Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Parpol Menawar Kursi Cawapres

Klaim parpol koalisi pemerintahan terhadap hasil pilkada 2018 dapat dijadikan amunisi untuk menawar kursi cawapres. Para kader menginginkan sosok ketua umum parpolnya menjadi pendamping Jokowi. PKS mulai mewacanakan Anies-Aher, Demokrat menguji JK-AHY.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 12 Juni lalu. Dua hari sebelum Idul Fitri 2018 itu, urusan calon wakil presiden ikut menjadi bahan pembicaraan. Kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Megawati meminta Jokowi untuk memilih sosok cawapres pendamping dengan hati nurani dan pertimbangan matang mencari sosok pemimpin untuk rakyat, "Bukan sekadar memikirkan harus menang," ujar Hasto.

Kurang dua pekan setelah pertemuan Batu Tulis itu, PDI Perjuangan menghadapi masalah dengan kata "menang". Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei di 15 dari 17 provinsi yang ikut pilkada 2018 menyebutkan, partai berlambang banteng itu hanya menang di empat provinsi: Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Khusus di Jawa, yang jumlah pemilihnya mendekati separuh dari total pemilih Indonesia, PDI Perjuangan kalah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebelumnya, pada pilkada 2017, partai peraih suara terbanyak di pileg 2014 ini juga kehilangan Banten dan DKI Jakarta.

Hasil sebaliknya dicapai oleh partai-partai politik lain yang berada dalam koalisi pendukung pemerintah. Partai Golkar mengklaim ''menang'' di sembilan provinsi atau hampir meliputi 60% dari total pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 2018. Semenatara itu, secara nasional, dari 171 daerah penyelenggara pilkada tahun ini, Golkar mengaku menang di 91 daerah, "Menggembirakan dan membanggakan,'' ujar Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Dari jumlah itu, Golkar menempatkan dua kadernya di kursi gubernur berdasarkan versi hitung cepat. Yaitu Arinal Djunaidi di Lampung, dan Ahmad Hidayat Mus yang unggul di Maluku Utara berdasarkan real count KPU yang sudah mencapai 99% suara masuk per Jumat, 29 Juni lalu. Ahmad Hidayat unggul, meski telah berstatus tersangka kasus korupsi APBD untuk pembebasan lahan bandara dan kini ia berada dalam tahanan KPK.

Sementara itu, untuk kursi cawagub, Golkar menyumbangkan tiga kadernya. Yaitu di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua (hasil Papua adalah klaim Golkar, mengingat hingga berita ini ditulis jumlah suara yang masuk dalam real count KPU masih berkisar belasan persen).

Sumber GATRA dari jajaran elite internal Golkar mengatakan bahwa dengan hasil kemenangan suara yang menonjol di pilkada 2018, Golkar punya amunisi untuk meningkatkan posisi tawar guna menyodorkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai cawapres pendamping Jokowi di pilpres 2019.

Hasil pilkada, menurutnya, memperkuat sejumlah opsi sebelumnya yang dapat ditawarkan Golkar kepada Jokowi dan koalisi pendukung pemerintahan. Opsi itu antara lain, mengambil kader Golkar sebagai cawapres dan mendapat jatah kursi menteri lebih banyak dari partai lain. Jika opsi-opsi tersebut ditolak, Golkar dapat mempertimbangkan opsi keluar dari koalisi pemerintahan dan melirik potensi koalisi lain dengan target mengusung kader sebagai capres. ''Opsi terakhir ini agak sulit diwujudkan namun bsia dilakukan jika komunikasi dengan Jokowi mentok,''ujarnya.

Namun paparan tersebut diluruskan oleh Ketua Bidang Media & Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Menurut Ace, dorongan internal untuk mencalonkan Airlangga sebagai cawapres Jokowi memang besar, namun sesuai dengan komitmen, partai beringin menyerahkan keputusan akhirnya kepada Jokowi, ''Kita tidak bisa menentukan sendiri apalagi mendesak-desak kepada Pak Jokowi,'' Ace menegaskan.

Selain Golkar, ada PPP dan Partai NasDem yang mengklaim hasil positif di Pilkada 2018. Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, mengatakan partainya memenangkan paslon di sembilan pilkada provinsi dan 65 pilkada kabupaten/kota.''Bagi saya, ini pencapaian terbesar PPP sejak 1973,'' kata pria yang akrab dipanggil Romy itu.

Dari sembilan provinsi yang dimenangkan, Romy menyebut partainya menaruh satu kader di kursi gubernur (Khofifah Indar Parawansa -Jawa Timur) dan tiga di kursi cawagub (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku Utara).

PPP menempatkan hasil pilkada 2018 dalam kerangka pencapaian positif koalisi pendukung Jokowi.

Menurut catatan Romy, setelah tiga Pilkada di era pemerintahan Jokowi-JK, dari sepuluh provinsi yang tidak dimenangi mantan Walikota Surakarta itu di Pilpres 2014, tinggal Sumatera Barat yang berada di luar kekuatan parpol-parpol pendukung pemerintah. ''Peta ini menguatkan potensi Pak Jokowi terpilih kembali di 2019,'' ujarnya.

Atas hasil positif itu, Romy mengakui belum berani mengklaim posisi cawapres Jokowi jatuh ke tangannya. Ia mengingatkan bahwa urusan pemilihan personalia dan portofolio cawapres masih harus dibicarakan di tingkat parpol koalisi. Namun begitu, merujuk kuatnya permainan isu agama yang menguat di pilkada 2018, Romy mengidentifikasi ada kebutuhan Jokowi untuk memiliki wakil dengan latar belakang agama (Islam) yang kuat untuk berlaga di pilpres 2019.

Seperti PPP, Partai NasDem menjatuhkan dukungan yang tepat terhadap tiga pasangan calon yang berlaga di pilkada tiga provinsi di Jawa. Monumennya ada di kemenangan -berdasarkan hasil hitung cepat-- Ridwan Kamil di Jawa Barat.

NasDem mengklaim sukses memenangkan pasangan calon di 11 provinsi. Terbanyak di antara partai-partai koalisi pemerintah, terbanyak dari semua partai yang terlibat di pilkada 2018. Dari jumlah itu, partai yang dipimpin Surya Paloh ini menempatkan tiga kader di kursi gubernur dan satu kader di kursi wakil gubernur.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johny G. Plate, mengatakan bahwa hasil tersebut akan memperkuat koalisi pendukung Joko Widodo di pilpres tahun depan. Meski sebelum gelaran pilkada 2018 berlangsung mulai muncul suara kader-kader NasDem yang menyebut sosok ketua umumnya cocok untuk bersanding dengan Jokowi, dalam sejumlah kesempatan Paloh menyatakan tidak berminat dan terlalu tua untuk jadi cawapres. "Cawapresnya kami serahkan ke Pak Jokowi," kata Paloh.

Menurut peneliti politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez, sah-sah saja jika klaim pencapaian itu dijadikan alat negosiasi parpol dengan Jokowi dalam merumuskan kategori dan sosok cawapres yang akan mendampinginya di 2018. Namun, menurutnya, kemenangan satu pasangan calon di pilkada serentak tidak linear dengan hasil kerja sebuah partai, "Dalam kemenangan itu ada faktor ketokohan, gerak relawan pendukung, dan lainnya. Tidak hanya kerja mesin partai,'' ia menjelaskan.

Dalam pengamatan Arya, sudut pandang kemenangan dalam pilkada akan berbeda antara partai besar dan partai menengah. Partai seperti PDI Perjuangan akan menghitung kemenangan dari sudut pandang kader yang diusung, sementara partai tengah dan kecil lebih cenderung berperan sebagai pendukung ketimbang mengusung kader sendiri. "Situasi itu menciptakan irisan-irisan yang kompleks dalam klaim kemenangan sejumlah parpol," kata Arya.

Karena itu, Arya cenderung menempatkan klaim-klaim kemenangan sejumlah parpol pendukung pemerintahan sebagai upaya untuk meninggikan citra dan reputasi partai yang bersangkutan kepada pemilih dengan tujuan perolehan suara di Pileg 2019. ''Itu sebabanya NasDem, PPP, dan Golkar mengklaim berhasil menang di sejumlah provinsi, meskipun perolehan kursi mereka di provinsi itu terbatas,''Arya menambahkan.

Senada dengan Arya, Hasto Kristiyanto menyebut pemilihan sosok cawapres untuk Jokowi antara lain dipengaruhi oleh jumlah kursi parpol bersangkutan di DPR, jumlah kader yang duduk di eksekutif, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, ''Juga dengan melihat kerja mesin partainya,''ujarnya.

Kemenangan sebuah partai di pilkada akan linear dengan pencapaian pilpres dan pileg 2019 jika dihitung berdasarkan kemenangan kader partai yang bersangkutan. Pada pilkada lalu, PDI Perjuangan mengklaim berhasil menaruh empat kader di kursi gubernur dan tiga kader lainnya di kursi wakil gubernur, "Yang mau klaim kemenangan di pilkada silakan saja, tapi kan lebih elok kalau yang diklaim itu adalah daerah yang dimenangkan kader sendiri," kata Hasto.

Bambang Sulistiyo, Aditya Kirana, Anthony Djafar, dan Bernadetta Febriana
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com