Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Anggota Dewan Mainkan Dapil

Calon anggota legisaltif dari unsur petahana kerap memainkan dapilnya guna mendongkrak elektabilitas. Rajin menjajakan program bantuan sosial yang sejatinya domain pemerintah, Terkadang terperosok pada tindakan koruptif.

Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jacky Uly, menyempatkan diri blusukan ke daerah pemilihannya. Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Nusa Tenggara Timur. Wilayahnya meliputi Kabupaten Timor Barat, Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Rajua. “Saya akan terus bekerja, berjuang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di dapil saya,” ujar Uly kepada GATRA di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa pekan ini.

Anggota komisi I DPR ini mengaku sudah meyuarakan keluhan masyarakat di dapilnya, yang berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. Masyarakat di sana, misalkan, mengeluhkan buruknya jaringan internet. Selama ini, untuk melakukan aktivitas telekomunikasi, masyarakat setempat menggunakan provider telekomunikasi dari Timor Leste. Ini karena provider dari Indonesia hanya bisa digunakan untuk mengirim pesan pendek dan telepon. “Saya sudah sampaikan ke Kementerian Kominfo, dalam waktu dekat di sana akan dibangun 10 BTS (base transceiver station),” katanya.

Uly akan kembali bertarung dalam kontestasi pemilihan legislatif (pileg) pada April 2019. Dapil yang akan menjadi tempat pertarungannya juga masih sama. Di dapil tersebut, mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu bersaing dengan sejumlah caleg petahana lainnya, seperti Herman Hery dari PDI Perjuangan, Anita Gah dari Partai Demokrat. Julianus Poteleba dari Partai Golkar dan Fary Francis dari Partai Gerindra.

Sangat banyak legislator seperti Uly yang berharap tetap “berkantor” di Senayan untuk periode berikutnya. Survei Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang dilakukan pada September lalu, mengungkapkan bahwa sebanyak 96% anggota DPR periode 2014–2019 terdaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR. “Itu artinya, dari total 569 anggota parlemen, ada 529 anggota yang kembali nyaleg,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada Dara Purnama dari GATRA.

Formappi juga mencatat, partai politik memberikan perlakuan istimewa kepada para caleg petahana. Mereka diberi “karpet merah” agar langkahnya kembali ke Senayan lebih mulus. Tercatat 349 caleg petahana menempati nomor urut 1 di dapilnya.

Tak bisa dimungkiri, dapil menjadi ajang pertempuran bagi para caleg pada pileg. Caleg dari petahana diuntungkan, sebab sangat memungkinkan bagi mereka untuk memanfaatkan sosialisasi program-program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sebagai ajang menjaga jaringan pemilih di dapilnya.

Di era pemerintahan Presiden Joko Wododo, cukup banyak program unggulan pemerintah terkait bansos. Diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Lalu ada juga Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa. Teranyar, pemerintah menggelontorkan Dana Kelurahan. Tiap-tiap program dibekali anggaran yang lumayan besar. Misalnya, pada 2018, anggaran PIP sebesar Rp10,83 trilyun. Anggaran KIS sebesar Rp25,50 trilyun. Berikutnya anggaran PKH sebesar Rp17,25 trilyun.

Setiap wakil rakyat berharap program-program pemerintah tersebut dapat dinikmati masyarakat di dapilnya. Makanya, sering kali pada pembahasan anggaran antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR berlangsung alot. Misalnya, rapat Kemenkeu dengan Banggar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis akhir Oktober lalu. Saat itu. agenda rapat membahas anggaran DAK fisik tahun 2019. Pihak Kemenkeu dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alokasi DAK fisik dipatok Rp 69,33 trilyun

Pihak Banggar mempersoalkan rincian alokasi DAK fisik lantaran dianggap tidak mengakomodasi usulan DPR. Banggar mengklaim, berdasarkan UU MD3, DPR berhak memperjuangkan usulan anggaran DAK fisik untuk program pembangunan di dapil masing-masing anggota dewan. Namun berdalih DAK fisik sudah final, Sri keberatan alokasi anggaran diotak-atik kembali. “Kalau saya diberi kesempatan untuk menampung semua aspirasi dari anggota legislatif, tentu ada bagian alokasi lain yang saya kurangi. Saya harus mengambil dari tempat lain. Lalu saya harus bagaimana?” tanya Sri di dalam rapat.

Anggota Banggar John Kenedy Azis menjelaskan bahwa kengototan DPR menggolkan usulan DAK fisik merupakan wujud memperjuangkan aspirasi dapil. Sebagai wakil rakyat, John mengungkapkan, setiap melakukan reses ke dapil, ia kerap menerima aspirasi dari masyarakat dan pimpinan daerah. Di antaranya aspirasi terkait dengan permintaan anggaran untuk pembangunan daerah. “Kalau saya sebagai anggota dewan tidak memperjuangkan aspirasi dapil saya, justru saya yang salah,” kata angota DPR dari dapil Sumatera Barat II itu. “Jadi jangan diartikan negatif,” ia menambahkan.

Bisa dimaklumi jika John mewanti-wanti agar tidak berburuk sangka tentang pembahasan usulan DAK oleh DPR. Sebab, institusi DPR baru saja tercoreng lantaran salah satu pimpinannya, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, pada akhir Oktober lalu ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp3,65 milyar dalam pembahasan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016.

Menurut peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zaenur Rohman. dalam pembahasan anggaran, termasuk DAK fisik, DPR memiliki kewenangan intervensi yang besar. DPR melakukan intervensi melalui persetujuan alokasi DAK fisik kepada daerah tanpa memiliki pertimbangan yang jelas. Karena itu, pembahasan usulan DAK fisik rentan dimanfaatkan oknum DPR untuk keuntungan pribadi. “Misalnya ada suatu daerah ingin mendapatkan DAK. Lalu ditempuh cara-cara melawan hukum seperti suap dan gratifikasi,” ujarnya.

Dari penelusuran GATRA, ulah lancung oknum anggota DPR memaninkan DAK fisik usulan dari dapilnya ternyata memang ada. Sumber GATRA yang merupakan salah satu pejabat di pemerintahan daerah di kawasan timur Indonesia, mengungkapan bahwa ia pernah menjadi “korban” ulah oknum anggota DPR. Awal cerita, sumber GATRA berharap daerahnya mendapat alokasi DAK fisik sebesar Rp25 milyar. Proposal usulan dibuat. Lalu, ada oknum anggota DPR yang menjanjikan mengupayakan usulan disetujui Kemenkeu. “Tapi. saya diminta memberikan Rp250 juta, katanya dana itu untuk pejabat kementerian,” kata sumber GATRA.

Usulan DAK fisik akhirnya diterima Kemenkeu dan anggaran cair. Sesuai dengan kesepakatan, sumber GATRA menyerahkan fee ke oknum anggota DPR. Tapi belakangan sumber GATRA sempat mengonfirmasi pejabat kementerian yang disebut oleh oknum anggota DPR, apakah benar menerima uang Rp250 juta. Namun jawaban si pejabat mengejutkan. Ia bersumpah tidak menerima uang dari oknum anggota DPR. Meski menyadari sudah ditipu, sumber GATRA mengaku enggan memperkarakan oknum anggota DPR itu. “Anggap saja buang sial. Biarlah dia (oknum anggota DPR) menari di atas penderitaan rakyat yang diwakilinya,” ujar sumber GATRA.

Sementara itu, agar tidak ada lagi praktek mafia anggaran, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengusulkan supaya mekanisme pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, termasuk pembahasan anggaran program-program bansos dari pemerintah dilakukan secara transparan. Tujuannya agar publik juga dapat memantau proses pembahasannya. Caranya, dengan menerapkan sistem e-budgeting. Sehingga pembahasan tidak bersifat tertutup lagi. “Jadi cara paling tepat mengawasinya adalah melalui proses transparansi,” ujar politikus PPP itu.

Program bansos dari pemerintah juga digunakan wakil rakyat untuk kepentingan politik di dapilnya. Caranya dengan memanfaatkan kegiatan sosialisasi program-program bansos. Misalnya, sosialisasi Program Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mantan anggota DPR, Venna Melinda, mengaku ketika masih menjabat sebagai anggota DPR, ia sering melakukan sosialisasi KIP di dapilnya, Blitar, Jawa Timur.

Kebetulan, Vena menjadi anggota Komisi X yang membidangi pendidikan. “Banyak orang tidak tahu apa itu KIP. Jadi sosialisasi merupakan hal yang sangat penting,” kata Vena, yang sejak Oktober lalu tidak lagi menjadi anggota DPR karena terkena pergantian antar-waktu (PAW) gegara pindah dari Partai Demokrat ke Partai NasDem. Venna membantah bila kegiatan sosialisasi merupakan upaya pencitraan dirinya. “Selama ini banyak sekolah yang kurang mengenal KIP. Padahal program telah berjalan dalam kurung waktu empat tahun,” ujar Vna, yang terdaftar sebagai caleg NasDem untuk dapil di Blitar, Jawa Timur.

Yang juga permah melakukan sosialisasi KIP di dapilnya adalah anggota DPR Nizar Zahro. Politikus Partai Gerindra itu, awal November lalu, menyambangi Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang merupakan dapilnya. “Di sana saya hanya sosialisasi biasa, menyampaikan bahwa ini ada Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)-nya begini, begini, dan sebagainya. Siapa saja yang bisa mendapatkannya,” kata anggota Komisi X itu. “Saya enggak memanfaatkan sosialisasi itu agar ada yang pilih saya,” kata Nizar, yang kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga termasuk program bansos pemerintah yang kerap disosialisakan wakil rakyat di dapilnya. Pertengahan November lalu, anggota DPR Nurmansyah Effendi Tanjung melakukan sosialisasi KIS saat mengunjungi dapilnya, di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Menurut saya, kegiatan saya melakukan sosialiasi KIS di dapil saya, sudah sesuai,” kata anggota Komisi IX DPR dari PDI Perjuangan itu kepada GATRA. “Kalaupun kemudian masyarakat berterima kasih kepada saya dan memilih saya, itu sah-sah saja, tidak dilarang,” ia menerangkan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, membenarkan bahwa banyak caleg petahana yang lebih suka memilih menggunakan program-bansos pemerintah,seperti PIP dan KIS, untuk mendekatkan dirinya kepada calon pemilih di dapilnya. Padahal sebetulnya, untuk menyosiaslisasikan program bantuaan sosial itu lebih tepat disampaikan oleh pihak eksekutif. “Memang kecenderungan ketika ada wakil rakyat maju kembali di pileg, dia akan menggunakan segala instrumen yang bisa menaikkan elektabilitasnya di dapil,” kata Titi.

Yang perlu diperhatikan, dengan kegiatan sosialisasi tadi akan muncul distori informasi bagi calon pemilih. Seringkali, ketika melakukan sosialisasi di dapilnya, caleg petahana akan menyebut bahwa keberhasilan digulirkannya program bantuan sosial karena hasil kerjanya selaku wakil rakyat. Padahal mungkin saja itu hanya klaim sepihak. Si caleg tidak memiliki konstribusi dalam program bansos yang disosialisasikannya. Untuk itu, Titi menyarankan ke calon pemilih untuk tidak bulat-bulat menerima informasi, tapi harus divalidasi informasi tersebut lebih dulu. “Benar atau tidak informasinya atau hanya sekedar klaim-klaim atau pernyataan sepihak,” ujarnya.

Sementara itu, Kemenko PMK melalui Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Tubagus Achmad Choesni, mengatakan bahwa selama ini pelaksanaan program Bantuan dan Perlindungan Sosial, termasuk KIP dan KIS, berjalan lancar. “Bantuan sosial merupakan program pemerintah, kepada masyarakat penerima bantuan juga sudah disosialisasikan mekanisme maupun waktu pencairan bantuan sosial baik melalui pendamping program maupun melalui media lainnya,” ujarnya. Ditanya soal keterlibatan sejumlah anggota DPR menyosialisasikan program bansos pemerintah, Choesni enggan berkomentar.

Sujud Dwi Pratisto, M. Egi Fadliansyah, Annisa Setya Hutami, dan Antonius Un Taollin (Kupang)

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com