Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS

Anomali Kebijakan Impor Beras

Pemerintah tetap melakukan impor beras meski produksi beras surplus 16,3 juta ton. Mafia beras diduga bermain.

Usai menyemprot Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dengan umpatan "Matamu!" pada Rabu pekan lalu, kini Direktur Perum Bulog Budi Waseso mulai agak kalem. Ditemui GATRA dalam diskusi ketahanan pangan di Menara Kadin, pria yang akrab dipanggil dengan Buwas ini minta soal kisruh dia dengan Menteri Perdagangan tidak usah lagi dibahas.

"Enggak usah diperpanjanglah," katanya kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA.

Diskusi roundtable yang diadakan Komite Tetap Ketahanan Pangan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), itu memang cukup menyingkap betapa ada anomali di balik kebijakan impor beras. Selain Buwas, pembicara yang tampil siang itu adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi.

Menurut Agung, kebutuhan beras nasional tahun ini sebesar 30,3 juta ton sedang produksi mencapai 46,6 juta ton. Berarti tahun ini ada surplus produksi beras sampai 16,3 juta ton. Di atas kertas, tahun Indonesia seharusnya tidak perlu lagi impor beras.

Lantas mengapa masih impor? Itulah misterinya. Sekadar catatan, tahun ini Indonesia mengimpor beras sebanyak 2 juta ton. Keputusan impor beras itu diambil dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Januari dan Maret 2018 lalu. Tapi belakangan jumlah impor beras itu dikoreksi hingga menjadi 1,8 juta ton. Sebanyak 1,4 juta ton beras impor sudah masuk. Tinggal 400.000 ton lagi, yang diperkirakan tiba pada akhir Oktober.

Tapi lucunya, meski stok berlimpah, harga beras tidak turun. Berdasarkan data Pusat Harga Pangan Strategis Nasional per 24 September lalu, harga rerata beras medium berada di level Rp 11.700 per kilogram. Harga itu sudah jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar Rp 9.450 per kilogram.

Wajar bila diduga kuat banyak permainan. Dalam diskusi itu, Buwas sendiri juga mengancam para mafia yang memainkan stok dan harga beras. "Jangan main-main dengan saya. Saya tidak akan menoleransi siapa pun yang mempermainkan komoditas beras. Saya akan kerahkan jaringan saya. Saya ini mantan Kabareskrim Polri, saya punya jaringan," katanya.

Sayangnya, dalam diskusi itu tidak terungkap siapa sebenarnya pihak yang bermain di balik kebijakan harga dan stok beras.

***

Tudingan peran mafia di balik impor beras memang bukan pertama kali ini muncul. Kamis pekan lalu, dalam diskusi berjudul “Polemik Impor Beras” di Gedung DPR, ekonom Rizal Ramil menyebut impor beras sebenarnya adalah permainan kartel pangan. “Kebijakan impor ini muncul saat musim panen. Ini sistem yang kejam sekali,” katanya.

Mantan Menteri Perekonomian di era Presiden Gus Dur ini juga menyatakan kartel beras selalu memainkan harga. Saat sedang panen, mafia beras selalu menurunkan harga hingga harga jatuh. Sebaliknya, saat tidak panen, harga kembali dinaikkan. Akibatnya, petani dan konsumen pun dirugikan.

Sayangnya, Rizal tidak menyebut siapa pihak yang disebut mafia tersebut. Namun sumber GATRA yang dekat dengan Kementan menyatakan keberadaan mafia impor itu memang ada. Menurut sumber tersebut, motifnya adalah laba. Rente. Ia menyebutkan bahwa impor pangan melibatkan keuntungan triliunan rupiah. Angka itu tidak hanya berasal dari impor beras, tapi juga dari berbagai produk impor pangan lainnya. “Nilainya sekitar Rp300 trilyun,” katanya.

Menurutnya, Kementan memang sudah berusaha melawan permainan tersebut. Caranya dengan memaksimalkan kemampuan Bulog untuk menyerap beras petani sebanyak mungkin. Dengan begitu, Bulog memiliki kemampuan untuk mengintervensi harga. Selama ini, instabilitas harga beras memang alasan utama mengapa dilakukan impor beras.

Masih menurut sumber tersebut, Bulog juga sudah berencana untuk menyerap kelebihan pasokan tidak dalam bentuk beras, tapi dalam bentuk gabah. Pasalnya, gabah lebih tahan lama disimpan. Sedangkan beras maksimal hanya bisa disimpan dua minggu, lalu warnanya akan berubah atau berkutu. Intervensi Bulog dalam jangka panjang hanya bisa efektif bila gudang Bulog dipenuhi gabah, bukan beras.

Tapi rencana ini belum terwujud, karena kendala teknis. Keberadaan alat pengering gabah (dryer) bahkan di Pulau Jawa saja sangat sedikit. “Makanya Kementan meminta Rp1 trilyun untuk pengadaan dryer,” kata sumber tersebut.

Saat ini, Kementan memang melakukan revisi anggaran pada 2018. Sebesar Rp 1 trilyun dialokasikan untuk pengadaaan sampai 1.000 unit dryer. Tujuannya agar penyerapan gabah oleh Bulog terus meningkat.

Berdasarkan pantauan GATRA, kemampuan Bulog menyerap gabah memang sangat rendah. Tahun lalu, misalnya, Bulog hanya mampu menyerap 2,2 juta ton gabah, yang setara dengan 1 juta ton beras. Sementara itu, tahun ini Kementan menargetkan mampu menyerap 4,4 juta ton gabah, atau setara dengan 2,2 juta ton beras.

Bila dihitung bahwa produksi beras tahun ini mencapai 46,6 juta ton beras, maka penyerapan gabah petani sebesar 4,4 juta ton –setara dengan 2,2 juta ton beras—berarti Bulog baru mampu menyerap 4,7% gabah petani.

***

Sejauh ini, pemerintah memang belum menyatakan ada faktor mafia di balik kebijakan impor beras. Menteri Perekonomian Darmin Nasution, misalnya, menyatakan bahwa keputusan impor beras ketika itu terkait dengan masih tingginya harga beras di lapangan. "Keputusan impor beras sudah dipertimbangan dengan sangat matang. Kalau tidak impor waktu itu, repot kita," katanya, Rabu pekan lalu.

Darmin lalu menjelaskan stok beras baru bisa dianggap aman bila stok beras di gudang Bulog sudah mencapai 2 ton. Tapi waktu itu stok beras di gudang Bulog terus menipis karena kebutuhan untuk melakukan pperasi pasar (OP). Impor juga diputuskan dalam rakor yang juga dihadiri Kementerian Perdagangan, Kementan, dan Bulog.

Darmin lalu mencontohkan bagaimana pada Januari-Maret 2018 merupakan musim hujan hingga diprediksi akan memengaruhi produksi beras dalam negeri. Akhirnya, dalam rakor akhir Maret lalu, diputuskan untuk melakukan impor lagi sebesar 500.000 ton. “Kita putuskan impor 500.000 karena apa? Kalau dia (stok beras) makin turun, [harga] akan digoreng oleh pedagang,” katanya.

Instabilitas harga beras sebagai faktor pemicu kebijakan impor juga diakui oleh Syarkawi Rauf. Mantan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini bahkan melihat bahwa pemerintah harus bisa mengatasi permainan harga ini, terutama disparitas yang tinggi antara harga di tingkat petani dan pedagang.

Ia lalu mencontohkan bagimana harga pokok pembelian (HPP) beras di tingkat petani sebenarnya paling tinggi cuma Rp 7.400 per kilogram. Tapi begitu di pasar, harga jual beras bisa mencapai Rp 12.500 per kilogram. Ini yang menyebabkan muncul keinginan untuk melakukan impor, agar harga bisa turun. “Sepanjang disparitas harga tidak diatasi, sulit untuk menghindar dari polemik impor dan tidak impor,” katanya.

Menurut Syarkawi, disparitas harga itu sebenarnya bisa diatasi tanpa harus melakukan impor, melainkan dengan memangkas rantai distribusi. Pasalnya, rantai distribusi beras terlalu panjang, yaitu petani, lalu ke pengepul, penggilingan kecil, lalu ke penggilingan besar, lalu ke reseller, lalu ke distributor beras, lalu ke pedagang eceran, hingga berakhir di tangan konsumen.

Total bisa sampai ada enam titik perantara sebelum beras berpindah tangan dari petani ke konsumen, dan tiap titik itu memungut keuntungan masing-masing. “Perlu dipikirkan bagaimana upaya untuk menyederhanakan rantai distribusi beras,” katanya.

Syarkawi juga menyatakan kemungkinan memang ada permainan menentukan harga beras. Ia mencontohkan salah satu pasar beras di Jakarta yang polanya kadang aneh. Tiap hari Senin, pasokan beras yang masuk 5.000 ton, tapi selain hari Senin pasokan berasnya cuma 2.500 ton. Perilaku itu bisa jadi bukan karena stok beras sedikit, melainkan karena ada pihak yang menahan distribusi beras, menunggu sampai harga naik baru setelah itu barang dilepas. “Kalau itu dilakukan banyak pelaku usaha, akan memicu kenaikan harga,” katanya.

Terkait dengan adanya mafia impor beras, Syarkawi enggan mengelaborasi. Ia hanya menyatakan faktor lain yang juga memicu impor beras, yaitu harga beras di luar negeri yang lebih murah dibandingkan dengan di dalam negeri. “Ini memberikan insentif bagi orang untuk mengimpor, meski produksi beras kita surplus,” katanya.

Hanya menurut Syarkawi, pemerintah sebenarnya juga sudah tahu siapa saja para pedagang besar yang berkepentingan dengan impor beras. Pasalnya untuk mampu mengimpor beras, pedagang tersebut harus memiliki gudang yang sangat besar. “Dan tidak banyak pedagang yang punya gudang sebesar itu, karena ongkos bikinnya juga mahal sekali,” katanya. Yang jelas, menurut Syarkawi, jangan sampai dimaknai stabilitas harga beras bisa diredam dengan impor. “Impor bukan satu-satunya solusi untuk menjaga harga, rantai distribusi juga harus dikawal,” katanya.

Lebih penting lagi, jangan sampai ada “Matamu!” seri kedua.

Basfin Siregar

Cover Majalah GATRA edisi No.5 / Tahun XXV / 29 Nov - 5 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Infoproduk
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com