Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

PARIWARA

Permudah Pelayanan Jasa Hukum dengan Online

Pemerintah mulai menjalankan online single submission (OSS). Langkah tersebut guna mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia. Ditjen AHU Kemenhumkam sangat siap menjalankan OSS dan mampu memberikan pelayanan publik secara akuntabel.

Presiden Joko Widodo terus mendorong upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan berinvestasi di Indonesia. Sebab, semua kemudahan bisnis akan menjadi faktor kunci untuk peningkatan investasi, dan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Jika investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi juga menjadi lebih tinggi.

Pemerintah pun sudah menjalankan online single submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota yang dilakukan secara elektronik. Bagi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo Rahadian Muzhar, OSS merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat dan menyederhanakan pengurusan izin dalam berusaha.

Pemerintah mendorong reformasi struktural, termasuk dengan reformasi sistem perizinan yang lebih sederhana. Proses pengajuan perizinannya pun semakin dipermudah dengan meningkatkan akses untuk memperoleh izin usaha yang dimaksud dengan sistem online. Dalam pelaksanaan OSS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini Ditjen AHU sudah sangat siap dengan mengedepankan karakter pegawai negeri sipil (PNS) yang adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). ''Serta mampu memberikan pelayanan publik secara akuntabel (good governance),'' ucap Cahyo.

Ia menuturkan, perubahan karakter PNS di Kemenkumham sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan cara membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Dengan adanya predikat WBK dan WBBM akan mendorong masyarakat memperoleh pelayanan secara cepat dan tepat.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) AHU, Danan Purnomo memaparkan, bahwa Ditjen AHU mempunyai peran penting dalam mendukung program ease of doing business (EoDB) melalui kemudahan pelayanan jasa hukum. Beberapa pelayanan jasa hukum yakni penerbitan izin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia dan kenotariatan yang sudah dilakukan secara online. ''Kami sudah siap dengan penerapan sistem OSS ini, karena semua layanan Ditjen AHU sudah online,'' ujarnya.

Apalagi, kata Danan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Ditjen AHU mendapatkan tugas baru dalam menyelenggarakan pelayanan comanditaire venootschap (CV), firma dan koperasi.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Tata Usaha Ditjen AHU, Sudaryanto Chalik, dalam mendukung OSS, Ditjen AHU juga sudah menyiapkan semua penunjangnya. Di antaranya, mulai dari pelayanan, publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat bisa menerima informasi tersebut dengan baik dan benar. ''Kami sudah siapkan semua perangkat untuk menginformasikan program OSS dan EoDB ke masyarakat luas,'' kata Sudaryanto.
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.5 / Tahun XXV / 29 Nov - 5 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Infoproduk
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com