Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

PENDIDIKAN

Menangkal Radikalisme dari Sekolah

Kurikulum tersembunyi pendidikan karakter dinilai ampuh untuk menangkal radikalisme. Masyarakat mendesak supaya antiradikalisme dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal.

Maraknya aksi kekerasan yang dipantik paham radikal di berbagai belahan bumi turut membentot perhatian UNESCO. Organ badan dunia yang mengurusi budaya dan pendidikan ini rajin mengampanyekan pencegahan ekstremisme melalui pendidikan. Yang terbaru, UNESCO menyelenggarakan lokakarya bertema Pencegahan Kekerasan Ekstremisme di Venesia, Italia, pada awal Mei lalu. Inisiatif "Pendidikan untuk Keadilan" yang dihasilkan dari lokakarya merupakan kelanjutan dari upaya UNESCO untuk mencegah kekerasan ekstremisme melalui pendidikan.

Acara itu dibuka Ana Luiza M. Thompson-Flores, Direktur Biro Pengetahuan dan Budaya UNESCO di Eropa dan Duta Besar Qatar untuk PBB, Ali bin Jassim Al Thani. Dalam sambutannya, Ana Luiza menandaskan bahwa melalui kekuatan pendidikan, kita tidak hanya dapat mencegah kekerasan ekstremisme, tetapi juga membangun perdamaian.

Lydia Ruprecht, Ketua Tim untuk Pendidikan Kewarganegaraan Global UNESCO, memperkenalkan pencegahan melalui pendidikan inklusif, buku teks berkualitas, kekuatan literasi media dan informasi, pendidikan etika, manajemen polarisasi, serta peran keluarga. ''Sebagai pendidik, kita harus dapat mengenali subjektivitas kita sendiri, dan tahu bagaimana ini ditafsirkan dan diajarkan kepada siswa,'' katanya.

Sebagaimana yang dilakukan UNESCO, Indonesia juga serius menggarap deradikalisasi melalui pendidikan. Sempat beredar kabar bahwa anak pelaku bom tidak mau mengikuti upacara bendera dan menolak belajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Meskipun belakangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa kabar itu tidak benar. Hal itu disampaikan setelah bertemu dengan kepala sekolah dan guru sekolah anak pelaku bom Surabaya.

Muhadjir mengingatkan bahwa pencegahan paham radikal harus dilakukan sejak di bangku pendidikan. Oleh karena itu dalam waktu dekat ia berencana mengubah peraturan menteri yang terkait dengan tugas kepala sekolah. "Kepala sekolah sebagai manager sekolah harus tanggung jawab dalam proses kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah atau di luar jam sekolah," katanya.

Sebetulnya, pencegahan paham radikal secara regulasi termaktub dalam Perpres Nomor 87 tahun 2017, tentang penguatan Pendidikan Karakter. Tinggal bagaimana menerapkannya di setiap sekolah. "Sekolah harus mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter terlebih lagi terhadap lima nilai utama seperti, religiusitas (toleransi, tenggang rasa), nasionalisme (cinta Tanah Air), kemandirian, gotong royong, dan kejujuran," kata Muhadjir.

Hingga saat ini Kemendikbud belum berencana mengadakan kurikulum antiradikalisme. Muhadjir menegaskan, tidak ada perubahan kurikulum pelajaran untuk mengantisipasi paham radikal di sekolah. "Kami hanya perlu menguatkan muatan pendidikan pada aspek nasionalisme. Nanti akan kami desain bagaimana bentuknya," katanya.

Meskipun Kemendikbud belum berencana menerapkan kurikulum antiradikalisme, sebagian masyarakat mendesak supaya pelajaran antiradikalisme diajarkan di kurikulum muatan lokal. Tuntutan itu satu di antaranya dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Jawa Timur, Wasto saat safari Ramadan di Masjid Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Ahad pekan lalu. ''Akan kami pertimbangan dan bahas. Sebab ada usulan serupa juga dari beberapa organisasi kepemudaan dan keagamaan," kata Wasto.

Jika memang ide itu bisa diterapkan di muatan lokal, Pemkot bakal membuat kebijakan. Wasto juga mengatakan bahwa pihaknya bakal bertemu Forum Rektor di Kota Malang. Pemkot meminta materi tentang antiradikalisme disosialisasikan di kegiatan pengenalan lingkungan kampus bagi mahasiswa baru. ''Upaya-upaya ini diharapkan bisa meminimalkan bibit gerakan radikal di Indonesia,'' katanya.

Wasto pantas khawatir karena sejumlah perguruan tinggi kini masuk radar pemerintah sehubungan dengan paham radikal, di antaranya perguruan tinggi di Malang. Hamli, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan, hampir semua perguruan tinggi negeri terpapar paham radikalisme. BNPT membeberkan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal.

Paham radikal di perguruan tinggi tidak akan mempan jika pencegahan dilakukan sejak dini. Untuk itu, Kemendikbud mendorong penguatan karakter positif siswa. Mereka tidak segan-segan menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seperti, Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara ke-3, di Kota Medan, beberapa waktu lalu.

''Dasar pelaksanaan kegiatan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara adalah berdasarkan nota kesepahaman antara Mendikbud dan Panglima TNI yang ditandatangani pada tahun 2017,'' kata Supriano, Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud. Di hadapan 1.000 peserta, terdiri dari siswa SMP se-Kota Medan, dia mengingatkan para siswa dan guru untuk mewaspadai bahaya radikalisme yang marak di media sosial. ''Guru tolong perhatikan dan lihat bersama apabila ada indikasi yang mengkhawatirkan dan mencurigakan tolong segera di cegah,'' katanya.

Supriano berharap para kepala sekolah dan guru untuk memasukkan muatan pendidikan karakter di semua mata pelajaran, yaitu pelajaran Matematika, IPA, IPS, PKn, dan lain-lain. ''Pendidikan karakter bukanlah kurikulum, tetapi merupakan hidden (tersembunyi) kurikulum yang masuk pada semua mata pelajaran. Kalau ini dilakukan, insyaallah dengan Asistensi Pendidikan Pancasila dan Bela Negara anak-anak akan memiliki bekal yang kuat, akademis bagus, dan karakter yang bagus, dan inilah anak-anak yang akan mampu bersaing di abad ke-21,'' katanya.

Sebelumnya gelaran yang sama dilaksanakan di Ambon, Maluku. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, mengikuti apel pagi, sekaligus membukaan acara yang diadakan di Komando Resort Militer 151 Binaiya, Kota Ambon. Hamid menyampaikan, hal itu perlu dilakukan para siswa sebagai upaya penguatan pendidikan karakter. Para siswa diharapkan melakukan kegiatan dengan nilai-nilai karakter baik berlandaskan agama dan tradisi, kejujuran, taat kepada guru, dan orang tua.

Kemudian para siswa diharapkan melakukan penguatan karakter yang berorientasi pada kinerja, disiplin, tanggung jawab, memiliki cita-cita yang tinggi, dan tidak patah semangat jika mengalami kegagalan. ''Karakter yang berkaitan dengan kebangsaan dan nasionalisme. Kebangsaan dan cinta Tanah Air itu bukan hal yang bisa ditawar. Kalau itu sudah luntur pada generasi kita, taruhannya itu NKRI,'' kata Hamid.

Rohmat Haryadi

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com