Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

PENDIDIKAN

Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Zonasi untuk Memenuhi Janji Nawacita

Selama Asian Games 2018, sekolah-sekolah di DKI Jakarta diliburkan. Padahal, Menurut ketentuan tentang libur sekolah, kegiatan belajar-mengajar seharusnya tetap berlangsung selama penyelenggaraan Asian Games. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, libur bukanlah istilah yang tepat. Ia menyebut libur sebagai kondisi siswa tidak diwajibkan belajar di sekolah dan proses belajar-mengajar tetap berjalan dengan sistem penugasan.

Di satu sisi, dengan sistem zonasi, tempat tinggal siswa yang berdekatan dengan sekolah sedikit pengaruhnya terhadap gangguan transportasi para atlet menuju ke venue. Kecuali jika sekolah tersebut berdekatan dengan venue tempat pertandingan di gelar. Namun, di sisi lain, sistem zonasi ini penerapanannya banyak menuai kritik, terutama di media sosial.

Untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan seputar sistem zonasi dan persoalan pendidikan lainnya, wartawan GATRA Rohmat Haryadi, Andhika Dinata, dan pewarta foto Ardy Widiyansyah mewawancarai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy. Berikut petikannya:

Konsep zonasi sekolah menuai banyak respons pro dan kontra. Apa ini karena kurangnya sosialisasi?

Kalau sosialisasi, saya kira tidak. Karena dimulai tahun lalu. Tahun sebelumnya masih ada kompromi dengan pemerintah daerah. Tetapi, pemda berjanji bahwa tahun berikutnya akan dilaksanakan secara penuh. Kami terapkan, meski belum penuh juga, tetapi lebih ketat. Itulah yang mungkin membikin reaksi atau respons dari masyarakat, terutama mereka yang merasa dirugikan dengan kebijakan zonasi itu.

Salah satu semangat zonasi sekolah yakni menghilangkan label sekolah favorit. Apa yang membahayakan dari dikotomi sekolah favorit dan non-favorit?

Zonasi itu merupakan kulminasi dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, dan akan dilakukan berikutnya. Dalam rangka memenuhi janji Nawacita, yaitu pemerataan akses yang berkualitas. Jadi, pemerataannya memang sudah relatif tercapai, tetapi kualitasnya belum merata. Terjadi ketimpangan yang semakin melebar, berbanding lurus antara ketimpangan ekonomi dan ketimpangan pendidikan di Indonesia. Itulah kemudian kami atasi dengan pendekatan zonasi.

Zonasi akan menjadi landasan untuk seluruh kebijakan-kebijakan dalam kaitannya dengan penataan pendidikan di Indonesia. Untuk tahun-tahun yang akan dating, semua akan berbasis zonasi mulai dari penempatan siswa, perbaikan kualitas sarana-prasarana, distribusi, serta alokasi tenaga guru dan tenaga kependidikan. Termasuk afirmasi dari pusat maupun daerah. Dari daerah itu, baik yang berupa DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) untuk pendidikan maupun APBD, itu semua mengacu pada potret dihasilkan pemetaan berbasis zonasi itu.

Jadi, ini merupakan strategi induk dari penataan pendidikan jangka panjang terutama pemerataan yang berkualitas. Karena, merata tapi kualitasnya timpang memunculkan sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Ada kastanisasi di sekolah, khususnya sekolah negeri. Itu salah satu sasaran bidik yang memang akan kami selesaikan dengan pendekatan zonasi itu.

KPAI menyoal ketidak-merataan akses sekolah. Sekolah mengumpul di satu kawasan sehingga banyak anak yang tidak punya akses ke situ. Bagaimana Kemendikbud mengatasi hal tersebut?

Justru itu, ke depan, dengan berbasis zonasi, kami tahu di mana terjadi ketidaksinkronan antara pemusatan penduduk dengan sebaran sekolah itu. Nanti akan dilakukan langkah-langkah kebijakan relokasi sekolah. Justru selama ini, kami sulit untuk memotret, karena siswa itu berasal dari berbagai tempat, sehingga kami tidak bisa melakukan pembenahan secara menyeluruh, apalagi untuk perkotaan.

Alokasi siswa miskin yang dibatasi minimal 20%, memunculkan polemik surat keterangan tidak mampu (SKTM). Apakah memang ada kebijakan bahwa sekolah tidak boleh menolak siswa miskin?

Sebetulnya tidak begitu. Jadi, dinas setempat semestinya harus memeratakan sebaran siswa miskin itu di sekolah-sekolah yang ada di zona itu. Jadi, tidak boleh siswa miskin itu hanya menumpuk di satu sekolah. Harus disebar ke sekolah yang ada di zona itu. Syukur-syukur, kalau bisa, dibikin merata. Mestinya, dinas harus ikut campur, tidak bisa mengandalkan sepenuhnya pada sekolah. Memang, sekolah, kalau tidak ada campur tangan dari dinas, mungkin ketakutan juga. Itu peraturan pemerintah, bukan kemauan menteri. Itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012, bahwa sekolah itu wajib menerima siswa tidak mampu minimal 20%.

Bagaimana tentang pemalsuan SKTM?

Pemalsuan SKTM sebetulnya baru terjadi tahun ini. Salah satu pemicunya adalah adanya aturan yang diperketat itu. Tapi, sebetulnya, siswa miskin dengan surat keterangan tidak mampu itu tidak bisa langsung diterima. Ada verifikasi. Nah, di dalam peraturan menteri sudah ada itu, bahwa sekolah melakukan verifikasi, bahkan sanksi juga sudah ditetapkan. Ada ketentuannya dalam peraturan menteri bahwa siapa yang memalsukan SKTM itu bisa dikenai sanksi.

Ada semua peraturannya. Jadi, tidak usah ribut-ribut. Kalau ketahuan, langsung dicoret saja. Dan sebetulnya, sekolah harus berani mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan menteri. Kalau sekolah sampai tidak melakukan itu, akan kami beri sanksi, karena tidak mentaati peraturan.

Dengan adanya kebijakan zonasi tersebut, tidak terjadi sekolah kekurangan murid?

Masih terjadi. Justru dengan kebijakan itu, kami relokasi. Ada beberapa kota sekarang sudah berani melakukan relokasi. Saya tahu, di Solo juga ada rencana relokasi beberapa SMP. Lebih didekatkan dengan tempat konsentrasi penduduk. Sehingga tidak perlu jalan berjauh-jauh, diantar mobil berderet-deret. Cukup anak jalan kaki. Dan untuk wilayah tertentu bisa saja nanti ada fasilitas bis kota, Bis pelajar, karena rutenya sudah tahu, tempat tinggalnya sudah tahu, dan sekolahnya bisa terpetakan. Karena banyak anak-anak yang pulang, tapi belum sampai di rumah, yang biasanya terjadi perkelahian. Jadi, ini banyak masalah pendidikan yang bisa diselesaikan dengan pendekatan zoning system ini.

Selama Asian Games, ada kebijakan Pemprov DKI meliburkan siswa. Apakah hal itu nanti tidak menganggu proses belajar-mengajar?

Kalau libur kan sudah ada ketentuannya. Sebetulnya bukan libur, kalau menurut saya. Mereka tidak diwajibkan belajar di sekolah saja, tapi hal yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar harus tetap berjalan. Dan Pemerintah harus menjamin, walaupun anak itu tidak datang ke sekolah pada hari-hari itu, belajar-mengajar harus tetap dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya.

Sudah ada koordinasi Kemendikbud dengan pemprov tentang hal itu?

Secara detail belum. Tapi, waktu pertemuan dengan kepala dinas di sini, dan sudah disampaikan dan janji nanti akan dicari siasat bagaimana anak-anak itu tetap belajar meskipun dia tidak masuk sekolah. Karena, kalau tidak, yang rugi nanti mereka sendiri.

Suksesnya proses belajar-mengajar tidak lepas peran guru. Bagaimana tindak lanjut pengangkatan 100.000 guru honorer?

Sesuai dengan janji saya, tahun 2018-2019 itu, Kemendikbud akan lebih fokus pada penanganan masalah guru. Kita sudah rapat berkali-kali di kantor Wakil Presiden. Juga sudah ada ancar-ancar berapa yang akan diangkat pada tahun ini, yaitu sekitar 100.000. Dari kebutuhan sekolah negeri sekitar 736.000 guru tambahan. Baik untuk yang menggantikan pensiun maupun karena adanya unit sekolah baru. Dan, tahun ini akan diangkat 100.000. Tetapi. itu hubungan lebih lanjut kan di bawah Kemenpan. Kami hanya bisa mengusulkan kuotanya. Dan, kuotanya itu kita harus menyaring usulan kabupaten/kota dan provinsi. Jadi, Kemendikbud hanya berhak untuk mengajukan. Kemendikbud sih maunya diangkat sebanyak mungkin. Karena semakin banyak yang diangkat, makin mudah kita untuk mengatur kekurangan guru.

Sebenarnya, ada berapa total kekurangan guru ini?

Sekitar 720.000 guru. Sekarang, yang guru honerer dan guru pengganti di sekolah-sekolah negeri itu sekitar 736.000 guru. Tetapi, ini kan kebutuhannya dinamis dan petanya juga sedang kami benahi. Dengan sistem zonasi ini, nanti akan ketahuan berapa sebetulnya kebutuhan guru yang riil itu. Karena, setelah adanya kebijakan zonasi penerimaan siswa baru ini, itu akan segera kita ikuti kebijakan mutasi dalam rangka redistribusi dan realokasi, tour of duty, dan tour of area dari guru. Sesuai dengan UU ASN, yang sekarang itu akan segera kita berlakukan untuk redistribusi. Sehingga kami harap di masing-masing zona komposisi guru di setiap sekolah itu relatif tidak terlalu berbeda.

Dalam pengangkatan guru, apakah ada syarat prioritas?

Kita ingin guru yang diangkat itu guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas itu syaratnya dua. Pertama memiliki kualifikasi akademik. Yang kedua, memiliki sertifikat profesi. Tetapi, kalau tidak mungkin dua-duanya terpenuhi. Paling tidak, yang harus dipenuhi adalah kualifikasi akademik. Karena nanti, yang sertifikasi itu bisa in service training. Jadi, sudah kita terima sebagai calon guru statusnya nanti bisa mengikuti pelatihan-pelatihan sampai dia lulus mendapatkan sertifikat. Kami mengikuti saja, nanti, apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, MenpanRB, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. Karena, itu sudah memang menjadi aparat kabupaten/kota dan provinsi. Guru SMA/SMK itu pegawai provinsi. Guru SD/SMP pegawai kabupaten/kota. Maka kita tinggal mengikuti saja.

Cover Majalah GATRA edisi No.48 / Tahun XXIV / 27 Sep - 3 Okt 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Internasional
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Multimedia
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
 
Created and maintained by Gatra.com