Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

TEROPONG

Moratorium Lahan Kelapa Sawit

Janji yang diucapkan Presiden Joko Widodo pada Hari Hutan Internasional, 14 April 2016, kini ditunaikan. Ia menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, pada 19 September.

Pada peringatan Hari Hutan Internasional dua tahun lalu, Presiden berjanji untuk mengerem ekspansi lahan perkebunan sawit, khususnya alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Dengan mengerem ekspansi lahan, pelaku usaha kelapa sawit diharapkan dapat fokus menggenjot produktivitas.

Inpres yang berlaku 3 tahun sejak diterbitkan itu menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi izin kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan.

Berikutnya, Menteri Pertanian mendapat tugas untuk menyusun dan memverifikasi data dan peta izin usaha perkebunan kelapa sawit sekaligus surat tanda daftar usaha perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang bertugas untuk mengevaluasi hak guna usaha (HGU) kebun-kebun kelapa sawit.

Dalam proses identifikasi dan evaluasi ini, pelepasan atau tukar guling kawasan hutan untuk kebun sawit ditunda. Semua upaya tadi dilakukan di bawah pengawasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Cavin R. Manuputty

++++

Vonis 13 Tahun Penjara untuk Syafruddin
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, Senin, 24 September, lalu. Syafruddin dinyatakan terbukti merugikan negara sekitar Rp4,58 trilyun terkait penerbitan surat keterangan lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada 2004.

Selain 13 tahun penjara, Syafruddin dikenai denda Rp700 juta, ''Apabila tidak mampu membayar (denda) maka diganti pidana kurungan selama tiga bulan," kata hakim Yanto yang membacakan vonis untuk Syafruddin. Vonis majelis hakim tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut Syafruddin 15 tahun penjara dan denda Rp1 milyar atau subsider kurungan 6 bulan.

Sebagai Kepala BPPN periode 2002-2004, Syafruddin melakukan penghapusan piutang dengan menerbitkan SKL BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Padahal, dalam prosesnya, Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham pengendali BDNI belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan (misrepresentasi) dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Atas perbuatannya, hakim menyatakan bahwa Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Dalam sidang tersebut, Syafruddin menolak tuduhan hakim dan memutuskan untuk melakukan perlawanan hukum banding atas vonis tersebut.

Bambang Sulistyo

++++

Senjata Makan Tuan di Perang Dagang
Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina memasuki babak baru. Awal pekan ini, kedua negara menetapkan tambahan bea masuk untuk importasi mereka. AS menetapkan bea masuk baru sebesar 10% untuk produk-produk asal Cina yang nilainya mencapai US$200 milyar. Produk itu jenisnya beragam, antara lain suku cadang mesin industri, penyedap makanan, dan sarung tangan base ball.

Tidak mau kalah dari AS, Cina juga memberlakukan tarif bea masuk baru sebesar 5% hingga 10% untuk komoditas tertentu dari AS, seperti daging, bahan kimia, pakaian, suku cadang mobil. Diperkirakan, nilai bea masuk ini mencapai US$60 milyar.

Analis ekonomi, Jim Cramer, menilai bahwa perang dagang yang dilancarkan AS justru akan merugikan perusahaan di negara itu sendiri, terutama yang bermitra dagang dengan Cina. "Bapak Presiden tidak peka terhadap perusahaan-perusahaan [AS] yang banyak menghasilkan uang berdagang dengan Cina," kata Jim Cramer, seperti disiarkan stasiun CNBC, awal pekan ini.

Saat ini, banyak perusahaan asal Negeri Paman Sam yang diproduksi di Cina, contohnya Apple Inc. Bea masuk yang lebih tinggi akan membuat harga produk Apple menjadi lebih mahal ketika masuk ke AS. Oleh karena itu, Apple punya berapa pilihan: menaikkan harga untuk mengompensasi bea masuk atau tetap di harga biasa, namun bea masuk ditanggung oleh perusahaan.

Cavin R. Manuputty

++++

Kejaksaan Agung Menahan Karen Agustiawan
Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan, Senin 24 September, lalu. Sebelumnya Karen ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus investasi di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) di Australia tahun 2009.

Status tersangka Karen ditetapkan melalui Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018 tanggal 22 Maret 2018. Pencekalannya berlangsung selama enam bulan, yang berarti akan berakhir pada September 2018.

Kasus yang menjerat Karen berawal pada 2009. Saat itu PT Pertamina (Persero) melakukan kegiatan akuisisi (investasi non-rutin) berupa pembelian sebagian aset milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan "Agreement for Sale and Purchase-BMG Project" tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaanya terdapat dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak membawa manfaat dan sesuai dengan pedoman investasi dalam pengambilan keputusan investasi. Penyimpangan itu antara lain tidak dilengkapinya dokumen feasibility study dan tanpa adanya persetujuan Dewan Komisaris. Atas keputusan investasi itu, Pertamina dinilai mengalami kerugian sebesar Rp568 milyar.

"Saya sebagai Dirut Pertamina saat itu sudah menjalani tugas mengikuti prosedur," kata Karen, sesaat sebelum dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin lalu.

Kuasa hukum Karen, Susilo Ariwobowo, menganggap penahanan kliennya tidak ada urgensinya. Menurutnya, Karen telah dicekal, kooperatif dalam menjalani proses hukum, dan tidak berpotensi menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. "Bu Karen kan sudah mantan dirut, sekarang juga sudah dicekal, tidak mungkin melarikan diri dan sebagainya itu," ujarnya.

Bambang Sulistyo
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.5 / Tahun XXV / 29 Nov - 5 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Infoproduk
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com