Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Berharap Kebijakan Relaksasi BI

Langkah BI menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin mampu menguatkan rupiah. Untuk memacu geliat sektor riil terutama properti, BI menggodok LTV dan termin pembayaran progres rumah.

Untuk mengembalikan keperkasaan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Bank Indonesia menaikan lagi suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, pada Rabu, 30 Mei, lalu. Namun seperti telah prediksi banyak pihak, pada akhir Mei BI bakal menaikan suku bunga acuan hingga dua kali. Per Kamis, 31 Mei, suku bunga acuan bertengger di 4,75%.

Menurut ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual, hal tersebut, meskipun sedikit mengejutkan, masih wajar dilakukan setiap bank sentral untuk ahead of the curve. Ia mengambil contoh pada 2013 lalu, ketika kondisi taper tantrum, di mana efek pengumuman kebijakan moneter AS langsung memukul kurs sejumlah negara berkembang.

Disebut taper tantrum karena efeknya langsung muncul walaupun kebijakan moneter belum dilakukan. Pada saat itu, seperti mata uang negara berkembang yang lain, rupiah mengalami tekanan jual yang sangat besar. Sebagai respons, BI agresif menaikkan suku bunga sebesar 175 basis poin, hanya dalam waktu lima bulan. "Tahun 2013, Bank Indonesia pernah melakukan kebijakan yang hampir mirip. Ada unscheduled meeting, RDG (Rapat Dewan Gubernur) yang tak terjadwal," katanya kepada GATRA.

Saat ini, mengingat libur panjang Lebaran, jika menunggu RDG akhir Juni, rupiah bisa kembali bergejolak. Padahal The Fed diprediksi akan menaikan Fed fund rate (FFR) pada pertengahan Juni. Belum lagi, kata David, adanya pengaruh faktor eksternal lain, seperti kecamuk perang dagang AS dengan Cina serta krisis politik Italia. "Kalau melakukannya pada akhir Juni, dikhawatirkan akan bergejolak lagi market. Jadi lebih baik duluan. Saya pikir cukup taktis langkah yang dilakukan," katanya.

Terbukti, menuut David, dampak kenaikan suku bunga yang terakhir cukup positif di pasar dan membuat rupiah menguat signifikan. "Kebijakan suku bunga ini lebih ke upaya untuk menjaga stabilitas, terutama rupiah. Karena transaksi berjalan kita ini masih harus dibiayai sekitar 20% dari aliran dana portofolio, dari saham, obilgasi dan lainnya," ujarnya.

Lalu, apa dampak kebijakan BI tersebut bagi pertumbuhan kredit? Meskipun kenaikan suku bunga akan ikut mengerek suku bunga kredit, menurut David, hal itu tidak akan
menghambat pertumbuhannya. Pasalnya, ketika suku bunga turun pun, pertumbuhan kredit juga landai. "Saya lihat sih, kalau naiknya 50 bps, dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan ke pertumbuhan," ujarnya.

Lemahnya pertumbuhan kredit beberapa tahun belakangan ini, kata David, karena pelaku bisnis masih prudent melakukan ekspansi. Hal ini terlihat dari besarnya undisbursed loan (kredit yang belum ditarik). "Artinya mereka masih hati-hati dalam mengambil kredit untuk tujuan ekspansi atau untuk working capital," katanya.

Mengacu pada langkah antisipatif dan ahead of curve Bank Indonesia, David memprediksi, penguatan rupiah tahun ini akan berjalan lambat. Pasalnya, tahun ini The Fed masih akan menaikkan satu hingga dua kali lagi suku bunganya.

Belum lagi, berita-berita negatif seperti perang dagang AS versus Cina, dan gejolak ekonomi serta politik global yang terjadi. "The Fed menaikkan suku bunga dan pada saat yang sama banyak gejolak, yah terpaksa kita harus menaikkan juga. Jadi, kemungkinannya, kita harus berjaga-jaga terus," katanya.

BI tidak mau terpaku pada upaya penguatan nilai rupiah saja, tetapi berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menggairahkan sektor riil tengah digodok. Salah satu yang sudah dibahas cukup lama adalah rencana BI memperluas kelonggoran kebijakan rasio pinjaman terhadap nilai agunan atau loan to value (LTV) properti. Kabar ini mulai berembus setelah RDG pada Agustus 2017 dan makin menguat pada akhir November 2017.

Pada waktu itu, pembicaraan BI sudah sampai pada niat untuk melonggarkan LTV tidak hanya berdasarkan wilayah (spasial), tapi juga akan dilakukan berdasarkan segmentasi properti. BI masih mempertimbangkan apakah kepada properti di bidang apartemen, rumah susun, atau rumah tinggal di atas tanah atau bentuk-bentuk targeted yang lain.

Akan tetapi, kebijakan makroprudensial tersebut tidak pernah keluar, dan pada akhir Mei 2018 lalu mengemuka kembali. Perluasan relaksasi LTV menjadi sorotan karena LTV properti di Indonesia sebesar 85% tergolong tinggi. LTV untuk properti di negara-negara lain di dunia sebesar 70%-80%. Selain itu, dampak pelonggaran LTV untuk mendorong pertumbuhan kredit properti lebih lama dari pada pengetatan LTV untuk menahan ekspansi kredit properti.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, pada Jumat, 25 Mei, mengatakan bahwa regulator sedang mengkaji penurunan uang muka dari saat ini. "Apakah uang muka perlu diturunkan lagi," katanya kepada awak media dalam konferensi pers. Revisi LTV ini direncanakan akan dibahas lebih detail lagi pada RDG pada Juni 2018.

Dalam paket kebijakan BI itu, selain LTV dan aturan mengenai kredit pemilikan rumah (KPR) inden, juga akan diperdalam soal rencana relaksasi termin pembayaran yang disesuaikan dengan progres pembangunan rumah. BI telah melakukan relaksasi aturan LTV ini pada 2015 dan 2016. Sejak pelonggaran itu, KPR tidak pernah lagi menginjak angka pertumbuhan 20%, seperti pada 2010-2011. Data Maret 2018, bank membukukan pertumpuhan KPR sebesar 11,40%.

Pelonggaran LTV ini diperkirakan berdampak positif bagi kelas menengah ke bawah, karena uang muka KPR lebih rendah. Sementara, kelompok menengah ke atas tidak terlalu mempersoalkan LTV ini. Namun secara garis besar, dipastikan akan berdampak positif pada bisnis KPR.

Akan tetapi, ekonom BCA, David Sumual, menilai rencana relaksasi LTV belum signifikan untuk dilakukan tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan menyasar segmen menengah ke bawah. "Kalau segmen menengah ke bawah, masih cukup bagus demand-nya. Tapi kalau menengah-atas yang tujuannya investasi, kelihatan masih wait and see," katanya.

Menurut David, relaksasi LTV bagi segmen menengah ke atas lebih pada menarik minat berinvestasi. Sementara, dengan kondisi tahun politik saat ini, segmen menengah ke atas lebih berhati-hati menempatkan uang di sektor properti. "Ada faktor ketidakpastian politik dan ekonomi. Tapi kalau yang real demand segmen menengah ke bawah, masih cukup baik. Saya pikir relaksasi LTV ini bisa memacu pertumbuhan dari segmen menengah ke bawah," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan dampaknya terhadap risiko non-performing loan (NPL) atau kredit macet, David mengatakan bahwa realisasi pelonggaran LTV tidak akan berpengaruh pada peningkatan NPL. Karena, perbankan sedang gencar melakukan restrukturisasi. "Itu (NPL) bukan menjadi problem untuk relaksasi LTV. Karena memang pertumbuhan kreditnya masih lemah. Saya pikir, dampaknya ke peningkatan NPL belum signifikan," ujarnya.

David mengatakan, dampak kebijakan ini akan lebih terlihat pasca-tahun politik 2019. Meski demikian, David yakin pelonggaran LTV merupakan kebijakan efektif untuk mendukung pertumbuhan kredit. "Yah kalau enggak dilakukan apa-apa, kan sulit juga. Jadi, itu untuk memicu. Tapi, sektor properti itu memang selalu butuh stimulus," katanya.

G.A. Guritno dan Hendry Roris P. Sianturi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.32 / Tahun XXIV / 7 - 12 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com