Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

WAWANCARA

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M. Faqih: Dokter Harus Mengambil Alih Teknologi

Sabtu pekan lalu merupakan hari tersibuk bagi Daeng M Faqih. Sebab hari itu, ia harus dua kegiatan sekaligus di Hotel Sheraton, Gandaria City, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan pertama, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2018-2021 ini menandatangani kerja sama dengan PT Kalbe Farma.

IDI dan Kalbe Farma membentuk lembaga penelitian guna mendorong penelitian di bidang kesehatan dan kedokteran maju. Dalam hal ini, Kalbe Farma akan membiayai penelitian yang dilakukan para dokter. Juga memberikan penghargaan kepada proposal dan hasil riset terbaik dan pengembangan jurnal penelitian.

Lembaga penelitian itu termasuk salah satu kerja nyata pertama yang dilakukan IDI di bawah kepengurusan pria kelahiran Pamekasan, Madura, 30 Juni 1969, ini. Yang juga menjadi fokus IDI saat ini adalah datangnya era Industri 4.0.

Kegiatan kedua, Daeng melantik 250 anggota pengurus IDI. “Sebanyak 250 anggota itu terbagi-bagi pada bidang-bidang yang kami buat. Bidang-bidang itu adalah antisipasi kami untuk persoalan ke depan,” ujarnya kepada GATRA.

Di sela-sela acara, wartawan GATRA Aulia Putri Pandamsari bersama pewarta foto GATRA Adi Wijaya menemui magister hukum dari Universitas Hasanuddin, Makassar, itu untuk wawancara. Berikut petikannya:

Apa saja masalah krusial yang akan Anda tangani selaku Ketua Umum IDI?
Terasa berat kesannya, [karena] lagi banyak masalah. Yang utama masalah terkait dengan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yang kedua masalah yang berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Belum selesai (dua) masalah ini, sudah ditambah masalah Industri 4.0.

Anda optimistis, masalah-masalah tersebut akan terselesaikan?
Kalau kemudian semua komponen bareng-bareng, masalah-masalah yang berat itu akan tertanggulangi. Ada peribahasa kuno, berat dipikul ringan sama dijinjing. Atau seperti sapu lidi kalau hanya satu batang saja ya enggak bisa membersihkan. Harus bersama-sama. Kami perlu kerja sama seperti itu di komunitas dokter. Tidak boleh saling meniadakan atau satu sama lain saling berhadapan. Harus bersinergi bersama-sama menyelesaikan masalah.

Jumlah pengurus IDI yang Anda lantik cukup besar, mencapai 250 orang. Apa saja bidang yang akan mereka urusi?
Banyak. Misalnya bidang yang terkait dengan JKN, terkait dengan pendidikan, ahli teknologi, dan riset ke depan untuk menghadapi dunia kedokteran yang lebih presisi, lebih cepat. Dokter mau tidak mau harus melakukan perubahan dan perbaikan di pendidikan, supaya dokternya semakin bagus.

- b-Apa yang harus dilakukan IDI agar kualitas dokter semakin bagus?
Yang bisa dimulai adalah melakukan pemetaan. Kemampuan dokter kita dengan dokter di luar negeri harus dipetakan seberapa besar gap-nya. Dengan pemetaan itu, kami bisa merencanakan.

Langkah konkretnya seperti apa?
Yang pertama adalah pemetaan dari sisi kualitas pendidikan kedokteran. Misalnya, dengan melihat kurikulum di fakultas kedokteran di Indonesia. Seberapa jauh kurikulum yang diajarkan di sini dengan negara lain.

Benchmark-nya negara mana?
Enggak usah jauh-jauh. Di sekitar Indonesia banyak negara Commonwealth (Persemakmuran, bekas jajahan Inggris). Di negara itu enggak cuma berstandar Asia, tetapi sudah berstandar dunia. Maka bandingkan gap-nya seperti apa, setelah tahu barulah membuat desain apa saja yang perlu ditambahkan.

Selain kualitas pendidikan kedokteran, apa lagi yang harus dipetakan?
Yang kedua, sistem kurikulum di Indonesia juga harus memetakan apa yang terjadi pada lulusan dokter. Harus ada standar, misalnya lulusan dokter harus bisa memenuhi 10 kompetensi. Selama ini, bisa saja lulusan yang ada tidak memenuhi seluruh kompetensi. Bisa saja yang didapat kurang dari itu. Kita harus berani mengatakan pada mereka untuk bisa memenuhi.

Bagaimana jika lulusannya tidak memenuhi kompetensi?
Ya, dibuatlah sebuah kegiatan untuk menambal yang kurang itu, atau dikembalikan lagi ke program pendidikan fakultasnya. Harus dibandingkan juga, kompetensi kita dengan yang di luar. Misalnya, ahli jantung yang paling pintar di Indonesia bisa menguasai sampai level 10. Tetapi kalau dilihat negara lain, ahli jantungnya bisa menguasai sampai level 15, misalnya. Gap sebanyak itulah yang harus dikejar, untuk mengejar ketertinggalan.

Bagaimana dengan persoalan IDI di bidang riset?
Riset kawan-kawan di perguruan tinggi memang sudah ada, tetapi di IDI enggak ada sama sekali. Kami belum pernah riset. Padahal di negara lain, misalnya ikatan dokter di Amerika Serikat dan di Jepang, luar biasa risetnya. Riset mereka itu bisa menjadi tolak ukur, seperti fatwa. Apa yang dihasilkan mereka kemudian bisa memengaruhi perubahan pelayanan dan kebijakan. Indonesia perlu seperti itu.

Kemudian dengan persoalan Industri 4.0?
Untuk alat-alat kesehatan di Indonesia, gap-nya masih kalah dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura. Perkembangan Industri 4.0 ini juga berdampak pada perkembangan teknologi komputer yang bisa terkoneksi dengan cepat. Masalah lain yang berkembang adalah teknologi yang memungkinkan untuk berpikir sendiri. Seperti artificial intelligence (AI). AI bisa menarik data dan menganalisis data. Misalnya, untuk suatu penyakit, AI bisa menyarankan obat yang tepat yang seperti apa.

Apa kehebatan AI?
Secara presisi, AI bisa jadi lebih tepat. Ketelitian AI luar biasa. Ada riset di Cina yang mengatakan, ketelitian AI sudah 90%, mengalahkan ketelitian dokter. Bahkan ada teknologi yang memungkinkan untuk mengetahui kapan pasien itu bisa pulang dari rawat inap, kapan pasien itu meninggal. Juga ada AI yang mendeteksi 50 kelainan di mata. Ada chip yang dipasangkan ke badan pasien, dan chip itu bisa memberikan gambaran profil DNA (dioxyribonucleic acid) manusia. Hal-hal itu berpotensi menggantikan pekerjaan dokter.

Meski teknologi AI sangat canggih, dunia medis masih tetap membutuhkan dokter?
Dunia medis memang perlu sentuhan dokter. Dokter kan tidak hanya melakukan itu (menanyakan keluhan pasien –Red.). Masih ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan sentuhan psikologis yang kemudian melahirkan kesimpulan. Tetapi, demand masyarakat ingin yang praktis dan cepat.

Lalu apa yang dilakukan IDI?
Dokter harus mengambil alih teknologi supaya bisa menjadi alat bantu, supaya dia lebih bagus. Supaya tidak hanya jadi mesin, karena masih ada pertimbangan, analisis, dan judgment-nya dari dokter. Mestinya dokter yang ambil alih alat itu.

Sudah disiapkan regulasinya?
Pemerintah perlu membuat regulasi, Karena kalau enggak dibuat, ya enggak ada pedoman, jadinya enggak terarah. Supaya patokannya jelas berdasarkan prosedur, etika, dan keselamatan pasien. Pertimbangannya berdasarkan prosedur, etika, dan keselamatan pasien. Kalau berdasarkan itu rasanya enggak ada masalah, karena kita enggak bisa masa bodoh dengan perkembangan teknologi.

Apa sudah ada pertemuan antara IDI dengan pemerintah terkait persiapan lahirnya regulasi tersebut?
Saya pernah sounding ke Menteri Kesehatan (Menkes) dan ke bagian analis kebijakan dan biro hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuat regulasi yang terkait dengan Industri 4.0. Seminggu lalu, ada pertemuan mengenai hal ini, ada Kemenkes, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), serta IDI.

Sudah ada perkembangan dari regulasi ini? Kapan regulasi ini diterbitkan?
Saya enggak tahu persis kapannya. Yang jelas pembicaraan mengenai hal itu ada. Pemerintah melihat ini adalah kepentingan bersama untuk melindungi masyarakat supaya mesin yang dibuat itu kan bisa memberikan manfaat dan aman. Jangan sampai justru malah tambah bikin sakit dan menimbulkan efek samping bagi masyarakat.

Bagaimana soal kesenjangan jumlah dokter yang menjadi tenaga pengajar di fakultas kedokteran?
Seperti di Papua, beberapa waktu lalu, di kampus Universitas Papua kalau tidak salah. Ada mahasiswa kedokteran sampai ditinggal dosennya. Enggak ada yang mengajar. Nah, kekurangan tenaga pengajar ini harus diperhatikan.

Lalu apa langkah IDI untuk meningkatkan kualitas fakultas kedokteran?
Pemerintah punya sistem akreditasi. Kalau tidak memenuhi, ya jangan diluluskan, karena ke depannya akan jadi masalah. Kami bersama dengan Konsil Kedokteran Indonesia meminta secara tegas untuk meningkatkan kompetensi. Kalau tidak layak, ya harus berani dievaluasi. Kalau terjadi terus-menerus, lulusannya enggak layak, nanti mutu, pelayanan, dan keselamatan pasien yang dilayani terganggu.

Bagaimana jika muncul kendala?
Kalau memang ada kendala di fakultas kedokteran, harus dievaluasi apa persoalannya, harus transparan. Sebaiknya juga tidak menambah fakultas kedokteran baru karena di Indonesia sudah terlalu banyak. Kalau nambah lagi, jadi banyak persoalannya. Pemerintah akan terganggu juga. Tapi ini sebenarnya bukan wewenang saya, tetapi usul sebagai orang di luar fakultas kedokteran.

Apa usul Anda untuk mengatasi defisit dana JKN?
Sewaktu muktamar IDI beberapa waktu lalu, Pak Presiden (Presiden Joko Widodo) punya komitmen lalu untuk menambah kecukupan dana di JKN. Ke depan ada baiknya bukan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kasihan pemerintah disuruh nambal melulu. Yang betul, dalam sistem JKN itu dari iuran yang ditambah, baik iuran PBI (penerima bantuan iuran) maupun non-PBI. Waktu itu, Pak Jokowi bilang kalau subsidi BBM (bahan bakar minyak) mencapai Rp340 trilyun. Kenapa tidak diberikan untuk kesehatan.

Ada anggapan bahwa komitmen menambah dana JKN merupakan kebijakan populis yang diambil pemerintah?
Saya bukan melihat seperti itu. Sekarang memang era politis, ada kekhawatiran kalau kemudian persoalan ini dianggap masuk ke hal yang berbau dukung-mendukung atau hujat-menghujat. Kita profesional saja, menyampaikan semua, supaya JKN juga memiliki solusi yang jelas.

BPJS Kesehatan mengeluarkan kebijakan mengurangi biaya klaim untuk penyakit katastropik, tapi kebijakan tersebut ditolak sejumlah pihak. Tanggapan Anda?
Menurut saya pribadi, itu tetap jadi opsi yang harus dipikirkan. Karena di negara mana pun, JKN itu tidak perlu menanggung semua biaya. Ini merupakan kebijakan alternatif yang perlu dipertimbangkan. Tetapi menurut saya juga tidak menjadikan katastropik, tidak ditanggung, kasihan masyarakat, tapi diberi metode pembiayaan yang lain.

Apa IDI pernah melakukan kajian soal penyakit katastropik?
Pernah. Penyakit katastropik yang paling sering adalah stroke, kanker terutama kanker paru, dan jantung. Yang mana disebabkan karena rokok. Mestinya kalau mau adil, yang katastropik disebabkan oleh rokok jangan ditanggung oleh yang tidak menyebabkan, seperti pemerintah dan orang yang rutin bayar iuran BPJS. Tetapi ditanggung oleh yang menyebabkan.

Maksudnya?
Kan, ada rencana untuk menggunakan cukai rokok (untuk menutup defisit JKN). Menurut saya itu bukan menutup defisit. Kalau bisa yang menyebabkan itu adalah rokok, ya ditanggung oleh (industri) rokok itu sendiri. Kalau mau adil, keluarkan penyakit katastropik yang disebabkan oleh rokok, biarkan ditanggung oleh rokok juga. Mekanismenya bagaimana, biarkan negara yang atur.

Program kesejahteraan dokter dengan BPJS Kesehatan bagaimana?
Sekarang ini, menurut kawan-kawan dokter di lapangan, baik reward, alat, maupun obat agak terganggu, karena tidak cukup dana, sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas dan safety pasien, juga semangat tenaga kerjanya.

Soal kasus demo dokter di Pekanbaru, karena ada tiga dokter yang dipersangkakan korupsi dengan me-markup harga alat kesehatan, apa respons IDI?
Kami sudah dalami. Ada tim IDI yang ditugaskan ke Pekanbaru. Kami kirim utusan untuk bertanya soal faktanya. Kami agak terheran juga mengetahui bahwa ada dokter dituduh melakukan markup dalam pengadaan. Setahu kami, dokter klinis masa bisa ikut dalam pengadaan, kecuali dia bagian dari manajemen rumah sakit. Yang terlibat dalam perencanaan pengadaan dokumen juga diskusi adalah pihak manajemen dengan pihak ketiga, kecuali nanti dokternya terungkap terlibat proses diskusi dengan manajemen dan pihak ketiga.

Ada imbauan dari IDI kepada penegak hukum tentang kasus tersebut?
Imbauan kami, kalau bisa, ketiga dokter itu jangan ditahan di rumah tahanan karena mereka bekerja di rumah sakit dan pekerjaan mereka juga spesifik. Karena menurut kami ada kejanggalan, kami mohon proses hukum yang berjalan saat ini diawasi dengan baik dan transparan. Kami tidak ada menghalangi proses penyelidikan, kami mengharap ada transparansi dan keadilan dalam proses tersebut.

Apa langkah yang akan dilakukan IDI?
Kami sekarang menjaga komunikasi dengan kejaksaan. Mudah-mudahan, Jaksa Agung mau menerima audiensi kami sehingga kami juga bisa share apa yang kami temukan. Kami juga sudah menghimbau pada kawan-kawan, karena kejadiannya di rumah sakit yang terbatas dan enggak punya alat dan bahan, tapi kebutuhan pelayanan selalu ada.

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com