Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Suap Bakamla Jerat Anggota Dewan

Pengembangan kasus dugaan korupsi Pengesahan APBN-P 2016 Badan Keamanan Laut menyeret sejumlah anggota DPR. Satu di antaranya, politikus Golkar Fayakhun Andriadi, menjadi tersangka, Siapa lagi yang disebut-sebut terlibat?

Senin pekan lalu menjadi kali kedua bagi Gan Lisa Mei Lie diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tepat dua bulan sebelumnya, pemilik toko Lumbung Berkat Makmur itu juga sempat memenuhi undangan penyidik komisi antirasuah tersebut. Ia menjadi saksi dugaan suap dalam pembahasan dan pengesahan RKA-K/L APBNP Tahun Anggaran 2016 pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan tersangka mantan anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi.

''Diperiksa untuk mengecek aliran dana bersumber dari tersangka maupun pihak pemberi,'' ujar Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah. Fayakhun ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Februari 2018. Ia resmi menjadi tahanan KPK sejak 28 Maret lalu.

Dalam kasus Bakamla, penyidik KPK melakukan pemisahan pemberkasan perkara tersebut. Keterlibatan Fayakhun adalah dalam konteks memuluskan anggaran dengan nilai Rp1,2 trilyun. Atas jasanya, politikus Golkar itu mendapat imbalan sebesar 1% atau Rp1,2 milyar.

Pada persidangan kasus suap Bakamla juga terungkap bahwa Fayakhun meminta uang tersebut dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Ini tercatat dalam percakapan WhatsApp 4 Mei 2016, ketika ia meminta Managing Director Rohde & Schwarz Indonesia, Erwin Arif--sebagai vendor proyek Bakamla--agar mengirimkan lebih dulu US$300.000.

Penyandang dana untuk uang suap ke Fayakhun itu berasal dari pemilik dan pengendali PT Merial Esa dan PT Melati Technofo Indonesia (MTI), Fahmi Darmawansyah. Dana suap itu diberikan melalui anak buahnya, Muhammad Adami Okta, sebanyak empat kali. Kedua perusahaan ini merupakan penggarap proyek drone dan satelit pemantau Bakamla.

Kasus ini akhirnya menggiring Fahmi ke balik jeruji. Pada 7 April 2017 lalu, suami artis Inneke Koesherawati itu divonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Fahmi mengaku sudah menggelontorkan Rp24 milyar untuk pembahasan proyek satelit dan drone Bakamla di DPR.

Menariknya, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Fahmi pada 18 Januari 2017 lalu ada beberapa nama lain yang disebut-sebut terlibat, selain Fayakhun. Mereka adalah anggota Komisi XI DPR RI, seperti Bertus Merlas (politikus PKB) dan Donny Imam Priambodo (NasDem). Lalu muncul juga nama politkus PDI-Perjuangan, Eva Sundari.

Eva Sundari membantah dugaan keterlibatnya dalam kasus itu. Ia merujuk keterangan Saut Edward Rajagukguk, pengacara mantan pejabat Bakamla, Novel Hasan--terpidana lain yang divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan--yang menyebut Fahmi telah meralat BAP yang menyebut nama-nama tersebut dengan alasan berdasarkan dugaan semata. Sejauh ini, lanjut Eva, memang tak ada pemanggilan atas dirinya. ''Saya sama sekali enggak kenal dengan beberapa orang tersebut (terdakwa Bakamla),'' katanya kepada GATRA.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh GATRA, saat ini, KPK memang fokus pada perkara Fayakhun dulu. Mendalami ke mana saja aliran duit tersebut. ''Mereka yang terlibat akan dipanggil satu-satu sebagaimana pengakuan Fayakhun,'' kata sumber GATRA.

Menurut KPK, duit yang diterima Fayakhun, diduga bukan untuk dirinya sendiri. Aliran dana itu diduga sampai juga ke beberapa orang lewat kurir orang dekat mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu. Kuat dugaan, mereka yang menerima adalah kalangan internal dari Partai Golkar.

Untuk mendalami, KPK juga memeriksa politikus Golkar Yorrys Raweyai pada pertengahan Mei lalu. Ketika itu Yorrys memberikan bocoran nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Dalam hal ini ia menyarankan penggalian proyek ini dengan memanggil Ketua Komisi III DPR, Kahar Muzakir, yang saat itu merupakan Ketua Banggar DPR.

''Tadi ya ada disinggung sedikit (saat pemeriksaan). Saya bilang, paling gampang kalau Anda (penyidik) ikuti, kalau di internal Golkar panggil Ketua Banggar,'' kata Yorrys seusai diperiksa di gedung KPK beberapa waktu lalu. Pada Tahun Anggaran 2016 itu Yorrys sudah tidak ada di DPR.

Yorrys juga menyebutkan, saat diperiksa penyidik, ia ditanya perihal aliran uang Rp1 milyar dari Fayakhun. Duit itu terkait pencalonannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Ia membantahnya dengan mengatakan tak punya kedekatan khusus dengan Fayakhun. ''Saya bilang terima darimana? Enggak tahu. Saya tidak punya kedekatan khusus dengan Fayakhun, apalagi dalam konteks menjadikannya sebagai Ketua Golkar DKI,'' kata Yorrys.

Nama lain elite Golkar yang disinggung dalam suap Bakamla ini adalah mantan Sekretaris Jenderal Golkar yang saat ini menjabat Menteri Sosial, Idrus Marham. Lalu Robert Joppy Kardinal yang ketika itu menjabat Ketua Fraksi Golkar sekaligus Bendahara Umum Golkar.

Pada 21 Mei lalu, Idrus Marham juga dipanggil KPK untuk diperiksa menjadi saksi kasus Fayakhun. Dalam pemeriksaan selama 1,5 jam, Idrus mengklarifikasi bahwa kapasitasnya sebagai Sekjen Golkar dan hanya untuk memberi keterangan sekaligus membantah terlibat dalam kasus itu. ''Saya sudah jelaskan semua yah. Konfirmasi apa yang dituduhkan (aliran uang) sudah saya jelaskan,'' ia menegaskan.

Adapun Febri mengatakan bahwa pemanggilan Yorrys dan Idrus Marham adalah dalam kaitan dengan perkara Fayakhun. ''Sebagai saksi. Mereka dipanggil karena KPK membutuhkan keterangan untuk tersangka FA, untuk klarifikasi informasi aliran dana dalam proses pembahasan anggaran Bakamla,'' katanya.

Lalu tentang nama Kahar Muzakir yang disebut-sebut oleh Yorrys, Kahar membantah. ''Lah orang saya tidak ada sangkut pautnya kan dengan Fayakhun. Tidak pernah disebut-sebut terima duit,'' tuturnya. Ia mengaku kapasitas keterlibatannya adalah sebagai Ketua Banggar yang menjadi pengesah anggaran tersebut.

Meski demikian, Ketua KPK Agus Rahadjo mengatakan bahwa sebenarnya Fayakhun sudah membuka banyak hal kepada penyidik. Termasuk informasi dari beberapa nama yang sudah dipanggil juga. ''Mudah-mudahan dari situ kita akan mengembangkan lebih lanjut,'' katanya.

Birny Birdieni, Anthony Djafar, dan Bernadetta Febriana
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.32 / Tahun XXIV / 7 - 12 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com