Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Percaya Diri Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Ramuan kebijakan suku bunga dan relaksasi terkait investasi diperlukan guna mencegah defisit transaksi perdagangan semakin dalam. Pemerintah perlu lebih aktif menyosialisasikan dan jeli melihat peluang agar dolar masuk ke tanah air.

Langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00% menjadi titik balik atas respons pemerintah menyiasati melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit –CAD). Bahkan, BI sangat pede CAD akhir tahun ini berada di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) dengan angka proyeksi berada di 2,8% dari PDB.

“Kami melihat transaksi berjalan masih harus dibantu dikurangi. CAD pada tahun ini diperkirakan akan ada di bawah 3%, dari 3,3% pada triwulan IV, dan akan turun ke 2,5%,” kata Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, ketika memberikan materi pelatihan wartawan di Solo, Jawa Tengah, yang juga dihadiri wartawan GATRA Mukhlison S. Widodo, pekan lalu.

Kepercayaan diri itu seiring aksi lanjutan pemerintah dalam upayanya menekan dan mengatasi defisit. Terakhir, CAD di kuartal III 2018 menjadi US$8,8 milyar atau sebesar 3,37% dari PDB. Ini merupakan defisit terbesar dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Impor migas menjadi salah satu penyumbang terbesar defisit transaksi berjalan. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, pernah menyebut defisit migas mencapai US$10,7 milyar dari Januari-Oktober.

Nilai yang terus defisit itu menandakan arus dana yang keluar jauh lebih banyak dibandingkan dengan dana yang masuk. Dampaknya, valuta asing yang tersedia sangat terbatas lalu berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah. Biasanya, jika suku bunga naik arahnya untuk mengendalikan inflasi. Tapi, Dody menjelaskan bahwa kebijakan moneter yang kini diterapkan lebih kepada untuk menstabilkan neraca pembayaran daripada pengendalian inflasi yang memang sudah terkendali. Sampai minggu pertama November, inflasi berada di level 2.2%. Sehingga tidak ada isu yang mengkhawatirkan tentang inflasi.

Tidak ada cara ampuh mengembalikan performa neraca selain meningkatkan ekspor dan menekan impor. Sayang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. BI kerap mengatakan, kenaikan suku bunga merupakan jamu pahit untuk melancarkan neraca yang diharapkan menumbuhkan gairah investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Selain menaikkan suku bunga melalui bank sentral, berbagai upaya pun dilakukan pemerintah antara lain dari kebijakan kewajiban penggunaan B20 dan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), sampai pengendalian ratusan barang impor.

***

Terbaru, pemerintah merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang diramu sekaligus bersama Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 untuk mengundang dana investor asing. Nantinya, kebijakan ini akan dipayungi Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Bank Indonesia.

Menko Perekonomian Darmin Nasution ketika meluncurkan Paket Kebijakan 16 di Istana Negara, Jumat pekan lalu, menyebut ada tiga poin utama yakni terkait dengan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), merelaksasi DNI, dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE) dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan (lihat: Tiga Poin Paket Kebijakan Ekonomi 16).

Salah satu yang paling mendapat sorotan tajam dalam paket kebijakan ini adalah keluarnya sebagian daftar relaksasi DNI yang membebaskan kepemilikan modal asing di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Asumsi itu muncul karena ada mispersepsi soal empat bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI yang sebelumnya dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi dalam DNI 2016 sesuai dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016.

Empat bidang usaha itu adalah industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, warung internet, industri percetakan kain, dan industri kain rajut, khususnya renda. “Itu tidak mungkin PMA, karena modal minimum (untuk PMA) Rp10 milyar. Ini bukan kelasnya,” kata Darmin. Empat bidang usaha itu dikeluarkan dari DNI, karena saat ini dibebaskan dari kewajiban mengurus perijinan agar mudah diakses.

Lebih jauh, menurut Darmin, paket kebijakan yang disiapkan kali ini skenarionya untuk jangka panjang guna menghadapi situasi ekonomi global yang diprediksi tetap masih dalam tekanan pada tahun depan. Masalah CAD, ia melanjutkan, tidak bisa selesai dalam satu-dua kuartal. Ditambah lagi adanya normalisasi kebijakan di negara maju dan perang dagang yang belum juga mereda. “Berupaya keras menjawab persoalan CAD itu tidak cukup. Kita harus merumuskan juga untuk memberikan kepercayaan diri kepada pemilik dana sehingga mereka masuk, apakah itu short term atau FDI (foreign direct investment),” kata Darmin.

Ketidakpastian global itu diamini Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara. Bahkan, ia memprediksi ekonomi dunia pada 2019 mengalami perlambatan. Untuk itu, langkah konservatif BI menaikkan suku bunga untuk mencegah pelebaran CAD sepertinya masih akan terus menjadi skenario ke depan.

Meski ada ketidakpastian global, kondisi ekonomi Indonesia, menurutnya, masih cukup optimistis. Ditandai dengan inflasi yang cukup bagi di kisaran 3,2%. hanya saja masalah CAD itu ada di ekspor impor barang dan jasa yang defisit. Negara butuh valuta asing yang ada di luar negeri. Untuk turun menjadi 2,5 %, Mirza melanjutkan, laju impor harus turun dan laju ekspor dinaikkan. Walau demikian, menurutnya, untuk meningkatkan ekspor di tengah pelambatan ekonomi dunia tidaklah mudah. Apalagi, ditambah harga komoditas yang sedang ikut menurun.

Dengan paket kebijakan terbaru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai instrumen relaksasi perpajakan terkait tax holiday merupakan jawaban, karena akan mampu mendorong investasi baru di Tanah Air. “Tax holiday karena dia dalam OSS (Online Single Submission) kami lihat penyederhanaan dalam enam bulan ada new investment lebih dari Rp600 trilyun,” ungkapnya. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BI terkait pengaturan DHE sektor sumber daya alam. Pemerintah, lanjutnya, akan mendorong eksportir membawa pulang dolar mereka ke Tanah Air.

***

Kepala ekonom BCA, David Sumual, menilai akan sulit menekan defisit CAD dari sektor migas. Pemerintah, menurutnya, lebih suka memberikan subsidi BBM di tengah produksi yang terus menurun. Sementara itu, di negara maju, sudah beralih ke sumber energi terbarukan. Seharusnya, langkah ini diambil Indonesia karena sumber eneri terbarukan lebih melimpah, dari tenaga surya, angin, ombak, panas bumi, hingga air. “Pemerintah sebaiknya memberikan insentif pada para pelaku guna mendorong penggunaan sumber energi terbarukan.

Di sisi lainnya, pemerintah melanggengkan kebijakan bahan bakar minyak yang disubsidi sehingga semakin mengingkatkan konsumsi masyarakat. Alhasil, masyarakat pun jadi terlena dan boros dalam penggunaannya. “Langkah pemerintah seperti Pertamina yang investasi di kilang Cilacap dan kilang Bontang perlu percepatan dan perluasan sementara kebijakan mandatory B20, saya lihat tinggal bagaimana implementasinya di lapangan,” ucap David.

Hal itu juga diamini pengamat energi sekaligus pendiri Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto. Defisit migas menurutnya masalah struktural yang menghantui transaksi berjalan. Dan masalah ini akan terus terjadi selama produksi migas Indonesia mengalami penurunan sementara konsumsi meningkat sehingga impor migas naik. “Sejak 2004, kita jadi net oil importer. Jadi, ya jangan kaget kalau neraca perdagangan kita selalu defisit,” ungkapnya.

Meski begitu, David menyambut positif Paket Kebijakan Ekonomi 16, yang menurutnya sudah mengakomodasi pikiran ekonom-ekonom Indonesia. “Mereka banyak ngomong soal dana hasil ekspor maupun daftar negatif investasi, sudah cukup bagus apalagi saat ini Indonesia sedang meratifikasi perjanjian dagang dengan beberapa negara,” ungkapnya.

Langkah ini, ia melanjutkan, juga akan mendorong perdagangan yang makin bebas karena investor lebih leluasa mencari base production di negara potensial. Tinggal Indonesia yang harus jeli dalam berlomba mencari kepercayaan investor, serta jeli melihat sektor mana yang mampu menyerap tenaga kerja dan berorientasi ekspor. “Kalau mau melihat yang ekspor ya harus melihat dari kredibilitas dan sektor yang ditujunya apakah untuk pertanian, perkebunan, maupun manufaktur,” kata David.

Soal dampaknya, ia melihat kebijakan ini baru akan terasa di dua kuartal ke depan. “Makanya harus disosialisasikan, dan pemerintah juga harus lebih aktif promosikan perubahan Daftar Negatif Investasi, misalnya ke kedutaan kita yang ada di luar negeri,” kata dia.

Untuk itu, ia sangat optimistis kondisi ekonomi Indonesia berpeluang untuk menguat meskipun kondisi eksternal masih berpengaruh besar. Kondisi eksternal yang dimaksud adalah adanya kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika, The Fed, serta perang dagang antara Cina dan Amerika, juga kenaikan harga komoditas yang masih bisa mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia. David mengatakan, dalam jangka panjang Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru supaya tidak melulu bergantung pada harga komoditas di tingkat global. Ekspor dan investasi menjadi kunci pertumbuhan itu.

Sandika Prihatnala, M. Egi Fadliansyah, dan Aulia Putri Pandamsari

----------Infografis I----------

Tiga Poin Paket Kebijakan Ekonomi 16

1. Perluasan Tax Holiday

• Semula 17 sektor menjadi 18 sektor usaha yang mendapatkan tax holiday (PMK 35/2018)

Penambahan dua sektor usaha: 1) sektor industri pengolahan berbasis produksi hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. 2) sektor ekonomi digital (gabungan dua sektor usaha: komponen komputer dan smartphone digabung jadi telematika)

• Memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang semula 99 menjadi 169 bagi industri pionir.

2. Relaksasi Daftar Negatif Investasi

• Investasi 54 bidang usaha dipermudah

Tujuan : Meningkatkan daya tarik dan daya saing sehingga menjadi selling point dalam memperluas sumber investasi baru dan pengembangan kegiatan ekonomi.

• Caranya : Mempercepat pengurangan bidang usaha yang masih diatur dengan memperluas peluang kegiatan investasi UMKM dan Koperasi, mendorong penyebaran investasi melalui kawasan ekonomi, menyederhanakan ketentuan pelaksanaan DNI, mengawasi pelaksanaan investasi

3. Devisa Hasil Ekspor Hasil Sumber Daya Alam

• Meningkatkan insentif pajak bagi pelaku ekspor SDA yang membawa DHE ke Sistem Keuangan Indonesia (SKI) : memberi keringanan Pph final atas bunga deposito dan diskonto sertifikat Bank Indonesia

• DHE dikonversi ke kurs Rupiah

Deposito 1 bulan : 7,5%

Deposito 3 bulan : 5%

Deposito 6 bulan keatas : 0%

ᄋ DHE tidak dikonversi (Aturan lama)

Deposito 1 bulan : 10%

Deposito 3 bulan : 7,5%

Deposito 6 bulan : 2,5%

Deposito 6 bulan keatas : 0%

• Sanksi jika tidak memindahkan DHE ke SKI, menggunakan DHE tidak sesuai ketentuan, tidak memindahkan account di luar negeri pada bank devisa : Tidak Dapat Melakukan Ekspor, denda, dan atau pencabutan izin usaha

-----------Infografis II -----------

54 DNI dibagi Empat Kelompok

Kelompok A

Empat bidang usaha di sektor industri. Diantaranya pengupasan umbi, warung internet, percetakan kain, dan industri kain rajut-renda. Untuk industri pengupasan umbi dan warnet tidak perlu perizinan,. PMA harus diatas Rp10 miliar. Untuk bidang usaha percetakan kain dan kain rajut-renda (substitusi impor), baik PMA maupun PMDM boleh masuk.

Kelompok B

Perdagangan eceran melalui kantor pos dan internet.

Kelompok C

Terdapat 7 bidang usaha yang dikeluarkan dari persyaratan PMDN 100%, yakni terdiri dari 5 jasa survei dan 2 persewaan mesin.

Kelompok D

Dalam DNI 2018, 17 bidang usaha yang sudah dibuka untuk PMA, kini tidak membutuhkan rekomendasi kementerian. Bidang usaha tersebut terdiri dari; 5 bidang usaha dari sektor industri (rokok, pulp dan kayu), 6 dari sektor kehutanan, 1 dari KKP (yakni budi daya koral atau karang hias), dan 4 dari sektor kesehatan.

Kelompok E

Terdapat 25 bidang usaha, yang kepemilikan PMA-nya ditingkatkan menjadi 100%. Terdiri dari; sektor ESDM, kehutanan (pariwisata alam), perdagangan (jasa survey dan penilaian pasar), pariwisata, perhubungan, kominfo, ketenagakerjaan dan kesehatan.

---------Infografis III --------

Impor Non-Migas Bebani Neraca Perdagangan

Sepanjang Oktober 2018 Neraca Perdagangan defisit US$1,82 milyar

Ekspor Oktober 2018 US$15,80 milyar

Impor Oktober 2018 US$17,62 milyar

• Salah satu penyumbang: Impor Migas US$2,91 miliar, naik 26,97% dibanding September 2018. Meningkat 31,78% dibandingkan dengan Oktober tahun lalu

• Dipicu naiknya impor seluruh komponen migas yakni minyak mentah US$168,4 juta (23.72%), hasil minyak US$401,3 juta (30,46%) dan gas US$48,1 juta (18,28%)
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com