Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

LAPORAN KHUSUS II

Restorasi Ciliwung Menuntut Terobosan

Normalisasi Ciliwung masih terkendala pembebasan lahan. Setelah itu akan berlanjut pada program restorasi Ciliwung. Agar cepat, fokus dan terkoordinasi butuh terobosan dari atas.

Ciliwung dan Cheonggyecheon adalah sungai. Tapi nasib mereka berbeda bak langit dan bumi. Sungai Ciliwung yang membelah Ibu Kota Jakarta, tahu sendirilah... keruh, bau, kotor, menjadi muara limbah pabrik dan rumah tangga. Saat musim hujan, memicu banjir di sejumlah titik di ibu kota Jakarta. Sebaliknya, Sungai Cheonggyecheon yang mengalir di pusat kota Seoul, Korea Selatan, tampak jernih, bersih, bahkan menjadi tempat rekreasi turis dan warga Seoul.

Perbedaan itulah yang viral saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan lawatan ke Seoul Korea Selatan, 11 September. Para warganet heboh membandingkan Ciliwung dan Cheonggyecheon dari sejumlah foto yang beredar di media sosial. Presiden Jokowi pun disebut-sebut terpana, langsung mengeluarkan tantangan ke beberapa pihak di Tanah Air untuk membuat Ciliwung menjadi seperti Cheongyecheon.

Di mata pengamat sungai dan perkotaan dari Universitas Trisaksi, Nirwono Joga, tantangan Jokowi merupakan momentum yang baik untuk menggarap Ciliwung dengan lebih serius. Meskipun sulit, keinginan Jokowi itu dapat diwujudkan asalkan sejumlah persoalan mendasar mengenai penanganan Ciliwung dituntaskan.

Untuk menyulap Ciliwung sebagai ikon Jakarta, menurut Joga, yang harus dilakukan pertama kali adalah airnya harus bebas pencemaran dulu. “Jangan mimpi kaya di Seoul. Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup, sungai di Jakarta 90% tercemar,” katanya kepada Dara Purnama dari GATRA pada Selasa, 25 September lalu.

Untuk itu harus ada peta jalan revitalisasi Ciliwung dalam waktu minimal 5 tahun, yang dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Joga menilai, jika ingin penataan seperti sungai di Seoul maka hal itu sebetulnya berada di dalam tataran estetika yang menjadi ujung dari segala persoalan. “Dasarnya dulu yang harus dibenahi. Kalau selesai, baru kita melangkah ke estetis. Itu yang jadi PR utama,” katanya.

Dalam penataan itu, tambah Joga, masalah satu manajemen perencanaan terpadu dalam merumuskan akan dibentuk seperti apa Ciliwung dari hulu hingga hilir tidak bisa dinafikan begitu saja. “Kebijakan harus satu. Contohnya kalau bicara jalur hijau dari hulu di kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan DKI Jakarta harus satu suara, yakni membebaskan bantaran kali menjadi jalur hijau,” katanya.

Selanjutnya, ketegasan dalam mengeksekusi kebijakan terhadap Ciliwung. Jika ingin melakukan naturalisasi, maka tugas utamanya adalah membebaskan bangunan samping kiri dan kanan sungai dari hulu ke hilir. Tidak sekedar jalan inspeksi, karena secara alami lebar kiri kanan sungai idealnya setengah dari lebar badan air sungai. “Jika lebar badan air 30 meter, maka minimal kiri-kanan Ciliwung 15 meter harus bebas,” katanya.

Pembebasan lahan di kiri-kanan sungai seperti itu, menurut Joga, bertujuan untuk menghidupkan ekosistem di sekitar sungai. Betonisasi tetap bisa dilakukan, akan tetapi memiliki derajat kemiringan sehingga ketika air sungai naik maka bantaran kali kiri kanannya bisa keluberan air. “Jadi, kalaupun dibeton tidak akan membunuh atau membuat punah ekosistem yang ada di tepian sungai,” katanya.

Indonesia, menurut Joga, dapat belajar dari Eropa pada 1985, di mana masyarakatnya melawan proses betonisasi sungai. Caranya dengan mengembalikan bentuk alami sungai. Jika tadinya sungai diluruskan dengan beton, kemudian dikembalikan dalam bentuk lekuk sungai yang alami. Dengan berkelok-kelok, maka air akan meluncur pelan dan itu memberikan kesempatan air untuk meresap di kiri dan kannya. Selain itu, air tersebut dapat dialirkan ke waduk dan situ terdekat.

***

Salah satu agenda lawatan Jokowi ke Korea adalah membuka kerja sama dengan Korea Water Resource Corporation (K-Water) dalam bidang pengelolaan sumber daya air. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin sejumlah sungai di Indonesia, termasuk Ciliwung, direvitalisasi menjadi ruang publik esensial bagi warga masyarakat.

Seperti apa wujudnya, Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, mengatakan lingkup kerja sama bidang sumber daya air tersebut meliputi infrastruktur sumber daya air yang mencakup bendungan, hydropower, pengendali banjir, air baku, dan air tanah. Kemudian ketahanan air, termasuk suplai air baku.

Untuk teknik mencakup guidelines manual dan metode konstruksi, fasilitas informasi dan sistem operasi sumber daya air. Untuk konservasi air termasuk lingkungan dan ekosistem air, tata kelola air dan pengembangan kapasitas.

Untuk wujud kerja sama ada beberapa. Pertama, berbagai informasi tentang langkah strategis yang bertujuan mencari solusi untuk masalah infrastruktur sumber daya air. Kedua, transfer pengetahuan dan pengalaman melalui pertukaran tenaga-tenaga profesional.

Ketiga, pengembangan kelembagaan, pengembangan kapasitas, dan pelatihan-pelatihan di bidang sumber daya air. Keempat, studi, penelitian dan pengembangan teknik terkait operasi dan pemeliharaan bendungan dan waduk, pengendalian banjir, restorasi sungai, serta rehabilitasi fasilitas infrastruktur air dan suplai air.

Kelima, pertukaran ahli dan personel, pelaksanaan simposium, konferensi, workshop tentang sumber daya air. Keenam, pengenalan teknologi dan metodologi yang inovatif. Ketujuh, penentuan pilot projects dan studi kasus, dan kemitraan operator sumber daya air. "Sementara itu, untuk bentuk kerja sama lainnya akan ditentukan kemudian," kata Jarot dalam jawaban tertulis kepada Aulia Putri Pandamsari dari GATRA, Selasa lalu.

Khusus untuk revitalisasi total Sungai Ciliwung, kegiatan yang sedang berlangsung adalah pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor. Kedua bendungan ini nantinya dapat berfungsi untuk menurunkan muka air banjir. Kemudian untuk kegiatan kedua mencakup proyek normalisasi Ciliwung tahun 2013-2017, namun belum tuntas semua karena masih ada lahan yang belum dibebaskan.

Pembebasan lahan akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Jakarta Selatan mencakup Tanjung Barat, Pejaten Timur, dan Bukit Duri. Sedangkan Jakarta Timur mencakup Gedong, Balekambang, Cawang, Kampung Melayu dan Bidara Cina.

Salah satu kendala dalam revitalisasi adalah lahan yang belum bebas. Saat ini masih banyak hunian yang terlalu dekat dengan sungai dan sempadan sungai, serta peran serta masyarakat dalam menjaga Sungai Ciliwung masih rendah. Adapun kegiatan ketiga adalah pengoperasian pompa-pompa banjir dan alat-alat berat untuk operasi dan pemeliharaan alur sungai.

Jarot mengungkapkan, normalisasi Sungai Ciliwung 2013-2017 dengan biaya sekitar Rp1,18 trilyun tidak terserap semua, karena banyak lahan yang tidak bisa dikerjakan gara-gara belum dibebaskan. Hanya terserap kurang-lebih Rp842 milyar. “Dana untuk kegiatan Ciliwung di atas berasal dari APBN rupiah murni,” ujar Jarot.

Jika revitalisasi selesai dikerjakan, maka dari segi pengendalian banjir nantinya Ciliwung dapat mengalirkan debit air banjir 50 tahunan sampai 570 meter kubik per detik. Untuk masalah kualitas air Ciliwung, fokus utamanya adalah meminimalisir pembuangan limbah padat dan limbah cair.

***

Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayah, normalisasi yang dilakukan sejak 2013 sampai 2017 dibagi menjadi empat tahap atau seksi, dari Jembatan tol Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Normalisasi tersebut panjangnya sekitar 19,9 kilometer dan panjang tanggulnya sekitar 16,19 kilometer. Dalam rencana sungai yang akan ditanggul sepanjang 33,69 kilometer, sehingga yang belum dikerjakan sepanjang 17,50 kilometer.

Dari hasil studi, Bambang menambahkan, untuk normalisasi panjangnya 38 kilometer. Hanya di beberapa bagian yang tidak dapat dinormalisasi karena ada lereng tebing yang alamiah. “Kondisi itu dibiarkan, sehingga kontraknya sepanjang 33,69 kilometer,” katanya ketika ditemui wartawan GATRA M. Egi Fadliansyah di kantornya pada Selasa siang lalu.

Untuk sisa pengerjaan yang belum dilakukan sepanjang 17,50 kilometer masih menunggu sampai proses pembebasan lahan selesai. "Ini progres pembebasan sendang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita sih pengen-nya secepatnya, memang sekarang ada progres tapi tidak signifikan," katanya.

Menurut Bambang, lebar Ciliwung idealnya 35-50 meter. Kondisi ini penting, agar sungai dapat menampung volume banjir, sehingga kiri dan kanannya diturap. Sampai saat ini, panjang sungai yang sudah dinormalisasi dengan lebar 35-50 meter sudah hampir semuanya. Hanya ada beberapa titik masih ada yang kurang dari 35 meter lebarnya.

Sementara itu, untuk tantangan di bagian hulu Sungai Ciliwung, ada pada erosi sungai sehingga PU mendesain secara keseluruhan masalah di Ciliwung. Setelah itu akan dilihat seperti apa skala prioritasnya, ketersediaan dananya, dan kesiapan lahannya. “Dari situ baru akan dirumuskan program kerjanya akan seperti apa,” kata Bambang.

Selain normalisasi, Bambang menambahkan, saat ini Pemprov DKI mengusulkan Sungai Ciliwung juga dinaturalisasi. Artinya, sungai tersebut harus memiliki area penghijauan seperti RPTRA, trek joging, atau taman. PU mengistilahkan program tersebut dengan sebutan Restorasi Sungai Ciliwung. “Restorasi itu walau ada turap atau penahan tebing dan seterusnya kita buat supaya ada pepohonan, taman atau ada juga trek joging,” ujarnya.

Koordinasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, menurut Bambang, saat ini sedang dimatangkan di Dewan Pertahanan Nasional di bawah mantan Pangdam Siliwangi Letjen Doni Monardo. Nantinya akan dibuat semacam roadmap DAS Sungai Ciliwung secara keseluruhan. “Nanti mungkin akan dibuatkan PP-nya atau seperti apa. Tapi yang jelas antar-instansi akan lebih terkoordinasi,” ujarnya.

Soal normalisasi lanjutan, Bambang menambahkan bahwa sementara ini, untuk 2018, belum ada lagi program normalisasi Ciliwung. Demikian pula dengan rencana program normalisasi 2019 belum direncanakan. PU kini sedang menunggu proses pembebasan lahan yang sedang dimaksimalkan oleh Pemprov DKI.

Saat ini, fokus PU pada pembenahan di hulu Sungai Ciliwung dengan menggarap Setu Cisaat agar lereng-lerengnya tidak longsor. “Ini kita jadikan contoh bahwasanya di hulu sudah bagus. Jadi setu di hilirnya akan ikut,” katanya.

Adapun pembangunan dua bendungan baru di hulu Sungai Ciliwung, yakni bendungan Sukamahi dan Ciawi, masih terkendala pembebasan lahan. Untuk pembebasan lahan dua bendungan itu total baru 35%. Sedangkan untuk progres konstruksinya baru 20%. Padahal kontraknya telah disepakati untuk tahun 2016-2019. Lamanya pembebasan lahan karena dana yang ada di tim khusus di Kemenkeu harus melalui proses audit yang ketat agar tidak terjadi kebocoran.

Lantas, apakah tantangan Presiden tadi dapat segera terwujud? Ambisi mewujudkan restorasi Ciliwung menurut Bambang akan banyak kendala dan butuh waktu panjang. Pasalnya, banyak instansi yang ikut terlibat dalam penangaan Sungai Ciliwung.

Untuk sampah saja, Pemprov DKI hanya memiliki wewenang untuk membersihkan saja, tidak mengelolanya. Belum lagi masalah limbah yang dibuang ke sungai. Soal limbah masuk sungai, belum ada yang bertanggung jawab. Seharusnya limbah itu diolah dulu baru masuk ke sungai. "Jadi akan banyak instansi terkait yang terlibat," katanya. Nasib.

G.A. Guritno

Cover Majalah GATRA edisi No.5 / Tahun XXV / 29 Nov - 5 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Infoproduk
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com