Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

Menguji Prosedur UU Tanpa Tanda Tangan Presiden

UU MD3 dianggap cacat prosedur. Presiden mengaku tak mendapat laporan dari Menkumham tentang pasal-pasal kontrovesial sehingga tidak mau menandatanganinya. Bakal membatalkan UU MD3?

Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masih menjadi primadona untuk diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sejak diberlakukan Maret lalu hingga saat ini, MK sudah merima setidaknya sembilan permohonan peninjauan kembali UU MD3. Permohonan itu antara lain diajukan partai politik, organisai buruh, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi buruh. Paling anyar, akhir Mei lalu, permohonan itu diajukan Kelompok Masyarakat Sipil.

Berbeda dari para pemohon sebelumnya, yang hanya melakukan permohonan uji materil atau pembatalan pasal, Kelompok Masyarakat Sipil mengajukan permohonan uji meteril sekaligus uji formil. ''Selain meminta pasal-pasal kontroversial dihapus, kami melihat ada cacat formil atau kesalahan prosedur dalam proses penyusunan UU MD3,'' kata Veri Junaidi, kuasa hukum Kelompok Masyarakat Sipil kepada GATRA, Jumat pekan lalu.

Menurut Veri, uji formil perlu dilakukan karena jika dikabulkan, semua pasal-pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 itu secara otomatis batal demi hukum. "Dan kembali pada UU MD3 yang lama," ucap Veri.

Sejak awal kelahirannya, UU MD3 memang sudah menuai polemik publik. UU ini diketuk palu dalam rapat paripurna DPR pada pertengahan Februari lalu. UU MD3 itu merupakan revisi dari UU Nomor 17 Tahun 2014. Pada awalnya, revisi hanya untuk menambah jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR. Jumlah kursi pimpinan DPR ditambah satu kursi sehingga menjadi enam kursi pimpinan. Sementara kursi pimpinan MPR ditambah tiga kursi, sehingga menjadi delapan kursi pimpinan.

Ternyata, yang direvisi tak hanya jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR. Para legislator juga memasukan tiga pasal baru yakni Pasal 73 ayat (2), Pasal 122 huruf i dan Pasal 245 (3). Belakangan pasal-pasal ini memicu polemik. Presiden Joko Widodo menolak menandatangani UU MD3. Namun, meskipun Presiden tidak membubuhkan tanda tangan, merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, 30 hari setelah RUU itu disetujui DPR dan pemerintah, RUU sah menjadi UU. Itu artinya, pada 14 Maret lalu, RUU MD3 sah sebagai UU.

Veri menjelaskan, uji formil ini merupakan respons pemohon terhadap aksi saling lempar tanggung jawab antara Presiden Jokowi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yosanna H. Laoly, mengenai tiga pasal kontroversial di UU MD3. Yakni, dua pasal yang berpotensi mengkriminalisasi warga yang kritis terhadap DPR, yakni Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 122 huruf i. Satu pasal lagi yang terkait dengan imunitas bagi anggota dewan yang tersangkut kasus pidana, yaitu Pasal 245 (3).

Di ruang publik, kata Veri, Presiden Jokowi menyatakan tidak mengetahui ada pasal-pasal kontroversial itu karena Menteri Yasonna tidak melapor kepada Presiden. Di ruang publik pula, Veri melanjutkan, Menteri Yasonna mengakui tidak melaporkan adanya pasal-pasal kontroversial tersebut kepada Presiden. ''Pernyataan Presiden dan Menteri ini yang akan kami jadikan bukti di persidangan,'' kata Veri.

Merujuk UUD 1945, Pasal 20 ayat (2), RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dari pengakuan Yasonna bahwa dia tidak melaporkan secara lengkap hasil pembahasan RUU MD3 kepada Presiden, artinya ia telah melampaui kewenangannya dengan menyetujui seluruh pasal, termasuk pasal-pasal kontroversial. ''Kesalahan Yasonna, dia mengambil keputusan untuk isu krusial tanpa berkonsultasi lebih dulu dan mendapat persetujuan Presiden,'' kata Veri.

Pada pertengahan Februari lalu, beberapa hari setelah RUU MD3 disahkan DPR, GATRA mewawancarai Yasonna. Dalam wawancara itu, Yasonna mengatakan bahwa saat pembahasan RUU, pemerintah dan DPR hanya membahas usulan DPR tentang penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR. Tapi dalam perkembangannya, muncul usulan DPR tentang penguatan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). ''Ada beberapa pasal yang saya tolak mentah-mentah. Saya bilang, jangan begitu nanti ribut Republik,'' kata Yasonna.

Sementara itu, mantan Ketua Panitia Kerja Revisi UU MD3, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa DPR tidak akan menghalangi warga mengajukan judicial review terhadap UU yang telah disahkan oleh DPR, sepanjang memenuhi mekanisme yang ada. ''Soal di JR (judicial review), itu hak warga negara, karena memang ada penyalurannya,'' kata politikus dari Partai Gerindra itu kepada GATRA.

Supratman membantah, dalam proses pembahasan RUU MD3 telah terjadi cacat formil. Selama melakukan pembahasan antara pemerintah dan DPR, sudah memenuhi prosedur. Termasuk ketika membahas beberapa pasal yang dianggap beberapa pihak sebagai hal kontroversial. Pembahasan pasal-pasal itu sudah melalui pembahasan dan perdebatan di tingkat fraksi dan pada akhirnya fraksi-fraski setuju. ''Tidak ada sesuatu yang baru di pasal-pasal yang sudah disahkan,'' katanya.

Semua pasal-pasal yang dibahas, kata Supratman, sudah dibicarakan dengan pemerintah, dan pemerintah menyetujui. Diakui Supratman, memang ada tarik-ulur dalam pembahasan pasal-pasal tersebut. Namun, semua perbedaan itu sudah dibicarakan dan diputuskan melalui mekanisme yang ada. Misalnya dalam pengambilan keputusan Fraksi NasDem dan Fraksi PPP menyatakan tidak setuju.''Fraksi Nasdem dan PPP menyatakan ketidaksetujuannya dengan argumen dan alasan-alasan yang mereka kemukakan,'' kata Supratman.

Juru bicara MK, Fajar Laksono, menjelaskan bahwa permohonan uji formil UU MD3 yang diajukan Kelompok Masyarakat Sipil menunjukan adanya kepedulian publik terhadap konstitusionalitas pembentuan undang-undang. Selain memiliki kewenangan melakukan uji materil, lanjut Fajar, MK juga punya kewenangan melakukan uji formil. ''Beberapa permohonan uji formil terkait UU, sudah pernah ditangani MK,'' kata Fajar kepada GATRA.

Bagaimana peluang uji formil UU MD3 dikabulkan MK? Menurut ahli hukum tata negara, Sulardi, peluang itu sangat kecil. ''Yang uji materilnya saja, saya pesimistis dikabulkan,'' katanya. Menurut Sulardi, pembentukan UU MD3 sudah sesuai dengan prosedur. UU tersebut sudah dibikin bersama-sama antara Presiden dan DPR. Dalam hal ini, Presiden mendelegasikan Menkumham untuk mewakili pemerintah.

Soal belakangan terungkap bahwa Jokowi mengaku tidak tahu-menahu ada pasal-pasal kontroversial, menurut Sulardi, itu karena miskomunikasi antara Presiden dan menteri. ''Jadi, ini salah Presiden dan Menteri, kenapa tidak ada komunikasi. Kenapa Menteri tidak memberi informasi yang lengkap ke Presiden dan kenapa Presiden tidak menanyakan secara lengkap kepada Menteri,'' katanya. Tapi miskomunikasi ini tidak bisa diartikan bahwa pembuatan UU MD3 telah menyalahi prosedur.

Namun, bila uji formil dikabulkan, semua isi UU dibatalkan. Artinya, kembali ke UU MD3 yang lama. ''Penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR juga dibatalkan. Balik lagi ke komposisi kursi pimpinan yang lama,'' ujar pengajar hukum tata negara di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur itu.

Sujud Dwi Pratisto, Anthony Djafar dan Andhika Dinata.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.32 / Tahun XXIV / 7 - 12 Jun  2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Pendidikan
Perjalanan
Seni Rupa
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com