Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN UTAMA

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris: Kita Membantu Orang, Ada Nilai Spiritualnya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih berkutat dalam kubangan masalah yang sama: arus kasnya defisit. Tiap tahun persoalannya seputar itu. Masalah utamanya premi yang ditetapkan pemerintah masih di bawah hitungan aktuaria.

Pemerintah menolak usulan penyesuaian iuran premi. Suntikan dana menjadi pilihan pemerintah untuk mengatasi defisit. Besarnya Rp4,9 trilyun, yang cair pada Senin kemarin. Sebetulnya, angka itu masih jauh dari cukup. Defisitnya saja Rp16,5 trilyun versi BPJS Jesehatan dan Rp11 trilyun versi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun pemerintah berkomitmen, sisa defisit akan dibenahi dengan bauran kebijakan. Kalau masih defisit juga, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyisir dana APBN untuk memangkas selisih.

Untuk mengetahui hal ihwal defisit BPJK Kesehatan, wartawan GATRA Sujud Dwi Pratisto, Putri Kartika Utami, Aulia Putri Pandamsari, dan fotografer Eva Agriana Ali mewawancarai Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di kantor pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Berikut petikannya:

Apa akar masalah sehingga BPJS Kesehatan mengalami defisit?
Prinsipnya, BPJS Kesehatan merupakan program anggaran berimbang. Kemenkeu, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kita bicara dan sudah terprediksi iuran kita. Anggaran berimbang itu seharusnya pendapatan dan pengeluaran harus sama. Sumber pendapatan utama adalah iuran. Iuran kita sekarang memang belum sesuai dengan hitungan aktuaria yang sebenarnya, itu yang mesti diketahui.

Iuran ideal untuk peserta PBI (penerima bantuan iuran) harusnya Rp 36.000, tapi diputuskan Rp23.000 hitungan tahun 2015. Ini tugas DJSN dan dua tahun sekali bisa dihitung. Kelas III idealnya Rp53.000, tapi diputuskan Rp25.500. Ada gap Rp27.500 per kepala. Kelas II harusnya Rp63.000 tapi diputuskan Rp51.000. Ada minus Rp12.000. Hanya kelas I yang masih ideal, Rp80.000.

Bagaimana jika anggaran berimbangnya, tidak terpenuhi?
Kalau anggaran berimbang tidak terpenuhi, ada opsi lain. Opsi kedua, dan ini clear, yang tidak dilakukan adalah menghilangkan manfaat. Ketiga, kalau iuran tidak naik, kemudian tidak ada pengurangan manfaat. Kemudian opsi ketiga, suntikan dana tambahan.

Saya sampaikan di rapat dengan anggota DPR pekan lalu, ada defisit direncanakan. Kita sudah tahu akan terjadi defisit tergantung jumlah peserta. Semakin banyak jumlahnya, defisit makin lebar karena memang angkanya jauh dari hitungan. Biaya premi per orang itu sekitar Rp30.000, biaya per orang hampir Rp50.000 per bulan. Ada gap Rp20.000.

Dengan Kemenkeu kita selalu bicara. Kita tanya mau peserta berapa. Kalau mau mencapai universal health coverage (UHC), pasti defisit lebih lebar. Tahun 2017 saat menyusun RKAT (rencana kerja dan anggaran tahunan) kita sampaikan akan desifit Rp12 trilyun, per bulan minus Rp1 trilyun. Tetapi ada utang tahun lalu yang kita gendong sekitar Rp4,4 trilyun. Jadi Rp16,5 trilyun ini angka kita. Kemudian Kemenkeu meminta BPKP me-review berapa. Keluarlah angka BPKP defisit Rp11 trilyun.

Kenapa muncul perbedaan menghitung defisit antara review BPKP dan BPJS Kesehatan?
Kami bersurat ke Ibu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani), kami punya hitungan sendiri karena pada saat duduk bersama BPKP, kita beda metodologi dan asumsi. Tidak ada yang salah dan benar di sini. Kita sepakat bertemu tiap dua minggu dengan aktuaria independen, biar objektif. Jadi aktuaria BPJS, BPKP, dan Kemenkeu ada. Kita mulai maraton sampai Desember. Untuk melihat siapa yang benar tidak bisa sekarang, nanti akhir tahun saja berapa yang terbukti mendekati perkiraan.

Kenapa tidak menaikkan premi sesuai dengan hitungan aktuaria saja?
Pemerintah punya pertimbangan khusus. Pak Jokowi menyampaikan jangan dinaikkan dulu, karena melihat daya beli masyarakat. Beliau punya perhatian khusus, terutama ke kelas III.

Kenapa tetap ada defisit, padahal pada 2016, iuran premi dinaikan?
Kenaikan itu kan masih belum sesuai dengan hitungan aktuaria. Misal yang kelas III itu hitungan aktuaria Rp53.000, tapi ditetapkan Rp25.500. Walau sempat naik Rp30.000, masih juga jauh. Kelas II juga naik Rp51.000, harusnya Rp63.000. Masih tekor sebetulnya karena belum sesuai dengan hitungan aktuaria.

Bagiamana BPJS Kesehatan menutupi sisa defisit, sementara pemerintah hanya menyuntikkan dana Rp4,9 trilyun, dan defisitnya Rp16,5 trilyun versi BPJS Kesehatan?
Posting yang sudah siap dari awal Rp4,9 trilyun. Itu dana cadangan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Presiden beberapa kali mengundang rapat memastikan semuanya lancar. Cairkan yang Rp4,9 trilyun, sisanya dilihat apakah bisa diselesaikan dengan bauran kebijakan. Misal adanya pajak rokok. Kemudian pengaturan manfaat lebih rasional, sehingga muncul peraturan tentang operasi katarak, fisioterapi, pembayaran bayi sehat yang satu kesatuan dengan persalinan. Sedang berjalan juga rujukan online karena harus kita atur. Ibu Menkeu bilang kalau pada akhirnya segala upaya bauran dan lainnya masih kurang, akan dicari dari APBN yang ada.

Bagaimana dengan biaya operasional BPJS Kesehatan yang dianggap terlalu tinggi?
Itu relatif. Pada saat BPJS berubah dari BUMN menjadi badan layanan publik, ada liability yang berpindah. Ini relatif melihatnya. Bandingkan gaji Dirut Bank Mandiri dengan gaji Dirut BPJS Kesehatan, ya berbeda. BPJS tidak semena-mena membuat standar gaji dan menaikkan gaji. Kita mengikuti perubahan undang-undangnya saja.

Sewaktu masih menjadi PT Askes, institusi ini punya harta benda sebesar Rp15 trilyun. Waktu masih BUMN, gaji pegawai diambil dari situ. Saat berubah, pemerintah bilang untuk bantu program korbankanlah Rp5 trilyun. Investasi lagi Rp1,1 trilyun untuk operasional kita. Jadi hasil investasi untuk kebutuhan karyawan disumbangkan ke negara, untuk bayar rumah sakit.

Kenapa BPJS Kesehatan memilih instrumen investasi yang konservatif seperti deposito, giro, tabungan dan reksadana?
Ada di undang-undang, kita enggak bisa ke mana-mana.

Apa reaksi BPJS Kesehatan tentang Perdirjampel 2, 3, dan 5 tahun 2018 yang menuai banyak kritik, bahkan DPR minta aturan itu cabut?
Prinsipnya kami menghormati lembaga legislatif. Namun kami jelaskan kondisinya, ada konsekwensi. Kami akan mencoba bicarakan dulu dengan Kemenkes. Kita clear-kan tidak untuk menghilangkan, tetapi kita atur. Contohnya, penyakit katarak membutuhkan Rp2,6 trilyun setahun, sementara cuci darah butuh Rp2,3 trilyun. Bukan membandingkan tetapi paling tidak kita prioritaskan yang cuci darah. Untuk katarak tetap kami lakukan tetapi dijadwalkan.

Apa hasil pembicaraan dengan Kemenkes terkait Perdirjampel 2, 3, dan 5 tahun 2018 ?
Kami bersurat kepada Kemenkes. Kalau tidak siap, berarti harus siap juga dengan konsekuensinya. Konsekuensinya, Bu Menkes (Nila F. Moeloek) ikut bertanggung jawab memperjuangkan anggaran tambahan lagi.

Apa tindak lanjut dari usulan subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik?
Ada dua konsep subsidi. Pertama, pemerintah membayar secara khusus penyakit katastropik. Waktu BPJS masih PT Askes, subsidi ini ada. Penyakit katastropik kan penyakit kronis dan butuh teknologi yang mahal. Kedua, di negara lain ada juga opsi penderita menyubsidi dirinya. Itu yang ramai, kan? Belum ada keputusan [soal subsidi]. Begitu bicara di DPR, ramai, BPJS Kesehatan bagaimana sih orang sudah sakit kok disuruh nambahin lagi. Jadi kami pertimbangkan semua.

Kalau dilihat dari laporan keuangan BPJS 2017, tunggakan dari peserta mandiri Rp1,79 trilyun dan tertinggi dibandingkan dengan peserta dari PNS dan swasta. Seperti apa dampaknya terhadap defisit BPJS Kesehatan?
Syarat membangun sistem jaminan sosial menurut pendekatan akademis pekerja formal itu minimal 70% dan 30% merupakan pekerjan nonformal. Yang kita ini nonformalnya yang 70%, kan lebih banyak. Dari sisi konstruksi syarat sebetulnya kita tidak memenuhi syarat ideal untuk mengembangkan sistem. Namun, ini adalah amanah konstitusi ya kita jalankan. Kenapa syarat pekerja formai ini penting karena gajinya dipotong otomatis. Kalau kelompok ini besar, masalah tunggakan tidak akan banyak. Itu kelompok pertama di lapisan atas. Kedua, kelompok miskin tidak mampu yang dibayari pemerintah ini di lapisan bawah.

Kelompok ketiga ini berada di tengah, dan ini yang yang tadi ditanyakan. Menurut penelitian LPEM FEB UI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ) ada tiga kelompok dalam kategori ini. Pertama, mereka memang tidak mampu sehingga mau dikejar bagaimana pun tidak akan bisa bayar sebanyak 30%. Kita bantu kalau ada kesempatan dimasukkan Jamkesda. Kedua, yang masuk kelompok able to pay, willingnes to pay tinggi tapi dia malas. Maka kita buka channel pembayaran makin banyak. Ada 700.000 lebih titik layanan ini. Fintech kita buka. Kelompok ini sekitar 60%. sisanya, kelompok ketiga 30% ini orang yang able tapi tidak mau. Kita datangi ke rumah dan lumayan dalam enam bulan ini yang kita dapat.

Ada usulan dari publik agar BPJS Kesehatan melakukan inovasi untuk mendorong peserta patuh membayar premi, misalnya pemberian diskon belanja supaya masyarakat merasa ada benefit tambahan. Anda setuju dengan usulan tersebut?
Saya tanya balik saja. Misal dengan iuran yang sebesar Rp25.500 dengan manfaat yang sebesar itu, mau dapat diskon apa lagi? Ini kan program tolong menolong, gotong royong. Kalau kita sakit ada proteksi, kalau tidak sakit kita membantu orang lain. Misalnya, orang cuci darah butuh dana Rp1 juta. Dengan iuran Rp25.500, konsep sederhananya ada 40 orang yang membantunya dalam seminggu. Kemudian dalam sebulan dikali empat maka ada 320 orang. Kita membantu orang, ada nilai spiritualnya. Ini yang kami terus sampaikan sampai suatu saat nanti pemerintah memutuskan untuk menghukum masyarakat.

Apa solusi dari BPJS Kesehatan terkait keluhan dari pihak rumah sakit yang tagihannya belum dibayar BPJS Kesehatan?
Prinsipnya, rumah sakit jangan khawatir karena komitmen pemerintah kuat untuk menyelesaikan ini. Mungkin ada masalah manajemen mikro kaitannya dengan cashflow rumah sakit. Kita memberikan jalan keluar dengan program anjak piutang atau supply chain financing dari pihak ketiga seperti perbankan atau nonperbankan. Mitra kita ada 13 bank dan dua multifinance.

Dengan anjak piutang, rumah sakit pinjam ke bank untuk dapat cash. BPJS Kesehatan kalau telat bayar akan dihukum bayar denda sebesar 1% ke rumah sakit. Bunga bank 0,8%, kami kena denda keterlambatan BPJS 1% sehingga ada margin yang didapat rumah sakit sebesar 0,2%. Nanti kan pasti dibayar, tapi tetap menunggu proses administrasi. Kami sangat berharap pihak rumah sakit juga jangan pasif. Jangan sampai dokter dan perawat yang bekerja di sana tidak dibayar. Kita buka kesempatan itu dan tidak susah.

Berapa banyak pemda yang masih menunggak pembayaran premi ke BPJS Kesehatan?
Yang nunggak, ini iuran wajib pemda. Jadi iuran wajib pemda adalah PNS daerah itu kan sebetulnya sama dengan PNS pusat, pegawainya bayar sebesar 2% dari gajinya dan 3% dari pemda. Ada beberapa darah yang nakal enggak dibayarkan. Dari situlah Kemenkeu melihat, pemda yang tidak bayar akan otomatis terpotong (PMK 183/2017). Iuran dari pemda sudah mulai bersih. Tapi ini sebetulnya tidak menyelesaikan masalah defisit, ini untuk ngatur cash flow saja.

Benarkah beberapa daerah menolak BPJS?
Tidak menolak, salah bahasanya kalau menolak. Mereka itu membuat program tambahan. Saya tidak mau bicara spesifik daerah mana, ini secara umum saja. Sebelum di sini kan saya juga anggota DJSN, program populis seperti ini itu tidak sustain.

Kemenkeu menyusun PMK untuk menyinergikan layanan BPJS Kesehatan dengan penyelenggara jamsos lain seperti PT Jasa Raharja, Taspen, Asabri, hingga BPJS Ketenaakerjaan. Bagaimana bentuk sinergitasnya?

Sedang dalam pembahasan, disusun Peraturan Kementerian Keuangan. Kalau ada kecelakaan lalu lintas dalam melakukan pekerjaan, ada pembayarnya. Ini yang sedang dibahas. Belum selesai. Tapi yang jelas semua sudah berusaha untuk menyukseskan program yang ada.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.5 / Tahun XXV / 29 Nov - 5 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Infoproduk
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com