Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

EKONOMI & BISNIS

Berebut Blok Rokan

Blok Rokan tengah diperebutkan banyak pihak. Ajang pertarungan Chevron dan Pertamina. Pemerintah berencana membuka lelang.

Ladang minyak terbesar di Indonesia, Blok Rokan, sedang diincar sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi (migas). Rokan yang luas wilayahnya 6.264 km2 itu masih mampu menghasilkan minyak hingga 230.000 barel per hari (bph). Ini setara dengan hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini yang sekitar 767.000 bph. Dari sisi cadangan pun terbilang jumbo mencapai 1.174.262 million stock tank barrels (mtsb).

Sejak 1971, Chevron tercatat sebagai operator blok yang berlokasi di sebelah barat Provinsi Riau tersebut sejak 1971. Di blok ini, terdapat dua ladang minyak raksasa, yaitu Lapangan Minas dan Lapangan Duri. Lapangan Minas adalah ladang minyak terbesar di Asia Tenggara. Pada masa jayanya, produksi minyaknya mencapai 1 juta bph. Sekarang lapangan tua ini masih bisa menghasilkan minyak sekitar 45.000 bph. Kini, Blok Rokan menjadi rebutan karena kontrak Chevron akan berakhir pada 2021.

Boleh jadi, kemampuan daya lifting Rokan yang masih ampuh itulah yang membuat Presiden Joko Widodo memilih bercengkarama di booth Chevron daripada perusahaan migas lain, dalam pembukaan IPA Convention & Exhibition 2018. Setelah 42 tahun berlangsung, untuk pertama kalinya konvensi dan pameran industri hulu migas yang diselenggarakan Indonesian Petroleum Association (IPA) tersebut dibuka dan dihadiri RI-1.

Apakah ini pertanda dukungan pemerintah pada langkah-langkah bisnis Chevron di Tanah Air? Salah satunya, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018, kontraktor eksisting mendapat prioritas pertama untuk perpanjangan di blok-blok migas yang habis kontrak (terminasi). Ini berarti Chevron diberi kesempatan pertama untuk Blok Rokan.

"Blok Rokan banyak peminatnya. Kalau banyak, nanti kita lelang saja, kita lihat mana yang paling menguntungkan buat negara," kata Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Djoko Siswanto. "Lelangnya kan masih Juli, nanti ada waktunya kita jelaskan. Lelang Rokan biasa saja kok," katanya ketika ditemui M. Egi Fadliansyah dari GATRA, Jumat, 25 Mei.

Menurut Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, setidaknya ada tiga indikator yang akan menjadi penilaian dalam menentukan pemenang lelang, yakni: komitmen pasti, penerimaan negara, dan bonus tanda tangan (signature bonus). Satu hal yang pasti, misalnya kelak mengelola Blok Rokan kembali, Chevron terikat pada pola baru, yaitu skema gross split.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Amien Sunaryadi, mengatakan bahwa ada banyak perusahaan yang tertarik mengelola blok itu setelah tahun 2021. "Pastinya kontraktor eksisting (Chevron) sudah mengajukan. Pertamina juga sudah mengajukan secara resmi. Yang lain, banyak yang masih menyampaikan secara lisan," katanya pada 6 April lalu tanpa mau merinci perusahaan mana lagi yang berminat mengelola Blok Rokan.

"Kami menghormati hak dan kewenangan pemerintah Indonesia dalam menentukan masa depan dari Blok Rokan. Blok ini merupakan aset yang sudah tua dengan kompleksitas yang tinggi dan memerlukan investasi yang signifikan, pengalaman operasi yang ekstensif, dan kemampuan kapasitas teknis operasi terkait enhanced oil," ujar Senior Vice President Policy, Government and Public Affairs Chevron, Yanto Sianipar.

Yanto menjelaskan, mengelola sumur tua seperti Rokan membutuhkan penanganan ekstra agar produksi bisa terjaga dengan baik. Penanganan utama yang dilakukan Chevron selama ini adalah dengan menggunakan teknologi enhance oil recovery (EOR). Selain itu, teknologi lain yang juga berhasil membuat produksi tetap moncer adalah water flood injection. Tambahannya, mereka juga melakukan uji coba sulfaktan injection untuk EOR.

Penggunaan teknologi yang tepat dan modern membutuhkan biaya besar. Chevron menyatakan kemampuannya mempersiapkan investasi yang dibutuhkan demi bisa menjaga produksi tetap optimal. Sejak April lalu, Chevron membuka data room untuk Pertamina di Blok Rokan. Ini seturut dengan izin pembukaan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM.

Kementerian ESDM, kata Arcandra, telah memanggil para pengelola 23 blok migas yang akan terminasi hingga 2025, termasuk Chevron selaku pengelola Blok Rokan. Proses penetapan kontraktor yang mengelola blok terminasi selanjutnya, bisa saja mengadopsi alih kelola delapan wilayah kerja (WK) terminasi yang habis kontrak pada 2018. Dalam metode ini, pemerintah kembali menugaskan Pertamina sebagai operator selanjutnya. Pertamina memang punya hak khusus untuk mendapatkan blok-blok terminasi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya.

Kepada GATRA, Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, mengatakan bahwa saat ini Pertamina sedang tahap evaluasi melalui data-data Blok Rokan. "Operator di blok Rokan saat ini adalah Chevron Pacific Indonesia. Kita sedang melakukan evaluasi," katanya, Senin, 21 Mei.

Pertamina juga belum membahas akan bermitra dengan kontraktor eksisting atau tidak, bila mendapat Blok Rokan. Mereka belum memutuskan tahap selanjutnya akan mengajukan proposal sendiri atau bersama-sama dengan investor lain.

Syamsu optimistis, nantinya lifting bisa terjaga. Kalaupun produksi turun, itu lebih disebabkan faktor usia sumur. Produksi migas memang secara alamiah akan turun. Inilah yang sering disebut sebagai natural decline. "Siapa pun yang mengelola suatu lapangan migas pasti akan menghadapi hal yang sama. Apakah nanti jika Blok Rokan dikelola Pertamina maka produksinya akan turun? Jawabnya bisa iya dan bisa juga tidak. Apakah kalau dikelola existing operator produksinya akan naik? Jawabnya juga bisa iya dan tidak," ujarnya.

SKK Migas mengatakan, kebutuhan cash call yang dikeluarkan operator di Blok Rokan mencapai US$1,4 milyar per tahun. Di tengah beban keuangan korporasi yang berat, apakah Pertamina sanggup mengeluarkan anggaran sebesar itu? "Kita evaluasi dulu lebih detail ya," kata Syamsu.

Sejumlah aktivis energi mendukung pengalihan Blok Rokan kepada Pertamina. Dalam surat terbuka yang mereka layangkan kepada Presiden Joko Widodo, mereka meminta agar Peraturan Menteri ESDM No mor 23 Tahun 2018 dibatalkan. "Karena bertentangan dengan UUD 1945, merusak ketahanan energi nasional, mengurangi potensi penerimaan negara dan menghambat dominasi BUMN di sektor migas. Peraturan menteri tersebut memberi kesempatan kepada asing untuk terus menguasai pengelolaan migas nasional walau telah bercokol puluhan tahun," kata Direktur Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara.

Peraturan Menteri ESDM itu juga bertentangan dengan UU Energi Nomor 30/2007. Pasal 2 UU Energi menyatakan, energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, berkeadilan, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Janji kampanye Jokowi pun ditagih. Menurut Direktur Energy Wacth, Mamit Setiawan, Jokowi pernah mengatakan akan menjadikan Pertamina menjadi tuan di negeri sendiri, mengungguli Petronas dalam lima tahun pemerintahannya. Demikian pula Wapres Jusuf Kalla pernah menyatakan bahwa kontrak-kontrak migas yang telah berusia di atas 25 tahun seharusnya tidak diperpanjang. "Jika Presiden Jokowi ingin menunaikan janji kampanye dan Wapres ingat dengan ucapannya, Permen ESDM Nomor 23/2018 harus dibatalkan," katanya.

Flora Libra Yanti dan Hendry Roris Sianturi
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com