan ditempatkan nanti.

Dari segi isu yang dititikberatkan pada kampanye, Hanafi menjelaskan bahwa mereka akan fokus pada ekonomi. Penciptaan lapangan kerja, menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau, dan penuntasan kasus-kasus korupsi.

Kampanyenya sendiri akan dikemas dalam bentuk pertemuan/dialog publik, turun lapangan ke kantong pemilih, dan juga penyebaran informasi melalui media massa juga media sosial.

Di luar tim resmi yang kemarin didaftarkan ke KPU, Hanafi mengakui bahwa mereka juga akan menjaring relawan dari berbagai kalangan. Baik itu tokoh agama, cendekiawan, praktisi hukum, pemuda pelajar-mahasiswa, profesional, pengusaha besar maupun pengusaha kecil. “Sampai masyarakat biasa seperti emak-emak di kota maupun di desa-desa,” kata Hanafi.

Untuk mengelola relawan, BPN punya direktorat relawan yang ada di bawah komando Ferry Mursyidan Baldan. Mantan menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga pernah jadi kader Partai NasDem itu akan menyiapkan materi komunikasi serta menjembatani cairnya relawan dengan tim BPN Prabowo-Sandi.

Pihak lain yang juga ditakar akan menjadi tambahan kekuatan pasangan Prabowo-Sandi adalah jaringan gerakan #2019GantiPresiden.

Menurut Andre Rosiade, tagar itu sudah tidak akan dipergunakan lagi, dan diganti dengan #2019PrabowoPresiden atau #2019PrabowoSandi. “Ini sudah masuk masa kampanye. Jika #2019GantiPresiden itu bukan dari koalisi atau partai. Kalau dari partai tentu #2019PrabowoPresiden,” ujar Andre.

Namun, para inisiator gerakan #2019GantiPresiden tidak serta merta diabaikan oleh BPN Prabowo-Sandi. Andre menyebutkan nama-nama seperti Neno Warisman, Mardani Ali Sera, Ustad Haikal Hasan, dan Sang Alang bergabung ke dalam BPN. Langkah ini dilakukan agar gerakan 2019 Prabowo Sandi bisa menggaet dukungan dari pegiat #2019GantiPresiden.

Untuk menangkal kampanye hitam dan hoaks, Andre menuturkan bahwa Sandiaga Uno sendiri yang menganjurkan agar timnya dilaporkan ke polisi bila ada yang melakukan kampanye hitam.

Cavin R. Manuputty

++++

Tim Kampanye Nasional

Ketua: Erick Thohir
Anggota Tim: 185 orang + kepala daerah yang tidak didaftarkan

Badan Pemenangan Nasional
Ketua: Jenderal (Purnawirawan) Djoko Santoso
Anggota Tim : ± 800 orang
***

Tim Kampanye Nasional
11 Direktorat

Badan Pemenangan Nasional
15 Direktorat

***

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf
Ada direktorat Penggalangan Pemilih Perempuan Direktorat Penggalangan Pemilih Muda

***

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf
Unsur Pengarah Teritorial –dari Kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah dari Partai Koalisi Indonesia Kerja
***

Tim Kampanye Nasional
Mengikutsertakan influencer secara formal

***

Fokus isu

Tim Kampanye Nasional : Ekonomi, Kelanjutan Pembangunan, Perlindungan Sosial
Badan Pemenangan Nasional : Pertumbuhan Ekonomi, Lapangan Kerja, Stabilitas Harga, dan Pemberantasan Korupsi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com