Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

WAWANCARA

Ketua KPPU, Kurnia Toha: Berbenah Menuju KPPU yang Lebih Independen

KPPU berusaha lebih ramah dan lebih independen. Proses penanganan perkara hingga penyelidikan terpisah dengan proses pemutusan perkara. Organisasinya masih perlu dibenahi.

Dulu mengkritik, sekarang siap untuk dikritik. Awalnya pakar hukum dan pengamat masalah persaingan usaha dari Universitas Indonesia (UI), Kurnia Toha, kerap menyorot kebijakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kini, pria yang akrab di sapa Bang Kurnia ini dipercaya menjadi Ketua KPPU periode 2018-2020. Presiden Joko Widodo melantiknya bersama pejabat lain pada Mei tahun ini.

Dengan posisi tersebut, staf pengajar pada Fakultas Hukum UI ini merasa bisa berbuat banyak. "Dengan masuk, kita bisa memperbaiki," katanya kepada tim GATRA yang menemuinya di kantornya, Jalan Juanda, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu siang, pekan silam.

Menurut Kurnia, selama ini kritikannya sering dianggap angin lalu sehingga KPPU tidak mengalami perubahan. "Soal persaingan usaha ini kan saya sudah ngoceh-ngoceh dari lama," ujar penggagas berbagai lembaga di UI.

Kepada wartawan GATRA, Aries Kelana, G.A. Guritno, dan M. Egi Fadliansyah serta pewarta foto, Rifki M. Irsyad, ia menjelaskan lebih dalam tentang persoalan dan perbaikan KPPU ke depan. Petikannya:

Apa yang Anda rasa kurang ketika duduk pertama kali di KPPU?
Saya lihat, tentunya teman-teman di KPPU sudah bekerja keras. Sudah banyak juga hasil yang dilakukan. Namun, saya lihat masih perlu beberapa perubahan.

Apa misalnya?
KPPU perlu lebih ramah lagi, tapi bukan berarti lemah atau kompromis. Itu beda. Ramah itu artinya, orang datang kita sambut dengan lapang hati. Kemudian, proses pemeriksaan harus dengan cara komunikatif atau tidak tegang. Apalagi dengan kata-kata atau cara-cara keras. Kita harus lebih komunikatif, lebih persuasif-lah. Keramahan juga harus diterapkan dalam proses penyelidikan.

Mengapa perlu ramah?
Kita tidak ingin dianggap sebagai musuh oleh pelaku usaha. Kami ini kan diberi amanat oleh rakyat melalui UU (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), yaitu untuk menjaga agar persaingan usaha berjalan dengan sehat. Untuk menjaga agar tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Juga untuk mendorong berusaha, untuk mendorong efisien ekonomi nasional.

Apa tujuannya?
Tujuannya sama. Perusahaan mempunyai tujuan untuk efisien, maka mereka tentu harus unggul, harus menang bersaing, supaya bisa eksis dan berkembang. Hal itu sejalan dengan tugas kami, juga mendorong supaya perusahaan-perusahaan bisa efisien dan dia unggul dalam bersaing.

Apa prioritas Anda yang akan dibenahi?
Pertama, kita tentunya konsolidasi, baik di kalangan komisioner maupun dengan staf juga. Karena, walaupun sudah 18 tahun, kami relatif baru.

Apa langkah-langkah pembenahan ini?
Kita akan melakukan langkah-langkah, agar ke dalam itu solid. Bagaimanapun, saya ini kan orang baru dan juga tidak selamanya. Paling mentok 5 tahun. Kalau staf di sini sudah ada sejak lembaga ini ada. Makanya, saya juga butuh masukan-masukan atau pendapat dari mereka. Jadi, bagaimana mengorganisasikan agar teman-teman bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian, tahap berikutnya, kami mulai melakukan kajian peraturan-peraturan yang ada dan dilihat mana yang perlu kita ubah.

Itu peraturan internal KPPU?
Ini kita akan ubah, supaya proses pemeriksaan lebih melindungi lagi pihak-pihak yang kita periksa. Sesuai SOP (standard of procedure)-nyalah. Apalagi, di situ ada saksi ahli, ada pengacara, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita atur, agar mereka memiliki hak yang sama. Peraturan seperti itu yang akan kita perkuat.

Kira-kira, strategi apa yang akan dilancarkan?
Kami punya tiga fungsi: fungsi penyelidikan, fungsi katakanlah mirip penuntutan tapi istilahnya bukan penuntutan, juga punya fungsi untuk mengadili, walaupun bukan peradilan. Kita bisa memutus dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan. Bahkan kami juga punya fungsi untuk mengatur sendiri, ada peraturan mengatur juga. Jangan sampai ini berada pada tangan yang sama.

Apa contohnya?
Dalam proses penyelidikan staf, dalam proses penyelidikan staf, komisioner jangan ikut-ikut dulu. Ikutnya kapan? Waktu mengadili, waktu memeriksa.

Bagaimana proses yang terjadi selama ini?
Selama ini, setelah investigator memperoleh cukup bukti, dia ekspose di depan 8 komisioner. Lalu, komisioner yang menentukan layak diteruskan apa enggak, perlu diperiksa pendahuluan, atau perlu diperiksa lanjutan atau tidak. Kalau ini yang terjadi, menurut hemat saya, ini berada di dalam satu tangan. Orang yang sama sudah meneruskan perkaranya untuk diteruskan, sehingga tidak perlu ketuk palu lagi untuk memutuskan. Kan pikiran masyarakat, termasuk saya sebelum masuk (KPPU), seperti itu.

-Lantas, kira-kira apa yang akan dibenahi?
Artinya, ke depan, kita lebih menjaga independensi atau lebih objektif. Kita mau bikin sekat. Dalam proses pengumpulan bahan dan penyelidikan, komisioner tidak boleh ikut-ikut. Komisioner hanya ikut bila sudah sampai proses yudikasinya. Kalau ada komisioner yang sudah menyupervisi, komisioner ini juga tidak boleh menjadi majelis nantinya. Apalagi kalau supervisi substansi, artinya kan dia pastinya sudah paham perkaranya.

Komisioner kan bertindak sebagai majelis. Nah untuk menghindari konflik kepentingan, apa upaya yang dilakukan?
Kita bikin sekat. Kan ada etika. Jadi, kalau ada konflik kepentingan, tentu tidak boleh. Dia tidak akan ditunjuk sebagai majelis. Dia juga harus membuka diri, ada konflik kepentingan atau tidak. Atau tidak ditunjuk sebagai majelis.

Apakah pembenahan itu sudah diterapkan?
Kami masih ada perkara-perkara lama. Tentu masih memakai peraturan lama dong. Ini untuk perkara yang baru. Itu kesepakatan di antara para komisioner. Ke depannya akan memakai peraturan baru ini.

Peraturan baru ini sudah disosialisasikan ?
Ya, iya dong. Kami sudah meminta pendapat pengusaha. Segera peraturan akan terbit. Sekarang saya sudah bentuk tim. Saya meminta tolong agar ke depannya ini ada sekat di antara penyelidik. Juli ini sudah jadi. Tinggal kami ekspose kepada pelaku usaha dan penasihat hukum.

Berapa kasus yang belum selesai pada periode sebelumnya?
Ada beberapalah itu. Tinggal 8 kasus yang belum diputuskan. Rata-rata kasusnya adalah tender dengan notifikasi merger. Telat melapor. Soalnya begini, kan ada kewajiban merger dengan nilai tertentu di atas Rp2,5 trilyun dengan aset Rp5 trilyun, harus melapor satu bulan setelah merger, wajib. Dari 8 kasus ini, kasus merger ini ada 3.

Apa kira-kira sanksi yang diterapkan untuk kasus merger seperti ini?
Seperti, merger bisa kita batalkan atau bisa juga variasi dari itu. Karenanya, di RUU KPPU yang akan datang, kita usulkan ini pra-merger. Jadi sebelum merger, mereka harus melaporkan rencananya. Kalau 'pre' kan kerugian (perusahaan) belum begitu besar. Kondisi saat ini 'post', setelah merger baru melaporkan. Ini kan potensi tidak baik, mereka sudah menyatu kita bubarkan, kan tidak baik. Walaupun kita lihat ada sesuatu yang tidak baik dari merger tadi.

Ada kasus yang seperti itu?
Selama ini, sudah banyak kita periksa. Tapi untuk yang dibatalkan belum ada kasusnya.

Jika KPK dibantu kepolisian, bagaimana dengan KPPU?
Kalau kepolisian mau membantu, alhamdulillah. Mereka sudah punya ilmunya. Cuma masalahnya disini bukan ranah pidana.

Bagaimana jika pelaku berkeberatan atas keputusan KPPU?
Pelaku usaha yang tidak menerima keputusan KPPU memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri atau pengadilan niaga. Bagi kami tidak ada persoalan.

Apakah perusahaan akan didenda selama masa pelanggaran?
Dalam draf yang lama, KPPU mengusulkan dendanya 5% sampai 30% dari penjualan selama masa pelanggaran. Ini baru usulan. Pemerintah mengusulkan maksimal 25%. Nah ini kan masih mau dibahas di DPR.

Tapi bagaimana pendapat Anda soal ini?
Denda membuat efek jera. Tapi juga kita harus memperhatikan, agar denda ini juga tidak membuat perusahaan menjadi bangkrut. Kami, komisioner, baru mendiskusikan terkait hal tersebut. Intinya kita menghukum tegas tapi tidak mematikan. Kalau mematikan, kita akan menjadi zalim.

Apa perkara prioritas yang menjadi perhatian KPPU ke depan?
Kita memiliki beberapa industri prioritas, bukan berarti yang lain kita tidak tangani, bukan. Yang lain kita lihat dari urgen atau tidaknya. Prioritasnya antara lain: pangan, kesehatan, ekonomi digital, pendidikan, perumahan, otomotif, keuangan dan perbankan, ICT, transportasi, kemitraan UMKM, dan kesehatan.

Apakah perkara prioritas itu dilihat dari isu atau nilai transaksi?
Belum tentu juga. Kami berpendapat, yang dilihat adalah bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Jadi kita cenderung kepada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, atau terhadap perekonomian nasional.

Kebanyakan perkara KPPU itu berasal dari laporan atau temuan?
Ada dua cara. Pertama dari laporan masyarakat, 80% itu bahkan dari laporan masyarakat. Kedua, inisiatif kita, monitoring, ada tim pengkajian.

Bagaimana pendapat Anda terhadap persaingan ekonomi digital?
Sekarang ini kan bisnis sudah banyak yang digital. Tim kami sedang mengkaji itu. Saya minta ini tidak lama, informasinya saya minta seminggu.

Sejak berdiri, ada berapa kasus yang sudah diputuskan KPPU?
Yang sudah diputus, 365 kasus. Kalau berdasarkan kalkulasi sebagian besar terbukti bersalah, tapi kan, ada proses selanjutnya. Setahu saya itu, di atas 90% diputus bersalah.

Rata-rata berapa pekan untuk satu kasus?
Ini kan diatur undang-undang. Pemeriksaan pendahuluan 30 hari, pemeriksaan lanjutan 60 hari.

Bagaimana dengan perkara di daerah?
Kalau keputusan kita satu, di pusat saja. Kita punya 5 perwakilan, tapi yang memutuskan itu satu di pusat saja. Walaupun dibacakan di sana, tapi majelis di pusat.

Di DPR ada isu bahwa pemilihan komisioner KPPU waktu itu terkait konflik kepentingan. Menurut Anda?
Itu kan DPR mungkin punya informasi lain. Yang jelas kita tidak ada konflik kepentingan. Saya juga kan akademisi. Walaupun misalkan saya gaul dengan pengusaha juga dalam rangka kontrak mengisi diskusi atau seminar lainnya. Tapi tidak ada titipan-titipan pengusaha. Setahu saya tidak ada.

Katanya dugaan itu muncul pada proses penyeleksian calon komisioner KPPU?
Dulu, waktu awalnya, ada 356 calon. Lalu, turun menjadi 76. Turun lagi menjadi 26 calon, dan terakhir turun lagi menjadi 18. Nah 18 ini yang diserahkan oleh Presiden ke DPR untuk mengikuti fit and proper test di DPR.

Siapa saja mitra kerja KPPU?
Kebijakan-kebijakan persaingan ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. KPPU ditugaskan untuk mengawasi agar persaingan berjalan dengan sehat.

Jadi kementerian dan lembaga ikut ditanya KPPU?
Kalau terkait tentu. Bahkan KPPU memberikan saran-saran kepada pemerintah, agar kebijakan persaingannya sejalan dengan KPPU. Saran ini belum terjadwal. Ke depan hal ini akan terjadwal. Mungkin setiap 6 bulan sekali. Ini UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatakan KPPU memberikan saran kepada pemerintah yang melakukan kebijakan persaingan usaha.

Keputusan KPPU bersifat final?
KPPU memang bisa menyelidik, menuntut, dan memutuskan, tapi tidak final. Jadi, pihak-pihak yang keberatan bisa mengadu ke pengadilan, nanti ada kasasi. Yang sampai ke pengadilan negeri ada 85 kasus , MA (kasasi) 68 kasus, dan PK (peninjauan kembali) 93 kasus.

Kansnya seperti apa di pengadilan?
Kalau PK, 100% kita menang. Kasasi, 90% kita menang.

Bagaimana dengan penguatan organisasi dalam KPPU?
Salah satu kelemahan yang sangat besar di KPPU ini adalah terkait kelembagaan, terutama mengenai kesekretariatan. Sampai saat ini, sekretariat kita masih tidak jelas kedudukannya. Sekjen dan deputi masih plt (pelaksana tugas). Kemudian, dari 350 pegawai, hanya 8 orang yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).

Apa masalahnya?
Ini menyebabkan organisasi ini tidak solid. Jadi, karier staf dan karyawan kita tidak jelas. Gajinya juga masih honorer. Masa kontrak sampai puluhan tahun. Ini kan tidak betul juga. Kami sangat berharap melalui UU maupun perpres bisa mengatur kedudukan dari Kesekjenan.

Dengan anggaran sekarang apakah sudah cukup?
Saya ingin memperkuat tim kajian. Kita tidak bisa mengandalkan data-data dari pihak ketiga. Kita juga perlu punya data sendiri. Tentunya, ini butuh dana yang lumayan besar. Lalu, kita cuma punya kantor perwakilan di 5 provinsi, ada di Surabaya, Batam, Medan, Makassar, dan Balikpapan.

Bagaimana kira-kira pembenahannya?
Misalnya Jawa Barat, tidak ada perwakilan KPPU karena dia dekat Jakarta. Tapi walaupun dekat, di sana kan aktivitas bisnisnya luar biasa. Jadi, ukurannya seharusnya seberapa besar aktivitas di suatu daerah. Kemudian bagaimana potensi pelanggarannya. Lalu, misalnya, di Sumatera Selatan dan Lampung, kan sudah mulai tumbuh juga. Jadi itu tidak bisa diremehkan.

Cover Majalah GATRA edisi No.32 / Tahun XXIV / 7 - 12 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com