Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

INTERNASIONAL

Brexit di Ujung Tanduk

Pemerintahan Theresa May menghadapi ancaman tidak memiliki kesepakatan apa pun menjelang Brexit. Stabilitas perekonomian Inggris jadi taruhan.

Ibarat pasangan suami-istri yang akan bercerai, terkadang ada perjanjian pembagian harta gono-gini. Setelah bagi-bagi harta beres, maka tidak ada urusan lagi. Masing-masing menempuh jalan hidupnya sendiri.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa, yang lebih dikenal dengan Brexit atau British Exit, sepintas, memang bisa diibaratkan sebagai pasangan suami-istri yang bercerai. Perdana Menteri Inggris, Theresa May, juga sudah menyiapkan “perjanjian gono-gini” dengan Uni Eropa. Perjanjian itu tebalnya sampai 585 halaman dan isinya sudah dinegosiasikan selama dua tahun. Tinggal menunggu pengesahan dari parlemen Inggris.

Tapi perjanjian gono-gini Inggris-Uni Eropa jelas sangat berbeda dari pasangan biasa. Sebab mereka tidak benar-benar berpisah, melainkan akan terus berhubungan, terutama dalam soal perdagangan.

Misalnya, setelah resmi keluar dari Uni Eropa, bagaimana prosedur ekspor produk laut Inggris ke negara-negara Uni Eropa? Berapa tarif bea masuknya? Masih bisakah buah-buahan segar asal Prancis (negara Uni Eropa) masuk ke Inggris pada hari yang sama? Bea cukai dan logistik –dua hal itulah yang menjadi fokus dalam perjanjian gono-gini Inggris-Uni Eropa.

Idealnya, Inggris seharusnya memang melakukan perjanjian dagang baru dengan Uni Eropa. Tapi waktu yang tersedia tidak memadai.

Ketika referendum Brexit di Inggris pada 2016 lalu menghasilkan keputusan untuk keluar dari Uni Eropa, pasal 50 dalam perjanjian Uni Eropa hanya memberikan waktu persiapan dua tahun. Per 29 Mei 2019 nanti, Inggris secara resmi akan berstatus bukan lagi anggota Uni Eropa, tidak peduli ada atau tidak ada perjanjian gono-gini.

Theresa May jelas lebih memilih keluar dengan perjanjian, terutama terkait perdagangan. Sebab, 31% impor Inggris berasal dari Uni Eropa. Lalu lintas perdagangan sudah sangat erat dan terintegrasi.

Karena itulah, dalam 585 halaman perjanjian Brexit, ada klausul backstop, yaitu ketentuan bahwa semua fasilitas open border sebagai anggota Uni Eropa masih tetap berlaku antara Irlandia (negara anggota Uni Eropa) dan wilayah Irlandia Utara (wilayah Inggris). Hukum bea cukai yang berlaku untuk lalu lintas barang Irlandia-Irlandia Utara adalah hukum bea cukai Uni Eropa.

Dengan klausul itu, Inggris masih bisa menikmati banyak fasilitas dan tidak kehilangan akses pasar Uni Eropa. Klausul backstop akan terus berlaku sampai ada perjanjian dagang resmi antara Inggris dan Uni Eropa.

Tapi klausul inilah yang membuat para anggota parlemen Inggris berang. Termasuk para politisi dari Partai Konservatif, yang merupakan partai asal Theresa May.

Boris Johnson, salah satu tokoh utama Brexiteer, termasuk yang keras menentang klausul backstop. Menurut Johnsin, klausul itu sama saja membuat Inggris tetap terjerat hukum Uni Eropa. Hanya bedanya, Uni Eropa menggunakan wilayah Irlandia Utara sebagai celah. “Kita harus mengubah perjanjian ini, kita bisa memiliki peranjian yang tidak mengandung backstop,” katanya seperti dilansir BBC.

Seandainya cuma segelintir politisi yang menolak klausul itu, mungkin tidak masalah. Yang jadi soal, cukup banyak anggota parlemen Inggris yang terang-terangan menolak. Setidaknya sampai 100 anggota parlemen dari Partai Konservatif membangkang. Padahal, May membutuhkan persetujuan dari minimum 320 suara –dari total 650 suara di parlemen Inggris.

Tapi sayangnya, keputusan, tidak cuma di tangan parlemen Inggris. Tapi juga di tangan Uni Eropa. Seandainya parlemen Inggris benar-benar menolak klasusul backstop, belum tentu Uni Eropa mau mengakomodasi perjanjian baru. Terlebih, waktu yang tersisa tinggal sedikit, cuma tinggal enam bulan sebelum Mei 2019.

Para Brexiteer garis keras memang tidak takut dengan kemungkinan no deal, alias tidak ada perjanjian sama-sekali antara Inggris-Uni Eropa.

Tapi kalangan industri sudah memperingatkan bahwa no deal akan berarti instabilitas ekonomi maupun pasokan barang. Yang pasti memicu inflasi, artinya harga barang bakal naik. Ini karena barang-barang asal Uni Eropa akan dikenai tarif tinggi bila memasuki Inggris, begitu pula sebaliknya.

Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi ketimbang inflasi adalah tidak ada jaminan pasokan barang. Karena, belum tentu negara-negara Uni Eropa akan mengekspor ke Inggris bila tidak ada kejelasan perjanjian tarif.

Pekan lalu, ketika makin jelas bahwa mayoritas anggota parlemen menolak rencana perjanjian Inggris-Uni Eropa, beberapa kalangan industri mulai menyerukan menimbun barang. Dalih mereka, untuk mengantisipasi atas kemungkinan ketiadaan pasokan.

Asosiasi Infustri Farmasi Inggris, misalnya, menyerukan agar berbagai rumah sakit dan klinik di Inggris menimbun obat-obatan tertentu, terutama yang dipasok Uni Eropa. Insulin, misalnya, disarankan untuk ditimbun agar bisa bertahan setidaknya empat bulan setelah Mei 2019.

Sektor farmasi bukan satu-satunya yang melakukan itu. Industri lain juga sama. Sektor percetakan dan penerbitan juga menimbun kertas. Bahkan The Economist, majalah berita terkenal asal Inggris, juga menimbun sampai 30 ton kertas dari Belanda.

Industri makanan termasuk yang paling banyak melakukan penimbunan. Bahka, menurut Bloomberg, pemerintahan May juga sudah mengintruksikan kepada perusahaan ritel untuk menimbun barang sebagai antisipasi no deal menjelang Mei 2019.

Sinyal kepanikan itu terlihat terutama dari sektor pergudangan. Ken Rattenbury, CEO WIld Water, sebuah perusahaan pergudangan di Inggris, mengatakan bahwa kapasitas gudang mereka sudah penuh dan disewa sampai lima bulan ke depan. “Semua orang kini menimbun,” katanya seperti dilansir The Wall Street Journal.

Theresa May bukannya tidak menyadari dampak buruk ekonomi seandainya In'ggris keluar dari Uni Eropa tanpa ada perjanjian sama sekali. “Menolak perjanjian ini akan berarti ketidakpastian luar biasa bagi negara ini,” katanya kepada The Daily Mail.

Namun sejauh ini, parlemen Inggris memang masih berkeras menolak klausul backstop. Bahkan seandainya May memaksakan perjanjian itu disahkan di parlemen, ia bisa menghadapi risiko mosi tidak percaya, yang bisa memicu rontoknya pemerintahan.

Bila pemerintahan May rontok, maka mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa sebelum Mei 2019 akan makin tidak mungkin. Karena itulah, May pun berhati-hati. Konsekuensi no deal bagi Inggris sudah cukup memusingkan secara ekonomi, apalagi bila ditambah keriuhan politik.

Basfin Siregar
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com